WASHINGTON - Keuskupan Agung Katolik San Francisco pada prinsipnya telah menyetujui membayar USD395 juta (Rp7 triliun) untuk menyelesaikan lebih dari 500 gugatan pelecehan seksual anak. Langkah ini menandai pembayaran besar lainnya oleh Gereja Katolik AS atas klaim pelecehan yang meluas dalam beberapa tahun terakhir.

Perjanjian yang diusulkan yang diumumkan pada hari Senin (29/6/2026) terkait dengan kasus kebangkrutan Bab 11 keuskupan agung dan akan menyelesaikan semua gugatan yang diajukan terhadapnya berdasarkan Rancangan Undang-Undang Majelis California 218, undang-undang tahun 2019 yang untuk sementara menghidupkan kembali klaim perdata yang telah berlangsung selama beberapa dekade yang seharusnya telah dilarang oleh undang-undang pembatasan waktu.

Sebagai bagian dari penyelesaian, Uskup Agung Salvatore J. Cordileone akan diminta untuk menulis surat permintaan maaf kepada setiap korban, menurut pengacara penggugat.

Keuskupan agung juga harus menerapkan serangkaian reformasi perlindungan anak dan transparansi, termasuk memelihara dan menerbitkan daftar pastor yang dituduh melakukan pelecehan dan melarang perjanjian kerahasiaan yang membungkam para korban.

Dalam suratnya kepada umat, Cordileone mengatakan “tidak ada penyelesaian finansial yang dapat menghapus warisan menyakitkan” dari pelecehan di masa lalu. Namun dia berpendapat proposal tersebut menawarkan “jalan menuju kompensasi yang adil bagi para penyintas yang telah menanggung beban pelecehan ini seumur hidup.”

“Meskipun sebagian besar klaim pelecehan seksual… melibatkan insiden yang terjadi beberapa dekade lalu dan individu yang telah meninggal atau tidak lagi melayani, kami menerima tanggung jawab atas kegagalan yang memungkinkan terjadinya kerugian ini,” tulisnya. “Saya dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang telah menderita karena kegagalan tersebut.”

Keuskupan Agung mengajukan perlindungan kebangkrutan pada Agustus 2023 setelah menghadapi lebih dari 500 tuntutan perdata.

Satu komite yang dipimpin para penyintas diharapkan dapat membantu menetapkan protokol untuk mendistribusikan dana, dengan setiap penggugat diberi kesempatan menyampaikan kisah mereka kepada pengalokasi independen.

Keuskupan Agung San Francisco melayani sekitar 442.000 umat Katolik di seluruh wilayah San Francisco, San Mateo, dan Marin.

Dalam pernyataannya, keuskupan agung mengatakan paroki, sekolah, dan entitas terkait lainnya harus menyumbangkan dana dan aset yang tidak dibatasi untuk penyelesaian tersebut, sementara sumbangan yang dibatasi oleh donor dan dana permohonan tahunan tidak akan digunakan.

Kasus San Francisco adalah yang terbaru dalam gelombang penyelesaian besar dan pengajuan kebangkrutan oleh keuskupan Katolik di seluruh AS, banyak yang dipicu oleh undang-undang negara bagian yang membuka kembali jendela hukum untuk klaim pelecehan historis.

Awal tahun ini, Keuskupan Brooklyn mengatakan mereka berupaya menyelesaikan sekitar 1.100 klaim pelecehan seksual anak, sebagian besar berasal dari tahun 1960-an dan 1970-an.

Pada Oktober 2024, Keuskupan Agung Los Angeles setuju membayar USD880 juta untuk menyelesaikan 1.353 klaim pelecehan seksual anak, penyelesaian tunggal terbesar dari jenisnya yang melibatkan keuskupan agung Katolik.

Keuskupan Agung Baltimore mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada tahun 2023 setelah Maryland mengesahkan undang-undang yang menghapus batasan waktu untuk gugatan pelecehan seksual anak.

LONDON - Istana Buckingham telah menghapus “Pembela Iman” atau “Defender of the Faith” dari deskripsi pekerjaan resmi Raja Charles. Istana mengganti gelar berusia 500 tahun itu dengan janji yang lebih samar untuk melindungi agama di seluruh “negara multi-agama” Inggris, menurut laporan keuangan kerajaan tahunan Inggris.

