Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan intervensi otoritas fiskal di pasar SBN dalam rangka ikut menstabilkan nilai tukar rupiah. Caranya adalah dengan membeli kembali surat utang pemerintah yang sudah dilepas oleh investor.

Hal ini dijelaskan Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026). Dia menyebut ini bukan mekanisme bond stabilization framework (BSF), yang disiapkan oleh otoritas fiskal dalam masa krisis.

Intervensi ini disebut Purbaya sudah sejak Rabu (13/5/2026) pekan lalu. Dia mengeklaim langkah ini efektif untuk menaik aliran modal asing masuk kembali ke SBN, seperti hari ini melalui lelang SBSN alias sukuk. Harapannya, cara ini bisa mengembalikan kepercayaan investor ke surat utang pemerintah.

"Memang kami masuk seperti itu, kalau ada yang jual kami beli. Ada yang jual kami beli," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026).

Purbaya mengatakan bahwa langkahnya ini turut efektif menurunkan tingkat imbal hasil (yield) SBN yang belakangan ini naik. Dia menyebut saat ini yield SBN pemerintah 10 tahun turun 4 basis poin, sedangkan tenor 5 tahun turun 10 basis poin.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut telah memerintahkan dua unit di bawah Kemenkeu, yakni Direktorat Jenderal Pembiayaa dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mengalokasikan Rp2 triliun setiap harinya untuk membeli kembali surat utang pemerintah.

Namun, dia mengeklaim nyatanya tidak banyak investor yang menjual SBN pemerintah.

"Saya minta mereka masuk setiap hari Rp2 triliun. Kalau ada [yang jual], ternyata yang jual sedikit, banyak yang nahan juga tuh," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya memastikan bahwa aksi beli SBN yang dijual investor ini bukan beli-putus. Dia menyebut surat utang yang dibeli kembali ini tidak akan dipegang secara terus menerus.

Akan tetapi, mantan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) ini tidak memerinci lebih lanjut sumber dana yang digunakan untuk intervensi. Dia hanya memastikan bahwa pemerintah memiliki dana cukup, salah satunya dengan kepemilikan SAL yang saat ini meningkat ke Rp435 triliun.

"SAL kami Rp435 triliun. Jadi nafas saya panjang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera menerbitkan surat utang valas berdenominasi renminbi (yen) di China. Otoritas fiskal menargetkan obligasi untuk investor di Daratan China itu bakal meluncur semester II/2026.

Keinginan pemerintah ini disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an pada sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pekan lalu.

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraanya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengeklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Suminto juga menyebut terbaru hasil lelang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk ritel seri SR024 juga melebihi target yakni mencapai Rp17,4 triliun.

Dalam pipeline, lanjutnya, otoritas fiskal masih memiliki sejumlah obligasi baik ritel maupun valas yang akan diterbitkan sampai akhir tahun. Semuanya telah diatur setiap bulannya maupun mata uangnya untuk obligasi valas.

Menurut Suminto, saat ini lelang masih menunjukkan minat investor yang cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Kepada Purbaya, eselon I Kemenkeu itu sempat menyebutkan bahwa Panda Bond ditargetkan terbit pada paruh kedua 2026. "Semester II kami terbit, Pak," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melihat peluang investor di pasar keuangan akan memindahkan asetnya ke instrumen surat utang pemerintah atau SBN, usai sentimen negatif membayangi pasar saham.

Sekadar catatan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 8% pada perdagangan hari ini, Rabu (28/1/2026) usai penerapan trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Jatuhnya IHSG akibat laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait dengan pasar modal Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Novi Puspita Wardani mengatakan, naik turun di pasar saham merupakan proses yang wajar.

Dia menilai hal itu justru perlu menjadi kesempatan bagi investor, utamanya ritel, untuk bisa mempelajari situasi terkini di pasar keuangan.

Menurut Novi, saat ini masih banyak investor ritel individu yang melakukan investasi baik dalam bentuk saham hingga bitcoin atas fear of missing out (FOMO) belaka. Dengan turunnya IHSG, dia menilai ada kesempatan bagi investor untuk memelajari risiko investasi.

