Bisnis.com, JAKARTA - Mengacu pada temuan laporan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) yang merujuk data Kementerian PPN/Bappenas, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh hingga 20,7% dari PDB, atau sekitar Rp22.513 triliun (USD1,4 miliar), pada 2045.

Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan tata kelola yang adaptif dan berorientasi ke depan agar inovasi bisa terus tumbuh, sekaligus menjamin kepercayaan, keamanan, dan integrasi digital di kawasan.

Menanggapi hal ini, Citra Nasruddin, Programme Director Tech for Good Institute, mengatakan seiring teknologi yang terus berkembang pesat di Asia Tenggara, pendekatan tata kelolanya pun harus ikut berbenah.

Menurutnya tata kelola yang tak kalah penting adalah memahami bagaimana institusi mengambil keputusan, mengoordinasikan implementasi, dan merespons tantangan-tantangan baru yang terus bermunculan.

Sementara itu, Dr. Aladdin D. Rillo, Managing Director for Policy Design and Operations, ERIA, mengatakan, transformasi digital ASEAN kini memasuki babak baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah regulasi diperlukan, tetapi bagaimana memastikan aturan dan kelembagaan yang ada benar-benar sesuai dengan kondisi pasar yang diatur.

Di saat yang sama, integrasi ekonomi digital di kawasan juga perlu mempertimbangkan perbedaan kesiapan digital di masing-masing negara ASEAN.

“Tata kelola teknologi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, dibutuhkan kolaborasi lintas disiplin, kerja sama antara sektor publik dan swasta, serta sinergi antarnegara. Pendekatan seperti ini penting agar kebijakan dan regulasi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan kawasan,” ujar Keith Detros, Programme Manager Tech for Good Institute dalam FGD "Tata Kelola Teknologi di Asia Tenggara: Memahami Arah Regulasi Teknologi Baru di Indonesia."

Dr. Randeep Kaur, Digital and AI Policy Economist dari ERIA, membahas hubungan antara perkembangan AI dan tata kelola data yang semakin kompleks. Ia menjelaskan bahwa regulasi perlindungan data yang ada saat ini masih kesulitan mengimbangi laju perkembangan teknologi AI.

Dia menyoroti isu-isu yang kian menjadi perhatian seperti persetujuan penggunaan data, privasi, dan pengelolaan data serta pentingnya regulasi yang lebih adaptif agar inovasi, kepercayaan publik, dan keamanan dapat berjalan seimbang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah membayarkan klaim asuransi kesehatan lebih dari Rp3 triliun sepanjang 2025.

Chief Product Officer Allianz Life Indonesia, Cheang Khai Au, menyebut total tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk memastikan nasabah mendapatkan perlindungan yang dapat diandalkan.

Cheang meneruskan, peran asuransi kesehatan semakin penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat meningkatnya biaya kesehatan dan inflasi medis yang terjadi.

“Allianz optimistis dengan prospek asuransi kesehatan di 2026 akan tetap kuat, juga dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (3/2/2026).

Untuk tetap menjaga momentum tersebut, Allianz Life selalu menempatkan nasabah di pusat dalam setiap keputusan. Prinsip ini diterapkan melalui pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan dan dirancang untuk memberikan manfaat yang jelas bagi berbagai tahap kehidupan.

“Perusahaan juga memastikan pengalaman nasabah yang lancar dari pembelian hingga klaim melalui integrasi digital dan layanan tatap muka,” tegasnya.

Dia turut mengatakan pihaknya terus berkomitmen meningkatkan akses nasabah terhadap layanan kesehatan berkualitas melalui inisiatif seperti Blue Eagle Network, yang memperkuat kolaborasi dengan mitra rumah sakit.

“Seluruh strategi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” ucap Cheang.

Lebih jauh, Cheang mengapresiasi terbitnya POJK 36/2025 Tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. Dia menilai ini salah satu upaya OJK dalam memperkuat ekosistem asuransi kesehatan.