Laporan Hibah Kedaulatan untuk tahun 2025-2026, yang dirilis pada hari Jumat, menetapkan “Yang Mulia adalah Gubernur Tertinggi Gereja Inggris dan melindungi ruang bagi Iman di dalam negara multi-agama.”

Namun, susunan kata-katanya berbeda secara signifikan dari versi tahun lalu yang menggambarkan Charles sebagai “Kepala Gereja Inggris dan Pembela Iman.” Namun, gelar tersebut tetap ada di situs web keluarga kerajaan.

Frasa “Pembela Iman” berasal dari tahun 1521, ketika Paus Leo X memberikannya kepada Henry VIII setelah raja memposisikan dirinya sebagai penentang keras Reformasi Martin Luther.

Perubahan ini menghidupkan kembali perdebatan yang telah membayangi Charles selama tiga dekade.

Sebagai Pangeran Wales pada tahun 1994, ia menyatakan bahwa ia lebih suka menjadi "pembela iman" daripada "pembela Gereja," yang menunjukkan ia ingin mewakili semua agama, bukan hanya Kristen.

Selama penobatannya pada tahun 2023, ia tidak mengubah sumpah dalam hal ini, tetapi kata pengantar sumpah tersebut menyatakan bahwa Gereja Inggris "akan berupaya membina lingkungan di mana orang-orang dari semua agama dan kepercayaan dapat hidup bebas."

Pesan keagamaan sebelumnya membuat Charles mendapat sorotan setelah ia merekam ucapan Ramadan untuk Muslim Inggris pada bulan Februari tetapi tidak menyampaikan pesan Paskah pribadi.

Hal ini menimbulkan tuduhan dari para komentator Kristen bahwa ia mengesampingkan gereja yang secara resmi dipimpinnya. Setelah mendapat kecaman, akun media sosial keluarga kerajaan memposting pesan singkat "Selamat Paskah," meskipun Charles tidak pernah menyampaikan pidato pribadi.

Sebagai perbandingan, Ratu Elizabeth II tidak pernah merekam pesan Ramadan dan hanya mengeluarkan satu pesan Paskah khusus selama masa pemerintahannya – pada saat lockdown Covid 2020.

Ia juga secara tradisional merekam pesan Natal yang menyebutkan agama lain selain Kristen.

Amandemen terbaru ini muncul setelah jajak pendapat Ipsos pekan lalu menunjukkan dukungan terhadap monarki berada di angka 55%, angka terendah dalam beberapa dekade, dan turun dari puncaknya sebesar 80% pada tahun 2012.

JAKARTA - Gereja Katolik Patriotik China telah memasuki fase baru dalam hal kebermanfaatan politik. Dalam beberapa bulan terakhir, website resmi dan cabang regionalnya telah mencurahkan perhatian berkelanjutan pada Undang-Undang tentang Persatuan dan Kemajuan Etnis, yang oleh Parlemen Eropa digambarkan sebagai aturan yang "secara terbuka mempromosikan kebijakan asimilasi dan membatasi kebebasan budaya, agama, dan bahasa berbagai kelompok di China dan di luar negeri."

Menurut analis geopolitik Zeng Liqin, gereja yang diakui Beijing sebagai Katolik kini telah menjadi peserta aktif dalam kampanye negara untuk membentuk kembali identitas etnis dan agama sesuai dengan doktrin Partai Komunis China (CCP).

Dia mencontohkan kegiatan terbaru di Mongolia Dalam atau Southern Mongolia. Dalam kegiatan itu, asosiasi Katolik Patriotik setempat menggelar acara propaganda bertema “Three Consciousnesses in the Heart, Ethnic Unity for Harmony.”

Tema utama kegiatan tersebut bukan ajaran Injil, melainkan pentingnya menginternalisasi UU Persatuan Etnis. Para rohaniwan membagikan buku panduan mengenai undang-undang tersebut, menjelaskan kebijakan etnis Partai Komunis China, serta mendorong umat untuk membangun kesadaran nasional, kewarganegaraan, dan hukum.

Pesan utama yang dibangun adalah bahwa kehidupan Katolik harus diselaraskan dengan prioritas negara, sementara undang-undang itu diharapkan menjadi bagian dari aktivitas paroki, rutinitas harian, dan pembentukan umat,” ujar Zeng, seperti dikutip dari Bitter Winter, Jumat (5/6/2026).

Lokasi kegiatan tersebut juga dinilai penting. Mongolia Dalam selama beberapa tahun terakhir disebut mengalami penolakan terhadap kebijakan yang melemahkan pendidikan bahasa Mongolia dan mendorong asimilasi budaya.

