Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan akan memberikan prioritas formasi bagi belasan ribu guru madrasah honorer yang selama ini sudah mendedikasikan mengajar.

Usulan tersebut setelah dirinya mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri PAN-RB Ridi Widyantini, Selasa (30/6/2026).

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco, ya, Menkes, Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, dan juga PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu, dan disebut beberapa... dijelaskan beberapa simulasi," katanya saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah disampaikan sejumlah persoalan yang kerap dibicarakan bersama Komisi VIII DPR RI.

Menurutnya, dari hasil pertemuan itu menghasilkan sejumlah solusi seperti memberikan insentif Rp1,5 juta.

"Misalnya, yang tidak bisa terangkat karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif 1,5 juta, ya. Itu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucapnya.

Kemudian, solusi lainnya adalah memberikan prioritas formasi bagi 18.000 guru honorer yang telah mengabdi di sekolah negeri.

"Kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, jumlahnya sekitar 18.000 orang, itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," sambungnya.

Selain itu, dia menjelaskan realisasi bantuan insentif guru non-ASN secara keseluruhan adalah sebesar 50,5%. Bantuan insentif guru non-ASN ini menyasar 252.627 guru yang belum sertifikasi.

Realisasi insentif guru non-ASN di atas untuk sementara adalah untuk semester genap tahun 2026, sedangkan sisa realisasi akan disalurkan pada semester ganjil tahun 2026.

"Berdasarkan hasil reviu APIP, terdapat 183.787 guru dan dosen serta guru besar yang memerlukan dukungan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan guru besar, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp6.021.205.143.000," tuturnya.

Kebutuhan tersebut itu terdiri atas TPG, TPD, dan tunjangan guru besar ASN sebanyak 89.301 orang dengan kebutuhan sebesar lebih dari Rp3 triliun serta TPG dan TPD non-ASN sebanyak 94.486 orang dengan kebutuhan sebesar Rp2,37 triliun.

"Usulan tambahan anggaran dimaksud telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, telah berproses, dan telah dilakukan penelaahan bersama tanggal 21 Mei 2026 sebagai dasar pemenuhan kebutuhan anggaran pada DIPA tahun anggaran 2026 Kementerian Agama," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah bisa menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Anggaran pun disiapkan mencapai Rp14 triliun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional.

Terdapat penambahan target dari sebelumnya 60.000 satuan pendidikan, menjadi 71.744 satuan pendidikan. Menurutnya, penambahan sasaran tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

“Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan itu, sehingga pada tahun 2026 program revitalisasi dapat menyasar 71.744 satuan pendidikan,” kata Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta pada Rabu (6/5/2026).

Adapun, pelaksanaan program revitalisasi untuk 2026 sudah mulai berjalan. Hingga kini, pemerintah telah merampungkan perjanjian kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan serta penyaluran ke 3.408 satuan pendidikan. Pemerintah pun mulai menyalurkan bantuan dengan total Rp2,6 triliun.

Sementara, yang menjadi fokus utama revitalisasi sekolah adalah sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.

“Pada tahun 2026 revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana. Sekolah-sekolah yang terdampak dari bencana alam baik yang di Sumatera maupun di wilayah lain di Indonesia,” katanya.

Pemerintah pun memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat meskipun tidak berada di wilayah bencana maupun 3T.

Sebelumnya, saat melakukan inspeksi mendadak terhadap hasil pembaruan fasilitas pendidikan sekaligus meninjau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap pada akhir bulan lalu (29/4/2026), Prabowo pun menyinggung soal program revitalisasi sekolah tersebut.

Dalam kunjungan itu, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas sarana pendidikan merupakan bagian penting dari upaya membangun masa depan bangsa.

Pemerintah pun akan mempercepat perbaikan sekolah secara bertahap mengingat jumlah sekolah di Indonesia mencapai ratusan ribu unit.

Kampus-kampus besar berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)--seperti UGM, UI, IPB, dan ITB–sebaiknya didorong menuju kemandirian penuh. Bahkan, kalau perlu, diswastakan. Argumen saya sederhana: kampus-kampus tersebut telah memiliki reputasi baik, jaringan kuat, peminat tinggi, kerja sama internasional mapan, serta fasilitas perkuliahan dan penelitian yang memadai.

