IDXChannel - PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) siap melunasi denda administratif yang telah ditetapkan pemerintah. Denda itu terkait dengan pelanggaran aturan kawasan hutan oleh perusahaan pertambangan nikel tersebut.

Direktur NICE, Yeon Ho Choi mengatakan, perseroan telah menerima Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pengenaan sanksi denda kepada PT Adhi Kartiko Pratama Tbk pada 26 Maret 2026. Surat Keputusan (SK) tersebut diteken pada 2 Maret 2026 berikut Surat Perintah Pelunasan Tagihan.

"Dengan merujuk pada SK tersebut, perseroan akan melakukan pembayaran dengan total denda administratif sebesar Rp158.933.142.600 paling lambat 30 hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Pelunasan Tagihan tertanggal 3 Maret 2026," kata Choi, Jumat (27/3/2026).

Dia menegaskan, perseroan akan memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia juga menyatakan perseroan akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya.

Choi menilai, pembayaran denda tersebut tidak akan berpengaruh material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan.

Namun, denda ini tergolong signifikan terhadap kinerja NICE. Pada kuartal IV-2025, perseroan mencatat rugi bersih hingga Rp168 miliar sehingga membuat kinerja keuangan tahun penuh merugi Rp27 miliar, berbalik dari posisi laba pada 2024 yang sebesar Rp34 miliar.

Dalam laporan keuangan NICE, denda tersebut masuk dalam pos beban provisi. Perseroan telah menerima Nota Pemberitahuan Sementara pada 23 Desember 2025 dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) soal perkiraan jumlah eksposur sebesr Rp185,9 miliar. Pada 10 Januari 2026, perseroan telah mencicil denda tersebut sebesar Rp10 miliar.

Sebagai informasi, Satgas PKH sebelumnya mengundang 32 perusahaan yang yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan nikel pada pertengahan Januari 2026. Puluhan perusahaan tersebut dipanggil untuk diminta membayar denda administratif yang ditetapkan oleh Satgas PKH.

Sementara itu, NICE sendiri telah mengamankan arus kas (cashflow) perusahaan dengan menarik sejumlah pinjaman perbankan. Di antaranya pinjaman dari PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP), PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BBTN), dan PT Bank UOB Indonesia masing-masing Rp100 miliar.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA - Terdapat 11 Kapolda jebolan Akpol 1991 rekan satu angkatan Kalemdiklat Polri Komjen Pol Achmad Kartiko. Diketahui, sebanyak 36 Kapolda Se-Indonesia setelah mutasi Polri Januari 2026.

Kartiko menggantikan Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana melalui Surat Telegram bernomor ST/99/I/KEP./2026 tertanggal 15 Januari 2026. Sebelumnya, Kartiko menjabat Wakalemdiklat Polri. Jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1991 ini berpengalaman dalam bidang intelijen.

Adapun 11 Kapolda jebolan Akpol 1991 teman satu angkatan Komjen Achmad Kartiko di antaranya Irjen Pol Daniel Adityajaya, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, serta Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin.

Diketahui, Polda merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Polri pada wilayah tingkat daerah I yakni provinsi. Masing-masing di antaranya dipimpin seorang Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda.

11 Kapolda Jebolan Akpol 1991 Rekan Satu Angkatan Kalemdiklat Polri

1. Irjen Pol Marzuki Ali Basya

Jabatan : Kapolda Aceh

Alumni : Akpol 1991

2. Irjen Pol Gatot Tri Suryanta

Jabatan : Kapolda Sumatera Barat

Alumni : Akpol 1991

3. Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar

Jabatan : Kapolda Jambi

Alumni : Akpol 1991

4. Irjen Pol Mardiyono

Jabatan : Kapolda Bengkulu

Alumni : Akpol 1991

5. Irjen Pol Daniel Adityajaya

Jabatan : Kapolda Bali

Alumni : Akpol 1991

6. Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy

Jabatan: Kapolda Kalimantan Utara

Alumni : Akpol 1991

7. Irjen Pol Endi Sutendi

Jabatan: Kapolda Sulawesi Tengah

Alumni : Akpol 1991

8. Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro

Jabatan: Kapolda Sulawesi Selatan

Alumni : Akpol 1991

9. Irjen Pol Didik Agung Widjanarko

Jabatan: Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra)

Alumni : Akpol 1991

10. Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin

Jabatan : Kapolda Papua

Alumni : Akpol 1991

11. Brigjen Pol Gatot Haribowo

Jabatan: Kapolda Papua Barat Daya

Alumni: Akpol 1991.

Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meningkatkan pangkat terhadap 47 perwira tinggi (Pati) Polri pada hari ini, Kamis (19/3/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan satu dari puluhan personel yang mengalami kenaikan pangkat yaitu Kalemdiklat Achmad Kartiko yang kini menyandang bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen).

