Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan akan memberikan prioritas formasi bagi belasan ribu guru madrasah honorer yang selama ini sudah mendedikasikan mengajar.

Usulan tersebut setelah dirinya mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri PAN-RB Ridi Widyantini, Selasa (30/6/2026).

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco, ya, Menkes, Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, dan juga PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu, dan disebut beberapa... dijelaskan beberapa simulasi," katanya saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah disampaikan sejumlah persoalan yang kerap dibicarakan bersama Komisi VIII DPR RI.

Menurutnya, dari hasil pertemuan itu menghasilkan sejumlah solusi seperti memberikan insentif Rp1,5 juta.

"Misalnya, yang tidak bisa terangkat karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif 1,5 juta, ya. Itu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucapnya.

Kemudian, solusi lainnya adalah memberikan prioritas formasi bagi 18.000 guru honorer yang telah mengabdi di sekolah negeri.

"Kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, jumlahnya sekitar 18.000 orang, itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," sambungnya.

Selain itu, dia menjelaskan realisasi bantuan insentif guru non-ASN secara keseluruhan adalah sebesar 50,5%. Bantuan insentif guru non-ASN ini menyasar 252.627 guru yang belum sertifikasi.

Realisasi insentif guru non-ASN di atas untuk sementara adalah untuk semester genap tahun 2026, sedangkan sisa realisasi akan disalurkan pada semester ganjil tahun 2026.

"Berdasarkan hasil reviu APIP, terdapat 183.787 guru dan dosen serta guru besar yang memerlukan dukungan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan guru besar, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp6.021.205.143.000," tuturnya.

Kebutuhan tersebut itu terdiri atas TPG, TPD, dan tunjangan guru besar ASN sebanyak 89.301 orang dengan kebutuhan sebesar lebih dari Rp3 triliun serta TPG dan TPD non-ASN sebanyak 94.486 orang dengan kebutuhan sebesar Rp2,37 triliun.

"Usulan tambahan anggaran dimaksud telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, telah berproses, dan telah dilakukan penelaahan bersama tanggal 21 Mei 2026 sebagai dasar pemenuhan kebutuhan anggaran pada DIPA tahun anggaran 2026 Kementerian Agama," tandasnya.

JAKARTA - Kementerian Agama ( Kemenag ) akan mencairkan dana insentif bagi guru Non-ASN mulai akhir Juni 2026. Saat ini proses administrasi seperti buku tabungan tengah dirampungkan.

Hal itu disampaikan Menteri Agama ( Menag ) Nasaruddin Umar menjelaskan, kepastian pencairan dana ini dipastikan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama

"Alhamdulillah, tahun baru ini kita awali dengan berbagi kabar baik. Insya Allah, insentif guru madrasah non ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026," kata Menag, sebelum rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

.

"Kami sampaikan apresiasi kepada Tim Direktorat GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam yang telah bekerja keras menyiapkan kelengkapan administratif bagi pencairan tunjangan ini," sambungnya.

Menag juga menyampaikan apresiasi kepada para guru madrasah atas dedikasi mereka dalam bidang pendidikan. Ia menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan guru madrasah.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno menambahkan, pihaknya saat ini tengah merampungkan buku rekening kolektif bagi guru madrasah non-ASN penerima insentif.

"Ini tentu perlu waktu dan kerja keras tim GTK Madrasah," ujarnya.

"Nantinya, setiap guru akan menerima insentif sebesar satu setengah juta dan itu langsung masuk ke rekening mereka," tandasnya.

JAKARTA - Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Khairi buka suara menanggapi pengusutan kasus korupsi pengadaan Chromebook yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut dia, skandal tersebut bukan sekadar persoalan kerugian finansial negara, melainkan sebuah tragedi pendidikan yang memukul telak moral para guru di seluruh Indonesia.

Dia membeberkan betapa ironisnya kebijakan pengadaan laptop ini jika disandingkan dengan realitas di lapangan, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Di saat ribuan sekolah masih mengalami kerusakan fisik yang berat dan guru-guru honorer berjuang bertahan hidup dengan upah rendah, pemerintah justru menggelontorkan triliunan rupiah untuk perangkat yang seringkali tidak bisa digunakan.

“Kok jadi ceritanya berubah gitu kan? Kok penderitaan kami di 2020, 2021, 2023 kami tuh dirugikan, publik tuh kok enggak tahu? Sekarang kok jadi playing victim dan lain sebagainya. Beli laptop ngapain? Kita butuh gaji gitu kan,” ujar Iman seperti dikutip dari kanal Podcast Jaksapedia, Sabtu (9/5/2026).