Zeng menyebut UU Persatuan Etnis menjadi bagian penting dari proses tersebut. Implementasinya disebut telah memengaruhi kurikulum pendidikan, wacana publik, hingga institusi budaya.

“Kini gereja Katolik yang dikendalikan negara dimobilisasi untuk memperkuat agenda yang sama,” ucapnya.

Dalam kegiatan itu, para rohaniwan juga disebut diminta menekankan bahwa “hukum negara berada di atas norma agama” dan umat harus menunjukkan loyalitas kepada negara dengan menerima konsep “Five Recognitions” atau “Lima Pengakuan".

Five Recognitions

Zeng menilai bahasa yang digunakan dalam kegiatan tersebut lebih menyerupai terminologi politik sekolah Partai dibanding bahasa pastoral Gereja Katolik universal.

Konsep “Five Recognitions” sendiri merupakan bagian penting dari propaganda dan sistem kontrol Presiden China Xi Jinping.

Pengakuan pertama adalah “pengakuan terhadap tanah air besar", yang mengharuskan kelompok agama dan etnis minoritas menunjukkan keterikatan emosional serta politik terhadap Republik Rakyat China sebagai satu-satunya rumah nasional yang sah.

Pengakuan kedua adalah “pengakuan terhadap bangsa China". Konsep ini mendorong penerimaan terhadap narasi partai mengenai satu bangsa China yang bersatu, di mana seluruh kelompok etnis, termasuk Tibet, Uyghur, Hui, dan Mongolia, dipandang sebagai bagian dari identitas nasional tunggal.

Pengakuan ketiga adalah “pengakuan terhadap budaya China". Dalam praktiknya, konsep ini mendorong penerimaan budaya China sebagaimana didefinisikan CCP, yang kerap menekankan nilai Konfusianisme dan norma budaya Han.

Bagi kelompok agama, konsep tersebut berarti penyesuaian doktrin dan praktik keagamaan agar sesuai dengan tema budaya yang disetujui negara.

Pengakuan keempat adalah “pengakuan terhadap Partai Komunis China", yang disebut Zeng sebagai inti politik utama. Konsep itu mengharuskan pengakuan terhadap CCP sebagai pemimpin sah dan tak tergantikan bagi negara, masyarakat, dan seluruh urusan keagamaan.

Sementara pengakuan kelima adalah “pengakuan terhadap sosialisme dengan karakteristik China", yang berarti dukungan terhadap sistem politik, kerangka ideologi, dan model pembangunan versi partai.

Menurut Zeng, pola tersebut tidak hanya terjadi di Mongolia Dalam. Dia menyebut lima agama resmi yang diakui pemerintah China kini turut dilibatkan dalam promosi UU Persatuan Etnis.

“Website, publikasi, dan program pelatihan mereka menggemakan tema yang sama: memperkuat identifikasi dengan bangsa China, mendukung visi partai mengenai integrasi budaya, dan menafsirkan ulang doktrin agama agar memperkuat persatuan politik,” ungkapnya.

Hubungan Vatikan-China

Zeng menilai Gereja Katolik Patriotik menjadi salah satu peserta paling aktif dalam kampanye tersebut. Menurutnya, platform daring gereja itu memuat banyak artikel yang memuji UU Persatuan Etnis.

Namun, menurut dia, platform yang sama tidak menyinggung dokumen ensiklik “Magnifica Humanitas” meski dokumen itu dinilai relevan dengan isu martabat manusia, hak budaya, dan perlindungan kelompok minoritas.

“Gereja yang melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas Katolik universal secara alami akan membahas dokumen kepausan besar. Gereja yang melihat dirinya sebagai instrumen negara justru fokus pada legislasi yang ingin dipromosikan partai,” tutur Zeng.

Dia menilai prioritas yang terlihat di platform resmi Katolik China menunjukkan bahwa Gereja Patriotik tidak lagi memahami dirinya sebagai bagian dari Gereja universal, melainkan institusi domestik yang bertugas mendukung tujuan politik CCP.

Zeng juga menyinggung kesepakatan Vatikan-China pada 2018 yang awalnya ditujukan untuk menyembuhkan perpecahan dan membuka ruang kehidupan pastoral.

Namun, delapan tahun setelah kesepakatan tersebut, Zeng menilai hasil yang terlihat justru berbeda.

