Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengungkap rencana penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini.

Menpan RB, Rini Widyanti menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa guna menindaklanjuti rencana kenaikan gaji PNS.

Rini menjelaskan bahwa kajian ini dilakukan sebagai langkah operasional atas mandat yang tertuang dalam regulasi terbaru yakni Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

"Saya sudah bersurat ke Menteri Keuangan dan kita bilang sedang mengkaji, karena sudah diperintahkan di Perpres," ujar Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (19/1/2026).

Selain komunikasi tertulis, Rini mengonfirmasi telah melakukan pertemuan koordinasi secara langsung dengan pihak Kementerian Keuangan.

Dalam penjelasannya, fokus utama pertemuan tersebut adalah menyelaraskan data dan mekanisme pengupahan yang akan diterapkan.

"Saya sudah bertemu juga, sekarang kita sudah mengkaji [rencana kenaikan tersebut]," tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Sistem Penggajian dan Tunjangan ASN pada 30 Juni 2025.

Perpres ini merupakan regulasi yang menetapkan standar baru dalam struktur penghasilan ASN di Indonesia. Melalui aturan ini, pemerintah diwajibkan melakukan evaluasi berkala terhadap besaran gaji pokok.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini menyampaikan pemerintah saat ini masih mengkaji kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk 2026.

Rini mengungkapkan pihaknya telah bersurat dan bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas peluang penyesuaian gaji aparatur sipil negara (ASN). 

Hal itu sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

"Saya sudah bersurat ke menteri keuangan dan kita bilang sedang mengkaji ya. Karena kan sudah diperintahkan di Perpres 79 (Perpres 79/2025). Aku sudah bilang tadi, saya sudah bersurat ke menteri keuangan, saya sudah bertemu juga, sekarang kami sudah mengkaji," ujar Rini di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Dalam Perpres 79/2025, penyesuaian belanja pegawai, termasuk gaji ASN, menjadi salah satu agenda kebijakan pemerintah.

Namun, keputusan final tetap berada di tangan Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran negara. Rini sebelumnya juga sudah menegaskan pembahasan masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan apakah kenaikan gaji PNS akan direalisasikan pada 2026.

"Kita lihat sudah ada Perpres 79, nanti saya harus bicara dulu dengan Menteri Keuangan. Yang memegang anggaran kan menteri keuangan. Jadi harus dibicarakan dulu," ujar Rini di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10) lalu.

Purbaya sebelumnya menyatakan kenaikan gaji PNS pada 2026 akan sangat bergantung pada kondisi keuangan negara dan arah perekonomian nasional. Pemerintah masih menunggu evaluasi ekonomi sebelum masuk ke pembahasan belanja pegawai.

"Kita akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa," ujar Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, beberapa waktu silam.

Menurut Purbaya, pemerintah masih memerlukan waktu setidaknya satu triwulan untuk melihat arah ekonomi nasional secara lebih jelas sebelum membahas kebijakan yang berdampak pada kenaikan belanja negara.

"Habis itu mungkin kuartal kedua ke sana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," ujarnya.

Gaji PNS terakhir kali mengalami kenaikan pada 2024 sebesar 8 persen pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.

Saat ini, besaran gaji pokok PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, dengan kisaran sebagai berikut: Golongan I Rp1,68 juta-Rp2,90 juta, Golongan II Rp2,18 juta-Rp4,12 juta, Golongan III Rp2,78 juta-Rp5,18 juta, dan Golongan IV Rp3,28 juta-Rp6,37 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah belum akan mengambil keputusan terkait kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan tersebut masih menunggu hasil evaluasi kondisi ekonomi dan penerimaan negara.

Purbaya mengatakan, penyesuaian gaji PNS diperlakukan sama dengan kebijakan belanja negara lainnya. Karena itu, keputusan tidak bisa diambil sebelum pemerintah memiliki gambaran fiskal yang lebih jelas.

“Tapi saya masih tunggu satu kuartal lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya,” ujar Purbaya dalam Media Gathering di Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah perlu mencermati terlebih dahulu pergerakan penerimaan negara serta perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Evaluasi tersebut akan dilakukan setidaknya hingga satu kuartal ke depan.

Setelah evaluasi rampung, pemerintah baru akan membahas tahapan kebijakan selanjutnya. Termasuk di antaranya opsi kebijakan yang berpotensi meningkatkan belanja negara, salah satunya terkait gaji aparatur sipil negara (ASN).

Pernyataan Purbaya ini merespons spekulasi yang mencuat setelah pertemuannya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Kementerian Keuangan, Senin (29/12/2025).

