Bisnis.com, JAKARTA - Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2026 akan segera dicairkan oleh pemerintah pada awal Juni. Tambahan penghasilan tersebut menjadi salah satu yang paling dinantikan pegawai negeri karena biasanya cair menjelang tahun ajaran baru sekolah, saat kebutuhan pendidikan meningkat.

Pemerintah sendiri telah memastikan gaji ke-13 tetap diberikan kepada ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI, Polri, hingga pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026, gaji ke-13 ASN 2026 diperkirakan cair pada Juni 2026 atau menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Pencairan tersebut biasanya dilakukan setelah pemerintah menerbitkan peraturan resmi terkait pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara. Selain ASN aktif, pencairan juga dilakukan kepada pensiunan yang berhak menerima tambahan penghasilan tersebut.

Meski begitu, hingga kini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun skema pencairan gaji ke-13 tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut sehingga proses penetapannya masih dalam tahap pembahasan.

Komponen Gaji ke-13 ASN 2026

Adapun besaran gaji ke-13 ASN umumnya disesuaikan dengan komponen penghasilan yang diterima masing-masing pegawai.

Komponen tersebut biasanya meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan

Sementara itu, pemberian tambahan penghasilan seperti tunjangan kinerja (tukin) dapat berbeda pada tiap instansi karena menyesuaikan kebijakan pemerintah dan kondisi fiskal negara.

Besaran gaji ke-13 yang diterima ASN juga tidak sama, lantaran dipengaruhi golongan, jabatan, serta status kepegawaian masing-masing pegawai.

Khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), perhitungan gaji ke-13 dilakukan secara proporsional apabila masa kerja belum genap satu tahun. Sementara PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk sebagai penerima gaji ke-13.

Berbeda dengan PPPK, calon pegawai negeri sipil (CPNS) umumnya menerima gaji ke-13 sekitar 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan sesuai jabatan. Untuk CPNS di daerah, nominal yang diterima dapat berbeda karena menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah masing-masing.

Rincian Nominal Gaji ke-13 ASN 2026

Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah juga menetapkan batas maksimal gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, hingga pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah, lembaga nonstruktural, serta perguruan tinggi negeri baru.

Berikut rinciannya:

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

Pegawai Non-ASN di Lembaga Nonstruktural Setara Eselon

• Setara Eselon I: Rp28.446.200
• Setara Eselon II: Rp19.514.200
• Setara Eselon III: Rp13.842.300
• Setara Eselon IV: Rp10.612.900

Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan SD/SMP/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.052.600

Pendidikan SMA/D1/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp6.591.000
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah perbandingan gaji PNS dengan manajer Kopdes Merah Putih.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui panitia seleksi nasional resmi membuka rekrutmen untuk posisi 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan rekrutmen tahap pertama itu menyediakan 30.000 formasi.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Pendaftaran berlangsung hingga 24 April 2026 melalui kanal resmi https://phtc.panselnas.go.id.

Zulkifli menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya.

Saat ini, proses rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih masih berlangsung.

Gaji Manajer Kopdes Merah Putih

Saat ini belum diketahui secara pasti berapa gaji manajer Kopdes.

Akan tetapi, meski belum ditetapkan secara resmi, pemerintah memberikan gambaran bahwa besaran gaji akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan lokasi penempatan.

Gaji manajer diperkirakan sedikit di atas UMR daerah setempat
Posisi non-manajerial seperti kasir, sopir, dan sekuriti kemungkinan menerima gaji setara UMR.

Sebagai gambaran, UMR tertinggi saat ini berada di Kota Bekasi sebesar Rp5,69 juta, sedangkan yang terendah di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,17 juta.

Artinya, gaji manajer Kopdes berpotensi berada di kisaran tersebut atau sedikit lebih tinggi, tergantung wilayah dan tanggung jawab.

Sementara pekerja dengan posisi kasir, sekuriti, hingga sopir diprediksi akan mendapatkan gaji sesuai dengan UMR yang ditetapkan oleh daerahnya masing-masing.

