Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya mendukung pelestarian lingkungan dan aksi pengendalian perubahan iklim dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional yang jatuh pada 5 Juni 2026.

Peringatan tahun ini mengusung tema global "#NowForClimate" sebagai sebuah pengingat bahwa perubahan iklim telah menjadi isu global, dan upaya penanganannya merupakan tanggung jawab bersama, termasuk BNI. Tema ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan aksi nyata dalam menghadapi Triple Planetary Crisis yang meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi.

Sejalan dengan arah strategis global tersebut, Indonesia merespons secara progresif dengan mengusung tema nasional Hari Lingkungan Hidup 2026, "Saatnya Bekerja untuk Iklim". Tema ini menegaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak lagi cukup sebatas membangun kesadaran (awareness), tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat.

Semangat tersebut juga sejalan dengan komitmen BNI yang terus mendorong implementasi prinsip keberlanjutan melalui Pilar Keberlanjutan BNI yang mencakup aspek bisnis pada pilar Sustainability Finance, operasional pada Pilar Corporate Sustainability, maupun pemberdayaan masyarakat serta ketahanan lingkungan pada Pilar Inklusi & Resilien.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bahwa sektor perbankan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan yang bertanggung jawab serta program-program yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Sebagai institusi keuangan nasional, BNI percaya bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, kami terus memperkuat berbagai program yang mendukung keberlanjutan serta mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam aksi nyata menjaga bumi,” ujar Okki.

Sejalan dengan target Pemerintah Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, BNI telah menetapkan target NZE scope 1 & 2 pada 2028 dan target NZE scope 3, termasuk pembiayaan, pada 2060 sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Untuk mencapai target tersebut, BNI terus memperkuat implementasi prinsip ESG melalui berbagai inisiatif, baik pada aspek operasional maupun bisnis.

Pada aspek bisnis, BNI terus menyelaraskan proses penilaian debitur dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), khususnya pada sektor energi, konstruksi dan real estat, transportasi dan logistik, serta sektor kehutanan dan perkebunan. Di samping itu BNI terus mengembangkan program pembiayaan dan pendanaan berwawasan lingkungan melalui ekspansi pembiayaan hijau, pembiayaan transisi melalui Sustainability Linked Loan (SLL) dan penerbitan Sustainability Bond pada tahun 2025 lalu.

BNI juga mendorong segmen UMKM untuk melaksanakan praktik bisnis yang ramah lingkungan, melalui program Jejak Kopi Khatulistiwa (JKK) dan BNI UMKM Ramah Lingkungan (BUMI). Melalui kedua program tersebut, BNI mendukung pemberdayaan UMKM dengan membangun ekosistem ekonomi hijau yang berorientasi ekspor, mendorong penerapan proses hijau, serta menghasilkan produk hijau yang memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Pada aspek operasional, selain dilakukan penguatan budaya kerja berkelanjutan, BNI menjalankan berbagai program efisiensi energi, digitalisasi proses bisnis, pengurangan penggunaan kertas, dan pengembangan bertahap pengelolaan limbah operasional dengan prinsip Zero Waste to Landfill guna menekan emisi karbon. Dalam pengelolaan limbah operasional, 100% limbah operasional Gedung Kantor Pusat telah diolah melalui proses daur ulang.

Untuk mendukung aspek ketahanan lingkungan pada Pilar Inklusi & Resilien, BNI meluncurkan advisory playbook yang pertama di Indonesia di sektor Perkebunan Kelapa Sawit. Advisory playbook ini merupakan bagian dari program advisory BNI untuk mendukung dan mendampingi debitur melakukan transisi ke arah ekonomi hijau dan mencapai resiliensi debitur dalam menghadapi risiko iklim. Proses advisory juga dilakukan melalui technical assistance bagi debitur dalam menerapkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).

Sebagai bagian dari Pilar tersebut, BNI juga aktif mendukung pelestarian keanekaragaman hayati melalui berbagai program rehabilitasi lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat. Salah satunya diwujudkan lewat program rehabilitasi lahan kritis dan penanaman pohon melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BNI Berbagi di kawasan Hutan Organik Megamendung, Kabupaten Bogor.

