Bisnis.com, JAKARTA — Maybank Group berkomitmen menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar US$73 miliar atau setara Rp1.303,48 triliun (kurs Jisdor Rp17.856) di seluruh kawasan Asean pada 2030.

Presiden & CEO Maybank dan Presiden Komisaris Maybank Indonesia Dato’ Sri Khairussaleh Ramli menyampaikan, hingga 2025, Maybank Group telah memobilisasi pembiayaan berkelanjutan senilai sekitar US$43 miliar. Realisasi itu melampaui komitmen awal perseroan serta menunjukkan semakin kuatnya momentum transisi di kawasan.

“Melalui strategi baru kami, M25+ ROA30, kami meningkatkan ambisi kami lebih jauh lagi. Pada 2030, Maybank berkomitmen memobilisasi pembiayaan berkelanjutan sebesar US$73 miliar di seluruh kawasan,” kata Dato dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, komitmen ini mencerminkan keyakinan Maybank Group bahwa keberlanjutan bukanlah agenda yang berdiri sendiri. Menurutnya, keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya grup dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui dukungan terhadap kemajuan ekonomi, penguatan ketahanan bisnis, serta pemberian dampak nyata bagi masyarakat yang dilayani oleh Maybank Group di seluruh kawasan Asean.

Lebih lanjut, Dato menegaskan bahwa fokus Maybank Group tidak hanya terbatas pada proyek-proyek yang telah ramah lingkungan. Perseroan juga mendukung sektor-sektor yang masih membutuhkan proses transisi.

“Kami bekerja sama dengan para nasabah di sektor-sektor beremisi tinggi dan sulit dikurangi emisinya (hard-to-abate sectors), membantu mereka meningkatkan efisiensi, mengadopsi teknologi yang lebih bersih, serta menyusun jalur transisi yang kredibel,” tuturnya.

Di samping terus memperkuat agenda lingkungan dan tata kelola, Dato menyebut bahwa perseroan tetap berkomitmen mendorong agenda sosial dalam kerangka Environmental, Social, dan Governance (ESG).

Maybank Group menetapkan dampak sosial sebagai salah satu pembeda utama, dengan tujuan melayani nasabah, masyarakat, dan perekonomian di Asean maupun di luar kawasan.

Melalui berbagai inisiatif dampak sosial Maybank, Dato mengungkapkan bahwa pihaknya telah meningkatkan kualitas hidup sekitar 1,5 juta orang, sekaligus memobilisasi investasi berdampak sosial senilai sekitar US$7 miliar pada 2025.

“Fokus kami adalah meningkatkan kualitas hidup serta mewujudkan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA melaporkan pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan sepanjang kuartal I/2026.

Dalam laporan kinerja per Maret 2026, bank milik Grup Djarum itu menorehkan pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) sebesar 10,0% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp258 triliun, dibandingkan dengan Rp235 triliun pada periode tiga bulan tahun sebelumnya.

Dari nilai tersebut, total outstanding untuk pembiayaan hijau (green financing) menembus Rp113 triliun. Capaian ini merefleksikan pertumbuhan tahunan sebesar 7,7% dibandingkan dengan Rp105 triliun pada kurun Januari–Maret 2025.

Adapun pembiayaan untuk usaha skala kecil dan menengah yang masuk dalam sektor berkelanjutan tumbuh 12% YoY menjadi Rp146 triliun, dibandingkan dengan Rp130 triliun pada tahun sebelumnya.

BCA tidak memperinci secara detail sektor-sektor yang menerima pendanaan hijau tiga bulan pertama 2026. Meski demikian, pembiayaan sistem operasional kendaraan listrik tercatat memiliki outstanding sebesar Rp3,65 triliun, sementara pembiayaan untuk energi terbarukan mencapai Rp7,1 triliun dengan kapasitas 323 mega watt (MW).

Secara keseluruhan, BBCA membukukan penyaluran kredit sebesar Rp994 triliun hingga Maret 2026, meningkat 5,6% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp941,4 triliun.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyampaikan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri sangat memengaruhi kinerja kredit perseroan pada kuartal I/2026.

“Kami optimistis menjaga kinerja BCA tetap solid di tengah kondisi global yang dinamis melalui pengembangan berbagai lini bisnis secara pruden,” kata Hendra dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Hingga akhir Maret 2026, kredit BCA utamanya ditopang oleh kredit produktif sebesar Rp760,2 triliun, meningkat 7,8% YoY dibandingkan posisi kuartal I/2025.

Hendra memastikan, perseroan senantiasa menyalurkan kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang disiplin. Rasio loan at risk (LAR) dan non performing loan (NPL) terjaga, masing-masing 5,1% dan 1,8%. Rasio pencadangan LAR dan NPL ada pada level solid, masing-masing 69,7% dan 174,6%.

Dari sisi pendanaan, total dana pihak ketiga (DPK) BCA hingga Maret 2026 mencapai Rp1.292,4 triliun, tumbuh 8,3% YoY. Porsi CASA mendominasi sekitar 85,2% dari total DPK perseroan. Dengan demikian, total laba BCA dan entitas anak mencapai Rp14,7 triliun hingga Maret 2026.

JAKARTA - Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) sukses menyelenggarakan Executive Dialogue on Sustainable Bonds & Sukuk: Driving Impact Through Capital Markets di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Forum ini mempertemukan lebih dari 40 eksekutif perusahaan, termasuk di antaranya anggota IBCSD, untuk membahas peluang pembiayaan berkelanjutan melalui instrumen pasar modal .