Besaran UMR di setiap daerah berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya. UMR ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah karyawan.

Perbandingannya dengan Gaji PNS, lanjut halaman 2...

Gaji PNS

Pemerintah belum secara resmi mengumumkan kenaikkan gaji PNS 2026 meski isu naiknya gaji PNS sudah mencuat sejak akhir tahun 2025 lalu.

Diketahui, PNS terakhir kali mengalami kenaikan gaji pada 2024 pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Kebijakan mengenai gaji PNS pun tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Gaji PNS golongan I

Gaji PNS Golongan I a: Rp 1.685.700-Rp 2.522.600, naik dari sebelumnya Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Gaji PNS Golongan I b: Rp 1.840.800-Rp 2.670.700 naik dari sebelumnya Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Gaji PNS Golongan I c: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700 naik dari sebelumnya Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Gaji PNS Golongan I d: Rp 1.999.900-Rp 2.901.400 naik dari sebelumnya Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Gaji PNS golongan II

Gaji PNS Golongan II a: Rp 2.184.000-Rp 3.643.400 naik dari sebelumnya Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
Gaji PNS Golongan II b: Rp 2.385.000-Rp 3.797.500 naik dari sebelumnya Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
Gaji PNS Golongan II c: Rp 2.485.900-Rp 3.958.200 naik dari sebelumnya Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
Gaji PNS Golongan II d: Rp 2.591.100-Rp 4.125.600 naik dari sebelumnya Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Gaji PNS golongan III

Gaji PNS Golongan III a: Rp 2.785.700-Rp 4.575.200 naik dari sebelumnya Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Gaji PNS Golongan III b: Rp 2.903.600-Rp 4.768.800 naik dari sebelumnya Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
Gaji PNS Golongan III c: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500 naik dari sebelumnya Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
Gaji PNS Golongan III d: Rp 3.154.400-Rp 5.180.700 naik dari sebelumnya Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Gaji PNS golongan IV

Gaji PNS Golongan IV a: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900 naik dari sebelumnya Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
Gaji PNS Golongan IV b: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300 naik dari sebelumnya Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
Gaji PNS Golongan IV c: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400 naik dari sebelumnya Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
Gaji PNS Golongan IV d: Rp 3.723.000-Rp 6.114.500 naik dari sebelumnya Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
Gaji PNS Golongan IV e: Rp 3.880.400-Rp 6.373.200 naik dari sebelumnya Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Bisnis.com, JAKARTA — Isu kenaikan gaji pensiunanPNS pada 2026 belakangan ramai beredar dan sempat memunculkan harapan di kalangan purnabakti. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi baru yang mengatur penyesuaian tersebut.

Dengan belum adanya kebijakan terbaru, skema pembayaran pensiun masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Aturan ini menetapkan penyesuaian gaji pensiunan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli dan kesejahteraan para pensiunan.

Lantas, bagaimana rincian besaran gaji pensiunan PNS yang berlaku saat ini?

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2024, penyesuaian gaji pensiunan PNS secara nominal bervariasi di setiap golongan. Pada golongan terendah, yakni Golongan I (Juru), kenaikan gaji berkisar antara sekitar Rp187.300 hingga Rp241.800.

Sementara itu, pada golongan tertinggi, yakni Golongan IV (Pembina), kenaikan mencapai sekitar Rp187.300 hingga Rp531.200.

Untuk golongan II (Pengatur), kenaikan gaji berada pada kisaran Rp187.300 hingga Rp343.800. Adapun pada golongan III (Penata), kenaikan tercatat sekitar Rp187.300 hingga Rp331.800.