“Gereja Katolik resmi telah terserap ke dalam mesin sinisisasi, dan para rohaniwannya dilatih untuk menyebarkan ideologi politik, bukan ajaran Katolik,” katanya.

Zeng mempertanyakan apakah Takhta Suci Vatikan akan meninjau kembali konsekuensi dari kesepakatan tersebut, di tengah meningkatnya peran gereja resmi China dalam mendukung kebijakan politik pemerintah.

“Apakah Vatikan akan mempertimbangkan kembali konsekuensi dari perjanjian yang memungkinkan negara menghadirkan lembaga pemerintah sebagai suara Katolik di China, bahkan ketika lembaga itu mengabaikan Paus dan memperkuat kebijakan partai yang paling intrusif?” tutup Zeng.

JAKARTA - Ratusan peserta agenda Nonton Bareng (Nobar) Film Dokumenter Pesta Babi mulai berdatangan di Sekretariat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat. Acara nobar ini sendiri digelar oleh Gerakan Gen Z, Speak Up, Take Part! bertajuk “Orang Muda Bareng-Bareng Nobar dan Diskusi”.

Menurut pantauan SindoNews, para peserta satu per satu datang dari arah gerbang dan langsung menuju titik pemeriksaan terlebih dahulu yang telah disiapkan oleh panitia. Pemeriksaan itu dilakukan demi kondusifitas acara.

Ada beberapa barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam ruangan, di antaranya adalah air minum, rokok, dan senjata tajam. Selain itu, para peserta juga diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dan diberi tanda cap oleh panitia.



Air minum sendiri tidak diperbolehkan dibawa masuk karena telah disediakan langsung oleh panitia. Sementara itu, suasana di dalam ruangan juga sudah dipenuhi oleh para peserta yang sedang menunggu dimulainya pemutaran film Pesta Babi.

Ratusan peserta itu memenuhi tempat duduk di atas karpet yang telah disediakan. Suasana di dalam ruangan juga penuh dengan spanduk bertuliskan nada perlawanan.

Selain itu, layar besar juga sudah terpasang di bagian depan. Meski demikian, tidak semua peserta yang akan menonton bisa masuk secara langsung. Ada sebagian dari mereka yang harus menunggu terlebih dahulu karena pertimbangan kapasitas.

Mereka yang menunggu merupakan peserta yang melakukan registrasi secara on the spot (di tempat). Namun, hal itu tidak menyurutkan rasa penasaran mereka untuk menonton film Pesta Babi. Mereka tampak sabar menunggu giliran di luar ruangan untuk menonton film tersebut.

Sebagai informasi, acara itu akan dihadiri oleh berbagai penanggap dari konten kreator dan influencer ternama. Seperti Virdian Aurelio, Indah G, Eky Priyagung, Virdinda, Tommy Wibowo, Pitengz dan Kevin Nguyen.

JAKARTA - Ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti misa Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, Kamis pagi, (14/5/2026). Sejak sebelum misa dimulai, arus jemaat terlihat terus berdatangan ke kawasan gereja dengan pengamanan yang diperketat oleh petugas.

Suasana khidmat terasa di dalam gereja saat umat mengikuti rangkaian ibadah yang berlangsung tertib. Lagu-lagu pujian dan doa bersama mengiringi perayaan misa yang dipimpin para imam Katedral Jakarta.

Terpantau, petugas keamanan berjaga di sejumlah titik pintu masuk gereja. Sejumlah personel dari kepolisian, TNI, serta petugas internal gereja tampak bersiaga di area sekitar katedral.

Selain di ruang utama gereja, umat juga mengikuti misa dari area tenda dan pelataran yang disediakan pengelola gereja. Layar monitor dipasang untuk membantu jemaat mengikuti jalannya ibadah.

Melalui akun media sosial resminya, @katedraljakarta, pihak gereja mengumumkan bahwa ibadah misa akan dibagi ke dalam empat sesi.

Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi antusiasme umat serta memastikan proses ibadah berjalan tertib dan tepat waktu.

Jadwal Misa Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta:

Misa I: Pukul 08.30 WIB (Tersedia layanan Live Streaming)

Misa II: Pukul 11.00 WIB

Misa III: Pukul 16.30 WIB (Tersedia layanan Live Streaming)

Misa IV: Pukul 19.00 WIB

Bagi umat yang berencana hadir secara fisik di gereja, pihak Katedral Jakarta membuka tanpa diperlukan registrasi atau pendaftaran khusus. Namun, umat tetap diimbau untuk datang lebih awal guna mengantisipasi kepadatan di area parkir dan pintu masuk.