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi pelaku usaha untuk memahami Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) melalui Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) sebagai instrumen sustainable bonds dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, sekaligus memperkuat daya saing bisnis melalui akses terhadap pendanaan jangka panjang yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Dalam sesi pemaparan, BEI menyoroti perkembangan pasar modal Indonesia yang semakin terbuka terhadap instrumen keberlanjutan, sementara PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menjelaskan integrasi aspek ESG dalam penilaian kredit. EY Indonesia turut menggarisbawahi pentingnya laporan keberlanjutan sebagai fondasi kredibilitas perusahaan di mata investor.

Forum ini juga menegaskan bahwa lanskap pembiayaan global tengah mengalami pergeseran signifikan, di mana perusahaan yang siap bertransisi bisa memperoleh akses pendanaan yang lebih terdiversifikasi berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan, diantaranya: mengintegrasikan ESG dalam strategi inti bisnis, memperkuat laporan keberlanjutan yang kredibel, menyiapkan proyek hijau yang layak didanai (bankable) dan tentu memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan.

“Instrumen Green, Social, dan Sustainability (GSS) bonds & sukuk telah menjadi strategi bagi perusahaan untuk mengakses investor yang semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan. Penerapan aspek GSS dapat mendorong terciptanya measurable impact sekaligus menjaga stabilitas ekonomi, dimana arah ekonomi global kini terus bergerak menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan," ujar Vice Director Listed Companies Development IDX Indonesia, Listyorini Dian Pratiwi.

Artinya ini menjadi tren dan kebutuhan global. Sementara itu, Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani menekankan pentingnya kesiapan bisnis. IBCSD dan Kadin Net Zero Hub Dorong Akselerasi Dekarbonisasi di Kawasan Industri MM2100



“Ke depan, keberlanjutan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan bagaimana perusahaan dapat mengakses dan mempertahankan modal. Sustainable bonds dan sukuk menjadi bagian dari strategi finansial jangka panjang untuk memperkuat daya saing, ketahanan, dan pertumbuhan bisnis perusahaan. Forum ini diharapkan dapat membantu perusahaan memahami langkah konkret untuk memulainya," ujar Indah Budiani

Salah satu peserta dari sektor industri, Myrta S. Utami, Chief Financial Officer MedcoEnergi Power, menyampaikan apresiasinya: “Forum ini sangat membantu perusahaan untuk mulai lebih memahami isu ESG, bukan hanya karena sebagai kewajiban pelaporan, tetapi sebagai bagian dari strategi bisnis sehari-hari. Yang paling penting, diskusi seperti ini memberikan gambaran solusi konkret yang bisa langsung diterapkan oleh perusahaan.”

Myrta berharap ke depannya lebih banyak forum serupa yang bisa memperkaya informasi perusahaan terkait solusi pembiayaan berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan regulasi seperti CBAM, ESG disclosure, kebijakan dekarbonisasi dan ekspektasi investor global terhadap praktik ESG, perusahaan di Indonesia didorong untuk segera beradaptasi agar tetap kompetitif dalam lanskap bisnis yang terus berubah.

Melalui forum ini, IBCSD dan BEI mendorong peningkatan kapasitas perusahaan dalam memanfaatkan instrumen pembiayaan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ekosistem pasar modal yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi ekonomi dan lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank-bank jumbo Tanah Air mencatat pertumbuhan pembiayaan hijau sepanjang 12 bulan 2025, seiring dengan ekspansi kredit dan penguatan portofolio berkelanjutan. Pertumbuhan ini turut berlanjut ketika permodalan bank dibayangi peningkatan risiko krisis iklim.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA menjadi Bank Buku IV dengan pertumbuhan pembiayaan hijau tertinggi secara tahunan hingga pengujung tahun lalu.

Dalam laporan kinerja per Desember 2025, bank milik Grup Djarum itu menorehkan pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) sebesar 11,7% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp255 triliun, dibandingkan dengan Rp220 triliun pada periode 12 bulan tahun sebelumnya.

Dari nilai tersebut, total outstanding untuk pembiayaan hijau (green financing) menembus Rp113 triliun. Capaian ini merefleksikan pertumbuhan tahunan sebesar 14,5% dibandingkan dengan Rp99 triliun pada kurun Januari–Desember 2024.

Secara kumulatif sejak 2021, pembiayaan hijau menorehkan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 12,32% dari Rp71 triliun.

Adapun pembiayaan untuk usaha skala kecil dan menengah yang masuk dalam sektor berkelanjutan tumbuh 9,6% YoY menjadi Rp142 triliun, dibandingkan dengan Rp130 triliun pada tahun sebelumnya.

BCA tidak memperinci secara detail sektor-sektor yang menerima pendanaan hijau sepanjang 2025. Meski demikian, pembiayaan untuk kendaraan listrik tercatat memiliki outstanding sebesar Rp3,6 triliun atau tumbuh 53,8% YoY, sementara pembiayaan untuk energi terbarukan mencapai Rp6,2 triliun dengan kapasitas 323 mega watt (MW).

Secara keseluruhan, BCA mencatat pertumbuhan kredit sebesar 7,7% YoY menjadi Rp993 triliun per Desember 2025. Torehan ini dicapai seiring dengan komitmen perseroan mendorong pembiayaan ke sektor riil dan konsumsi domestik.