Pada saat yang sama, eselon II DJPPR Kemenkeu itu pun mengutarakan bahwa kini pihaknya baru saja melelang SBN Ritel seri ORI029 dengan minimum pemesanan Rp1 juta atau kelipatan Rp1 juta.

"Misalnya hari ini IHSG drop dan mereka belajar, oh iya berarti saya harus naruh ke instrumen yang setidaknya ada yang sebagian uang saya supaya nggak hilang semua, saya taruh di instrumen yang aman. Kebetulan kami pas lagi ada penawaran ORI029 ini. Artinya ini ya memang enggak didesain, tetapi ya waktunya pas aja," tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan data nomor tunggal investor atau single investor identification (SID), jumlah investor individu yang ada di pasar modal sebanyak 20,2 juta investor atau hanya 7% dari total populasi. Novi menilai jumlah itu masih bisa ditingkatkan dengan lebih agresif lagi.

Adapun di pasar SBN ritel, Novi mencatat porsi jumlah investor individu dari generasi Z maupun Y (milenial) sudah mencapai sekitar 57% sampai dengan 58% dari total investor.

Pada 2026, pemerintah menargetkan penerbitan SBN Ritel sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN berkisar antara Rp150 triliun sampai dengan Rp170 triliun. Pada tahun sebelumnya, DJPPR Kemenkeu merealisasikan penerbitan SBN untuk investor individu itu sebesar Rp153 triliun.

Novi mengatakan bahwa pihaknya selalu mempertimbangkan adanya investor baru saat menerbitkan SBN. Pada tahun lalu saja, dia menyebut ada sekitar 100.000 investor baru dari total 262.000 investor yang ada.

"Kami selalu melihat tren dalam beberapa tahun terakhir itu selalu ada. Ini adalah konsekuensi logis dari investor yang semakin terliterasi," terangnya.

Untuk diketahui, pemerintah menerbitkan SBN Ritel ORI029 tenor 3 dan 6 tahun dengan kupon tetap (fixed rate) masing-masing 5,45% per tahun dan 5,8% per tahun. Lelang dibuka awal pekan ini, Senin (26/1/2026), dan akan ditutup, Kamis (19/2/2026).

Pemerintah menargetkan pengumpulan dana hingga Rp25 triliun dari lelang ORI029 tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Prospek penyerapan pasar terhadap produk Surat Berharga Negara (SBN) ritel dinilai tidak akan pudar, meskipun tren penurunan suku bunga diprediksi berlanjut pada 2026. Kalangan analis menilai masih terdapat sejumlah katalis yang mampu mendongkrak daya tarik SBN ritel nantinya.

Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian, memprediksi penyerapan pasar terhadap SBN ritel cenderung tumbuh pada tahun ini dibandingkan dengan 2025. Hal itu didorong oleh terus bertumbuhnya jumlah investor di pasar modal.

“Meskipun potensi kupon akan turun di tahun ini, tetapi hal tersebut belum akan menurunkan pamor SBN ritel secara signifikan,” kata Fajar kepada Bisnis, Senin (5/1/2026).

Bahkan, di tengah peluang Bank Indonesia (BI) untuk memangkas suku bunga di 2026 dan berpotensi menurunkan imbal hasil yang ditawarkan SBN ritel, Fajar menilai bahwa permintaan terhadap instrumen investasi ini masih solid lantaran ditopang oleh pertumbuhan investor yang masif.

Terlebih, pemerintah melalui DJPPR kini berorientasi untuk menerbitkan surat utang dengan tenor pendek dan tengah berupaya memperkuat inklusi melalui penerbitan di pasar modal domestik. Hal-hal tersebut dinilai menjadi pendorong terhadap permintaan SBN ritel.

“Yang masih menjadi daya tarik SBN ritel adalahreturnlebih kompetitif dibandingkan deposito dengan tingkat stabilitas arus kas yang sama,risk free, serta potensi capital gain seiring berlanjutnya tren pelonggaran moneter,” katanya.