Iman memaparkan bahwa alih-alih memudahkan tugas guru, ekosistem digital yang dipaksakan ini justru menciptakan "beban digital" baru. Guru-guru kini dituntut menghabiskan energi untuk mengisi berbagai aplikasi dan mengejar "centang hijau" sebagai indikator kinerja, yang seringkali tidak berkorelasi dengan kualitas belajar mengajar di kelas.

P2G mencatat fenomena miris di mana profesi guru seolah digeser menjadi konten kreator atau bahkan "buzzer" kebijakan. Adanya fitur testimoni otomatis dalam aplikasi platform merdeka mengajar (PMM) dianggap merendahkan martabat profesi karena mewajibkan guru mengunggah status ke media sosial demi membuktikan penggunaan aplikasi tersebut.

Lihat video: Sidang Lanjutan Kasus Chromebook, JPU Hadirkan Auditor BPKP Sebagai Ahli



"Digitalisasi itu teorinya beban administrasi berkurang. Tapi di era ini, beban digital bertambah. Guru-guru harus begadang malam-malam hanya demi aplikasi, bukan demi murid. Ini mengkhianati profesi," tegas Iman.

Langkah Kejagung dalam mengungkap kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun mendapatkan dukungan penuh dari kalangan pendidik. Bagi P2G, uang sebesar itu seharusnya mampu mengubah wajah pendidikan Indonesia jika dialokasikan untuk hal-hal fundamental, seperti penyediaan buku bacaan berkualitas yang selama ini sangat minim di daerah terpencil.

Iman menekankan bahwa literasi nasional saat ini berada dalam kondisi darurat, bahkan skor matematika anak-anak Indonesia disebut setara dengan wilayah konflik. "Kasus ini harus dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampai masa depan anak bangsa kembali dikorupsi demi ambisi teknologi yang tidak menyentuh akar masalah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membeberkan sejumlah perhatian pemerintah terhadap guru honorer. Menurutnya, pemerintah telah meningkatkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 tahun ini.

Teddy menjelaskan bahwa banyak yang menyebut guru-guru tidak diperhatikan oleh pemerintah di bawah kendali Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, secara kewenangan, guru honorer ada di bawah pemerintah daerah. Akan tetapi, pemerintah pusat memberi insentif.

"Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Baru naik di zaman Presiden Prabowo. Menjadi Rp400 ribu," kata Teddy saat bertemu dengan media pada Jumat (27/2/2026).

Kemudian, terdapat pula kenaikan tunjangan guru non-ASN, dari Rp1,5 juta pada 2025, menjadi Rp2 juta pada tahun ini.

"Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Dari daerah yang beri. Dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya. Dan sudah berjalan," kata Teddy.

Adapun, pemerintah pun memiliki sederet program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tengah berjalan. Bahkan, menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto menambahkan program Sekolah Rakyat. Dalam satu tahun, terdapat 166 Sekolah Rakyat dan 22.000 siswa.

"Kemudian, ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik," ujarnya.

Namun, menurutnya sekolah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. SMA menjadi kewenangan Gubernur, SD dan SMP kewenangan Bupati dan Wali Kota.

"Karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, pada tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada. Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun," ujar Teddy.

Program lainnya adalah TV digital untuk pembelajaran digital di sekolah. Jumlahnya pada 2025 mencapai 280.000 TV di 280.000 sekolah. Selain itu, terdapat program Sekolah Garuda dan pembangunan kampus-kampus baru.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, total anggaran pendidikan tahun ini melalui belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah (TD) serta pembiayaan secara keseluruhan mencapai Rp769 triliun. Angka itu sudah 20% dari total belanja negara pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memutuskan memperpanjang batas akhir aktivasi rekening penerima Bantuan Insentif dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2025. Batas waktu yang semula ditetapkan hingga 30 Januari 2026 kini diperpanjang menjadi 30 Juni 2026.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Puslapdik tertanggal 29 Januari 2026 yang ditujukan kepada lima bank penyalur, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Aceh Syariah.

Perpanjangan dilakukan karena masih banyak guru penerima yang belum mengaktifkan rekening. Berdasarkan laporan bank penyalur hingga akhir Januari 2026, dari 341.375 guru penerima Bantuan Insentif, masih terdapat 25.757 guru yang belum melakukan aktivasi rekening. Sementara untuk BSU, dari 253.387 guru penerima manfaat, masih ada 45.050 guru yang belum mengaktifkan rekening.