Sepanjang 2025, rata-rata pertumbuhan kredit BCA bahkan mencapai 10,8%, dengan penyaluran tersebar ke berbagai sektor seperti manufaktur, perdagangan, restoran, hotel, hingga rumah tangga. Kredit usaha menjadi kontributor utama, tumbuh 9,9% YoY mencapai Rp756,5 triliun pada akhir 2025.

Di sisi pembiayaan konsumer, BCA membukukan outstanding sebesar Rp224,1 triliun. Penyaluran tersebut ditopang oleh kredit pemilikan rumah (KPR) yang mencapai Rp142,3 triliun serta kredit kendaraan bermotor (KKB) sebesar Rp56,6 triliun.

Sementara itu, pinjaman konsumer lainnya, yang mayoritas berasal dari kartu kredit, tumbuh 9,8% YoY menjadi Rp25,2 triliun.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menempati posisi kedua dari sisi pertumbuhan kredit hijau. Selama periode 12 bulan tahun lalu, total pembiayaan hijau bank pelat merah ini mencapai Rp166 triliun, tumbuh 11,40% YoY daripada Rp149 triliun pada 2024.

Mayoritas pembiayaan hijau ini disalurkan ke sektor pertanian berkelanjutan, dengan nilai menembus Rp115 triliun. Sektor produk ramah lingkungan (eco-efficient products) menempati peringkat kedua dengan pembiayaan yang diterima sebesar Rp15 triliun, sementara kredit yang disalurkan BMRI ke sektor energi terbarukan mencapai Rp12,9 triliun.

Bank Mandiri juga tercatat menyalurkan pembiayaan untuk sektor kendaraan berbahan bakar hijau, dengan nilai Rp10,3 triliun. Selanjutnya sektor pengelolaan air berkelanjutan memperoleh pembiayaan Rp5,8 triliun dan bangunan hijau Rp6,5 triliun.

Secara total, Bank Mandiri menyalurkan kredit berkelanjutan dengan nilai total Rp316 triliun pada 2025. Angka ini naik 8% YoY dari Rp293 triliun pada tahun selanjutnya, dengan kontribusi portofolio pembiayaan sosial sebesar Rp150 triliun.

Pertumbuhan portofolio hijau Bank Mandiri sejalan dengan kinerja penyaluran kreditnya secara umum pada tahun lalu. Per Desember 2025, kredit Bank Mandiri mencapai Rp1.894 triliun atau tumbuh 13,4% secara tahunan.

Dalam paparan kinerja keuangan kuartal IV/2025 pada Kamis (5/2/2026) disebutkan pertumbuhan kredit tersebut turut mendorong peningkatan total aset perseroan. Hingga Desember 2025, aset Bank Mandiri tercatat sebesar Rp2.829.948 miliar, naik 16,6% dibandingkan posisi Desember 2024 sebesar Rp2.427.223 miliar.

BRI dan BNI Catatkan Pertumbuhan Kredit Hijau

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi entitas pelat merah lainnya yang menorehkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan hijau (green loans), yakni dengan nilai Rp93,2 triliun sepanjang 2025. Angka ini meningkat 7,62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp86,6 triliun.

BRI tidak memerinci sektor apa saja yang menerima kredit hijau. Namun laporan tahunan perusahaan menunjukkan bahwa pembiayaan berkelanjutan berkontribusi sebesar 76,4% dari total pendanaan nonritel (wholesale funding) senilai Rp45,6 triliun.

Sejalan dengan performa positif pembiayaan hijau, BRI turut menorehkan kenaikan penyaluran kredit sosial sepanjang 2025. Nilainya naik dari Rp698,7 triliun pada 2024 menjadi Rp718,7 triliun pada pengujung tahun lalu.

Dalam laporannya, BRI turut mengungkap sektor-sektor sasaran pembiayaan dengan kontribusi emisi karbon tertinggi. Sektor kelistrikan, gas, uap dan transmisi menjadi kontributor terbesar dengan persentase emisi 62,39%. Selanjutnya sektor manufaktur menyusul dengan sumbangan 19,10% dan pertambangan sebesar 10,41%.

BRI turut mencatat penurunan emisi dari operasional pada 2025, dengan volume 445.000 ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) untuk Scope 1 dan Scope 2. BRI sendiri menargetkan penurunan emisi sebesar 42% pada 2030 dibandingkan dengan level 2022 yang saat itu mencapai 492.000 ton CO₂e.

Sebagai catatan, penyaluran kredit BRI secara konsolidasi mencapai Rp1.521,49 triliun hingga akhir 2025. Realisasi itu tumbuh 12,31% daripada periode yang sama tahun lalu.

​​Di antara keempat bank, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI menempati peringkat keempat dengan pertumbuhan penyaluran kredit hijau sebesar 6,26% YoY, dari Rp73,4 triliun pada 2024 menjadi Rp78 triliun sepanjang periode Januari–Desember 2025.

Secara terperinci, pembiayaan kategori pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan mendominasi penyaluran kredit hijau, dengan nilai Rp41,4 triliun.

Kemudian pembiayaan hijau untuk energi terbarukan sebesar Rp11,7 triliun; pembiayaan lain-lain yang mencakup pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan sebesar Rp23,9 triliun; dan pencegahan polusi Rp1,0 triliun.

BNI juga tercatat menyalurkan pembiayaan penguatan dan pemberdayaan sosial ekonomi senilai Rp118,8 triliun hingga pengujung 2025. Hal ini membuat total portofolio keberlanjutan BNI menembus Rp197 triliun atau setara 22% dari total penyaluran kredit tahun lalu.

