Bisnis.com, JAKARTA — Maybank Group berkomitmen menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar US$73 miliar atau setara Rp1.303,48 triliun (kurs Jisdor Rp17.856) di seluruh kawasan Asean pada 2030.

Presiden & CEO Maybank dan Presiden Komisaris Maybank Indonesia Dato’ Sri Khairussaleh Ramli menyampaikan, hingga 2025, Maybank Group telah memobilisasi pembiayaan berkelanjutan senilai sekitar US$43 miliar. Realisasi itu melampaui komitmen awal perseroan serta menunjukkan semakin kuatnya momentum transisi di kawasan.

“Melalui strategi baru kami, M25+ ROA30, kami meningkatkan ambisi kami lebih jauh lagi. Pada 2030, Maybank berkomitmen memobilisasi pembiayaan berkelanjutan sebesar US$73 miliar di seluruh kawasan,” kata Dato dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, komitmen ini mencerminkan keyakinan Maybank Group bahwa keberlanjutan bukanlah agenda yang berdiri sendiri. Menurutnya, keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya grup dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui dukungan terhadap kemajuan ekonomi, penguatan ketahanan bisnis, serta pemberian dampak nyata bagi masyarakat yang dilayani oleh Maybank Group di seluruh kawasan Asean.

Lebih lanjut, Dato menegaskan bahwa fokus Maybank Group tidak hanya terbatas pada proyek-proyek yang telah ramah lingkungan. Perseroan juga mendukung sektor-sektor yang masih membutuhkan proses transisi.

“Kami bekerja sama dengan para nasabah di sektor-sektor beremisi tinggi dan sulit dikurangi emisinya (hard-to-abate sectors), membantu mereka meningkatkan efisiensi, mengadopsi teknologi yang lebih bersih, serta menyusun jalur transisi yang kredibel,” tuturnya.

Di samping terus memperkuat agenda lingkungan dan tata kelola, Dato menyebut bahwa perseroan tetap berkomitmen mendorong agenda sosial dalam kerangka Environmental, Social, dan Governance (ESG).

Maybank Group menetapkan dampak sosial sebagai salah satu pembeda utama, dengan tujuan melayani nasabah, masyarakat, dan perekonomian di Asean maupun di luar kawasan.

Melalui berbagai inisiatif dampak sosial Maybank, Dato mengungkapkan bahwa pihaknya telah meningkatkan kualitas hidup sekitar 1,5 juta orang, sekaligus memobilisasi investasi berdampak sosial senilai sekitar US$7 miliar pada 2025.

“Fokus kami adalah meningkatkan kualitas hidup serta mewujudkan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan ketahanan permodalan sektor perbankan tetap kuat di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim. Regulator menilai perbankan nasional masih memiliki kapasitas memadai untuk menyerap tekanan dalam skenario transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan sektor perbankan tetap memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik, yang tercermin dari rasio capital adequacy ration (CAR) atau rasio kecukupan modal yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

“Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Dian dalam acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment, Kamis (26/2/2026).

Dia bilang bahwa sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

OJK menegaskan komitmennya memperkuat integrasi risiko iklim dalam kerangka pengawasan, seiring meningkatnya eksposur sektor keuangan terhadap dampak perubahan iklim dan kebijakan transisi global.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional.

“OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan,” kata Friderica.

Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, OJK juga merilis Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) yang dikembangkan untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara forward-looking dan berbasis sains.

Selain itu, regulator menerbitkan Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART) yang memotret tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada perbankan nasional.

Melalui langkah tersebut, OJK menegaskan bahwa penguatan permodalan dan manajemen risiko menjadi kunci agar sektor perbankan tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik, Paus Leo XIV, menyampaikan pesan yang tegas kepada dunia soal perubahan iklim dalam pidato yang disampaikan secara daring di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30). Paus Leo XIV menegaskan bahwa krisis iklim adalah ujian nyata bagi kemanusiaan dan kepemimpinan global.

Paus Leo XIV membuka pidato dengan gambaran suram yang dihadapi oleh miliaran orang, khususnya di belahan bumi selatan. "Ciptaan berseru dalam banjir, kekeringan, badai, dan panas yang tak henti-hentinya. Satu dari tiga orang hidup dalam kerentanan yang luar biasa akibat perubahan iklim ini," serunya, Senin (17/11/2025)

Paus Leo kemudian menekankan bahwa Perjanjian Paris juga telah mencapai kemajuan nyata, dan bisa digambarkan sebagai alat terkuat dunia untuk melindungi manusia dan planet ini. Namun, Paus Leo menyebut dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Paris merupakan kegagalan politik pemimpin-pemimpin negara.

“Bukan Perjanjian yang gagal, kita yang gagal dalam respons kita. Yang gagal adalah kemauan politik sebagian orang. Kepemimpinan sejati berarti pelayanan, dan dukungan dalam skala yang akan membuat perbedaan,” katanya.

Pernyataan ini merupakan tamparan bagi negara-negara yang dianggap lamban dalam memenuhi komitmen Nationally Determined Contributions (NDC) mereka atau enggan meningkatkan ambisi iklim.

Paus juga mengatakan bahwa aksi iklim yang lebih kuat akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih kuat dan adil. Aksi dan kebijakan iklim yang kuat, bila dilakukan keduanya merupakan investasi untuk dunia yang lebih adil dan stabil.

"Tindakan iklim yang lebih kuat akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih kuat dan lebih adil. Tindakan dan kebijakan iklim yang kuat, keduanya adalah investasi untuk dunia yang lebih adil dan stabil," ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi hijau bukanlah beban, melainkan peluang untuk membangun ketahanan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memastikan stabilitas jangka panjang. Hal ini diharapkan menjadi sebuah argumen yang semakin banyak diadopsi oleh pelaku bisnis visioner dan investor global.

Tak lupa, Paus Leo XIV menutup pidatonya dengan seruan untuk bersatu. Dia menyerukan kolaborasi yang inklusif, melibatkan ilmuwan, pemimpin, dan tokoh agama dari semua bangsa dan kepercayaan.

"Kita adalah penjaga ciptaan, bukan rival untuk menjarahnya. Mari kita kirimkan sinyal global yang jelas bersama-sama: bangsa-bangsa berdiri dalam solidaritas yang tak tergoyahkan di belakang Perjanjian Paris dan di belakang kerja sama iklim," ujarnya.