Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membeberkan sejumlah perhatian pemerintah terhadap guru honorer. Menurutnya, pemerintah telah meningkatkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 tahun ini.

Teddy menjelaskan bahwa banyak yang menyebut guru-guru tidak diperhatikan oleh pemerintah di bawah kendali Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, secara kewenangan, guru honorer ada di bawah pemerintah daerah. Akan tetapi, pemerintah pusat memberi insentif.

"Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Baru naik di zaman Presiden Prabowo. Menjadi Rp400 ribu," kata Teddy saat bertemu dengan media pada Jumat (27/2/2026).

Kemudian, terdapat pula kenaikan tunjangan guru non-ASN, dari Rp1,5 juta pada 2025, menjadi Rp2 juta pada tahun ini.

"Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Dari daerah yang beri. Dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan," kata Teddy.

Adapun, pemerintah pun memiliki sederet program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tengah berjalan. Bahkan, menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto menambahkan program Sekolah Rakyat. Dalam satu tahun, terdapat 166 Sekolah Rakyat dan 22.000 siswa.

"Kemudian, ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik," ujarnya.

Namun, menurutnya sekolah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. SMA menjadi kewenangan Gubernur, SD dan SMP kewenangan Bupati dan Wali Kota.

"Karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, pada tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada. Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun," ujar Teddy.

Program lainnya adalah TV digital untuk pembelajaran digital di sekolah. Jumlahnya pada 2025 mencapai 280.000 TV di 280.000 sekolah. Selain itu, terdapat program Sekolah Garuda dan pembangunan kampus-kampus baru.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, total anggaran pendidikan tahun ini melalui belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah (TD) serta pembiayaan secara keseluruhan mencapai Rp769 triliun. Angka itu sudah 20% dari total belanja negara pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.