“BNI secara konsisten mengimplementasikan langkah-langkah strategis di seluruh aspek operasional dan pembiayaan guna memperkuat praktik keberlanjutan,” kata Direktur Risk Management BNI David Pirzada dalam keterangannya awal Februari 2026.

David mengatakan, BNI akan terus memperluas pembiayaan pada sektor-sektor prioritas hijau, termasuk energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Menurutnya, keberlanjutan tidak sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi telah menjadi fondasi strategi bisnis BNI dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Bantalan Bank Hadapi Krisis Iklim

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan ketahanan permodalan sektor perbankan tetap kuat di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim. Regulator menilai perbankan nasional masih memiliki kapasitas memadai untuk menyerap tekanan dalam skenario transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan sektor perbankan tetap memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik, yang tercermin dari rasio capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

“Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Dian dalam acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment, Kamis (26/2/2026).

Dia bilang bahwa sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

OJK menegaskan komitmennya memperkuat integrasi risiko iklim dalam kerangka pengawasan, seiring meningkatnya eksposur sektor keuangan terhadap dampak perubahan iklim dan kebijakan transisi global.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional.

“OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan,” kata Friderica.

Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, OJK juga merilis Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) yang dikembangkan untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara forward-looking dan berbasis sains.

Selain itu, regulator menerbitkan Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART) yang memotret tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada perbankan nasional.

Melalui langkah tersebut, OJK menegaskan bahwa penguatan permodalan dan manajemen risiko menjadi kunci agar sektor perbankan tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Working Group on Climate Financing sebagai langkah konkret mengarahkan pembiayaan perbankan ke agenda pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission 2060.

Kelompok kerja ini dibentuk untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, dan pemerintah dalam mendorong transisi ekonomi rendah karbon.

Pjs Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan inisiatif tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK menyelaraskan sistem keuangan nasional dengan kebijakan iklim dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia, kata dia, telah berkomitmen mencapai net zero emission paling lambat 2060 atau bahkan lebih cepat, sejalan dengan Kesepakatan Paris (Paris Agreement).

"Sustainable finance merupakan bagian integral dari transformasi ekonomi nasional dan penguatan ketahanan sistem keuangan," ujar Friderica dalam acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum, Kamis (26/2).

Menurut Friderica, OJK telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung agenda tersebut, termasuk POJK 51/2017 tentang kewajiban laporan keberlanjutan dan POJK 17/2023 mengenai integrasi risiko iklim dalam tata kelola serta manajemen risiko bank.

Selain itu, OJK juga meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan 3.0 dan mendorong pengembangan Bursa Karbon Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan pembentukan Working Group on Climate Financing menjadi salah satu program strategis untuk memastikan industri perbankan konsisten mendukung pembiayaan hijau.

Kelompok kerja tersebut akan menjadi forum koordinasi untuk mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor yang masuk dalam kategori sustainable finance.

"Ini adalah salah satu kelompok kerja yang nanti akan sangat bermanfaat buat kita, bagaimana Otoritas bekerja sama dengan industri dan pemerintah untuk mengarahkan pembiayaan kita ke masyarakat yang terkait dengan sustainable finance," kata Dian.

Ia menjelaskan, implementasi taksonomi keuangan berkelanjutan akan diperkuat secara operasional di sistem perbankan. OJK juga akan mendorong diskusi intensif dengan industri untuk memastikan kebijakan pembiayaan hijau berjalan efektif.

Selain pembentukan working group, OJK juga memperkenalkan Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) untuk mengukur eksposur bank terhadap risiko perubahan iklim.

Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan arah pembiayaan perbankan selaras dengan agenda transisi nasional.

Dian menegaskan kebijakan sustainable finance kini tidak lagi terpisah dari kerangka prudensial. Integrasi risiko iklim telah masuk dalam aspek governance, manajemen risiko, hingga strategi bisnis bank.

"Bahwa memang secara umum bisa dikatakan bahwa perbankan kita itu telah siap menghadapi berbagai kemungkinan resiko. Kalaupun dalam worst case scenario itu, di dalam konteks pembiayaan ke depan itu kita tidak akan mengalami kerugian yang signifikan," pungkasnya.

Jakarta: Grab Indonesia meluncurkan Panduan Transisi Kemasan Berkelanjutan (Sustainable Packaging Playbook), sebuah panduan bagi Mitra Merchant di layanan GrabFood untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan.

Dikembangkan bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Bestari Sustainability, panduan ini merupakan inisiatif yang sejalan dengan peta jalan keberlanjutan pemerintah, sekaligus mencerminkan komitmen Grab untuk Indonesia dalam mewujudkan Zero Packaging Waste in Nature atau Nol Sampah Kemasan di Alam pada 2040.

Pertumbuhan pesat layanan pesan-antar makanan dan belanja online dalam beberapa tahun terakhir turut meningkatkan penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang kini menjadi perhatian dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan Analisis Studi Bestari (2025), satu pesanan berpotensi menghasilkan sekitar 50 gram plastik sekali pakai. Jika diakumulasi dari 100 restoran atau toko, jumlah tersebut dapat mencapai sekitar 85 ribu kilogram sampah plastik per tahun.

Sejalan dengan upaya pengurangan sampah plastik dan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026, panduan ini dapat menjadi langkah awal bagi mitra merchant untuk mengikuti arahan pemerintah yang menargetkan pelarangan total penggunaan plastik sekali pakai (seperti styrofoam, kantong plastik, alat makan plastik, kemasan saset, dan sedotan plastik) pada tahun 2030 melalui Permen LHK No. 75 Tahun 2019.