Rini menyebut, pertemuan tersebut membahas sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dalam rangka mendukung program prioritas nasional. Dalam agenda tersebut, usulan kebijakan gaji ASN untuk tahun depan turut masuk pembahasan.

Meski demikian, Rini menegaskan belum ada pembahasan rinci mengenai skema maupun besaran usulan kenaikan gaji PNS 2026. Opsi penyesuaian gaji pokok maupun tunjangan juga belum dibuka ke publik.

Selain isu gaji ASN, pertemuan itu juga menyoroti penguatan koordinasi kebijakan melalui pendekatan Strategic Diamond. Pendekatan ini digunakan untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar sejalan dengan visi Presiden.

Strategic Diamond melibatkan empat aktor utama, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara. Keempatnya berada dalam satu arsitektur kebijakan terintegrasi.

Rini menjelaskan, pendekatan tersebut bertujuan memastikan setiap program prioritas Presiden didukung oleh kebijakan yang feasible, terdanai, dan dapat dieksekusi secara efektif oleh kementerian dan lembaga.

“Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk menyukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” ujarnya.

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Keuangan berperan memastikan kelayakan fiskal dan kualitas belanja negara. Sementara Kementerian PANRB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kinerja aparatur.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lucky Alfirman mengatakan pihaknya masih mengkaji surat dari Kementerian PANRB terkait usulan penyesuaian gaji ASN. Hingga kini, pemerintah belum mengambil keputusan karena melibatkan banyak pertimbangan.

“Ini bukan simpel kita naikin gaji begitu saja. Remunerasi itu hanya salah satu elemen, dan kita selalu melihat kinerja serta produktivitas ASN seperti apa,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Di sisi lain, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Tri Budhianto menyebut hingga saat ini belum ada perintah untuk mengalokasikan anggaran kenaikan gaji ASN dalam APBN 2026.

Ia menambahkan, dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026 juga belum tercantum rencana kenaikan gaji ASN. Pemerintah masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan tersebut.

“Untuk kenaikan gaji ASN, sampai dengan saat ini kita belum dapat kebijakannya apakah memang dinaikkan di 2026,” ujarnya saat media briefing di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membutuhkan waktu satu triwulan untuk mempertimbangkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS pada 2026.

Ia masih harus melihat arah ekonomi nasional apakah lebih jelas dan sinkron sebelum membahas kebijakan gaji PNS yang akan berdampak pada belanja negara.

"Ini kan seperti saya bilang sebelumnya, harusnya kalau semuanya sinkron dari awal, sekarang saya udah bisa lihat ke arah ke mana tuh income kita. Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan kebanyakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya," ujar Purbaya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (31/12).

Kebijakan belanja negara, sambung Purbaya, kemungkinan baru akan dibahas setelah evaluasi ekonomi rampung. Kebijakan yang berdampak pada kenaikan belanja pemerintah, katanya, mungkin baru akan dibahas pada triwulan II/2026.

"Habis itu mungkin triwulan kedua ke sana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini sebelumnya bertemu dengan Purbaya untuk membahas peluang kenaikan gaji ASN pada 2026.

Rini menyebut pengaturan terkait gaji ASN telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

"Kita lihat sudah ada Perpres 79, nanti (kalau kenaikan) saya harus bicara dulu dengan Menteri Keuangan. Yang memegang anggaran kan Menteri Keuangan. Jadi harus dibicarakan dulu," ujar Rini di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10) lalu.

Ia menilai peluang kenaikan gaji ASN tetap ada, meski belum dapat dipastikan. "Kalau semua peluang sih pasti ada. Cuma kan memang harus dibicarakan," ucapnya.

Gaji PNS terakhir kali naik pada 2024 lalu, pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Besaran kenaikannya kala itu sebesar 8 persen.

Kenaikan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

Saat ini, besaran gaji pokok PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, sementara gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Rinciannya sebagai berikut:

- Golongan I: Rp1.685.700 - Rp2.901.400- Golongan II: Rp2.184.000 - Rp4.125.600- Golongan III: Rp2.785.700 - Rp5.180.700- Golongan IV: Rp3.287.800 - Rp6.373.200.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026 akan ditentukan oleh kondisi keuangan negara.

Pemerintah saat ini belum mengambil keputusan dan masih menunggu perkembangan arah perekonomian sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut.

"Kita akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa," ujar Purbaya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (31/12).