Selanjutnya, 14 personel naik ke pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen). Salah satu polisi yang mendapat bintang dua itu adalah Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi (Dirdak) KPK RI Asep Guntur Rahayu.

“Irjen Pol Asep Guntur Rahayu yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI,” ujar Isir dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3/2026).

Kemudian, sebanyak 32 personel naik ke pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen) Pol, termasuk 2 personel kenaikan pangkat luar biasa (KPLB).

"Dua personel menerima kenaikan pangkat luar biasa [KPLB] ke Brigjen Pol, yakni Brigjen Pol Sambas Kurniawan dan Medyanta," imbuhnya.

Adapun, Isir mengemukakan bahwa kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan institusi atas dedikasi, kinerja, serta pengabdian para perwira tinggi Polri.

“Kenaikan pangkat ini bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab yang lebih besar untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

IDXChannel - Emiten tambang nikel, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) memperoleh fasilitas kredit senilai Rp100 miliar dari PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP).

Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga IndONIA sebesar 1,80 persen dengan jangka waktu hingga 6 Januari 2027, terhitung sejak penandatanganan perjanjian kredit pada 6 Februari 2026.

Nilai transaksi tersebut setara dengan 57,25 persen dari total ekuitas perseroan, mengacu pada laporan keuangan per 31 Desember 2024.

Direktur Adhi Kartiko Pratama, Yeon Ho Choi menegaskan, fasilitas kredit itu akan dimanfaatkan sebagai opsi pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.

"Tidak terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan atas diterimanya fasilitas kredit ini," ujar Yeon Ho Choi dalam keterbukaan informasi, Selasa (10/2/2026).

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/2020, pinjaman langsung dari bank yang diterima perseroan tidak memerlukan penggunaan jasa penilai independen maupun persetujuan pemegang saham.

Sebelumnya, NICE juga telah memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank UOB Indonesia dengan nilai yang sama, yakni sebesar Rp100 miliar.

(DESI ANGRIANI)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) kembali memperoleh tambahan amunisi pendanaan untuk mendukung operasional bisnisnya. Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman senilai Rp100 miliar dari PT Bank UOB Indonesia guna memperkuat likuiditas dan kebutuhan modal kerja.

Direktur Adhi Kartiko, Yeon Ho Choi, menjelaskan bahwa perjanjian kredit tersebut telah diteken bersama Bank UOB pada 4 Februari 2026. Fasilitas pinjaman ini memiliki suku bunga sebesar COF plus 1 persen per tahun dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

"Fasilitas kredit akan digunakan sebagai opsi pembiayaan untuk modal kerja," katanya.

Manajemen menegaskan bahwa pinjaman langsung dari bank ini tidak memerlukan penilai independen maupun persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan POJK 17/2020. Berdasarkan penelaahan internal, fasilitas kredit tersebut juga tidak menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan perusahaan.

"Transaksi material ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.4/2020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan," tutup Yeon Ho Choi.

Sebelumnya, pada 7 Januari 2026, perseroan juga telah mengamankan fasilitas pinjaman sebesar Rp100 miliar dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) yang turut dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja.

Sebagai informasi, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk didirikan pada 2008 dan bergerak di sektor pertambangan nikel melalui kegiatan eksplorasi nikel laterit. Area tambang perseroan berlokasi di Desa Lameruru, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan posisi strategis dekat pesisir dan mudah diakses dari Kota Kendari.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempromosikan Irjen Achmad Kartiko menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Sebelumnya, Achmad menduduki posisi Wakil Kepala Lemdiklat Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor: ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Anwar.

Sementara itu, posisi Wakil Kepala Lemdiklat Polri akan diisi oleh Irjen Andi Rian Djajadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumsel.

Selanjutnya, Sigit menunjuk Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho untuk mengisi jabatan Kapolda Sumsel yang ditinggalkan Andi Rian.

Lewat mutasi itu, Sigit kemudian menugaskan Irjen Johnny Eddizon Isir yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Barat menjadi Kadiv Humas Polri.

Adapun posisi Kapolda Papua Barat yang kosong usai ditinggalkan Johnny akan diisi oleh Brigjen Alfred Papare yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Tengah.

Selanjutnya, Kapolri menugaskan Irwasda Polda Papua Tengah Kombes Jermias Rontini sebagai Kapolda Papua Tengah yang baru.

IDXChannel - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengenakan denda administratif terhadap PT Adhi Kartiko Pratama Tbk atau AKP (NICE). Perseroan menggarap pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Direktur AKP, Yeon Ho Choi mengatakan, perseroan menerima Nota Pemberitahuan dari Satgas PHK pada 23 Desember 2025 yang berisikan denda administratif yang dikenakan kepada AKP.