Berikut besaran gaji pensiunan PNS berdasarkan golongan dan kenaikannya:

Golongan I

• Ia: Rp1.748.100—1.962.200
• Ib: Rp1.748.100—2.077.300
• Ic: Rp1.748.100—2.165.200
• Id: Rp1.748.100—2.256.700
  

Golongan II

• IIa: Rp1.748.100—2.833.900
• IIb: Rp1.748.100—2.953.800
• IIc: Rp1.748.100—3.078.700
• IId: Rp1.748.100—3.208.800
  

Golongan III

• IIIa: Rp1.748.100—3.558.600
• IIIb: Rp1.748.100—3.709.200
• IIIc: Rp1.748.100—3.866.100
  

Golongan IV

• IVa: Rp1.748.100—4.200.000
• IVb: Rp1.748.100—4.377.800
• IVc: Rp1.748.100—4.562.900
• IVd: Rp1.748.100—4.755.900
• IVe: Rp1.748.100—4.957.100

Adapun, pencairan gaji pensiun dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulan. Pembayaran tersebut disalurkan melalui PT Taspen (Persero) bekerja sama dengan sejumlah bank mitra, serta dapat diakses melalui berbagai kanal layanan, baik secara langsung maupun digital, guna memudahkan para pensiunan dalam menerima haknya.

Namun, perlu diketahui bahwa gaji pensiunan PNS ini berpotensi gagal cair hanya karena kelalaian dalam memperbarui data. Kelalaian dalam memperbarui data diri dalam program pensiun, seperti tidak melaporkan perubahan status pernikahan atau data ahli waris, dapat berdampak langsung pada penyaluran manfaat pensiun.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram Taspen, apabila pensiunan meninggal dunia, ahli warisnya, baik istri maupun suami, berhak menerima pensiun janda atau duda. Sementara itu, jika pensiunan hanya memiliki anak, maka anak berhak menerima manfaat pensiun.

Hal ini berlaku dengan syarat anak tersebut belum berusia 25 tahun, belum memiliki penghasilan sendiri atau masih bersekolah, serta belum pernah menikah. Ketentuan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi atau peserta program pensiun lalai dalam memperbarui data diri, maka berpotensi kelebihan bayar. Berdasarkan informasi tersebut, kelebihan pembayaran bisa menimbulkan potensi kerugian negara.

Selain itu, kelalaian ini bisa berdampak bagi ahli waris. Ahli waris bisa terkena sanksi untuk mengembalikan kelebihan manfaat pensiun yang sudah diterima. Oleh karena itu, peserta pensiun diimbau untuk memperbarui data diri dan melaporkan perubahan status agar ahli waris tidak terkena sanksi. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) menjelang lebaran 2026. Kebijakan tersebut diumumkan setelah alokasi belanja pegawai dalam APBN dipastikan siap disalurkan kepada jutaan ASN aktif maupun pensiunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pembayaran THR telah dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 dan akan terus berlangsung hingga menjelang hari raya. Ia juga memastikan seluruh komponen penghasilan dibayarkan penuh sebesar 100 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

"Komponen yang dibayarkan 100% penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Airlangga dalam konferensi pers mengenai THR 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Adapun besaran THR PNS 2026 berbeda-beda untuk setiap pegawai. Nominal yang diterima ditentukan oleh golongan dan masa kerja, jabatan yang diemban, serta apakah ASN tersebut bekerja di instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Perbedaan komponen gaji dan tunjangan di tiap instansi membuat total THR yang diterima tidak sama.

Daftar Gaji PNS 2026 Semua Golongan

Secara regulatif, struktur gaji PNS 2026 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya terkait gaji ASN. Aturan ini menjadi dasar hukum resmi penetapan gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja golongan (MKG).

Struktur gaji pokok inilah yang menjadi basis perhitungan THR karena komponen yang dibayarkan mengacu pada penghasilan aktif yang diterima PNS setiap bulan. Berikut adalah daftar gaji pokok PNS 2026 berdasarkan golongan:

Golongan I

• Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600
• Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700
• Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700
• Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400

Golongan II

• IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400
• IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500
• IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200
• IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600

Golongan III

• IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200
• IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800
• IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500
• IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700

Golongan IV

• IVa: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900
• IVb: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300
• IVc: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400
• IVd: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500
• IVe: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200

Perbedaan Gaji PNS di Pusat dan Daerah

Meski struktur gaji pokok berlaku secara nasional, total penghasilan PNS dapat berbeda antara pusat dan daerah akibat variasi komponen tambahan.