Menurut Purbaya, pemerintah masih membutuhkan waktu tambahan untuk memastikan arah ekonomi nasional lebih jelas dan sinkron sebelum membahas kebijakan yang berdampak pada belanja negara, termasuk gaji aparatur sipil negara (ASN).

"Ini kan seperti saya bilang sebelumnya, harusnya kalau semuanya sinkron dari awal, sekarang saya udah bisa lihat ke arah ke mana tuh income kita. Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan kebanyakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya," ujar Purbaya.

Sang Bendahara Negara menjelaskan pembahasan mengenai kebijakan belanja pemerintah baru akan lebih memungkinkan dilakukan setelah evaluasi ekonomi tersebut rampung.

"Habis itu mungkin triwulan kedua ke sana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini sebelumnya bertemu dengan Purbaya untuk membahas peluang kenaikan gaji ASN pada 2026.

Rini menyebut pengaturan terkait gaji ASN telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

"Kita lihat sudah ada Perpres 79, nanti (kalau kenaikan) saya harus bicara dulu dengan Menteri Keuangan. Yang memegang anggaran kan Menteri Keuangan. Jadi harus dibicarakan dulu," ujar Rini di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10) lalu.

Ia menilai peluang kenaikan gaji ASN tetap ada, meski belum dapat dipastikan.

"Kalau semua peluang sih pasti ada. Cuma kan memang harus dibicarakan," ucapnya.

Purbaya sebelumnya juga sempat membuka peluang kenaikan gaji PNS tahun depan, meski belum mengetahui detail kebijakan tersebut.

"Kayaknya ada (kenaikan gaji PNS), saya belum tau detailnya," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10).

Ia menegaskan keputusan terkait kenaikan gaji PNS akan mempertimbangkan banyak faktor.

"Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita nggak tau," jelasnya.

Gaji PNS terakhir kali naik pada 2024 lalu, pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Besaran kenaikannya kala itu sebesar 8 persen.

Kenaikan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

Saat ini, besaran gaji pokok PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, sementara gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Rinciannya sebagai berikut:

* Golongan I: Rp1.685.700 - Rp2.901.400* Golongan II: Rp2.184.000 - Rp4.125.600* Golongan III: Rp2.785.700 - Rp5.180.700* Golongan IV: Rp3.287.800 - Rp6.373.200

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menegaskan bahwa wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun depan masih dalam tahap pengkajian yang komprehensif.

Otoritas fiskal memberi sinyal bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil secara gegabah, melainkan sangat bergantung pada kapasitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta produktivitas aparatur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya belum mengetok palu terkait kebijakan tersebut dan masih akan melakukan penghitungan ulang.

"Nanti kita nilai dan kita ases ya," ujarnya singkat dalam konferensi Pers APBN Kita edisi November 2025, dikutip Kamis (27/11/2025).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan bahwa pihaknya telah menerima surat usulan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait penyesuaian gaji abdi negara.

Kendati demikian, Luky menekankan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan final. Menurutnya, kenaikan gaji ASN bukan sekadar keputusan menambah nominal penghasilan, melainkan harus diletakkan dalam kerangka transformasi birokrasi yang lebih luas.

"Kami belum mengambil keputusan apapun. Faktor yang kami pertimbangkan banyak," tegasnya pada kesempatan yang sama.

Dua Indikator Utama

Luky menjelaskan bahwa penyesuaian gaji merupakan salah satu elemen dari remunerasi yang tidak bisa dilepaskan dari penataan organisasi.

Oleh karena itu, sambungnya, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara berkorelasi lurus dengan kinerja.

Dua indikator utama yang menjadi sorotan bendahara negara dalam mengkaji usulan ini adalah tingkat produktivitas ASN dan kemampuan fiskal negara.

"Kami selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Tentu saja, kami juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan kami pertimbangkan," tutupnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini terkait usul kenaikan gaji PNS pada 2026.

Purbaya mengonfirmasi hal tersebut kepada sang anak buah, yakni Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman. Purbaya lantas meminta Luky untuk memberikan penjelasan lebih detail soal nasib gaji PNS.

"Nanti kita nilai dan kita assess (nilai), kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026)," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Dirjen Anggaran Luky Alfirman menegaskan sudah menerima surat dari Menpan RB Rini Widyantini. Namun, belum ada keputusan karena Kemenkeu masih perlu mengkaji usul kenaikan gaji tersebut.

Luky menjelaskan ada banyak faktor dalam pertimbangan kenaikan gaji PNS tahun depan. Menurutnya, masalah ini tidak sederhana.

