Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengangkat lebih dari 1.100 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada tahun 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Syafrian Tommy, mengatakan gaji para guru PPPK paruh waktu tersebut telah ditransfer.

Dia menyebut, Pemko Pekanbaru menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memberikan gaji PPPK paruh waktu di atas upah minimum regional (UMR).

“Gaji PPPK paruh waktu telah ditransfer. Bahkan, dapat dikatakan Pemko Pekanbaru menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Riau yang memberikan gaji PPPK paruh waktu di atas UMR,” ujarnya Senin (16/2/2026).

Dia menjelaskan, guru PPPK paruh waktu yang telah memiliki sertifikat pendidik menerima penghasilan yang cukup signifikan.

Dari gaji pokok PPPK paruh waktu, guru memperoleh sekitar Rp2 juta per bulan. Jumlah tersebut ditambah dengan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta, sehingga total penghasilan mencapai sekitar Rp4 juta per bulan.

Tommy menambahkan, terdapat perubahan mekanisme penyaluran tunjangan sertifikasi yang kini dibayarkan setiap bulan. Sebelumnya, tunjangan tersebut disalurkan setiap tiga bulan sekali.

“Yang lebih membahagiakan, tunjangan sertifikasi yang sebelumnya dibayarkan setiap tiga bulan, kini disalurkan setiap bulan. Hal ini tentu diharapkan dapat menambah semangat dan motivasi para tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru.

Pemko Pekanbaru berharap langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan memberikan bantuan senilai Rp450.000 kepada anak TK melalui program Indonesia pintar atau PIP.

Prabowo menjelaskan bahwa program wajib belajar 13 tahun kini resmi mencakup pendidikan taman kanak-kanak (TK), sehingga guru TK telah masuk dalam skema penerima tunjangan sertifikasi. Namun dia mengakui masih ada kelompok pendidik yang belum tercakup.

Di hadapan para guru, Prabowo juga menyampaikan bahwa murid TK tahun ini akan mulai menerima Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan pendidikan tersebut ditetapkan sebesar Rp450.000 per tahun bagi 888.000 murid TK di seluruh Indonesia.

Meski berbagai aspirasi terus berdatangan, Prabowo menekankan bahwa seluruh kebijakan memerlukan dukungan pendanaan yang besar. Dia menyebut anggaran pendidikan saat ini sudah menjadi pos terbesar dalam APBN, namun pemerintah siap menambah alokasi bila memungkinkan.

“Tentunya itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Anggaran pendidikan kita sudah yang terbesar alokasinya. Kita akan tambahkan bila perlu dan bila mampu,” katanya, Jumat (28/11/2025).

Di bagian lain pidatonya, Prabowo mengeluarkan pernyataan tegas soal pemberantasan korupsi. Dia menyebut bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak akan berhasil jika kebocoran anggaran masih terjadi.

“Saya mohon dukungan saudara-saudara. Kita harus memberantas korupsi dari Indonesia ini. Saya bertekad untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Prabowo mengingatkan bahwa persoalan korupsi di Indonesia sudah sangat berat dan tidak bisa diselesaikan secara instan.

Dia menyoroti praktik markup anggaran yang masih terjadi dan meminta para menteri serta pejabat tinggi untuk mengawasi bawahannya secara ketat.

“Saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Namun, Anggaran di rong-rong. Markup di mana-mana. Saya minta menteri-menteri, awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu,” kata Prabowo.

Dia bahkan menyampaikan peringatan langsung kepada para birokrat yang masih mencoba memainkan anggaran.

“Kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran, mengira bahwa kita bodoh semua, markup-markup barang harga 10 juta dinaikin 150 kali, jangan kira saya tidak tahu,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah harus digunakan untuk kepentingan rakyat, termasuk untuk kesejahteraan guru dan pembangunan sekolah.

“Kita butuh itu semua. Jangan mencuri uang rakyat,” tandas Prabowo.