Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan keluhan dari para investor atau bond holder pemerintah, iklim investasi di Indonesia masih belum sehat.

Aduan ini mencuat dalam agenda investor meeting di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, kemarin, Senin (13/10/2025), yang dihadiri oleh 32 ekonom dan direksi lembaga jasa keuangan.

"Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini enggak bagus-bagus, mereka tanya apa cara saya untuk memperbaiki itu," kata Purbaya selepas investor meeting, dikutip Selasa (14/10/2025).

Merespons keluhan itu, Purbaya mengungkapkan pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mempercepat perbaikan iklim investasi di Indonesia, yakni melalui Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kalau di atas kertas sudah ada semuanya, percepatan ini, one stop, PTSP, segala macam kan. Tapi problemnya masih ada kan, sama aja. Jadi kita akan memperbaiki itu melalui Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan," tegas Purbaya.

Melalui tim itu, Purbaya mengatakan, dirinya akan membuka ruang laporan pengaduan khusus dari para pelaku bisnis terkait dengan masalah-masalah percepatan perizinan. Ia mengaku akan menjadi hakim yang membereskan masalah itu

"Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu, akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ. Jadi orang bisa ngadu ke situ, saya akan bereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya, kita beresin," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan dengan investor SBN pemerintah di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Jakarta, Senin (13/10/2025). Iklim investasi Indonesia menjadi isu yang dibicarakan Bendahara Negara dengan investor dari bank himbara maupun swasta.

Purbaya menyebut ada keprihatinan para investor terkait dengan iklim investasi di Indonesia. Salah satunya terkait dengan pengurusan perizinan berusaha yang masih memakan waktu lama.

Namun, dia menyebut pemerintah tengah berupaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan kondisi itu di antaranya melalui tim percepatan program prioritas pemerintah yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Purbaya, dia akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis dan mendorong pemecahan masalah yang dikeluhkan.

"Saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ. Nanti orang bisa ngadu ke situ, saya akan mereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya kita beresin," terangnya kepada wartawan di kantor DJP Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Selain soal kemudahan berusaha, terang Purbaya, para pemegang surat utang pemerintah turut bertanya soal efektivitas penempatan dana Rp200 triliun di himbara. Memasuki waktu kurang lebih sebulan sejak dana itu ditempatkan ke sistem keuangan, dia menyebut realisasinya sudah semakin bagus.

Himbara yang menerima likuiditas murah dari kas pemerintah itu turut hadir di dalam forum, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Purbaya turut mengungkap ada beberapa himbara yang sudah meminta tambahan dana pemerintah, seperti BRI maupun BNI.

Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, efektivitas dari pengelolaan kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) itu akan dirasakan terutama pada kuartal IV/2025. Dia memperkirakan kebijakannya itu bisa mendorong ekonomi pada tiga bulan terakhir 2025 mencapai di atas 5,5% (yoy).

"Ya tadi saya bilang triwulan keempat seperti itu dan ke depannya harusnya kalau enggak diubah kebijakannya, ekonomi kita akan makin cepat, makin cepat, makin cepat pertumbuhannya," terangnya.

Adapun investor SBN pemerintah yang hadir pada pertemuan sore hari ini adalah dari BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Manulife Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Kemudian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank Permata Tbk., Citibank Indonesia, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Lalu, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank Panin Tbk, Standard Chartered Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., JPMorgan Chase Bank Indonesia, serta PT Bahana Sekuritas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengundang direktur utama dan ekonom bank BUMN, swasta hingga sekuritas ke acara investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025).

Purbaya mengatakan ini adalah momen pertama dirinya bertemu dengan investor para pemegang surat utang pemerintah. Mereka memang umumnya banyak dari perbankan dan pasar modal. Menurutnya, pertemuan ini diinisiasi oleh mereka.

"Sebenarnya mereka yang pengen tahu, saya sih kayak gimana saya orangnya. Benar-benar nggak? bisa deliver segala macam landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," kata Purbaya, saat ditemui selesai acara investor meeting di kantor DJP, Senin (13/10/2025).

Menurut Purbaya, setelah pertemuan ini, investor menyoroti perihal iklim investasi di Indonesia. Mereka bertanya kenapa belum juga membaik.

Purbaya pun mengaku permasalahan terkait dengan iklim investasi ini ada pada masalah perizinan. Ini sudah terjadi lama dan pihaknya tidak berwenang untuk memperbaiki.

"Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu. Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi, itu kan udah perizinan, ini udah puluhan tahun kan, kita nggak bisa betulin," kata Purbaya.

Di atas kertas, kata Purbaya, semua sudah dilakukan yaitu one stop service atau layanan PTSP dan Online Single Submission (OSS). Namun masalahnya tidak juga hilang.

Dia menegaskan hal ini akan diperbaiki melalui Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan. Ini akan dibentuk oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Jika ini sudah terbentuk, Purbaya yakin dirinya bisa mendedikasikan diri untuk memecahkan masalah dari pelaku bisnis dan investor.

"Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, dimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ," paparnya.