Bantuan Insentif diberikan sebesar Rp2.100.000 dan dibayarkan sekaligus. Program ini menyasar guru formal non-ASN di jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang belum memiliki sertifikat pendidik. Guru penerima wajib memenuhi kualifikasi akademik minimal D4 atau S1, memiliki NUPTK, memenuhi beban kerja sesuai ketentuan, serta tercatat aktif dalam Dapodik.

Selain itu, penerima Bantuan Insentif tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, tidak menerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerja Sama maupun Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri.

Sementara itu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan kepada pendidik PAUD Nonformal di bawah naungan Kemendikdasmen, seperti guru Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis, dengan besaran bantuan Rp600.000 yang dibayarkan sekaligus.

Pada tahun 2026, pemerintah kembali menyalurkan bantuan insentif bagi guru non-ASN sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan pendidik. Program ini menyasar guru formal yang aktif mengajar dan tercatat dalam sistem pendataan pendidikan nasional.

Berdasarkan informasi Puslapdik Kemendikdasmen, pemerintah juga merencanakan kenaikan nilai bantuan insentif guru non-ASN pada 2026. Besaran insentif direncanakan menjadi Rp400.000 per bulan, naik Rp100.000 dibandingkan skema sebelumnya, dan akan disalurkan langsung ke rekening bank penerima yang telah diaktivasi sesuai ketentuan.

Syarat Penerima Bantuan Insentif Guru Non-ASN

• Berstatus sebagai guru non-ASN pada satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, atau SMK
• Belum memiliki sertifikat pendidik
• Terdaftar aktif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
• Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang valid
• Memenuhi kualifikasi akademik minimal Diploma IV (D4) atau Strata 1 (S1)
• Memiliki rekening bank aktif atas nama pribadi
• Tidak sedang menerima bantuan sejenis atau subsidi upah dari instansi pemerintah lainnya

Cara Cek Status Penerima Bantuan Insentif Guru Non-ASN

1. Akses laman Info GTK di https://info.gtk.kemendikdasmen.go.id/
2. Masukkan data autentik seperti NUPTK, NIK, dan kode verifikasi
3. Periksa apakah nama dan data tercantum sebagai penerima insentif
4. Jika terdaftar, unduh surat keputusan atau bukti penerima

Informasi tersebut digunakan untuk aktivasi rekening di bank mitra penyalur

6 Golongan Penerima BSU Rp600.000

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Masih aktif bekerja dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir Mei 2025
• Memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai UMP/UMK daerah
• Bukan anggota TNI, Polri, maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS)
• Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH, Kartu Prakerja, atau BPUM
• Bekerja di sektor atau wilayah prioritas pemerintah, termasuk guru honorer

Dengan adanya perpanjangan batas aktivasi rekening hingga 30 Juni 2026, guru penerima Bantuan Insentif maupun BSU diimbau segera memastikan status kepesertaan dan melakukan aktivasi rekening sesuai ketentuan. Langkah ini penting agar dana bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan benar-benar diterima oleh guru yang berhak, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan pendidik di berbagai jenjang pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memastikan insentif untuk guru honorer mengalami kenaikan menjadi Rp 400 ribu setiap bulan mulai 2026. Insentif diberikan dengan mekanisme transfer langsung ke rekening guru yang tercantum dalam Dapodik.

Ia mengatakan kenaikan insentif guru honorer pada tahun depan tersebut sebesar Rp 100 ribu apabila dibandingkan dengan insentif yang disalurkan untuk 2025, yakni sebesar Rp 300 ribu.

“Nah, tahun depan itu kami naikkan dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu, dan itu juga pemenuhan dari janji Bapak Presiden yang disampaikan pada saat Hari Guru,” kata Mendikdasmen Mu'ti di Jakarta, Jumat (12/12/2025) sore.

Ia menerangkan insentif bagi guru honorer yang diberikan dengan skema transfer langsung ke rekening guru penerima itu merupakan terobosan baru pada era pemerintahan Prabowo Subianto.

Secara khusus untuk tahun ini, pihaknya telah menyalurkan insentif kepada lebih dari 300 ribu guru, dengan masing-masing guru menerima Rp 300 ribu setiap bulan dan diberikan satu kali untuk tujuh bulan.