Pada instansi pusat, tambahan terbesar berasal dari tunjangan kinerja (tukin) yang diatur melalui peraturan presiden masing-masing kementerian/lembaga.

Sementara itu, di daerah dikenal skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemberian TPP mengacu pada ketentuan teknis dari Kementerian Dalam Negeri yang mensyaratkan penyesuaian dengan:

• Kemampuan fiskal daerah
• Kebijakan kepala daerah
• Evaluasi kinerja

Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa pemberian TPP harus mempertimbangkan kapasitas anggaran agar tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah.

Akibatnya, total penghasilan PNS daerah dapat berbeda signifikan antarprovinsi meskipun berada pada golongan yang sama.

Tunjangan Kinerja PNS 2026

Salah satu komponen yang paling memengaruhi total penghasilan adalah tunjangan kinerja. Mekanisme penghitungan tukin merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2011.

Dalam regulasi tersebut, formula penghitungan adalah:

Tunjangan Kinerja = Nilai Jabatan × Indeks Besaran Rupiah

Nilai jabatan diperoleh dari evaluasi menggunakan sistem Factor Evaluation System (FES), yang mengukur kompleksitas tugas, tanggung jawab, serta risiko jabatan. Indeks besaran rupiah ditetapkan oleh pejabat berwenang di masing-masing instansi.

Besaran tukin berbeda antar kementerian dan lembaga, tergantung pada:

• Kelas jabatan
• Hasil evaluasi reformasi birokrasi
• Capaian kinerja organisasi

Total Penghasilan PNS

Untuk memahami total penghasilan PNS per bulan, berikut komponen yang dihitung:

• Gaji Pokok
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan Pangan
• Tunjangan Jabatan
• Tunjangan Kinerja/TPP

Simulasi Perhitungan

Sebagai ilustrasi, PNS Golongan IIIa dengan masa kerja awal di instansi pusat menerima:

• Gaji pokok: Rp 2.785.700
• Tunjangan keluarga dan pangan: sekitar Rp 400.000–Rp 600.000
• Tunjangan jabatan: sesuai kelas jabatan
• Tunjangan kinerja: tergantung instansi dan kelas jabatan

Jika instansi memiliki tukin kelas menengah sebesar Rp 5 juta, maka total penghasilan bulanan dapat berada pada kisaran Rp 8 juta hingga Rp 9 juta.

Simulasi tersebut bersifat ilustratif dan dapat berbeda pada tiap kementerian maupun pemerintah daerah. Di daerah dengan TPP lebih rendah, total penghasilan bisa lebih kecil meskipun golongan dan masa kerja sama.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengungkap rencana penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini.

Menpan RB, Rini Widyanti menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa guna menindaklanjuti rencana kenaikan gaji PNS.

Rini menjelaskan bahwa kajian ini dilakukan sebagai langkah operasional atas mandat yang tertuang dalam regulasi terbaru yakni Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

"Saya sudah bersurat ke Menteri Keuangan dan kita bilang sedang mengkaji, karena sudah diperintahkan di Perpres," ujar Rini saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (19/1/2026).

Selain komunikasi tertulis, Rini mengonfirmasi telah melakukan pertemuan koordinasi secara langsung dengan pihak Kementerian Keuangan.

Dalam penjelasannya, fokus utama pertemuan tersebut adalah menyelaraskan data dan mekanisme pengupahan yang akan diterapkan.

"Saya sudah bertemu juga, sekarang kita sudah mengkaji [rencana kenaikan tersebut]," tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Sistem Penggajian dan Tunjangan ASN pada 30 Juni 2025.

