Bisnis.com, JAKARTA - Mengacu pada temuan laporan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) yang merujuk data Kementerian PPN/Bappenas, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh hingga 20,7% dari PDB, atau sekitar Rp22.513 triliun (USD1,4 miliar), pada 2045.

Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan tata kelola yang adaptif dan berorientasi ke depan agar inovasi bisa terus tumbuh, sekaligus menjamin kepercayaan, keamanan, dan integrasi digital di kawasan.

Menanggapi hal ini, Citra Nasruddin, Programme Director Tech for Good Institute, mengatakan seiring teknologi yang terus berkembang pesat di Asia Tenggara, pendekatan tata kelolanya pun harus ikut berbenah.

Menurutnya tata kelola yang tak kalah penting adalah memahami bagaimana institusi mengambil keputusan, mengoordinasikan implementasi, dan merespons tantangan-tantangan baru yang terus bermunculan.

Sementara itu, Dr. Aladdin D. Rillo, Managing Director for Policy Design and Operations, ERIA, mengatakan, transformasi digital ASEAN kini memasuki babak baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah regulasi diperlukan, tetapi bagaimana memastikan aturan dan kelembagaan yang ada benar-benar sesuai dengan kondisi pasar yang diatur.

Di saat yang sama, integrasi ekonomi digital di kawasan juga perlu mempertimbangkan perbedaan kesiapan digital di masing-masing negara ASEAN.

“Tata kelola teknologi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, dibutuhkan kolaborasi lintas disiplin, kerja sama antara sektor publik dan swasta, serta sinergi antarnegara. Pendekatan seperti ini penting agar kebijakan dan regulasi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan kawasan,” ujar Keith Detros, Programme Manager Tech for Good Institute dalam FGD "Tata Kelola Teknologi di Asia Tenggara: Memahami Arah Regulasi Teknologi Baru di Indonesia."

Dr. Randeep Kaur, Digital and AI Policy Economist dari ERIA, membahas hubungan antara perkembangan AI dan tata kelola data yang semakin kompleks. Ia menjelaskan bahwa regulasi perlindungan data yang ada saat ini masih kesulitan mengimbangi laju perkembangan teknologi AI.

Dia menyoroti isu-isu yang kian menjadi perhatian seperti persetujuan penggunaan data, privasi, dan pengelolaan data serta pentingnya regulasi yang lebih adaptif agar inovasi, kepercayaan publik, dan keamanan dapat berjalan seimbang.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah terhubung dengan sejumlah mitra di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Menurutnya, konektivitas sistem pembayaran lintas negara tersebut mampu mengurangi hambatan transaksi, menekan biaya, serta memperluas akses ke pasar regional.

“Secara lebih luas, digitalisasi juga mendorong peningkatan produktivitas,” kata Meutya Hafid dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada Selasa (20/1/2026).

Meutya menekankan integrasi digital menjadi salah satu daya saing ASEAN di tengah persaingan global. Dia menambahkan, melalui penguatan sistem pembayaran lintas negara seperti QRIS serta percepatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), Indonesia mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi digital kawasan yang terhubung, tepercaya, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Meutya menyampaikan ASEAN berada pada momen strategis untuk melangkah dari integrasi parsial menuju ekosistem digital kawasan yang utuh, interoperabel, dan berdaulat.

Menurut Meutya, DEFA menyediakan platform untuk menyelaraskan standar, memungkinkan layanan digital lintas negara, mengurangi fragmentasi kebijakan, serta memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha di kawasan.

“ASEAN memiliki Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang menjadi sinyal bahwa ASEAN akan membangun integrasi digital, bukan sekadar menjadi pengikut,” tuturnya.

Meutya menegaskan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan seluruh negara ASEAN dan mitra global guna memastikan transformasi digital kawasan berlangsung cepat, aman, dan inklusif.

“Kami percaya ASEAN mampu bersaing secara global dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh negara anggota ASEAN,” pungkas Meutya Hafid.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat kemitraan strategis antara Asean dan Korea Selatan dalam menghadapi perubahan global yang cepat dan penuh tantangan.

Dalam pandangannya, Prabowo menekankan bahwa sinergi digital kedua pihak berpeluang menciptakan nilai ekonomi hingga US$1 triliun pada 2030. Oleh sebab itu, penguatan mekanisme kerja sama ekonomi menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurutnya, kemitraan ekonomi komprehensif regional perlu diimplementasikan sepenuhnya dan kawasan perdagangan bebas Asean dan Republik Korea perlu ditingkatkan.

Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN-Republik Korea yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada Senin (27/10/2025).

“Rantai pasokan regional harus diperkuat. Asean berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu pasar digital paling dinamis di dunia. Nilai barang dagangan bruto digital kawasan ini diproyeksikan mencapai US$1 triliun pada 2030,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala negara menegaskan pentingnya penguatan kemitraan Asean dengan Republik Korea (ROK) dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Kami berharap dapat memajukan Kemitraan Strategis Komprehensif Asean-ROK, menghadapi tantangan yang mendesak dan makin kompleks. Dalam lanskap yang dinamis ini, sangat penting bagi Asean dan ROK untuk bekerja sama menjaga ekonomi kita tetap terbuka, terhubung, dan inklusif guna menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan peluang nyata bagi kesejahteraan bersama,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu menilai bahwa sinergi antara potensi digital ASEAN dan kekuatan teknologi Republik Korea dapat menjadi motor penggerak transformasi kawasan.

Bersama-sama, Prabowo meyakini Asean dan Republik Korea dapat memanfaatkan kekuatan kita yang saling melengkapi untuk mendorong kemajuan dalam infrastruktur digital, pengembangan talenta, dan tata kelola AI, membentuk masa depan digital yang berkelanjutan dan inklusif.

