Jakarta, CNBC Indonesia - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% saat ini menjadi harga mati bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Komitmen yang ia lontarkan itu rupanya memberi rasa tenang kepada investor yang sempat ada keraguan terhadap kondisi fiskal negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Komitmen menjaga defisit 3% disampaikan Purbaya kepada investor pemegang surat utang pemerintah yang terdiri dari perbankan hingga sekuritas dalam acara Investor Meeting di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada pekan lalu, tepatnya Senin (13/10/2025).

"Mereka ingin tahu gimana sih saya me-manage ekonomi ke depan, ngaco apa nggak," kata Purbaya.

"Jadi saya bilang ke mereka, saya nggak akan ceroboh menembus batas 3% dari PDB untuk defisit," tegasnya lagi dikutip Senin (20/10/2025).

Sebagai informasi, defisit APBN mencapai Rp 371,5 triliun, atau 1,56% dari PDB per 30 September 2025. Adapun, target defisit APBN 2025 mencapai 2,78%.

Hal ini dipaparkan Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025). Sementara itu, keseimbangan primer mencapai Rp18 triliun per 30 September 2025.

"Kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% dari PDB dan keseimbangan primer yang positif," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

Janji Purbaya

Janji Purbaya soal jaga defisit fiskal di bawah 3% tidak hanya gumam belaka. Salah satu tindakan konkritnya adalah "mengancam" realokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang lelet membelanjakan anggarannya alias memiliki serapan rendah.

Ia mengatakan bahwa realokasi tersebut bisa dialihkan ke pos lain yang memang langsung dirasakan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi

Realokasi anggaran K/L yang tidak mampu melakukan serapan optimal adalah salah satu cara disiplin fiskal yang dilakukan oleh Purbaya.

Menurutnya, anggaran belanja pemerintah yang menganggur atau tak terserap justru menjadi beban tersendiri bagi pemerintah karena harus membayar bunga penempatan dananya.

"Kalau besar-besar nganggur, saya ambil. Karena kan saya bayar kan? Saya bayar bunga kan? Saya bayar sekarang 6%. Setiap 100 triliun nganggur, saya bayar berapa? Bayar 6 triliun kan? Rugi saya," ucap Purbaya.

Purbaya mengatakan hal tersebut seraya menegaskan bahwa bagi K/L yang masih memiliki serapan rendah harus melakukan percepatan belanja. Adapun percepatan tersebut dengan catatan harus akurat, tepat waktu, dan tidak dikorupsi.

Menteri Keuangan juga mengatakan manfaat dari realokasi anggaran menganggur bisa bisa digunakan untuk mengurangi utang atau membayar cicilan utang.

"Saya pindahkan anggarannya ke tempat yang lain atau saya kurangin utang atau saya pegang untuk bayar utang," katanya dikutip Senin (20/10/2025).

Meskipun Purbaya memiliki komitmen kuat menjaga defisit di bawah 3%, ia membuka peluang untuk menambah defisit APBN. Tentunya dengan syarat kondisi tertentu.

Ia mengungkapkan defisit APBN bisa diperlebar jika pertumbuhan ekonomi bisa melaju lebih kencang, sesuai target Presiden Prabowo Subianto di level 8%. Saat itu, kebutuhan ekspansi fiskal ia sebut tentu akan meningkat, dan pembiayaan anggaran juga akan berubah.

"Walaupun standar Eropa, standar Amerika, sudah dilanggar semua (rasio utang di atas 40% PDB, mereka sudah geser. Tapi saya akan pake rule mereka yang paling strict. Nanti kalau ekonomi kita udah tumbuh makin kenceng, baru kita lihat kita perlu itu apa enggak," ujar Purbaya Dalam pertemuan dengan para investor atau bond holder pemerintah, dalam acara investor meeting di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan keluhan dari para investor atau bond holder pemerintah, iklim investasi di Indonesia masih belum sehat.

Aduan ini mencuat dalam agenda investor meeting di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, kemarin, Senin (13/10/2025), yang dihadiri oleh 32 ekonom dan direksi lembaga jasa keuangan.

"Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini enggak bagus-bagus, mereka tanya apa cara saya untuk memperbaiki itu," kata Purbaya selepas investor meeting, dikutip Selasa (14/10/2025).

Merespons keluhan itu, Purbaya mengungkapkan pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mempercepat perbaikan iklim investasi di Indonesia, yakni melalui Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kalau di atas kertas sudah ada semuanya, percepatan ini, one stop, PTSP, segala macam kan. Tapi problemnya masih ada kan, sama aja. Jadi kita akan memperbaiki itu melalui Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan," tegas Purbaya.

Melalui tim itu, Purbaya mengatakan, dirinya akan membuka ruang laporan pengaduan khusus dari para pelaku bisnis terkait dengan masalah-masalah percepatan perizinan. Ia mengaku akan menjadi hakim yang membereskan masalah itu

"Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu, akan saya dedikasikan untuk memecahkan perkara di situ. Jadi orang bisa ngadu ke situ, saya akan bereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya, kita beresin," ujar Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengundang direktur utama dan ekonom bank BUMN, swasta hingga sekuritas ke acara investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025).