Sementara itu, bagi umat yang berhalangan hadir secara langsung, Gereja Katedral Jakarta menyediakan fasilitas live streaming melalui kanal YouTube resmi pada jadwal Misa I dan Misa III, sehingga perenungan dan ibadah tetap dapat diikuti dari rumah dengan khidmat.

JAKARTA - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Katolik menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Pertemuan tersebut turut membahas terkait pelaporan terhadap JK ke polisi terkait dugaan penistaan agama dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ketua Umum DPP Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA) PMKRI Agustinus Tamo Mbapa menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan JK, dia melihat bahwa laporan tersebut tidaklah berdasar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

"Pada saat pertemuan tadi dengan Bapak Jusuf Kalla, sangat jelas bahwa ada konteks yang diedit oleh kelompok tertentu sehingga terkesan Bapak Jusuf Kalla bicara soal dogmatis, soal ajaran agama," kata Agustinus seusai pertemuan di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Dari perbincangan tersebut, dia memastikan tidak ada pernyataan JK yang menyudutkan agama tertentu. Bahkan, kata Agustinus, yang disampaikan JK justru pesan perdamaian.

"Ternyata di akhir ceramah beliau, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan, apalagi membunuh kepada sesamanya," ujarnya.

Oleh karenanya, dia mengimbau kepada seluruh pihak yang turut melaporkan JK ke polisi untuk menghentikan perkara tersebut. Ia tak ingin justru terjadi keterbelahan di masyarakat.

"Bagi rekan-rekan kemarin yang melaporkan Bapak Jusuf Kalla, bagi kami para sahabat segera dicabut karena itu bukan bicara soal dogmatis, itu hanya editan," tuturnya.

Dia menambahkan, "Untuk itu kami harapkan kepada para sahabat jangan terlibat polarisasi untuk kepentingan politik tertentu. Bagi kami kebersamaan kebangsaan itu lebih utama. Yang terakhir kami mengimbau seluruh elemen bangsa untuk tidak terprovokasi."

Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati yang turut hadir dalam pertemuan itu juga menyebut bahwa JK memiliki kiprah dalam membangun kemanusiaan di Tanah Air.

"Pak Jusuf Kalla sebagai salah satu tokoh bangsa, kita tahu persis kiprah Pak Jusuf Kalla tidak hanya omon-omon, tidak hanya bicara, tapi dia pelaku sejarah mendamaikan konflik yang kita tahu sangat berdarah ya, di Poso, di Ambon, di Aceh," tutur Yohanes.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan bakal mencairkan semua dana dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, pada Rabu (22/4) besok.

Kepastian itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BNI Putrama Wahju Setyawan usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Selasa (21/4).

Wahyu yang datang bersama jajaran pada kesempatan itu datang bersama Suster Natalia selaku Bendahara Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara

"Solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan bersama dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara, sehingga paling tepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian dana milik Credit Union Paroki Aek Nabara," ujar Wahyu usai pertemuan.

"Full (Rp28 miliar), sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara," imbuhnya.

Wahyu memastikan tak ada kendala dalam proses pencairan atau pengembalian yang akan dilakukan besok.

[Gambas:Youtube]

"Tidak ada, tidak ada," katanya.

Sementara, Suster Natalia pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada DPR dan pemerintah yang telah memberikan atensi dalam kasus tersebut. Dia berharap agar proses pencairan berjalan dengan baik.

"Kita berharap proses ini semua berjalan dengan baik sekali lagi. Semua ini semoga menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Itu dari kami, terima kasih," katanya.

Berdasarkan perkembangan penyidikan kepolisian hingga Sabtu (18/4), jumlah dana yang digelapkan diperkirakan sekitar Rp28 miliar. Sementara, kasus ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan pelaku bukan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan. Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

JAKARTA - Pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan keberlangsungan pelayanan umat di tengah polemik yang terjadi di Gereja Paroki Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Hal ini terkait pengelolaan dana umat yang terdampak kasus penipuan oleh oknum perbankan.

Sejak awal mencuatnya kasus, Stafsus Menteri Agama, Gugun Gumilar secara aktif mengawal proses penyelesaian melalui koordinasi dan pendampingan kepada berbagai pihak terkait. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan permasalahan tidak mengganggu aktivitas pelayanan keagamaan.