“Untuk ke depannya, Allianz akan melanjutkan kolaborasi erat dengan regulator dan asosiasi untuk memastikan implementasi yang terbaik bagi nasabah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pendapatan premi Allianz Life Indonesia per Desember 2025 mengalami peningkatan sekitar 11% (year on year/YoY) menjadi Rp18,36 triliun.

Sementara itu, klaim dan manfaat yang dibayarkan sepanjang 2025 mencapai Rp5,06 triliun, tumbuh 21,05% (YoY) dari Rp4,18 triliun.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat peningkatan aktivitas klaim pada lini usaha asuransi kesehatan yang perlu dikelola secara hati-hati oleh industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada November 2025, klaim asuransi kesehatan di asuransi jiwa tercatat sebesar Rp22,10 triliun atau meningkat 11,20% (YoY).

“Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66%,” ungkap Ogi.

OJK, katanya, terus memantau perkembangan itu dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku AECC Minister (ASEAN Economic Community Council) mengungkapkan capaian ASEAN atas kesepakatan substantial pada perundingan ASEAN DEFA putaran ke-14 yang digelar 7-10 Oktober 2025 yang lalu di Jakarta.

Capaian ini merupakan salah satu Priority Economic Deliverables (PEDs) ASEAN di tahun 2025, sekaligus menandai langkah penting dalam penguatan kerja sama ekonomi digital kawasan di tengah transformasi global menuju ekonomi berbasis teknologi.

Sejak diluncurkan pada 3 September 2023, perundingan DEFA telah melalui empat belas putaran pembahasan intensif, yang difasilitasi oleh Thailand sebagai Ketua Komite Perunding (Negotiating Committee) untuk DEFA, dengan kontribusi aktif seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Melalui kerja sama ini,Airlangga mengungkapkan ASEAN berkomitmen untuk memperdalam integrasi digital lintas negara, memperkuat daya saing ekonomi kawasan, dan memastikan manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

DEFA diperkirakan akan memberikan kontribusi hingga US$ 366 Miliar terhadap PDB ASEAN pada tahun 2030, yang setara dengan sekitar 40% dari total potensi ekonomi digital di kawasan tersebut.

"Bagi Indonesia, perjanjian ini sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030, yang mencakup penguatan infrastruktur digital seperti jaringan 5G dan pusat data, pengembangan sumber daya manusia di bidang digital, transformasi UMKM, serta penguatan regulasi keamanan siber," papar Airlangga,

Melalui DEFA, Indonesia dapat memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM, menarik lebih banyak investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing.

DEFA merupakan inisiatif utama di bawah Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR), yang diadopsi pada tahun 2021 sebagai agenda transformasi digital ASEAN untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Kesepakatan substansial ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi digital ASEAN, menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat integrasi ekonomi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Sebagai perjanjian regional pertama yang komprehensif di bidang ekonomi digital, DEFA akan menjadi dasar bagi terbentuknya ekosistem digital yang modern dan terintegrasi di kawasan ASEAN. Perjanjian ini juga memperkuat kerja sama dalam keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas akses ke pasar regional dan global.

Cakupan Utama dan Manfaat DEFA

DEFA mencakup sejumlah ketentuan strategis yang mencerminkan pendekatan maju ASEAN terhadap ekonomi digital, antara lain:

1. Arus data lintas batas (Cross-Border Data Flows);

2. Pembayaran elektronik (Electronic Payments);

3. Perlindungan data pribadi (Personal Data Protection);

4. Identitas digital (Digital Identities);

5. Mobilitas talenta digital (Talent Mobility Cooperation);

6. Kerja sama di bidang teknologi baru seperti Kecerdasan Artifisial (AI);

7. Kebijakan persaingan usaha (Competition Policy);

8. Keamanan daring dan siber (Online Safety & Cybersecurity); serta

9. Perlindungan kode sumber (Source Code Protection).

Melalui kerja sama ini, Airlangga juga memastikan ASEAN berkomitmen untuk memperdalam integrasi digital lintas negara, memperkuat daya saing ekonomi kawasan, dan memastikan manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.