Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berbagai jenis masih di level aman. Per 18 Mei 2026, BPH Migas mencatat stok BBM jenis Pertalite (RON 90) tahan 16 hari atau sebanyak 1,37 juta kiloliter (kl).

Lalu, ketahanan stok Pertamax 27,8 hari atau 561 ribu kl. Kemudian, Pertamax Turbo (RON 98) tercatat memiliki ketahanan stok mencapai 61,7 hari.

"Stok BBM nasional per tanggal 18, hari kemarin, bahwasanya kita sangat aman. Jadi Pertalite pada posisi 16 hari, kemudian RON 92 (Pertamax) 27,8 hari, kemudian untuk RON 98 (Pertamax Turbo) 61,7 hari," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5).

Wahyudi menyampaikan stok solar tercatat sebesar 1,57 juta kl dengan ketahanan stok 16,4 hari. Kemudian, Pertamina Dex sebesar 60 ribu kl dengan ketahanan mencapai 35 hari.

BPH Migas melaporkan stok ketahanan avtur mencapai 385 ribu kl atau setara 26,6 hari. Sementara, minyak tanah atau kerosin memiliki stok 16 ribu kl dengan ketahanan 11,8 hari.

"Untuk solar continue di level 16,4 hari dan selanjutnya Pertamina Dex 35 hari. Avtur juga 26,6 hari, kemudian untuk kerosin 11,8 hari. Ini sangat aman, continue terjaga di level tersebut," pungkas Wahyudi.

Di tengah situasi krisis energi global saat ini, warga diimbau untuk tidak boros energi termasuk bahan bakar minyak (BBM). Berbagai hal bisa dilakukan dari mulai menggunakan kendaraan seperlunya hingga lebih mengutamakan transportasi publik.

Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai budaya boros energi yang masih terjadi di level rumah tangga hingga industri bisa menjadi ancaman serius apabila tidak segera diantisipasi.

"Bahayanya ini, kita bisa mengalami krisis energi nantinya kalau kita tidak mengantisipasi ini. Karena kan hampir semua negara di dunia ini mengantisipasi terhadap bahaya krisis energi," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Menurutnya kita tidak bisa menganggap kondisi saat ini baik-baik saja atau seperti dalam kondisi normal. Ia menekankan pentingnya menunjukkan kewaspadaan yang cukup di tengah ketidakpastian global saat ini.

Ia membandingkan kondisi sejumlah negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam hingga Australia yang dinilai sudah lebih agresif menjalankan kebijakan penghematan energi dan mitigasi krisis.

Trubus mengatakan ketergantungan besar terhadap BBM membuat negara rentan terguncang ketika harga minyak dunia melonjak atau pasokan terganggu. Gangguan kecil saja terhadap distribusi energi bisa langsung berdampak ke stabilitas ekonomi nasional.

"Kalau pemanfaatan energi semakin tinggi seperti sekarang, sementara industri dan rumah tangga masih boros, ya ke depan kita bisa mengalami krisis," ujarnya.

Trubus menekankan pentingnya langkah jangka panjang yang jelas untuk mengendalikan konsumsi BBM, terutama setelah masa aman pasokan energi berakhir. Pembatasan BBM subsidi seharusnya mulai diterapkan lebih ketat, misalnya berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

"Harusnya penggunaan BBM subsidi itu dibatasi, misalnya kendaraan roda empat dengan cc tertentu atau motor di bawah kapasitas tertentu," katanya.

Di tengah situasi krisis energi global saat ini, warga diimbau untuk tidak boros energi termasuk bahan bakar minyak (BBM). Berbagai hal bisa dilakukan dari mulai menggunakan kendaraan seperlunya hingga lebih mengutamakan transportasi publik.

Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai budaya boros energi yang masih terjadi di level rumah tangga hingga industri bisa menjadi ancaman serius apabila tidak segera diantisipasi.

"Bahayanya ini, kita bisa mengalami krisis energi nantinya kalau kita tidak mengantisipasi ini. Karena kan hampir semua negara di dunia ini mengantisipasi terhadap bahaya krisis energi," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Menurutnya kita tidak bisa menganggap kondisi saat ini baik-baik saja atau seperti dalam kondisi normal. Ia menekankan pentingnya menunjukkan kewaspadaan yang cukup di tengah ketidakpastian global saat ini.

Ia membandingkan kondisi sejumlah negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam hingga Australia yang dinilai sudah lebih agresif menjalankan kebijakan penghematan energi dan mitigasi krisis.

Trubus mengatakan ketergantungan besar terhadap BBM membuat negara rentan terguncang ketika harga minyak dunia melonjak atau pasokan terganggu.

Ia mengingatkan gangguan kecil saja terhadap distribusi energi bisa langsung berdampak ke stabilitas ekonomi nasional.

"Kalau pemanfaatan energi semakin tinggi seperti sekarang, sementara industri dan rumah tangga masih boros, ya ke depan kita bisa mengalami krisis," ujarnya.

Trubus menekankan pentingnya langkah jangka panjang yang jelas untuk mengendalikan konsumsi BBM, terutama setelah masa aman pasokan energi berakhir.

Menurut Trubus, pembatasan BBM subsidi seharusnya mulai diterapkan lebih ketat, misalnya berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

"Harusnya penggunaan BBM subsidi itu dibatasi, misalnya kendaraan roda empat dengan cc tertentu atau motor di bawah kapasitas tertentu," katanya.

Selain soal pembatasan subsidi, Trubus juga menyoroti implementasi kebijakan penghematan energi yang sudah diumumkan pemerintah, termasuk work from home (WFH).

Menurut dia, kebijakan tersebut mesti dijalankan secara konsisten disertai dengan pengawasan.