"Kita belum mengambil keputusan apa pun juga, tapi faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simple, simply kita naikin gaji, gak seperti itu," tegas Luky.

"Kita selalu lihat kinerja dan produktivitas dari ASN (aparatur sipil negara) itu sendiri seperti apa. Tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa," jelasnya.

Rini sebelumnya menegaskan sangat mendukung rencana kenaikan gaji PNS. Akan tetapi, ia mengingatkan hal tersebut tetap bergantung kepada kemampuan fiskal pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyurati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal rencana kenaikan gaji PNS 2026.

Rini mengatakan memang belum ada komunikasi lanjutan dengan Purbaya mengenai hal itu. Namun, ia telah menghubungi Purbaya melalui surat.

"Belum (bertemu Purbaya), tapi kita sudah bersurat," kata Rini di Kantor Kementerian PAN RB, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11), dilansir detikfinance.

Rini mengatakan sangat mendukung rencana kenaikan gaji PNS. Namun, ia mengingatkan rencana itu bergantung kepada kemampuan fiskal pemerintah.

"Saya juga senang kalau ASN itu bisa naik gaji, tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal," ujarnya.

Rencana pemerintah menaikkan gaji ASN pada 2026 sudah muncul sejak 30 Juni 2025. Rencana itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.

Dokumen RKP 2025 terbaru, kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

"Menaikkan gaji ASN, khususnya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara," dikutip dari lampiran Perpres 79/2025, dikutip Sabtu (20/9).

Menkeu Purbaya berkata rencana itu masih terus dibahas oleh pemerintah.

"Saya belum tahu, nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10).

Jakarta: Belakangan ini, media sosial ramai dengan kabar yang menyebutkan gaji pensiunan ASN naik pada November 2025.

Banyak unggahan dengan judul bombastis beredar dan membuat para pensiunan berharap-harap cemas. Namun, sebelum buru-buru percaya, pastikan dulu kebenarannya.

Faktanya, PT Taspen (Persero) menegaskan bahwa belum ada aturan resmi mengenai kenaikan gaji PNS maupun pensiunan pada tahun 2025.

“Hati-hati ya Sobat! Banyak berita di luar sana tentang kenaikan gaji pensiun tahun 2025 yang seringkali clickbait dan menggiring opini. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada aturan resmi tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2025, ya,” tulis akun resmi Taspen di Instagram dikutip Sabtu, 1 November 2025

Taspen menjelaskan, hingga saat ini besaran gaji pensiun masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 sebagai dasar pengaturan gaji pokok ASN aktif, dan PP Nomor 8 Tahun 2024 sebagai dasar penetapan atau penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS serta janda/duda PNS.

Kedua PP tersebut menetapkan adanya kenaikan gaji pokok sebesar ±12 persen, yang sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2024.

Dengan demikian, gaji pensiunan yang diterima pada November 2025 masih sama seperti periode sebelumnya, tanpa ada tambahan kenaikan baru.

Rincian gaji pensiunan PNS

Berikut rincian kisaran gaji pensiunan PNS berdasarkan golongan yang masih berlaku hingga saat ini dikutip dari laman Sahabat Pegadaian.

1. Golongan I
Ia: Rp1.748.100 - Rp1.962.200
Ib: Rp1.748.100 - Rp2.077.300
Ic: Rp1.748.100 - Rp2.165.200
Id: Rp1.748.100 - Rp2.256.700

2. Golongan II
IIa: Rp1.748.100 - Rp2.833.900
IIb: Rp1.748.100 - Rp2.953.800
IIc: Rp1.748.100 - Rp3.078.700
IId: Rp1.748.100 - Rp3.208.800

3. Golongan III
IIIa: Rp1.748.100 - Rp3.558.800
IIIb: Rp1.748.100 - Rp3.709.200
IIIc: Rp1.748.100 - Rp3.866.100
IIId: Rp1.748.100 - Rp4.029.600

4. Golongan IV
IVa: Rp1.748.100 - Rp4.200.000
IVb: Rp1.748.100 - Rp4.377.800
IVc: Rp1.748.100 - Rp4.562.900
IVd: Rp1.748.100 - Rp4.755.900
IVe: Rp1.748.100 - Rp4.957.100

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun depan masih dalam proses diskusi.

"Saya belum tahu, nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

Terkait dengan hal ini, dia menegaskan dirinya diharapkan berhati-hati dan tidak terlalu terbuka dalam menyampaikan informasi ke publik.

"Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, nggak boleh ceplos-ceplos. Nanti saya marahin. Kira-kira saya belum tahu, nanti saya investigasi lagi ya," ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya pernah mengungkapkan bahwa selalu ada kemungkinan gaji PNS akan naik tahun depan. Namun, realisasinya belum dapat diputuskan.

"Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita nggak tahu," paparnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya juga menegaskan dirinya belum dapat memastikan perihal kenaikan gaji ASN pada 2026, kendati ihwal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK), TNI/Polri, hingga pejabat negara merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

RKP yang memuat soal kenaikan gaji ASN ini memang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

"Perpres kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan," tegasnya, saat ditemui di DPR, beberapa waktu lalu (26/9/2025).

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan bakal bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Pertemuan ini untuk membahas kebijakan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2026.

Pembahasan itu termasuk pula mengenai peluang kenaikan gaji PNS tahun depan.

"Saya sudah berencana mau bertemu beliau," ujar Rini saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Adapun saat ini aturan gaji PNS telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

Pada beleid itu diatur mengenai kenaikan gaji PNS pada tahun ini, yang mulai berlaku Oktober 2025

Menurut Rini penetapan kebijakan gaji PNS tahun depan tentunya akan mempertimbangkan pula Perpres 79/2025 tersebut, yang telah menetapkan kenaikan gaji.

"Kan kita lihat sudah ada Perpres 79, nantinya saya harus bicara dulu dengan Menteri Keuangan (soal kenaikan gaji PNS 2026), yang memegang anggaran kan Menteri Keuangan. Jadi harus dibicara dulu," ucapnya.

Meski begitu, dia menyebut peluang kenaikan gaji PNS untuk tahun depan tetap ada. Namun, Rini menekankan, kebijakan mengenai gaji PNS ini harus dibahas terlebih dahulu bersama Kemenkeu.

" Ya, kalau semua pulang sih pasti ada. Cuma kan memang harus dibicarakan, kan," jelas Rini.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengatakan pihaknya masih terus menimbang-nimbang untuk kenaikan gaji PNS 2026. Saat ini Kemenkeu masih belum memutuskan nasib kenaikan gaji PNS untuk tahun depan.

Menurutnya, kemungkinan adanya kenaikan gaji bagi para PNS di 2026 selalu terbuka.

"Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta: Belakangan ramai unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah telah resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan pada 2025. Bahkan disebut-sebut, keputusan ini sudah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Namun, PT Taspen (Persero) menegaskan informasi tersebut tidak benar. Melalui akun Instagram resminya @taspen, pihak Taspen memastikan pemerintah belum mengeluarkan aturan baru mengenai kenaikan gaji PNS maupun pensiunan di tahun 2025.

Masih mengacu pada aturan 2024

Melansir laman Komdigi, Taspen menjelaskan bahwa besaran gaji pensiunan masih mengikuti kebijakan tahun sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 sebagai dasar pengaturan gaji pokok ASN aktif, dan PP Nomor 8 Tahun 2024 sebagai dasar penetapan atau penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS serta janda/duda PNS.

Kedua peraturan itu menetapkan adanya kenaikan gaji pokok sebesar ±12 persen yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2024.

Artinya, hingga November 2025, belum ada penyesuaian atau perubahan tambahan dari kebijakan tersebut.

Rincian gaji pensiunan PNS 2025 berdasarkan golongan

Berikut kisaran nominal gaji pensiunan PNS tahun 2025 yang masih berlaku hingga saat ini:

1. Golongan I

Ia: Rp1.748.100 - Rp1.962.200
Ib: Rp1.748.100 - Rp2.077.300
Ic: Rp1.748.100 - Rp2.165.200
Id: Rp1.748.100 - Rp2.256.700

2. Golongan II

IIa: Rp1.748.100 - Rp2.833.900
IIb: Rp1.748.100 - Rp2.953.800
IIc: Rp1.748.100 - Rp3.078.700
IId: Rp1.748.100 - Rp3.208.800

3. Golongan III

IIIa: Rp1.748.100 - Rp3.558.800
IIIb: Rp1.748.100 - Rp3.709.200
IIIc: Rp1.748.100 - Rp3.866.100
IIId: Rp1.748.100 - Rp4.029.600

4. Golongan IV

IVa: Rp1.748.100 - Rp4.200.000
IVb: Rp1.748.100 - Rp4.377.800
IVc: Rp1.748.100 - Rp4.562.900
IVd: Rp1.748.100 - Rp4.755.900
IVe: Rp1.748.100 - Rp4.957.100

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)