Pertama di Indonesia, Panduan Transisi Kemasan Berkelanjutan Grab diperkenalkan dalam acara Teras Perwira, sebuah forum kolaboratif Grab yang dirancang sebagai ruang dialog dan pemberdayaan bagi Mitra Merchant Grab.

Selain melibatkan ratusan Mitra Merchant, acara ini juga dihadiri mitra vendor solusi kemasan ramah lingkungan dan Perwakilan Direktorat Jenderal Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian Lingkungan Hidup RI sebagai pemangku kepentingan terkait di Jakarta (29/01).

Hadirnya buku dan video edukasi panduan transisi kemasan berkelanjutan ini menandai fase awal implementasi yang berfokus pada sosialisasi dan edukasi, termasuk uji coba penerapan bersama sejumlah Mitra Merchant yang mulai mengeksplorasi penggunaan kemasan berkelanjutan. Grab menyadari bahwa kunci percepatan adopsi kemasan berkelanjutan adalah lewat pendekatan kolaboratif dengan melibatkan mitra usaha, penyedia solusi kemasan ramah lingkungan, pemerintah, dan komunitas guna memastikan upaya pengurangan sampah plastik dilakukan secara terukur dan berkelanjutan di industri pesan-antar makanan.

Neneng Goenadi, Chief Executive Officer, Grab Indonesia mengatakan, “Melalui pendekatan ini, Grab berkomitmen untuk terus mendorong dan mendampingi Mitra Merchant dalam memahami serta bertransisi untuk menggunakan kemasan yang lebih berkelanjutan, sebagai bagian dari kontribusi bersama untuk lingkungan Indonesia. Fokus utama Grab tetap konsisten: memastikan bahwa transisi ini bersifat inklusif, sehingga aspek keberlanjutan tidak hanya menjadi milik bisnis besar, namun juga menjadi identitas bagi setiap Mitra Merchant di seluruh nusantara."

Salah satu Mitra Merchant yang telah merasakan manfaat langsung setelah beralih ke penggunaan kemasan daur ulang yaitu Sinta dari Wing Emperor mengatakan, “Sejak mengikuti panduan dari Grab, kami merasakan respons yang sangat positif dari pelanggan. Kini produk kami dikemas dengan material yang lebih ramah lingkungan tanpa mengurangi kualitas dan higienitas. Panduan ini membantu kami memilih kemasan yang tepat dan menjalani proses transisi secara bertahap. Kami jadi lebih percaya diri menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan sekaligus ikut berkontribusi mengurangi sampah plastik sekali pakai.”

Grab juga membuka ruang bagi masyarakat luas untuk turut berkontribusi dalam langkah hijau melalui inisiatif GrabExpress Recycle. Layanan ini memungkinkan pengguna aplikasi untuk mengirimkan sampah kemasan seperti botol plastik dan kardus bekas ke bank sampah atau lokasi daur ulang terdekat dengan mudah.

Berbagai langkah ini menegaskan bahwa perjalanan Grab menuju target Zero Packaging Waste in Nature dilakukan secara konsisten dan terintegrasi. Langkah ini menegaskan komitmen Grab menuju target Zero Packaging Waste in Nature melalui pendekatan yang konsisten dan terintegrasi.

Ke depan, Grab akan terus mengembangkan inisiatif keberlanjutan secara holistik melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank jumbo mencatat pertumbuhan pembiayaan hijau sepanjang 12 bulan 2025, seiring dengan ekspansi kredit dan penguatan portofolio berkelanjutan. Nama-nama seperti Bank Mandiri, BCA dan BNI kompak mempertahankan pertumbuhan segmen pembiayaan hijau sejak 2020.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA menjadi Bank Buku IV dengan pertumbuhan pembiayaan hijau tertinggi secara tahunan hingga pengujung tahun lalu.

Dalam laporan kinerja per Desember 2025, bank milik Grup Djarum itu menorehkan pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) sebesar 11,7% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp255 triliun, dibandingkan dengan Rp220 triliun pada periode 12 bulan tahun sebelumnya.

Dari nilai tersebut, total outstanding untuk pembiayaan hijau (green financing) menembus Rp113 triliun. Capaian ini merefleksikan pertumbuhan tahunan sebesar 14,5% dibandingkan dengan Rp99 triliun pada kurun Januari–Desember 2024.

Secara kumulatif sejak 2021, pembiayaan hijau menorehkan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 12,32% dari Rp71 triliun.

Adapun pembiayaan untuk usaha skala kecil dan menengah yang masuk dalam sektor berkelanjutan tumbuh 9,6% YoY menjadi Rp142 triliun, dibandingkan dengan Rp130 triliun pada tahun sebelumnya.

BCA tidak memperinci secara detail sektor-sektor yang menerima pendanaan hijau sepanjang 2025. Meski demikian, pembiayaan untuk kendaraan listrik tercatat memiliki outstanding sebesar Rp3,6 triliun atau tumbuh 53,8% YoY, sementara pembiayaan untuk energi terbarukan mencapai Rp6,2 triliun dengan kapasitas 323 mega watt (MW).

Secara keseluruhan, BCA mencatat pertumbuhan kredit sebesar 7,7% YoY menjadi Rp993 triliun per Desember 2025. Torehan ini dicapai seiring dengan komitmen perseroan mendorong pembiayaan ke sektor riil dan konsumsi domestik.