Perpres ini merupakan regulasi yang menetapkan standar baru dalam struktur penghasilan ASN di Indonesia. Melalui aturan ini, pemerintah diwajibkan melakukan evaluasi berkala terhadap besaran gaji pokok.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2026 masih belum diputuskan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan tersebut akan ditentukan setelah pemerintah menyelesaikan evaluasi kondisi keuangan negara.

Purbaya menyampaikan, pemerintah masih membutuhkan waktu tambahan untuk melihat perkembangan fiskal sebelum mengambil keputusan terkait kenaikan belanja negara.

Menurut Purbaya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru terkait belanja pegawai karena kebijakan tersebut memiliki implikasi jangka panjang terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan demikian, kepastian mengenai kenaikan gaji PNS dan ASN pada 2026 baru dapat dipertimbangkan setelah pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai kemampuan fiskal negara, yang ditargetkan dapat disimpulkan pada triwulan II.

Sebelumnya, pada Senin (29/12/2025), Menkeu Purbaya mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk peluang penyesuaian gaji aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pada 2026.

Adapun wacana kenaikan gaji ASN sebenarnya telah tercantum dalam pembaruan atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Namun demikian, hingga saat ini pemerintah belum melakukan pembahasan lebih lanjut secara teknis terkait skema, besaran, maupun waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kenaikan gaji ASN tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa penyesuaian penghasilan ASN, TNI/Polri, serta pejabat negara menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam rangka menjaga daya beli aparatur negara dan kualitas layanan publik.

Sebagai catatan, kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) terakhir kali dilakukan pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menetapkan kenaikan gaji pokok PNS sebesar 8% yang mulai diberlakukan pada 2024.

Sebagai gambaran, berikut struktur gaji pokok ASN yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024:

Gaji PNS Golongan I

• Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
• Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
• Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
• Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Gaji PNS Golongan II

• Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
• Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
• Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
• Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Gaji PNS Golongan III

• Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
• Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
• Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
• Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Gaji PNS Golongan IV

• Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
• Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
• Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
• Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
• Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Meski telah tercantum dalam dokumen perencanaan, pemerintah menegaskan bahwa realisasi kebijakan tersebut tetap bergantung pada hasil evaluasi fiskal dan ketersediaan ruang anggaran. Oleh karena itu, pemerintah masih akan mencermati berbagai indikator ekonomi sebelum mengambil keputusan final terkait kenaikan gaji PNS dan ASN 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2026 masih belum diputuskan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan tersebut akan ditentukan setelah pemerintah menyelesaikan evaluasi kondisi keuangan negara.

Purbaya menyampaikan, pemerintah masih membutuhkan waktu tambahan untuk melihat perkembangan fiskal sebelum mengambil keputusan terkait kenaikan belanja negara.

Menurut Purbaya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru terkait belanja pegawai karena kebijakan tersebut memiliki implikasi jangka panjang terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan demikian, kepastian mengenai kenaikan gaji PNS dan ASN pada 2026 baru dapat dipertimbangkan setelah pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai kemampuan fiskal negara, yang ditargetkan dapat disimpulkan pada triwulan II.

Sebelumnya, pada Senin (29/12/2025), Menkeu Purbaya mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk peluang penyesuaian gaji aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pada 2026.

Adapun wacana kenaikan gaji ASN sebenarnya telah tercantum dalam pembaruan atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Namun demikian, hingga saat ini pemerintah belum melakukan pembahasan lebih lanjut secara teknis terkait skema, besaran, maupun waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kenaikan gaji ASN tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa penyesuaian penghasilan ASN, TNI/Polri, serta pejabat negara menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam rangka menjaga daya beli aparatur negara dan kualitas layanan publik.

Sebagai catatan, kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) terakhir kali dilakukan pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menetapkan kenaikan gaji pokok PNS sebesar 8% yang mulai diberlakukan pada 2024.