Purbaya mengatakan ini adalah momen pertama dirinya bertemu dengan investor para pemegang surat utang pemerintah. Mereka memang umumnya banyak dari perbankan dan pasar modal. Menurutnya, pertemuan ini diinisiasi oleh mereka.

"Sebenarnya mereka yang pengen tahu, saya sih kayak gimana saya orangnya. Benar-benar nggak? bisa deliver segala macam landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," kata Purbaya, saat ditemui selesai acara investor meeting di kantor DJP, Senin (13/10/2025).

Menurut Purbaya, setelah pertemuan ini, investor menyoroti perihal iklim investasi di Indonesia. Mereka bertanya kenapa belum juga membaik.

Purbaya pun mengaku permasalahan terkait dengan iklim investasi ini ada pada masalah perizinan. Ini sudah terjadi lama dan pihaknya tidak berwenang untuk memperbaiki.

"Salah satu concern mereka adalah iklim investasinya di sini nggak bagus-bagus, apa cara saya untuk memperbaiki itu. Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi, itu kan udah perizinan, ini udah puluhan tahun kan, kita nggak bisa betulin," kata Purbaya.

Di atas kertas, kata Purbaya, semua sudah dilakukan yaitu one stop service atau layanan PTSP dan Online Single Submission (OSS). Namun masalahnya tidak juga hilang.

Dia menegaskan hal ini akan diperbaiki melalui Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan. Ini akan dibentuk oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Jika ini sudah terbentuk, Purbaya yakin dirinya bisa mendedikasikan diri untuk memecahkan masalah dari pelaku bisnis dan investor.

"Setelah itu ada, baru kita akan jalan dengan cepat, dimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumpulkan direktur utama dan ekonom bank BUMN, swasta hingga sekuritas dalam acara investor meeting di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025).

Tidak ada, pengumuman resmi terkait isi pembahasan investor meeting di DJP yang dimulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB ini.

Gioshia Ralie, Senior Country Officer JPMorgan Chase Bank Indonesia, mengungkapkan pertemuan dengan Menteri Keuangan membahas mengenai hubungan antara perbankan dan debitur agar beriringan dengan program pemerintah. Selain itu, dibahas upaya bagaimana perbankan bisa mendukung agar sentimen lebih baik untuk program likuiditas ini.

"Perbankan itu kan langsung berhubungan borrower jd supaya kita align dengan program pemerintah dan dukung supaya lebih teratur sentimennya lebih baik, itu aja," kata Gioshia, saat ditemui setelah investor meeting.

"Jadi sama-sama berjalan supaya confidence lebih baik supaya roda ekonomi berjalan," tambahnya.

Daftar Direktur Utama dan Ekonom dalam Investor Meeting dengan Menteri Keuangan di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (13/10/2025):

1. Pramudya Iriawan Buntoro, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
2. Rony Hanityo Aprianto, Direktur Utama PT Taspen
3. Jeffry Haryadi P. Manullang, Direktur Utama PT ASABRI
4. Lauren Sulistiawati, Presiden Direktur Manulife Indonesia
5. Gregory Hendra Lembong, Presiden Direktur PT. Bank Central Asia, Tbk
6. Steffano Ridwan, Presiden Direktur PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
7. Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
8. Riduan, Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
9. Meliza Musa Rusli, Direktur Utama PT. Bank Permata, Tbk
10. Batara Sianturi, Chief Executive Officer Citibank Indonesia
11. Hery Gunardi, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
12. Lani Darmawan, Presiden Direktur PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
13. Helmy Kristanto, Chief Economist & Debt Research Division Head PT BRI Danareksa Sekuritas
14. Heriyanto Irawan, Ekonom Verdhana Sekuritas
15. Leo Putera Rinaldy, Chief Economist & Debt Research Division Head PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
16. Josua Pardede, Chief Economist PT Bank Permata, Tbk
17. Laksono Widodo, Direktur Utama PT. BRI Danareksa Sekuritas
18. Stuart Rogers, Presiden Direktur PT. Bank HSBC Indonesia
19. Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur PT. Bank OCBC NISP, Tbk
20. Herwidayatmo, Presiden Direktur PT. Bank Panin, Tbk
21. Rino Donosepoetro, Chief Executive Officer Standard Chartered Indonesia
22. Philmon Samuel Tanuri, Direktur Utama PT. Trimegah Sekuritas Indonesia
23. Oki Ramadhana, Direktur Utama PT. Mandiri Sekuritas
24. Jodi West, Presiden Direktur dan Country Head PT Bank ANZ Indonesia
25. Daisuke Ejima, Direktur Utama PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
26. Gioshia Ralie, Senior Country Officer JPMorgan Chase Bank Indonesia
27. Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
28. Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk
29. Reza Benito Zahar, Presiden Direktur PT Bahana Sekuritas
30. Handy Yunianto, Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas
31. Aldian Taloputra, Economist Standard Chartered Indonesia
32. 32.Andry Asmoro, Chief Economist PT Bank Mandiri