Sepanjang 2025, rata-rata pertumbuhan kredit BCA bahkan mencapai 10,8%, dengan penyaluran tersebar ke berbagai sektor seperti manufaktur, perdagangan, restoran, hotel, hingga rumah tangga. Kredit usaha menjadi kontributor utama, tumbuh 9,9% YoY mencapai Rp756,5 triliun pada akhir 2025.

Di sisi pembiayaan konsumer, BCA membukukan outstanding sebesar Rp224,1 triliun. Penyaluran tersebut ditopang oleh kredit pemilikan rumah (KPR) yang mencapai Rp142,3 triliun serta kredit kendaraan bermotor (KKB) sebesar Rp56,6 triliun.

Sementara itu, pinjaman konsumer lainnya, yang mayoritas berasal dari kartu kredit, tumbuh 9,8% YoY menjadi Rp25,2 triliun.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menempati posisi kedua dari sisi pertumbuhan kredit hijau. Selama periode 12 bulan tahun lalu, total pembiayaan hijau bank pelat merah ini mencapai Rp166 triliun, tumbuh 11,40% YoY daripada Rp149 triliun pada 2024.

Mayoritas pembiayaan hijau ini disalurkan ke sektor pertanian berkelanjutan, dengan nilai menembus Rp115 triliun. Sektor produk ramah lingkungan (eco-efficient products) menempati peringkat kedua dengan pembiayaan yang diterima sebesar Rp15 triliun, sementara kredit yang disalurkan BMRI ke sektor energi terbarukan mencapai Rp12,9 triliun.

Bank Mandiri juga tercatat menyalurkan pembiayaan untuk sektor kendaraan berbahan bakar hijau, dengan nilai Rp10,3 triliun. Selanjutnya sektor pengelolaan air berkelanjutan memperoleh pembiayaan Rp5,8 triliun dan bangunan hijau Rp6,5 triliun.

Secara total, Bank Mandiri menyalurkan kredit berkelanjutan dengan nilai total Rp316 triliun pada 2025. Angka ini naik 8% YoY dari Rp293 triliun pada tahun selanjutnya, dengan kontribusi portofolio pembiayaan sosial sebesar Rp150 triliun.

Pertumbuhan portofolio hijau Bank Mandiri sejalan dengan kinerja penyaluran kreditnya secara umum pada tahun lalu. Per Desember 2025, kredit Bank Mandiri mencapai Rp1.894 triliun atau tumbuh 13,4% secara tahunan.

Dalam paparan kinerja keuangan kuartal IV/2025 pada Kamis (5/2/2026) disebutkan pertumbuhan kredit tersebut turut mendorong peningkatan total aset perseroan. Hingga Desember 2025, aset Bank Mandiri tercatat sebesar Rp2.829.948 miliar, naik 16,6% dibandingkan posisi Desember 2024 sebesar Rp2.427.223 miliar.

Di antara ketiga bank, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI menempati peringkat ketiga dengan pertumbuhan penyaluran kredit hijau sebesar 6,26% YoY, dari Rp73,4 triliun pada 2024 menjadi Rp78 triliun sepanjang periode Januari–Desember 2025.

Secara terperinci, pembiayaan kategori pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan mendominasi penyaluran kredit hijau, dengan nilai Rp41,4 triliun.

Kemudian pembiayaan hijau untuk energi terbarukan sebesar Rp11,7 triliun; pembiayaan lain-lain yang mencakup pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan sebesar Rp23,9 triliun; dan pencegahan polusi Rp1,0 triliun.

BNI juga tercatat menyalurkan pembiayaan penguatan dan pemberdayaan sosial ekonomi senilai Rp118,8 triliun hingga pengujung 2025. Hal ini membuat total portofolio keberlanjutan BNI menembus Rp197 triliun atau setara 22% dari total penyaluran kredit tahun lalu.

“BNI secara konsisten mengimplementasikan langkah-langkah strategis di seluruh aspek operasional dan pembiayaan guna memperkuat praktik keberlanjutan,” kata Direktur Risk Management BNI David Pirzada dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

David mengatakan, BNI akan terus memperluas pembiayaan pada sektor-sektor prioritas hijau, termasuk energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Menurutnya, keberlanjutan tidak sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi telah menjadi fondasi strategi bisnis BNI dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Di sisi lain, BNI juga berkomitmen menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), serta pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Komitmen itu tecermin dari penerbitan Sustainability Bond senilai Rp5 triliun pada 2025 dengan peringkat idAAA. Framework Sustainability Bond BNI telah mendapat Second Party Opinion (SPO) dari Sustainalytics dengan hasil credible and impactful.

Selain itu perseroan juga telah menerbitkan Green Bond senilai Rp5 triliun yang dialokasikan untuk mendukung pembiayaan berwawasan lingkungan dan sosial, serta penyaluran Sustainability Linked Loan (SLL) kepada perusahaan yang telah menunjukkan peningkatan kinerja keberlanjutan.

Tidak hanya pembiayaan, bank berlogo 46 itu juga meluncurkan ESG Advisory Playbook untuk subsektor kelapa sawit. Sebagai informasi, ESG Advisory Playbook merupakan panduan transisi bagi debitur.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan pentingnya menjadikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian utama dalam agenda keuangan berkelanjutan global.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam forum Indonesia Pavilion melalui panel Capital for Sustainability: Unlocking Sustainable Finance and Growth in Emerging Markets World Economic Forum (WEF) Davos 2026, Selasa (20/1).

Panel tersebut juga diikuti oleh President and Chief Executive Officer of TCW Katie Koch, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini dan Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis sebagai moderator.