Sejak 2018, BNI telah mendukung rehabilitasi lahan seluas 10 hektare dan penanaman 10.000 pohon. Kawasan tersebut kini telah menjadi habitat bagi sedikitnya 36 jenis pohon dari 23 famili dengan estimasi total 15.691 pohon dan berkontribusi terhadap penyerapan karbon sekitar 2.002 ton CO₂e, mengurangi risiko longsor, serta meningkatkan ketersediaan sumber air bagi masyarakat sekitar.

“Momentum ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperkuat kolaborasi dan memperluas aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi keberlanjutan bumi dan kualitas hidup generasi mendatang,” tutup Okki.

Karena itu, pembangunan harus memahami ekosistem sebagai sesuatu yang hidup dan saling bergantung

Jakarta (ANTARA) - Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Nizhar Marizi mengatakan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau merupakan kebutuhan strategis di tengah perubahan iklim yang sedang berlangsung.

“Transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam agenda dalam kegiatan Green Economy Goes to Campus: Peran Generasi Muda dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Hijau menuju Indonesia Emas 2045, dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, dampak perubahan iklim semakin nyata melalui peningkatan suhu, kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, hingga potensi kerugian ekonomi global yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp2 ribu triliun pada tahun 2029.

Karena itu, Bappenas bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), GIZ Indonesia, dan Emil Salim Institute (ESI), berkolaborasi memperkuat literasi kebijakan sekaligus memperluas ruang partisipasi generasi muda dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi hijau nasional.

“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menempatkan transformasi ekonomi hijau sebagai salah satu agenda prioritas, sekaligus sebagai motor penggerak pembangunan nasional,” ucap Nizhar.

Pendekatan ini dinilai tak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan jangka panjang Indonesia, mengingat adanya ancaman nyata krisis planet ganda (triple planetary crisis) yang tengah dihadapi dunia dan Indonesia.

Generasi muda dianggap berpotensi besar dalam mendorong implementasi ekonomi hijau melalui inovasi teknologi, kewirausahaan hijau, advokasi kebijakan, serta penguatan gerakan berbasis komunitas dengan mengusung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan Green Economy Goes to Campus ini dirancang sebagai platform strategis untuk mendiseminasikan arah kebijakan nasional, memfasilitasi dialog kebijakan, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, dan mitra pembangunan.

Ketua Dewan Pembina ESI Profesor Emil Salim menekankan bahwa pembangunan ekonomi hijau harus dibangun di atas pemahaman terhadap ekosistem sebagai satu kesatuan yang hidup dan saling terhubung.

“Alam bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek kehidupan. Karena itu, pembangunan harus memahami ekosistem sebagai sesuatu yang hidup dan saling bergantung,” ujar dia.

Emil Salim berpendapat bahwa generasi muda perlu memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus mampu melihat keterkaitan antara manusia, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan dalam mendukung pembangunan Indonesia di masa depan.

“Perguruan tinggi berperan strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, serta pembentukan kepemimpinan masa depan,” ucap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tiga krisis tersebut mencakup perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi maupun limbah.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo AA Teguh Sambodo mengatakan bencana di Sumatera merupakan efek dari triple planetary crisis.

Tiga krisis tersebut mencakup perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi maupun limbah.

“Ini kita alami dalam bencana terakhir di Sumatera. Ini adalah gabungan dari ketiganya. antara ketidaksiapan kita bagaimana kemudian dampak dari aktivitas manusia, tapi pada saat yang sama juga melihat bahwa sebagian di antaranya sudah ada yang hilang, sehingga mungkin ke depan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang juga perlu diperbaiki,” ujarnya dalam agenda “Talkshow Kolaborasi untuk Negeri: “Harmonisasi Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR)” yang diadakan Lembaga Pendidikan ANTARA (LPA), di Jakarta, Selasa.

Artinya, menurut dia, triple planetary crisis bukan sekadar narasi ilmiah saja, tetapi satu realitas yang berdampak sangat nyata bagi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Data menunjukkan penggunaan sumber daya alam global meningkat 65 persen dalam dua dekade terakhir.