Gugun mengatakan perkembangan penyelesaian yang kini mulai menunjukkan progres, termasuk adanya respons dari pihak bank. Hal ini tidak terlepas dari atensi dan komunikasi intensif pemerintah pusat, melalui Seskab RI Teddy Indra Wijaya dengan pihak bank.

“Sejak awal kami mengawal proses ini, dan kami juga terus mendapatkan atensi serta arahan dari Seskab Teddy Indra Wijaya. Berkat komunikasi intens antara Pak Seskab dengan bank, proses ini bisa berprogres dan mendapatkan respons yang baik. Pemerintah melalui Pak Seskab Teddy menekankan bahwa pelayanan kepada umat harus tetap berjalan,” kata Gugun, Senin (20/4/2026).

Gugun menegaskan kehadiran pemerintah, khususnya Kementerian Agama difokuskan pada menjaga stabilitas pelayanan umat dan kerukunan. “Fokus Kementerian Agama jelas, memastikan umat tetap terlayani dengan baik dan kerukunan tetap terjaga. Oleh karena itu, penyelesaian didorong secara konstruktif, melalui dialog dan koordinasi yang intensif antar pihak,” tambahnya.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan pelayanan kepada umat tetap berjalan. Sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Bareskrim Lacak Aset Tersangka Dugaan Penipuan Dana Syariah Indonesia Rp2,4 Triliun

Kementerian Agama memastikan akan terus mengawal proses hingga tuntas. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan pelayanan umat serta memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengimbau nasabah meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi. Imbauan ini disampaikan setelah kasus penggelapan dana Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Sumatera Utara.

Nilai dana yang digelapkan dalam kasus ini mencapai sekitar Rp 28 miliar berdasarkan penyidikan kepolisian.

Direktur Network and Retail Funding BNI Rian Eriana Kaslan mengatakan pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan dan penguatan pengawasan internal.

Ia mengingatkan agar nasabah tidak melakukan transaksi di luar prosedur resmi perbankan.

"Seluruh transaksi resmi BNI hanya dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi dan termonitor, berikut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya dalam konferensi pers virtual, Minggu (19/4/2026).

Rian juga meminta masyarakat menghindari penawaran produk di luar kanal resmi. Ia menekankan agar nasabah tidak tergiur imbal hasil tinggi yang tidak wajar.

Informasi produk resmi dapat diakses melalui situs resmi BNI, aplikasi i wondr by BNI, layanan BNI Call, atau kantor cabang.

"Kami dari pihak BNI mengimbau kepada masyarakat agar semakin waspada terhadap detail produk keuangan," ucapnya.

Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang menjelaskan kasus ini melibatkan satu oknum bernama Andi Hakim Febriansyah.

Pelaku menawarkan investasi tidak resmi dengan imbal hasil tinggi. Transaksi dilakukan di luar sistem perbankan.

"Jadi transaksi ini tidak masuk sistem, sehingga BNI secara korporasi tidak mengetahui ada transaksi ini dari nasabah. Dan hasil audit internal yang mendeteksi bahwa terjadi fraud ketika ada temuan di Februari 2026," ungkap Munadi.

BNI telah mengembalikan dana nasabah sebesar Rp 7 miliar. Sisa dana dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu dekat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujarnya.

BNI menyatakan akan terus mengawal penyelesaian kasus hingga tuntas.

Langkah ini juga diikuti dengan penguatan pengawasan internal serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar kasus serupa tidak terulang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar berdialog dengan Umat Paroki Santo Fransiskus Asisi Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, yang dipimpin Suster Natalia Situmorang. Dialog ini untuk memperkuat komitmen pemenuhan hak beribadah dan menjaga kerukunan antarumat beragama .

Pertemuan berlangsung pada Jumat (17/4/2026) di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, dan berlangsung hangat selama lebih dari tiga jam, mulai pukul 21.00-24.00 WIB. Dialog tersebut turut dihadiri Manotar Marbun, Bryan Roberto Mahulae, Denny G. Ompusunggu, serta Arman Surya Nicolas M yang datang dari Medan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas persoalan dan dinamika kehidupan beragama, khususnya terkait pentingnya menjamin kebebasan beribadah bagi seluruh warga negara. “Dialog ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa hak beribadah setiap warga negara benar-benar terjamin. Negara hadir untuk semua,” ujarnya.

