Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan kebijakan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) yang mengombinasikan empat hari bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan satu hari bekerja dari rumah (work from home/WFH) merupakan bagian dari agenda besar transformasi birokrasi nasional, bukan sekadar pengaturan tempat bekerja.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan kebijakan tersebut lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan agar lebih efisien, efektif, responsif, dan berbasis teknologi digital.

"Kebijakan transformasi budaya kerja ASN berangkat dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, responsif, dan berbasis teknologi digital," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan implementasi kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 1 April 2026. Melalui aturan tersebut, ASN diberikan fleksibilitas bekerja dengan pola empat hari dari kantor dan satu hari dari rumah.

Meski demikian, Qodari menekankan esensi kebijakan bukan terletak pada pembagian hari kerja antara WFO dan WFH. Pemerintah justru ingin mendorong perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih produktif, adaptif, dan berorientasi pada hasil kerja.

"Namun perlu ditegaskan bahwa substansi kebijakan ini bukan sekadar pengaturan lokasi bekerja, melainkan perubahan cara kerja birokrasi secara menyeluruh, serta mendorong ASN bekerja lebih produktif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil," katanya.

Menurut dia, pelaksanaan sistem kerja fleksibel tetap disesuaikan dengan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing instansi. Selain itu, kualitas pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama sehingga masyarakat tidak mengalami penurunan layanan akibat perubahan pola kerja.

"Pemerintah tetap mewajibkan seluruh instansi menjaga kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi, penyediaan layanan esensial, dan pengawasan kinerja secara berkelanjutan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Qodari juga memaparkan hasil sementara evaluasi penerapan kebijakan transformasi budaya kerja ASN. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per 26 Mei 2026, baru 143 dari total 726 instansi pemerintah yang telah menyampaikan laporan evaluasi hingga 25 Mei 2026.

"Sebanyak 143 dari 726 instansi pemerintah telah menyampaikan laporan evaluasi. Tentunya kita mengimbau agar yang belum melaporkan meningkatkan laporannya supaya bisa diukur dengan maksimal," kata Qodari.

Dari jumlah tersebut, laporan berasal dari 15 kementerian, 20 lembaga pemerintah pusat, serta 108 pemerintah daerah. Adapun pemerintah daerah yang telah melapor terdiri atas delapan pemerintah provinsi, 23 pemerintah kota, dan 77 pemerintah kabupaten.

Qodari menilai tingkat partisipasi pelaporan masih perlu ditingkatkan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas penerapan kebijakan di seluruh instansi.

"Tingkat partisipasi pelaporan perlu ditingkatkan agar evaluasi ke depan dapat memberikan gambaran yang semakin komprehensif dari seluruh ekosistem pemerintahan," tandas Qodari.

Bisnis.com, BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkap pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendorong transformasi total birokrasi Jabar.

Hal itu disampaikan Herman saat membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Aula Repeh Rapih, Gedung Sate Bandung, Rabu (25/2/2026).

Menurut Herman, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030, Jawa Barat memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi paling maju, sejahtera, dan berdaya saing di Indonesia.

“ Lembur diurus kota ditata, Jawa Barat sedang berada di era yang sangat menentukan. Ini momentum besar. Kita punya peluang untuk mengantarkan Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia,” tegas Herman Suryatman.

Herman mengungkap, saat ini Jawa Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,85 persen (triwulan IV 2025 year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,39 persen. Angka ini ditopang oleh belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, serta ekspor-impor.

Bahkan, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat pada 2025 menjadi yang tertinggi di Indonesia, hingga sisa kas daerah hanya Rp500 ribu pada akhir tahun.

“Ini bukti bahwa belanja pemerintah kita agresif dan terukur. Bukan autopilot, tapi hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Herman juga menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen (Survey Indikator Politik Indonesia). Sementara kinerja birokrasi pemerintah berada di angka 72,91 persen, naik signifikan dari tahun sebelumnya.

Namun demikian, pada forum bertema "Penguatan Kebijakan Pemerintahan dalam Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan" itu, Herman menegaskan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan penurunan signifikan angka pengangguran dan kemiskinan.

Saat ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat berada di angka 6,66 persen berdasarkan data BPS pada November 2025, sedangkan tingkat kemiskinan 6,78 persen. "Kita menargetkan penurunan minimal 0,5 hingga 1 persen per tahun," ucap Herman.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Sugianto Nangolah menambahkan, peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas tata kelola pembangunan harus dilakukan melalui akselerasi kebijakan yang inovatif dan transformatif.

“Sinergi perencanaan menjadi kunci agar setiap program pembangunan memiliki indikator kinerja yang jelas, berbasis data, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut reformasi birokrasi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur agar adaptif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menegaskan bahwa wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun depan masih dalam tahap pengkajian yang komprehensif.

Otoritas fiskal memberi sinyal bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil secara gegabah, melainkan sangat bergantung pada kapasitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta produktivitas aparatur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya belum mengetok palu terkait kebijakan tersebut dan masih akan melakukan penghitungan ulang.

"Nanti kita nilai dan kita ases ya," ujarnya singkat dalam konferensi Pers APBN Kita edisi November 2025, dikutip Kamis (27/11/2025).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan bahwa pihaknya telah menerima surat usulan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait penyesuaian gaji abdi negara.

Kendati demikian, Luky menekankan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan final. Menurutnya, kenaikan gaji ASN bukan sekadar keputusan menambah nominal penghasilan, melainkan harus diletakkan dalam kerangka transformasi birokrasi yang lebih luas.

"Kami belum mengambil keputusan apapun. Faktor yang kami pertimbangkan banyak," tegasnya pada kesempatan yang sama.

Dua Indikator Utama

Luky menjelaskan bahwa penyesuaian gaji merupakan salah satu elemen dari remunerasi yang tidak bisa dilepaskan dari penataan organisasi.

Oleh karena itu, sambungnya, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara berkorelasi lurus dengan kinerja.

Dua indikator utama yang menjadi sorotan bendahara negara dalam mengkaji usulan ini adalah tingkat produktivitas ASN dan kemampuan fiskal negara.

"Kami selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Tentu saja, kami juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan kami pertimbangkan," tutupnya.