Dalam diskusi tersebut, Hery menjelaskan bahwa di negara berkembang, sektor UMKM sendiri mencakup lebih dari 90% dari total jumlah usaha dan menjadi penggerak utama ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan rantai pasok lokal dan ketahanan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, lanjut Hery, peran UMKM masih kerap luput dari perhatian global mengenai keberlanjutan.

"Sejak awal berdiri hingga di usianya yang kini menginjak 130 tahun, BRI memang didesain untuk melayani segmen mikro dan UMKM. Komitmen tersebut tetap menjadi fondasi utama BRI. Karena itu, kami sangat senang dapat berada di WEF Davos 2026 untuk membahas isu keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan apa yang telah kami jalankan selama ini," ujar Hery.

Ia menambahkan bahwa dalam konteks negara berkembang, keberlanjutan bukan lagi soal ambisi, melainkan soal eksekusi, yakni bagaimana memastikan pembiayaan berkelanjutan dapat disalurkan secara aman, efisien, dan dalam skala besar ke sektor-sektor yang paling membutuhkan.

Dalam konteks tersebut, sebagai bank UMKM terbesar di negara berkembang, BRI memadukan prinsip inklusi, pembiayaan, dan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya.

Bagi BRI, keuangan berkelanjutan bukanlah program tambahan, melainkan menjadi proses bisnis yang diterapkan secara konsisten dalam pembiayaan jutaan pelaku usaha setiap hari.

"Tidak akan ada transisi hijau yang berhasil dan tidak akan ada pertumbuhan yang inklusif tanpa UMKM yang ikut bergerak maju bersama. Keberlanjutan yang sesungguhnya terjadi ketika pembiayaan menjangkau desa-desa, petani, serta pelaku usaha mikro di Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Hery, perhatian global terhadap pembiayaan berkelanjutan kian menekankan pada dampak, transparansi, dan kualitas pelaksanaan.Alhasil, dibutuhkan kemampuan eksekusi di tingkat lokal agar pembiayaan berkelanjutan benar-benar dapat menjangkau sektor yang membutuhkan.

"BRI sendiri menjalankan peran sebagai anchor bank, dengan menjalin kemitraan bersama pemerintah, lembaga pembiayaan pembangunan, serta lembaga multilateral untuk menyalurkan pembiayaan campuran (blended finance) kepada pelaku UMKM. Tanpa dukungan institusi lokal yang kuat, pembiayaan berkelanjutan berisiko hanya berhenti pada tataran konsep, tanpa memberikan dampak nyata di lapangan," ujar Hery Gunardi.

Digitalisasi pun menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pembiayaan berkelanjutan hingga ke tingkat lokal. Pemanfaatan teknologi membuat pembiayaan lebih efisien, memperluas akses bagi pelaku usaha, serta mendukung implementasi ESG (Environmental, Social & Governance) hingga ke segmen UMKM.

Hal ini pun sejalan dengan upaya BRI dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Hingga September 2025, porsi kredit UMKM konsolidasian yang disalurkan BRI mencapai 80,02% dari total portofolio kredit, atau setara dengan Rp1.150 triliun.

Selain penyaluran pembiayaan, BRI juga secara konsisten memperluas dampak melalui berbagai program pengembangan kapasitas UMKM. Program-program tersebut antara lain Desa BRILiaN, Klasterku Hidupku, serta platform LinkUMKM, yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 14,98 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menegaskan komitmen menjadi bank syariah terbesar yang berkelanjutan dan sehat sehingga mampu bersaing di kancah global. Salah satu strategi yang dibangun yakni melalui tiga pilar sustainable finance. Yakni sustainable banking, sustainable operation dan sustainable beyond banking.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan “Untuk menjadi The Best Global Islamic Bank, saat ini kami secara konsisten membangun fondasi yang kuat, baik dari sisi bisnis maupun kontribusi sosial bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Uniqueness bank syariah yang menjadi pembeda yakni semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin besar pula zakat yang disalurkan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan peran bank syariah sebagai arus baru dalam mendorong peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

Anggoro menambahkan, komitmen ini sejalan dengan pilar Sustainable Beyond Banking, dimana melalui distribusi ZISWAF, BSI berkomitmen untuk hadir sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual yang memberikan dampak berkelanjutan.

Hingga September 2025, BSI telah menyalurkan dana sebesar Rp159,2 miliar kepada lebih dari 300.000 penerima manfaat di bidang ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, literasi, dan advokasi. Rinciannya meliputi 9.847 penerima manfaat di bidang ekonomi, 13.848 penerima manfaat di bidang pendidikan, 226.160 di bidang kemanusiaan, 23.447 bidang kesehatan, serta 34.186 di bidang literasi dan advokasi. Penyaluran ini dilakukan melalui kerja sama dengan BSI Maslahat dalam berbagai program, di antaranya Desa BSI, BSI Scholarship, serta program kemanusiaan dan sosial lingkungan.

Anggoro menegaskan bahwa implementasi ini menjadi langkah BSI dalam mendukung Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan dan dukungan terhadap berbagai program kemanusiaan lainnya.

BSI berkomitmen untuk terus memperluas kebermanfaatan serta memperkuat perannya dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut menjadikan BSI dinyatakan 91.7% telah sesuai dengan standar ISO 26000 dalam menjalankan program mengintegrasikan prinsip dan praktik tanggung jawab sosial ke dalam operasional bank seperti tata kelola, hak asasi manusia, lingkungan, praktik ketenagakerjaan, praktik operasi yang adil, masalah konsumen, serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA melaporkan pertumbuhan pembiayaan hijau hingga pengujung September 2025.