Denda tersebut telah dihitung oleh perseroan pada 15 Januari 2026 meski tak disebutkan nominalnya. Namun, denda tersebut akan dicatat dalam laporan keuangan bagian "Biaya yang Masih Harus Dibayar" (accrued expense).

"Jumlah final denda administratif yang akan dicatatkan tersebut akan disesuaikan setelah perseroan menerima surat keputusan mengenai penetapan denda administratif tersebut," katanya dalam keterbukaan informasi, Kamis (15/1/2026).

Sebelumnya, Satgas PKH telah mengundang 32 korporasi yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan nikel. Puluhan perusahaan tersebut dipanggil untuk diminta membayar denda administratif yang ditetapkan oleh Satgas PKH.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak mengungkapkan, dari total 32 korporasi tersebut, ada tujuh yang bersedia membayar di mana dua di antaranya telah melakukan pembayaran dan lima sisanya berkomitmen membayar denda.

Barita menyebut, dua korporasi yang sudah membayar kewajibannya yakni PT Tonia Mitra Sejahtera sebesar Rp500 miliar dari total kewajiban denda Rp2,09 triliun dan PT Mahakam Sumber Jaya senilai Rp13,29 miliar.

Sementara lima perusahaan yang menyanggupi untuk membayar denda, yakni PT Stargate Pasific Resources (anak usaha PT United Tractors Tbk atau UNTR), PT Putra Kendari Sejahtera, PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE), PT Bumi Konawe Minerina, dan PT Singlurus Pratama.

"Ada lima korporasi yang siap melakukan pembayaran dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan kelima korporasi siap memenuhi kewajibannya dengan nilai itu Rp1,8 triliun," ujar Barita.

(Rahmat Fiansyah)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) resmi menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk pada 7 Januari 2026. Kesepakatan ini menjadi salah satu langkah perseroan dalam memperkuat pembiayaan operasional.

Direktur NICE, Yeon Ho Choi, dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (9/1), mengungkapkan bahwa nilai transaksi fasilitas kredit tersebut mencapai Rp100.000.000.000. Pinjaman ini disepakati dengan suku bunga COF + 1,25% per tahun dan memiliki tenor selama 12 bulan.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024, persentase nilai transaksi ini terhadap ekuitas Perseroan tercatat sebesar 57,25%. Meski demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 11 POJK 17/2020, penerimaan pinjaman langsung dari bank dikecualikan dari kewajiban penggunaan penilai independen serta tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Fasilitas kredit akan digunakan oleh Perseroan sebagai opsi pembiayaan untuk modal kerja,” ujar Yeon Ho Choi.

Ia juga menegaskan bahwa setelah dilakukan penelaahan internal, tidak terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan atas diperolehnya fasilitas kredit tersebut. Selain itu, Yeon Ho Choi memastikan transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi.

“Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Material ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan,” pungkasnya.

IDXChannel - PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) meraih fasilitas pinjaman dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) senilai Rp100 miliar. Fasilitas pinjaman ini dinilai sangat penting untuk operasional perseroan.

Direktur Adhi Kartiko, Yeon Ho Choi mengatakan, perseroan dan SMBC resmi menandatangani perjanjian kredit pada 7 Januari 2026. Sesuai POJK 17/2020, pinjaman langsung dari SMBC ini dikecualikan dari kewajiban penggunaan penilai dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam perjanjian tersebut, Adhi Kartiko memperoleh fasilitas pinjaman maksimal Rp100 miliar dengan suku bunga COF plus 1,25 persen per tahun. Adapun jangka waktu pinjaman berlaku 12 bulan.

"Fasilitas kredit akan digunakan oleh perseroan sebagai opsi pembiayaan untuk modal kerja," katanya dalam keterbukaan informasi, Jumat (9/1/2026).

Yeon memastikan, transaksi ini bukan bersifat afiliasi mengingat pemegang saham antara Adhi Kartiko dan SMBC berbeda. Namun, transaksi ini bersifat material karena nilainya mencapai 57,25 persen dari ekuitas perseroan per 31 Desember 2024.

Hingga 30 September 2025, Adhi Kartiko meraup pendapatan Rp832 miliar, naik sekitar 100,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp415 miliar.

Sementara itu, laba bersih emiten nikel tersebut mencapai Rp141 miliar, melesat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp38 miliar.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) emiten BUMN Karya PT Waskita Karya Tbk. (WSKT) telah mengangkat nama baru di jajaran Komisaris Utama serta Direktur.

Corporate Secretary Ermy Puspa Yunita mengatakan dalam RUPSLB yang digelar pada Selasa (23/12/2025) itu, pemegang saham telah menyetujui penunjukan Sutrisno sebagai Komisaris Utama. Sutrisno menggantikan Heru Winarko yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama.