Namun, tingkat sirkularitas (memanfaatkan kembali dari sumber daya alam secara global) justru menurun dari 6,86 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 6,9 persen pada tahun 2024.

Di tingkat regional, posisi ASEAN dinilai sangat krusial karena menyumbang lebih dari separuh kebocoran plastik ke lautan global setiap tahun.

"Sangat memprihatinkan bahwa 6 dari 10 negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, berada di daftar pencemaran plastik ke laut dunia,” ujar Teguh pula.

Selain itu, infrastruktur manajemen sampah di ASEAN sendiri disebut belum mampu mengimbangi pesatnya urbanisasi yang berkontribusi terhadap pencemaran plastik.

Saat ini, katanya lagi, lebih dari 50 persen sampah di ASEAN tak terangkut dan hanya kurang dari seperempat berhasil didaur ulang.

Tantangan serupa dihadapi Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan timbulan sampah domestik mencapai lebih dari 82 juta ton per tahun, apabila hanya dilaksanakan secara business as usual.

Jika tak dilakukan intervensi yang radikal, maka tempat pemrosesan akhir (TPA) di berbagai daerah diprediksi penuh total pada tahun 2028.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan manajemen sampah di hilir atau sekadar kumpul, angkut, buang. Kita membutuhkan perubahan paradigma,” kata dia lagi.

“Oleh karena itu, ekonomi sirkular menjadi salah satu pilihan. Ekonomi sirkular merupakan modal ekonomi yang meminimalkan penggunaan sumber daya sejak awal sejak design produk sampai kemudian kita menggunakannya, sampai kemudian kita kembali menggunakannya lagi atau mengelolanya dengan baik, dan memastikan sisa konsumsi bisa kembali ke dalam rantai nilai,” kata dia lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyampaikan saat ini dunia sedang menghadapi tiga krisis (triple planetary crisis), yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (PPITKNEK) Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto, saat menyampaikan pidato kuncinya dalam suatu acara di Jakarta, Kamis, mengatakan tingkatan krisis yang dialami oleh dunia, termasuk Indonesia, sudah berada di tingkat mengancam keberadaan umat manusia di dunia.

Apabila masyarakat, termasuk pelaku usaha, tidak melakukan upaya untuk keluar dari krisis ini, Ary memperingatkan umat manusia akan mengalami ancaman keberadaannya di Bumi ini.

"Kepunahan dinosaurus itu karena perubahan iklim. Ini yang kemudian mengancam kita sekarang," ucap Ary.

Perubahan iklim yang terjadi pada masa dinosaurus, tutur dia, terjadi dikarenakan tabrakan asteroid yang memicu perubahan iklim ekstrem, sehingga suhu bumi menurun dengan sangat drastis.

"Itu adalah peristiwa alami yang tidak bisa dihindari. Tetapi, (perubahan iklim) yang terjadi sekarang adalah ulah kita, akibat kita. Berarti kita yang harus melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya," kata dia.

Bencana yang melanda Pulau Sumatera pada akhir November lalu merupakan bukti nyata dari bahaya krisis iklim.

Ia menjelaskan sebelumnya siklon tropis tidak pernah ada di sana, tetapi saat ini mulai bermunculan.

"BNPB menyatakan untuk bisa mengembalikan infrastruktur dan sebagainya butuh Rp52 triliun, kemudian Celios menyampaikan untuk memulihkan kondisi lingkungannya butuh Rp50 triliun," ujarnya.

Oleh karena itu, Ary mengingatkan upaya-upaya transisi energi, termasuk menaati standar-standar environmental (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola) (ESG), bukanlah sebuah beban.

Transisi energi juga merupakan langkah untuk melindungi diri dari perubahan iklim yang mengancam umat manusia.

Dari segi bisnis, lanjut dia, transisi energi justru untuk melindungi kegiatan bisnis, sebab bencana-bencana yang terjadi tentunya akan menghambat proses bisnis.

"Dengan kejadian bencana hidrometeorologi di Sumatera bagian utara pasti akan menjadi gangguan, hambatan, pukulan bagi bisnis di sana," kata Ary.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025