Dalam laporan kinerja per September 2025, BCA menorehkan pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) sebesar 12,7% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp241 triliun, dibandingkan dengan Rp214 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari nilai tersebut, total outstanding untuk pembiayaan hijau menembus Rp103 triliun. Capaian ini merefleksikan pertumbuhan tahunan sebesar 18,4% dibandingkan dengan Rp87 triliun pada kurun Januari–September 2024.

Adapun pembiayaan untuk usaha skala kecil dan menengah yang masuk dalam sektor berkelanjutan tumbuh 8,7% YoY menjadi Rp138 triliun, dibandingkan dengan Rp127 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

BCA turut memperinci total pembiayaan yang disalurkan ke sejumlah sektor hijau. Sektor sumber daya alam dan pengelolaan lahan berkelanjutan menyumbang kontribusi terbesar senilai Rp70,7 triliun.

Kemudian untuk sektor transportasi berkelanjutan mencapai Rp10,7 triliun, outstanding sektor bangunan hijau sebesar Rp5,6 triliun dan manajemen limbah air Rp4,5 triliun. Ada pula penyaluran ke sektor produk ramah lingkungan senilai Rp3,3 triliun dan energi terbarukan Rp2,9 triliun.

Terkait dengan kinerja, Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan pada periode yang sama perseroan mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 7,6% YoY menjadi Rp944 triliun.

"Kinerja ini ditopang oleh ekspansi kredit yang berkualitas dan terjaganya likuiditas perseroan," ujarnya dalam paparan kinerja pada Senin (20/10/2025).

Dari sisi himpunan dana pihak ketiga (DPK) per akhir September 2025, terdapat pertumbuhan sebesar 7% secara tahunan yang ditopang utamanya oleh pendanaan murah atau current account saving account (CASA).

Lebih terperinci terkait penyaluran kredit, sektor korporasi menjadi yang tertinggi dibanding segmen lain, tumbuh 10,4% YoY mencapai Rp436,9 triliun per September 2025.

Kredit komersial naik 5,7% YoY menjadi Rp142,9 triliun, dan kredit UKM tumbuh 7,7% YoY menjadi Rp129,3 triliun. Pertumbuhan kredit konsumer menyentuh 3,3% YoY menjadi Rp223,6 triliun, didorong kenaikan KPR sebesar 6,4% YoY menjadi Rp138,8 triliun.

Adapun, CASA BCA tumbuh 9,1% YoY mencapai Rp999 triliun. "Pertumbuhan CASA selaras dengan total frekuensi transaksi BCA yang naik 78% dalam tiga tahun terakhir," kata Hendra.

Pembiayaan ini merupakan wujud nyata dukungan BNI terhadap pengembangan proyek energi hijau nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memperkuat dukungannya terhadap percepatan transisi energi bersih dan ekonomi hijau dengan menyediakan fasilitas kredit serta fasilitas pembiayaan perdagangan untuk proyek PLTP milik PT Geo Dipa Energi (Persero).

Menurut BNI, dukungan ini difokuskan untuk membiayai pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) serta mendukung aktivitas operasional Geo Dipa Energi.

"Pembiayaan ini merupakan wujud nyata dukungan BNI terhadap pengembangan proyek energi hijau nasional, sekaligus upaya mempercepat transisi energi bersih di Indonesia," kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Okki menjelaskan bahwa sinergi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya ramah lingkungan.

Kerja sama ini, imbuh dia, juga mempertegas posisi BNI sebagai pelopor perbankan nasional yang aktif mendorong implementasi keuangan berkelanjutan (sustainable finance).

"Sinergi dengan Geo Dipa memperkuat posisi BNI sebagai pelaku utama dalam pembiayaan hijau dan mendukung agenda nasional menuju masa depan energi yang berkelanjutan," kata Okki.

Perseroan menyampaikan dukungan terhadap Geo Dipa Energi ini menegaskan peran BNI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pengembangan energi hijau nasional, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

"BNI berkomitmen terus mendukung proyek-proyek energi bersih yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh nyata kolaborasi antara sektor keuangan dan energi dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan," kata Okki.

Adapun kolaborasi strategis ini telah dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian bertajuk 'Commitment on Green Project and Operation Financing for 500MW Geothermal Energy Development PT Geo Dipa Energi (Persero)' antara SEVP Wholesale Solutions & Value Chain BNI Pancaran Affendi dan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Yudistian Yunis.

Penandatanganan tersebut berlangsung di sela acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (10/10).

Sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang energi panas bumi, Geo Dipa Energi mengelola proyek PLTP Dieng dan PLTP Patuha yang merupakan dua proyek strategis nasional dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Saat ini, kapasitas terpasang mencapai 120 MW, dengan rencana ekspansi hingga 500 MW.

Energi panas bumi memiliki keunggulan utama karena ramah lingkungan dan bebas dari emisi karbon tinggi. Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), pembangkit panas bumi hanya menghasilkan 45-80 gram CO₂ per kWh, jauh lebih rendah dibandingkan PLTU batubara yang mencapai 900-1.000 gram CO₂ per kWh.

Selain itu, PLTP dapat beroperasi selama 24 jam penuh sepanjang tahun, menjadikannya sumber energi baseload yang andal dan efisien.

Sumber energi panas bumi juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sehingga berpotensi besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025