Senada, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, menilai peluang terserapnya SBN ritel di tengah persaingan instrumen ritel antara SBN dan reksa dana pendapatan tetap (RDPT), tetap terbuka lebar pada tahun ini.

Meskipun, data OJK menunjukkan total dana kelolaan atauasset under management(AUM) industri reksa dana pada produk RDPT tercatat bertumbuh secara konsisten sepanjang 2025. Pertumbuhannya bahkan terjadi secara bulanan.

Total AUM RDPT per Desember 2025 tercatat senilai Rp244,44 triliun. Realisasi itu mencerminkan kenaikan hingga 66,93%year-on-year(YoY) dari realisasi AUM Rp146,43 triliun pada Desember 2024.

Berdasarkan data tersebut, dana kelolaan atau AUM RDPT mulai menanjak secara signifikan sejak Juli 2025. Hal itu terjadi lantaran pada periode Juli–Desember 2025, Bank Indonesia secara aktif memangkas suku bunga dari posisi 5,50% pada Juni hingga 4,75% pada akhir tahun.

Meskipun begitu, di tengah potensi semakin kecilnya imbal hasil yang ditawarkan SBN ritel dibandingkan dengan RDPT lantaran pemangkasan suku bunga lanjutan, Fikri menilai instrumen ini masih memiliki daya tarik berupa likuiditas.

“Apalagi juga ada siklus tahunan, seperti Imlek dan Lebaran. Kalau mereka [investor] hanya menempatkan di deposito, saya pikir mungkin imbal hasilnya terbatas. Tapi kalau ke RDPT, mereka butuh waktu untuk mendapatkan kupon karena baru dibayar 3 bulan,” katanya, Senin (5/1/2026).

Fikri memprediksi, pemangkasan suku bunga diprediksi akan terjadi lebih dari satu kali pada 2026. Hal itu terutama akan disebabkan oleh risiko geopolitik yang belakangan panas dan inflasi akibat dampak dari bencana di Sumatra.

Bisnis.com, JAKARTA — Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menargetkan penambahan 2 juta investor pasar modal untuk 2026. Pelaku pasar diharapkan terlibat untuk mencapai target tersebut.

“Mudah-mudahan ini bisa kami capai. Tentunya ini sangat membutuhkan peran dari para pelaku pasar atau partisipasi baik dari sekuritas, bank kustodian, serta agen-agen penjual lainnya untuk menarik investor pasar modal Indonesia,” kata Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat dalam media gathering KSEI, Selasa (23/12/2025).

Selain menambah jumlah investor, Samsul mengatakan KSEI juga fokus untuk meningkatkan kualitas investor yang ada di pasar modal. Menurutnya, peningkatan kualitas investor ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Hal ini tak lepas dari fakta bahwa sebagian besar investor pasar modal saat ini merupakan investor reksa dana yang melakukan investasi jangka panjang. Menurut Samsul, kelompok investor ini cenderung bersikap konservatif.

“Hampir 18 juta investor itu investor raksa dana dan itu investornya memang bukan seperti investor saham yang aktif melakukan perdagangan harian,” ucapnya.

Berdasarkan data KSEI, jumlah investor reksa dana mencapai 18.990.746 investor. Jumlah investor tersebut beririsan dengan investor saham yang berjumlah 8.504.076 investor.

Sementara itu, investor Surat Berharga Negara (SBN) saat ini berjumlah 1.405.712 investor.

Adapun KSEI mencatat total jumlah investor hingga 19 Desember 2025 adalah sebesar 20.129.679 investor.

Sementara berdasarkan wilayah persebarannya, sebanyak 68,91% investor berada di Pulau Jawa, lalu sebesar 16,29% di Pulau Sumatra, kemudian 4,9% investor dari Pulau Kalimantan, dan sisanya tersebar di wilayah lain di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah investor di pasar modal Indonesia tercatat melonjak melampaui 20 juta investor pada akhir tahun ini. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memandang keaktifan 20 juta investor tersebut di pasar modal membutuhkan waktu.

Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia Samsul Hidayat menjelaskan saat ini KSEI bersama self regulatory officer (SRO) lain memang berupaya untuk meningkatkan kualitas dari 20 juta investor tersebut. Menurut Samsul, saat ini sebagian besar investor yang ada merupakan investor reksa dana yang fokus pada investasi bersifat jangka panjang.

“Hampir 18 juta investor itu investor reksa dana dan itu investornya memang bukan seperti investor saham yang aktif melakukan perdagangan harian,” ujar Samsul, dalam HUT ke-28 Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Menurut Samsul, sebagian besar investor pasar modal saat ini merupakan investor yang mengalirkan dananya dari tempat lain. Samsul menuturkan banyak dari investor reksa dana merupakan investor konservatif yang ingin uangnya berkembang di tempat lain.

“Jadi ini harapannya [keaktifan investor] memang tidak bisa dalam waktu cepat,” ujar Samsul.

Menurut Samsul, KSEI berharap investor tersebut mulai mengalirkan investasi mereka dengan melihat kinerja imbal hasil yang bisa diperoleh dari investasi di reksa dana.

KSEI mencatat investor yang paling banyak adalah investor reksa dana, yaitu sebanyak 18.990.746 investor. Jumlah investor tersebut beririsan dengan investor saham yang berjumlah 8.504.076 investor.

Sementara itu, investor Surat Berharga Negara (SBN) saat ini berjumlah 1.405.712 investor. Adapun KSEI mencatat total jumlah investor hingga 19 Desember 2025 adalah sebesar 20.129.679 investor.

Sementara itu, secara wilayah persebarannya, sebanyak 68,91% investor berada di Pulau Jawa, lalu sebesar 16,29% di Pulau Sumatra, kemudian 4,9% investor dari Pulau Kalimantan, dan sisanya tersebar di berbagai penjuru Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – SBN Ritel seri ST015 menjadi produk terakhir pemerintah dalam penerbitan SBN Ritel tahun ini. Menutup tahun, mitra distribusi SBN Ritel PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) mengaku optimis bahwa penjualan pada tahun mendatang tidak akan kalah semarak dibandingkan dengan tahun ini.

Adapun sepanjang tahun ini, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menerbitkan tujuh seri SBN Ritel. Mayoritas penerbitan tersebut mampu diserap pasar dengan sepenuhnya. Bahkan beberapanya mencatatkan kelebihan permintaan.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, hanya dua seri yang tidak ludes di pasaran, yaitu SBR014 dan SR023. SBR014 yang diterbitkan pada periode 14 Juli–7 Agustus 2025 dan menargetkan dana terhimpun hingga Rp15 triliun, hanya mampu membukukan penjualan senilai Rp14,91 triliun. Artinya, produk ini hanya laris di pasaran sebesar 99,4%.

Sementara itu, SR023 yang diterbitkan setelahnya pada periode 22 Agustus–15 September 2025, hanya membukukan penjualan Rp18,73 triliun dari target dana terhimpun Rp20 triliun. Artinya, penjualan SR023 hanya mencapai 93,65% dari target awal pemerintah.

Namun, kondisi berbalik pada dua penerbitan SBN ritel terakhir. Obligasi Ritel Indonesia seri ORI028 yang diterbitkan pada periode 29 September–23 Oktober 2025 nyatanya mampu membukukan penjualan hingga Rp15,5 triliun atau mencerminkan 103,33% dari target penjualan pemerintah senilai Rp15 triliun.

Begitu juga dengan ST015 yang mampu membukukan penjualan melebihi target awal. Penawaran ST015 bahkan mengalami beberapa kali penambahan kuota penjualan.

Pada awal penawaran, pemerintah menargetkan dana Rp10 triliun, kemudian ditingkatkan menjadi Rp12 triliun, dan kembali naik menjadi Rp15 triliun. Upsize target penerbitan ST015 tak terlepas dari tingginya minat investor ritel terhadap produk ST015 dengan tenor 2 tahun yang laris manis dipesan.