Sebagai gambaran, berikut struktur gaji pokok ASN yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024:

Gaji PNS Golongan I

• Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
• Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
• Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
• Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Gaji PNS Golongan II

• Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
• Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
• Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
• Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Gaji PNS Golongan III

• Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
• Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
• Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
• Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Gaji PNS Golongan IV

• Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
• Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
• Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
• Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
• Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Meski telah tercantum dalam dokumen perencanaan, pemerintah menegaskan bahwa realisasi kebijakan tersebut tetap bergantung pada hasil evaluasi fiskal dan ketersediaan ruang anggaran. Oleh karena itu, pemerintah masih akan mencermati berbagai indikator ekonomi sebelum mengambil keputusan final terkait kenaikan gaji PNS dan ASN 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah belum akan mengambil keputusan terkait kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan tersebut masih menunggu hasil evaluasi kondisi ekonomi dan penerimaan negara.

Purbaya mengatakan, penyesuaian gaji PNS diperlakukan sama dengan kebijakan belanja negara lainnya. Karena itu, keputusan tidak bisa diambil sebelum pemerintah memiliki gambaran fiskal yang lebih jelas.

“Tapi saya masih tunggu satu kuartal lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya,” ujar Purbaya dalam Media Gathering di Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah perlu mencermati terlebih dahulu pergerakan penerimaan negara serta perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Evaluasi tersebut akan dilakukan setidaknya hingga satu kuartal ke depan.

Setelah evaluasi rampung, pemerintah baru akan membahas tahapan kebijakan selanjutnya. Termasuk di antaranya opsi kebijakan yang berpotensi meningkatkan belanja negara, salah satunya terkait gaji aparatur sipil negara (ASN).

Pernyataan Purbaya ini merespons spekulasi yang mencuat setelah pertemuannya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Kementerian Keuangan, Senin (29/12/2025).

Rini menyebut, pertemuan tersebut membahas sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dalam rangka mendukung program prioritas nasional. Dalam agenda tersebut, usulan kebijakan gaji ASN untuk tahun depan turut masuk pembahasan.

Meski demikian, Rini menegaskan belum ada pembahasan rinci mengenai skema maupun besaran usulan kenaikan gaji PNS 2026. Opsi penyesuaian gaji pokok maupun tunjangan juga belum dibuka ke publik.

Selain isu gaji ASN, pertemuan itu juga menyoroti penguatan koordinasi kebijakan melalui pendekatan Strategic Diamond. Pendekatan ini digunakan untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar sejalan dengan visi Presiden.

Strategic Diamond melibatkan empat aktor utama, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara. Keempatnya berada dalam satu arsitektur kebijakan terintegrasi.

Rini menjelaskan, pendekatan tersebut bertujuan memastikan setiap program prioritas Presiden didukung oleh kebijakan yang feasible, terdanai, dan dapat dieksekusi secara efektif oleh kementerian dan lembaga.

“Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk menyukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” ujarnya.

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Keuangan berperan memastikan kelayakan fiskal dan kualitas belanja negara. Sementara Kementerian PANRB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kinerja aparatur.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lucky Alfirman mengatakan pihaknya masih mengkaji surat dari Kementerian PANRB terkait usulan penyesuaian gaji ASN. Hingga kini, pemerintah belum mengambil keputusan karena melibatkan banyak pertimbangan.

“Ini bukan simpel kita naikin gaji begitu saja. Remunerasi itu hanya salah satu elemen, dan kita selalu melihat kinerja serta produktivitas ASN seperti apa,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Di sisi lain, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Tri Budhianto menyebut hingga saat ini belum ada perintah untuk mengalokasikan anggaran kenaikan gaji ASN dalam APBN 2026.

Ia menambahkan, dalam Buku Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026 juga belum tercantum rencana kenaikan gaji ASN. Pemerintah masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan tersebut.

“Untuk kenaikan gaji ASN, sampai dengan saat ini kita belum dapat kebijakannya apakah memang dinaikkan di 2026,” ujarnya saat media briefing di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membutuhkan waktu satu triwulan untuk mempertimbangkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS pada 2026.

Ia masih harus melihat arah ekonomi nasional apakah lebih jelas dan sinkron sebelum membahas kebijakan gaji PNS yang akan berdampak pada belanja negara.