"Kebijakan WFH ini kan belum ada ukuran seberapa efektif," ujarnya.

Trubus mengatakan lemahnya pengendalian konsumsi energi pada akhirnya akan bermuara pada kenaikan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat.

Dia menilai tekanan ekonomi saat ini sudah mulai terasa di tengah pelemahan rupiah dan ancaman PHK di sejumlah sektor industri.

"Boros energi itu ujung-ujungnya kenaikan harga pokok. Ini yang sekarang merangkak terus dan daya beli masyarakat turun terus. Jadi persoalannya bukan cuma soal BBM mahal, tapi efek dominonya bisa ke mana-mana," katanya.

Ia juga melihat gejala penurunan kelas konsumsi mulai terjadi di masyarakat. Pengguna kendaraan dengan konsumsi BBM tinggi mulai mengurangi mobilitas atau beralih ke kendaraan yang lebih hemat bahan bakar.

"Kalau lihat sekarang, orang sudah mulai turun kelas. Mobil-mobil yang selama ini pakai Pertadex mulai jarang kelihatan karena harganya mahal sekali. Kalau nanti masyarakat pengguna Pertamax atau RON tinggi juga turun ke subsidi, subsidinya bisa membengkak," ujar Trubus.

Di sisi lain, ia menilai pemerintah seharusnya lebih serius mengembangkan transportasi umum untuk menekan konsumsi BBM masyarakat. Menurut dia, kebijakan WFH tidak akan efektif tanpa dukungan angkutan publik yang memadai.

"Harusnya transportasi umum seperti JakLingko diperbanyak sampai masuk ke perumahan-perumahan. Jadi masyarakat enggak perlu terus pakai kendaraan pribadi. Bahkan idealnya orang tua enggak perlu lagi antar anak sekolah pakai mobil pribadi kalau akses transportasi umumnya benar-benar menjangkau," katanya.

Tekanan akibat mahalnya BBM nonsubsidi kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah di perkotaan.

Ari (37), pekerja swasta di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, mengaku kini jauh lebih jarang menggunakan Toyota Innova diesel miliknya sejak harga Pertamina Dex melonjak.

"Tadinya ini andalan buat harian, sekitar lima hari seminggu. Tapi sekarang mobil ini lebih banyak nongkrong di garasi. Sejak harga Dex selangit, gue sebisa mungkin simpan Innova buat urusan yang benar-benar darurat atau bareng bayi aja," kata Ari.

Ari mengatakan dirinya tetap memilih menggunakan Pertamina Dex demi menjaga performa mesin kendaraan. Namun, kenaikan harga yang terus terjadi membuat biaya operasional mobil diesel terasa sangat berat.

Namun ia memilih tetap menggunakan Pertamina Dex meski harga naik. Ia enggan untuk menggunakan solar subsidi dengan alasan performa mesin.

"Jadi pilihannya cuma dua, bayar mahal atau enggak usah pakai mobil sekalian," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat Ari mulai mengubah kebiasaan mobilitas sehari-hari. Ia kini lebih sering menggunakan transportasi umum untuk menghemat pengeluaran BBM.

"Sekarang gue jadi tim Transjakarta. Kalau rutenya masih tercover busway, gue mending naik bus," katanya.

Meski mulai mempertimbangkan kendaraan listrik, Ari mengaku masih ragu karena harga mobil listrik dinilai belum terjangkau dan ketahanan kendaraan belum meyakinkannya sepenuhnya.

"Kalau mobil listrik jujur lagi kepikiran banget. Tapi harganya masih tinggi dan gue masih mikir soal ketahanan mesinnya. Jadi solusi paling masuk akal sekarang ya membiasakan diri naik kendaraan umum," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menyoroti kebijakan plin-plan pemerintah terkait electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik. Trubus menyampaikan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 memberikan ruang kepada kepala daerah untuk mengambil tarif pajak.

"Tapi kan ini juga bertentangan dengan kebijakan nasional sebelumnya bahwa pajak EV ini nol persen. Sekarang seolah-olah diberikan ruang kepada daerah untuk mengambil pajak dan itu sudah dilakukan di Jawa Barat," ujar Trubus saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Trubus menilai aturan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 ini membingungkan lantaran tidak ada kejelasan mengenai persentase ambang batas. Kemudian, lanjut dia, pemerintah kembali membuat bingung masyarakat dengan adanya Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

"Publik kan jadi bertanya-tanya, termasuk di dalamnya ada para pelaku usaha dan investor," ucap Trubus.

Dalam SE tersebut, lanjut Trubus, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak bagi pemilik kendaraan listrik. Trubus menyebut SE tersebut mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam membuat kebijakan.

"Sebenarnya pemerintah itu maunya bagaimana? Artinya di situ pemerintah tidak punya satu perencanaan yang matang terhadap mobil listrik ini, artinya EV yang disampaikan presiden itu sebenarnya seperti apa," sambung Trubus.

Trubus mempertanyakan sikap Mendagri yang lebih vokal dalam menyampaikan kebijakan pajak kendaraan fiskal. Trubus menyebut seharusnya pengumuman kebijakan pajak kendaraan listrik diumumkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Harusnya Kemenkeu, DJP kan di Kemenkeu. Saya nggak tahu ini egosektoral antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sesungguhnya kan aturan itu mengeluarkan Kementerian Keuangan," ucap Trubus.

Trubus menduga Kemendagri ingin meredam gejolak daerah imbas dari penurunan dana transfer ke daerah (TKD). Trubus mengatakan Kemendagri berupaya membantu daerah dalam mendapatkan sokongan dana dari instrumen lain dalam menopang pembangunan.

"Mereka membuat aturan yang seolah-olah supaya tidak ditekan pada daerah karena selama ini kan ada dampak dari TKD," kata Trubus.