Ia menegaskan Kementerian Agama memiliki mandat untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui pendekatan dialog yang terbuka dan dilandasi sikap saling menghormati.

Dalam diskusi tersebut, disepakati beberapa poin penting. Pertama, negara melalui Kementerian Agama wajib menjamin pemenuhan hak beribadah setiap warga negara. Kedua, dialog harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ketiga, saling menghormati antarumat beragama merupakan kunci menjaga kerukunan.

Keempat, Kementerian Agama siap menjadi jembatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hingga tuntas.

“Kami mendorong semua pihak untuk mengedepankan komunikasi yang terbuka. Dengan dialog, kita bisa menemukan titik temu,” kata Gugun. Kutip Pesan Paus Leo XIV, Kardinal Suharyo: Doa Pemimpin yang Memaklumi Perang Tak Akan Didengar

Lebih lanjut, Gugun menegaskan bahwa Kementerian Agama akan terus hadir sebagai fasilitator dialog serta penguat kebijakan yang menjamin perlindungan hak beragama di tengah dinamika masyarakat. “Komitmen kami jelas, memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan aman, nyaman, dan bermartabat, sekaligus menjaga Indonesia tetap rukun dalam keberagaman,” tuturnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Serangan Presiden Donald Trump terhadap Paus Leo XIV dinilai berpotensi menjadi bumerang politik bagi Partai Republik karena dapat menggerus dukungan pemilih Katolik dalam pemilu Kongres mendatang.

Ketegangan antara Trump dan Vatikan memicu kekhawatiran di internal Partai Republik yang selama ini mengandalkan suara umat Katolik untuk mempertahankan kekuasaan di Kongres. Situasi ini dinilai semakin kompleks karena terjadi di tengah isu ekonomi yang buruk selama pemerintahan Trump.

Senator Mike Rounds menilai bahwa perilaku Trump sudah melewati batas. “Saya pikir, secara pribadi, pendekatan presiden yang menyerang langsung Paus itu tidak tepat,” dikutip The Hill, Kamis (16/4/2026).

Serangan Trump terhadap Paus menuai kritik luas dari kalangan gereja. Sejumlah tokoh Katolik menyebut sikap tersebut sebagai tindakan tidak menghormati, menyinggung, dan tidak dewasa.

Menurut laporan Democrata, konflik ini menjadi tantangan baru bagi Partai Republik dalam menjaga basis pemilih Katolik yang selama ini bersifat dinamis dan sulit diprediksi. Meski pada Pemilu 2024 Trump berhasil meraih 55% suara Katolik dibandingkan 43% untuk kandidat Demokrat, dukungan tersebut dinilai tidak sepenuhnya solid dan bisa berubah jika ketegangan dengan Vatikan terus berlanjut.

Ketegangan ini semakin tajam setelah Paus Leo XIV mengkritik keras retorika perang Trump terhadap Iran, bahkan menyebut ancaman penghancuran “seluruh peradaban” sebagai sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima.

Dalam waktu yang sama, hubungan antara Washington dan Vatikan juga dilaporkan semakin renggang, termasuk isu pertemuan tertutup antara perwakilan Vatikan dan Pentagon yang memicu spekulasi, meski dibantah oleh Departemen Pertahanan AS.

Data terbaru menunjukkan tren penurunan dukungan terhadap Trump di kalangan Katolik. Survei yang dikutip Democrata mencatat tingkat persetujuan terhadap Trump turun menjadi 48%, sementara 52% responden menyatakan tidak setuju, berbalik dari kondisi sebelumnya.

Perubahan kecil ini dinilai signifikan karena dapat memengaruhi hasil pemilu di wilayah-wilayah kunci dengan populasi Katolik besar, seperti Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, hingga Texas, serta negara bagian penting lainnya dalam pemilihan Senat.

Sementara itu, The Hill melaporkan bahwa sejumlah politisi Partai Republik mulai khawatir terhadap dampak retorika Trump yang dinilai terlalu ekstrem, termasuk serangannya terhadap Paus.

Pemimpin Mayoritas Senat John Thune bahkan secara terbuka menyarankan agar Trump tidak menyerang Gereja. “Saya akan membiarkan gereja tetap sendiri,” ujarnya.

Senator Kevin Cramer juga menyuarakan hal serupa. “Saya pikir Paus dan presiden seharusnya tetap pada jalur masing-masing, itu lebih baik bagi kita semua,” katanya.