Kemudian, pergeseran juga terjadi di jajaran Direksi. Paulus Budi Kartiko diangkat sebagai Direktur Operasi II menggantikan Dhetik Ariyanto.

Emmy menjelaskan perombakan pengurus itu ditetapkan guna memperkuat arah transformasi dan kepemimpinan di Waskita Karya. Selain itu, perombakan pengurus menjadi bagian dari komitmen perseroan untuk menjaga organisasi tetap adaptif terhadap dinamika industri dan tantangan ke depan.

Perseroan berharap seluruh keputusan yang ditetapkan dalam RUPSLB dapat membuat proses perencanaan sekaligus pengambilan keputusan strategis lebih efektif serta responsif.

“Perseroan yakin komposisi pengurus yang tepat akan memberikan nilai tambah bagi strategi bisnis Waskita,” katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa (23/12/2025).

Selain perombakan pengurus, RUPSLB juga memutuskan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar serta pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.

"RUPSLB menjadi bentuk dukungan pemegang saham terhadap langkah strategis manajemen dalam mengakselerasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga tata kelola dan manajemen risiko yang kuat," kata Ermy.

Berikut susunan baru Dewan Komisaris dan Direksi Waskita Karya usai RUPSLB Selasa (23/12/2025):

Komisaris

Komisaris Utama: Sutrisno

Komisaris Independen: Aqila Rahmani

Komisaris: Ade Abdul Rochim

Komisaris Independen: Muhammad Harrifar Syafar

Komisaris Independen: Muhammad Abdullah Zamri

Komisaris: Hasby Muhammad Zamri

Direksi

Direktur Utama: Muhammad Hanugroho

Direktur Keuangan: Wiwi Suprihatno

Direktur Business Strategic, Portfolio dan Human Capital: Rudi Purnomo

Direktur Operasi I: Ari Asmoko

Direktur Operasi II: Paulus Budi Kartiko

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melakukan rebranding menjadi bank universal yang relevan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi ingin perusahaan tidak hanya dikenal sebagai bank yang berfokus pada UMKM.

"Kita ingin menjadi bank yang universal, lebih modern, lebih inklusif, lebih dekat dengan milenial, kemudian kita memperluas jangkauan kita," katanya dalam Launching BRI Corporate Re-branding di Menara BRILiaN Jakarta, Selasaa (16/12).

Hery mengatakan bank pelat merah ini perlu melakukan corporate rebranding agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Pasalnya, berdasarkan riset dari Kantar, Kadence, dan Nilsen, perseroan dipercaya dan mudah diakses, tetapi terlalu bergantung pada citra kerakyatan.

Kemudian, muncul persepsi tua terhadap BRI di di segmen urban dan anak muda. Selain itu, identitas brand BRI juga belum selaras dengan ekspektasi Generasi Z.

Karena itu, perseroan melakukan rebranding untuk membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap perseroan.

"Agar tadi bank hanya untuk melayani masyarakat kecil dan kurang terlayani, mungkin kita ingin juga bisa membantu semua orang dimanapun mereka berada," terang Heri.

Salah satu upaya rebranding yang dilakukan adalah dengan sedikit perubahan pada logo. Logo BRI yang selama ini sudah kuat, kini diperbarui dengan warna yang lebih segar.

Warna Biru tetap menjadi inti identitas BRI sebagai jembatan tradisi dengan citra modern. Namun warna biru logo BRI yang selama ini lebih gelap kini berubah menjadi lebih terang yang disebut Nusantara Blue.

Dalam paparan Hery, Nusantara Blue diperkaya dengan palet biru sekunder untuk merefleksikan nilai-nilai progresif dan customercentric.

Kombinasi Biru dan Putih akan diterapkan untuk menciptakan estetika yang tenang, kontemporer, dan secara tegas mencerminkan identitas BRI.

Tak hanya logo, BRI juga melakukan transformasi, baik itu dari sisi bisnis, enabler, serta budaya perusahaan.

"Budaya perusahaan kita namakan Brilian Waty. Ada 5 values; integrity, collaborative, accountability, growth mindset, dan customer focus. Di samping itu, kita merumuskan rancangan pondasi kuat untuk transformasi, baik di sisi bisnis maupun enabler," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo mengatakan rebranding tidak akan mengubah fokus utama BRI di segmen UMKM terutama mikro.

Namun, perseroan akan bertransformasi menjadi bank universal yang juga masuk ke segmen consumer dan corporate.

"Universal bank tentunya masuk ke urban, masuk ke corporate, masuk ke consumer juga. Itu semua kita rajut menjadi satu ekosistem, yang merupakan satu supply chain yang menggabungkan antara ekonomi desa dengan ekonomi kota, dengan program-program yang saling terkoneksi," ujar pria yang akrab disapa Tiko itu.