"Ini kan seperti saya bilang sebelumnya, harusnya kalau semuanya sinkron dari awal, sekarang saya udah bisa lihat ke arah ke mana tuh income kita. Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan kebanyakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya," ujar Purbaya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (31/12).

Kebijakan belanja negara, sambung Purbaya, kemungkinan baru akan dibahas setelah evaluasi ekonomi rampung. Kebijakan yang berdampak pada kenaikan belanja pemerintah, katanya, mungkin baru akan dibahas pada triwulan II/2026.

"Habis itu mungkin triwulan kedua ke sana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini sebelumnya bertemu dengan Purbaya untuk membahas peluang kenaikan gaji ASN pada 2026.

Rini menyebut pengaturan terkait gaji ASN telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

"Kita lihat sudah ada Perpres 79, nanti (kalau kenaikan) saya harus bicara dulu dengan Menteri Keuangan. Yang memegang anggaran kan Menteri Keuangan. Jadi harus dibicarakan dulu," ujar Rini di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10) lalu.

Ia menilai peluang kenaikan gaji ASN tetap ada, meski belum dapat dipastikan. "Kalau semua peluang sih pasti ada. Cuma kan memang harus dibicarakan," ucapnya.

Gaji PNS terakhir kali naik pada 2024 lalu, pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Besaran kenaikannya kala itu sebesar 8 persen.

Kenaikan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

Saat ini, besaran gaji pokok PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, sementara gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Rinciannya sebagai berikut:

- Golongan I: Rp1.685.700 - Rp2.901.400- Golongan II: Rp2.184.000 - Rp4.125.600- Golongan III: Rp2.785.700 - Rp5.180.700- Golongan IV: Rp3.287.800 - Rp6.373.200.

Jakarta: Wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2026 kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah menegaskan, kebijakan tersebut belum diputuskan dan masih bergantung pada kondisi keuangan negara di awal tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan terkait gaji ASN 2026 akan ditentukan setelah pemerintah melihat kinerja fiskal pada kuartal I.

Purbaya menegaskan, pemerintah belum mengambil keputusan terkait kenaikan gaji ASN tahun depan. Menurutnya, evaluasi terhadap kondisi keuangan negara menjadi faktor utama sebelum kebijakan belanja, termasuk gaji pegawai, ditetapkan.

“Kami akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa,” kata Purbaya dalam taklimat media yang dilansir Antara, Jumat, 2 Januari 2025.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah masih mengupayakan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan melihat realisasi belanja negara serta perkembangan ekonomi secara menyeluruh.

Pemerintah tunggu kinerja kuartal I

Purbaya juga menyampaikan, pemerintah akan menunggu hasil kinerja fiskal pada triwulan pertama sebelum menentukan arah kebijakan belanja selanjutnya.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan yang diambil lebih terukur dan selaras dengan kondisi ekonomi.

“Saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dari sebelumnya. Habis itu baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak pada belanja pemerintah,” ujarnya pula.

Dengan kata lain, wacana kenaikan gaji ASN 2026 masih terbuka, namun belum bisa dipastikan hingga evaluasi kuartal I selesai dilakukan.

Seperti diketahui, Sebelumnya, Purbaya menambah anggaran dana alokasi umum (DAU) pemerintah daerah sebesar Rp7,66 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 guru ASN.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025.

Secara rinci, alokasi tambahan DAU untuk THR ditetapkan sebesar Rp3,80 triliun, sedangkan alokasi untuk gaji ke-13 sebesar Rp3,86 triliun.

Tambahan anggaran tersebut diperuntukkan bagi guru ASN daerah yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak menerima tambahan penghasilan.

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keputusan terkait kenaikan gaji PNS 2026 belum akan diambil dalam waktu dekat. Pemerintah masih memerlukan evaluasi kondisi ekonomi dan penerimaan negara sebelum menetapkan kebijakan tersebut.