Konflik antara Trump dan Vatikan tidak lagi sekadar persoalan diplomatik, tetapi telah berkembang menjadi isu politik domestik yang berpotensi memengaruhi peta kekuatan Partai Republik dalam pemilu Kongres mendatang.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Perang Iran menjadi pemicu utama meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Vatikan, Wakil Presiden AS JD Vance berkata agar Paus Leo XIV tidak mencampuri urusan politik domestik AS.

Ketegangan ini dipicu perbedaan tajam antara Presiden Donald Trump dan Paus Leo XIV terkait isu perang dan imigrasi yang memicu kritik terbuka dari kedua belah pihak. Dalam situasi tersebut, JD Vance yang juga pejabat Katolik tertinggi di pemerintahan AS, ikut menyuarakan pandangannya terkait batas peran Vatikan dalam kebijakan publik Amerika.

“Biarkan Vatikan tetap pada urusan moral dan biarkan presiden Amerika Serikat yang mengatur kebijakan publik Amerika,” ujar JD Vance dalam wawancara, dikutip The New York Times, Selasa (14/4/2026).

Vance juga menyebut konflik antara pemerintah AS dan Vatikan sebagai hal yang wajar. “Ketika mereka [Trump dan Paus] berada dalam konflik, maka mereka memang berada dalam konflik. Saya tidak terlalu mengkhawatirkannya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perbedaan pandangan antara Trump dan Paus Leo XIV, terutama terkait perang Iran yang dinilai Vatikan tidak memiliki dasar moral yang kuat. Dalam wawancara dengan CBS, Uskup Agung Washington Robert McElroy bahkan menyatakan bahwa perang tersebut bukan perang yang adil menurut ajaran Katolik.

Selain itu, Kardinal Chicago Blase Cupich menilai narasi pemerintah AS terkait konflik tersebut telah “mendehumanisasi korban perang,” mengutip The New York Times.

Ketegangan ini juga terjadi setelah upaya diplomatik AS, termasuk yang melibatkan Vance, gagal mencapai kesepakatan damai dengan Iran di tengah gencatan senjata. Paus Leo XIV sendiri dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap perang tersebut dan menolak narasi bahwa konflik memiliki legitimasi ilahi.

Dalam khotbahnya, Paus Leo menegaskan bahwa misi Kristen seringkali disimpangkan oleh keinginan untuk dominasi yang sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus.

Meski demikian, Vance tetap menunjukkan nada diplomatis terhadap Paus. “Saya pikir itu hal yang baik bahwa Paus memperjuangkan hal-hal yang ia pedulikan, tetapi kita juga akan berbeda pandangan dalam beberapa hal substantif,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Trump memperkeruh situasi dengan menyerang Paus Leo XIV melalui media sosial, menyebutnya lemah terhadap kejahatan dan buruk dalam kebijakan luar negeri, bahkan mengklaim secara keliru peran dalam pemilihannya. Trump juga menolak untuk meminta maaf atas pernyataannya.

“Saya hanya merespons Paus Leo, tidak ada yang perlu diminta maaf. Dia yang salah,” katanya kepada wartawan, dikutip The New York Times.

Paus Leo XIV menanggapi dengan sikap tegas, menyatakan tidak takut terhadap tekanan politik dari Washington.

“Saya tidak takut terhadap pemerintahan Trump atau untuk berbicara lantang tentang pesan Bible,” ujarnya.

Ketegangan semakin memanas setelah Trump mengunggah gambar AI yang menggambarkan dirinya seperti figur Yesus. Unggahan tersebut menuai kritik luas dan akhirnya dihapus, meski Trump menyebutnya sebagai bentuk humor.

Kritik juga datang dari komunitas internasional. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyebut pernyataan Trump terhadap Paus tidak dapat diterima dan menegaskan pentingnya seruan perdamaian dari Vatikan.

Di dalam negeri AS, para pemimpin Gereja Katolik turut mengecam pernyataan Trump. Uskup Agung Paul S. Coakley menyatakan dirinya kecewa atas serangan tersebut, sementara Kardinal Joseph Tobin menilai tindakan Trump mencerminkan ketidakpahaman serius terhadap peran Paus.

Bahkan tokoh konservatif seperti Uskup Robert Barron menyebut komentar Trump tidak pantas dan tidak menghormati, sekaligus menegaskan bahwa Paus memiliki hak untuk menyuarakan ajaran moral.