“Kami bercita-cita agar ASEAN berkembang pesat sebagai mesin vital pertumbuhan global,” ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas sebagai fondasi bagi pembangunan ekonomi.

Kepala Negara turut menegaskan dukungan Indonesia terhadap peran konstruktif Korea Selatan dalam menjaga perdamaian dunia.

“Indonesia mendukung upaya Korea Selatan untuk menjadi mitra bagi perdamaian dan keamanan, meredakan ketegangan, mendorong dialog, dan membangun keterlibatan yang konstruktif karena kemitraan kawasan-Korea Selatan harus menjadi kekuatan untuk kebaikan yang membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi semua,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 Asean yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada Minggu (26/10/2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak negara anggota Asean menjaga perdamaian untuk stabilitas global.

Menurutnya, di tengah ketegangan geopolitik dan perubahan global yang cepat, Asean harus terus memperkuat koordinasi ekonomi, integrasi regional, dan transformasi digital untuk menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian masa depan.

"Persatuan Asean juga harus tercermin dalam koordinasi, integrasi, dan transformasi ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian di masa depan," kata Prabowo dikutip dari Sekretariat Presiden, Minggu (26/10/2025).

Kepala Negara Indonesia itu mengingatkan bahwa Asean telah mengalami berbagai konflik dari masa ke masa hingga akhirnya sepakat saling bekerja sama, sehingga menjadi bukti nyata kekuatan solidaritas kawasan.

Prabowo mendorong inisiatif di bidang perdagangan barang pembaruan Asean-China Free Trade Agreement (FTA), serta kerangka ekonomi digital kawasan.

Dia juga menyinggung pentingnya menjadikan peringatan 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan 15 tahun East Asia Summit Bali Principles pada tahun depan bukan hanya seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan.

Selain itu, dia menekankan bahwa kekuatan ASEAN di tingkat internasional berasal dari fondasi yang kuat di dalam negeri. Alhasil, dapat berkontribusi besar di kancah global.

"Fondasi yang kuat di rumah yang memampukan kita membangun jembatan ke dunia. Fondasi ini memberi kita kredibilitas untuk terlibat dan membantu membentuk masa depan di luar batas-batas kita," tuturnya.

Prabowo turut memuji Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim, atas penyelenggaraan KTT ke-47 Asean yang dinilainya sangat baik. Tak hanya itu, Prabowo mengapresiasi Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi Asean dalam menjaga solidaritas negara kawasan.

Dia juga menyambut baik atas masuknya Timor-Leste sebagai anggota ke-11 Asean Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan selamat kepada Perdana Menteri Thailand yang baru, Anutin Charnvirakul, serta belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Sri Ratu Sirikit, Ibunda dari Raja Maha Vajiralongkorn.

"Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dari rakyat Indonesia atas wafatnya Sri Ratu Sirikit, Ibu Suri Kerajaan Thailand," ucap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) mencapai kesepakatan substansial dalam perundingan Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Kesepakatan DEFA tersebut dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia dalam memperluas pasar digital dan menarik investasi di sektor teknologi tinggi.
Kesepakatan ini disampaikan dalam pertemuan the 2nd Special ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting on ASEAN DEFA yang digelar di Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku AECC Minister, memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut.
Airlangga menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari 14 putaran perundingan intensif sejak DEFA diluncurkan pada September 2023, dengan Thailand sebagai ketua komite perunding.
Menurutnya, capaian tersebut juga akan menjadi tonggak penting dalam integrasi ekonomi digital kawasan. Airlangga menyebut, bagi Indonesia, implementasi DEFA sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030.
Apalagi, Indonesia menargetkan penguatan infrastruktur digital seperti jaringan 5G dan pusat data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta transformasi digital UMKM.
"Melalui DEFA, Indonesia dapat memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM, menarik lebih banyak investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing," ucap Airlangga melalui keterangan resmi dikutip Minggu (16/10/2025).
Berdasarkan estimasi Asean, DEFA berpotensi memberikan kontribusi hingga US$366 miliar terhadap produk domestik bruto (PDB) kawasan pada 2030, atau sekitar 40% dari total potensi ekonomi digital di Asia Tenggara.
Tonggak Transformasi Digital ASEAN
DEFA merupakan inisiatif utama dalam Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR) yang diadopsi pada 2021, sebagai peta jalan transformasi digital ASEAN pascapandemi Covid-19.
Perjanjian ini menjadi kerangka kerja komprehensif pertama di kawasan yang mengatur ekonomi digital, mulai dari arus data lintas batas, pembayaran elektronik, perlindungan data pribadi, hingga kerja sama kecerdasan artifisial (AI).

9 Bidang Strategis DEFA

1. Arus data lintas batas (Cross-Border Data Flows);
2. Pembayaran elektronik (Electronic Payments);
3. Perlindungan data pribadi (Personal Data Protection);
4. Identitas digital (Digital Identities);
5. Mobilitas talenta digital (Talent Mobility Cooperation);
6. Kerja sama di bidang teknologi baru seperti Kecerdasan Artifisial (AI);
7. Kebijakan persaingan usaha (Competition Policy);
8. Keamanan daring dan siber (Online Safety & Cybersecurity); serta
9. Perlindungan kode sumber (Source Code Protection).
Dengan ruang lingkup tersebut, DEFA diharapkan memperkuat kerja sama antarnegara anggota dalam menciptakan pasar digital terintegrasi yang memfasilitasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas akses ekonomi digital ke tingkat regional dan global.