Sebelumnya, dalam paparannya pada peluncuran Bulan Guru Nasional (31/10), Mendikdasmen menyebutkan bantuan insentif yang telah disalurkan sebesar Rp 736,31 miliar kepada 347.383 guru pada tahun ini atau dengan tingkat capaian sebesar 95,5 persen.

“Tahun ini untuk tujuh bulan diberikan satu kali pada bulan Juli lalu, sehingga masing-masing guru honorer menerima Rp 2,1 juta untuk 2025,” imbuhnya.

Dengan adanya tambahan insentif tersebut, pihaknya berharap dapat memacu motivasi para guru untuk meningkatkan kompetensi dalam kegiatan belajar-mengajar maupun aspek pengembangan diri lainnya.

“Tentu saja kami memberikan semangat bagi para guru untuk terus meningkatkan kompetensi, terus meningkatkan kemampuan, dan semangat pengabdian dalam memberikan layanan pendidikan,” kata Mendikdasmen Mu'ti.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memutuskan menaikkan insentif bagi tenaga pendidik non-ASN guru honorer sebesar Rp500.000 per bulan, di atas ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan Rp300.000.

Kebijakan ini menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan daerah.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan insentif tersebut dapat ditingkatkan hingga mencapai Rp1 juta per bulan, bergantung pada ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Mudah-mudahan kemampuan APBD kita selalu siap untuk men-support semuanya, terutama guru-guru kita, karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan sepanjang masa," kata Rudy Mas'ud usai memimpin Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/11/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap kondisi kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih jauh dari standar kelayakan.

Dia berharap kenaikan insentif ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap motivasi dan kinerja para pendidik.

Rudy menegaskan, peningkatan insentif bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen nyata yang akan diwujudkan sesuai kapasitas fiskal daerah.

"Itu target kita. Mohon doanya, kalau APBD kita cukup. Mudah-mudahan bisa diangkat sampai Rp1 juta," tegasnya.

Selain itu, dia turut menyoroti urgensi perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Rudy mengungkapkan bahwa telah terjalin kerja sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menerapkan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekolah.

Adapun dia menuturkan pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif tanpa menimbulkan kriminalisasi terhadap guru yang menjalankan fungsi pendisiplinan.

"Para guru adalah penjaga moral bagi anak-anak kita dan mereka yang membentuk karakter generasi kita. Kalau ingin hidup dimuliakan, maka muliakanlah guru-guru kita semuanya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bakal membuat sejumlah terobosan bagi kesejahteraan guru di tahun-tahun mendatang.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebutkan kementerian akan memberikan kemudahan birokrasi bagi para guru penerima tunjangan dan insentif.

"Jadi dari yang sebelumnya dikirimkan melalui pemerintah daerah kini langsung ke rekening masing-masing guru," ungkapnya dalam Taklimat Media di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Selain itu Kemendikdasmen juga bakal meningkatkan tunjangan sertifikasi bagi guru ASN dan non- ASN.

"Peningkatan tunjangan sertifikasi untuk non-ASN berjumlah Rp2 juta per bulan dan ASN sebesar gaji pokok. Tunjangan itu akan ditransfer langsung ke masing-masing guru," jelasnya.

Tak ketinggalan, insentif guru honorer juga akan dikirimkan dengan jumlah Rp300.000, per bulan.

"Maka untuk 7 bulan diberikan 1 kali jadi masing-masing guru akan menerima Rp2,1 juta untuk 2025," terangnya.

Adapun, insentif guru pada 2026 akan naik Rp100.000 per bulan menjadi Rp400.000.

Sepanjang 2025 Kemendikdasmen telah merealisasikan tunjangan ASN untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp34,70 triliun kepada 1.460.952 guru. Kemudian Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTP) sebesar Rp220,75 miliar untuk 147.245 guru, serta Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp1,15 triliun kepada 56.134 guru di daerah 3T.

Adapun, untuk non-ASN telah rersalurkan TPG sebesar Rp6,56 triliun kepada 395.967 guru, TKG sebesar Rp337,28 miliar untuk 26.763 guru, dan Insentif guru non ASN sebesar Rp736,31 miliar kepada 347.383 guru.

"Ini capaiannya untuk TPG melebihi target mencapai 100,8% dan untuk insentif mencapai 95,5%," papar Mu'ti.

Selain itu, Kemendikdasmen juga merealisasikan Bantuan Subsidi Upah PAUD Non-Formal sebesar Rp143,44 miliar untuk 239.061 guru.