Dengan kata lain, dari tujuh penerbitan SBN Ritel sepanjang 2025, 71,42% hasil penerbitan masih mencatatkan penjualan yang positif. Hanya dua dari tujuh yang tidak mencapai target penjualan pemerintah.

Hasil positif ini turut mendorong kepercayaan diri mitra distribusi dalam menjajakan produk obligasi ritel ini ke depan. Head of PR & Corporate Communication Bibit William menerangkan bahwa secara tahunan dan per seri, Bibit memandang bahwa SBN Ritel masih menjadi pilihan bagi sebagian investor yang ingin mendapatkan keamanan dalam berinvestasi.

“Di Bibit, kami melihat tren kenaikan jumlah investor dan pola investasi yang menjadikan SBN sebagai alternatif passive income,” kata William kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Mengenai penjualan terakhir SBN Ritel seri ST015, William menerangkan bahwa penjualan terhadap produk pamungkas itu telah mampu memenuhi target yang ditentukan oleh Bibit. Hal itu tampak dari volume penjualan dan market share nasional yang mengindikasikan minat besar investor terhadap produk dengan fiturfloating with floorini.

Terkait dengan prospek tahun depan, Bibit mengaku cukup optimistis terhadap pasar SBN Ritel. Menurutnya, kondisinya tidak akan jauh berbeda dengan realisasi pada 2025.

“Tahun 2026 masih akan baik dan diserbu peminat seperti 2025. Naik-turun pada seri tertentu biasa, mengingat investor punya preferensi yang berbeda, apakah itu dari segi fixed atau floating maupun konvensional atau syariah,” tegasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual obligasi ritel. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan dengan investor SBN pemerintah di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Jakarta, Senin (13/10/2025). Iklim investasi Indonesia menjadi isu yang dibicarakan Bendahara Negara dengan investor dari bank himbara maupun swasta.

Purbaya menyebut ada keprihatinan para investor terkait dengan iklim investasi di Indonesia. Salah satunya terkait dengan pengurusan perizinan berusaha yang masih memakan waktu lama.

Namun, dia menyebut pemerintah tengah berupaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan kondisi itu di antaranya melalui tim percepatan program prioritas pemerintah yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Purbaya, dia akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis dan mendorong pemecahan masalah yang dikeluhkan.

"Saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ. Nanti orang bisa ngadu ke situ, saya akan mereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya kita beresin," terangnya kepada wartawan di kantor DJP Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Selain soal kemudahan berusaha, terang Purbaya, para pemegang surat utang pemerintah turut bertanya soal efektivitas penempatan dana Rp200 triliun di himbara. Memasuki waktu kurang lebih sebulan sejak dana itu ditempatkan ke sistem keuangan, dia menyebut realisasinya sudah semakin bagus.

Himbara yang menerima likuiditas murah dari kas pemerintah itu turut hadir di dalam forum, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Purbaya turut mengungkap ada beberapa himbara yang sudah meminta tambahan dana pemerintah, seperti BRI maupun BNI.

Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, efektivitas dari pengelolaan kas pemerintah di Bank Indonesia (BI) itu akan dirasakan terutama pada kuartal IV/2025. Dia memperkirakan kebijakannya itu bisa mendorong ekonomi pada tiga bulan terakhir 2025 mencapai di atas 5,5% (yoy).

"Ya tadi saya bilang triwulan keempat seperti itu dan ke depannya harusnya kalau enggak diubah kebijakannya, ekonomi kita akan makin cepat, makin cepat, makin cepat pertumbuhannya," terangnya.

Adapun investor SBN pemerintah yang hadir pada pertemuan sore hari ini adalah dari BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Manulife Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Kemudian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank Permata Tbk., Citibank Indonesia, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Lalu, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank Panin Tbk, Standard Chartered Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., JPMorgan Chase Bank Indonesia, serta PT Bahana Sekuritas.