Purbaya mengatakan, penyesuaian gaji PNS 2026 diperlakukan sama dengan kebijakan belanja negara lainnya. Karena itu, keputusan baru dapat diambil setelah pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi fiskal.

“Tapi saya masih tunggu satu kuartal lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya,” ujar Purbaya dalam Media Gathering di Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bagaimana tren penerimaan negara bergerak dan bagaimana kondisi perekonomian berkembang secara menyeluruh. Evaluasi tersebut akan dilakukan setidaknya hingga satu kuartal ke depan.

Setelah evaluasi selesai, barulah pemerintah membahas tahapan kebijakan berikutnya, termasuk opsi yang berpotensi meningkatkan belanja negara, salah satunya terkait penyesuaian gaji aparatur sipil negara.

Pernyataan Purbaya ini merespons spekulasi yang muncul setelah pertemuannya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Kementerian Keuangan, Senin (29/12/2025).

Rini menyebut, pertemuan tersebut membahas sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dalam rangka mendukung program prioritas nasional. Dalam agenda tersebut, usulan kebijakan gaji aparatur sipil negara untuk tahun depan turut masuk pembahasan.

Meski demikian, Rini menegaskan belum ada pembahasan rinci mengenai skema maupun besaran usulan kenaikan gaji PNS 2026. Opsi penyesuaian gaji pokok maupun tunjangan belum dibuka ke publik.

Selain isu gaji aparatur, pertemuan itu juga menyoroti penguatan koordinasi kebijakan melalui pendekatan Strategic Diamond. Pendekatan ini digunakan untuk menyinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar sejalan dengan visi Presiden.

Strategic Diamond melibatkan empat aktor utama, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Keempatnya berada dalam satu arsitektur kebijakan terintegrasi untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan.

Rini menjelaskan, pendekatan tersebut bertujuan memastikan setiap program prioritas Presiden didukung oleh kebijakan yang feasible, terdanai, dan dapat dieksekusi secara efektif oleh kementerian dan lembaga.

“Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk menyukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” ujarnya.

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Keuangan berperan memastikan kelayakan fiskal dan kualitas belanja negara. Sementara Kementerian PANRB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kinerja aparatur.

Rini menegaskan, penguatan koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar setiap rupiah APBN benar-benar mendukung prioritas nasional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judulKapan Gaji PNS Naik? Ini Penjelasan Menkeu Purbaya

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menegaskan bahwa wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun depan masih dalam tahap pengkajian yang komprehensif.

Otoritas fiskal memberi sinyal bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil secara gegabah, melainkan sangat bergantung pada kapasitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta produktivitas aparatur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya belum mengetok palu terkait kebijakan tersebut dan masih akan melakukan penghitungan ulang.

"Nanti kita nilai dan kita ases ya," ujarnya singkat dalam konferensi Pers APBN Kita edisi November 2025, dikutip Kamis (27/11/2025).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan bahwa pihaknya telah menerima surat usulan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait penyesuaian gaji abdi negara.

Kendati demikian, Luky menekankan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan final. Menurutnya, kenaikan gaji ASN bukan sekadar keputusan menambah nominal penghasilan, melainkan harus diletakkan dalam kerangka transformasi birokrasi yang lebih luas.

"Kami belum mengambil keputusan apapun. Faktor yang kami pertimbangkan banyak," tegasnya pada kesempatan yang sama.

Dua Indikator Utama

Luky menjelaskan bahwa penyesuaian gaji merupakan salah satu elemen dari remunerasi yang tidak bisa dilepaskan dari penataan organisasi.

Oleh karena itu, sambungnya, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara berkorelasi lurus dengan kinerja.

Dua indikator utama yang menjadi sorotan bendahara negara dalam mengkaji usulan ini adalah tingkat produktivitas ASN dan kemampuan fiskal negara.

"Kami selalu melihat kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Tentu saja, kami juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan kami pertimbangkan," tutupnya.