Dengan menjadi mandiri, maka iklim pendidikan tinggi di Indonesia akan lebih kompetitif. Alhasil, dapat mendorong universitas-universitas unggulan dari luar negeri masuk, kemudian dapat menjadi benchmark bagi kampus-kampus lokal. Dampak selanjutnya, triliunan anggaran negara yang selama ini terserap oleh kampus-kampus tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat perguruan tinggi di daerah yang masih tertinggal.

Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi. Namun, tanpa pendidikan, industrialisasi, dan lapangan kerja yang memadai, bonus tersebut justru dapat menjadi bencana demografi. Situasi ini dapat memicu peningkatan pengangguran, ketimpangan ekonomi, hingga kriminalitas yang berujung pada potensi konflik sosial.

Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah penduduk berusia 19-23 tahun, maka perluasan pendidikan tinggi sangat dibutuhkan. Kita memerlukan pemerataan kualitas, agar bonus demografi ini selaras dengan industrialisasi yang kemudian diharap berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Tiongkok dan Fleksibilitas Kebijakan

Fleksibilitas kebijakan pendidikan ini pernah dilakukan Tiongkok. Akhir 1970an, Deng Xiao Ping mulai memimpin Tiongkok dalam kondisi ekonomi yang terpuruk pasca-Revolusi Kebudayaan. Lebih mengkhawatirkan lagi, di saat yang sama Tiongkok sedang menghadapi Bonus Demografi.

Pembenahan dimulai dengan mereformasi sektor Pendidikan Tinggi: merombak ulang tata kelola kampus-kampus negeri, dan mulai berkolaborasi dengan sektor industri melalui transfer pengetahuan dan teknologi berbasis korporasi.

Salah satu contohnya adalah kehadiran Motorola pada pertengahan 1980an, yang membawa sistem pelatihan internal bernama Motorola University (semacam Corporate University), yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain seperti Lenovo. Ribuan insinyur Tiongkok dilatih dalam mekanisme ini. Hal ini terus berlanjut hingga kini, perusahaan domestik seperti Huawei dan Haier juga membangun corporate university serupa.

Pada 2000an, Tiongkok mulai membuka diri terhadap kehadiran kampus asing. Tujuannya adalah agar kampus-kampus di dalam negeri memiliki benchmark dalam tata kelola. Universitas seperti University of Nottingham Ningbo, Xián Jiaotong-Liverpool University hingga New York University Shanghai hadir dengan regulasi ketat.

Menariknya, pemerintah Tiongkok membatasi bidang studi yang boleh diajarkan khusus pada bidang ilmu sains, teknologi dan bisnis. Sementara bidang studi sosial, politik, dan kebudayaan tetap dikontrol oleh institusi domestik. Ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang kuat. Dan setelahnya kita tahu, Tiongkok tumbuh menjadi raksasa ekonomi baru.

MBG dan Fleksibilitas Kebijakan

Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan hingga Rp335 triliun per tahun patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan kualitas nutrisi sumber daya manusia. Namun, kita memiliki pekerjaan rumah darurat, karena banyak ahli menyatakan puncak bonus demografi sudah terjadi pada 2020, dan akan terus melandai hingga 2040.

Artinya kita sedang berada di fase kritis dalam memanfaatkan bonus demografi. Apakah tepat jika memulainya dengan perbaikan gizi? Atau kita harus melompat memperbaiki kualitas pendidikan tinggi, dengan harapan mampu mencetak manusia yang siap mendorong investasi dan industrialisasi?

Jika kita menggunakan pendekatan sederhana, dengan asumsi biaya pendidikan tinggi berkualitas adalah Rp20 Juta per mahasiswa per tahun (asumsi ini didapat dari pengalaman akreditasi program studi), maka satu kampus dengan 30 ribu mahasiswa membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar per tahun.

Dengan skema dana abadi–sejumlah uang yang diinvestasikan dan tidak boleh diganggu-gugat–dan asumsi imbal hasil moderat 5%-6%, sebuah kampus dapat beroperasi mandiri dengan dana sekitar Rp10-12 triliun. Artinya, jika anggaran MBG dialokasikan sebagai dana abadi perguruan tinggi, maka Rp335 triliun dapat membiayai sekitar 34 kampus berkualitas secara berkelanjutan. Hampir 1 juta mahasiswa dapat menikmati pendidikan tinggi berkualitas secara gratis setiap tahun.

Keberadaan dana abadi yang dikelola secara profesional tentu akan berdampak baik: mulai dari pendidikan gratis, peningkatan anggaran seiring kecerdasan dalam berinvestasi, peningkatan fasilitas belajar-mengajar, kesejahteraan dosen, hingga pengelolaan kerja sama industri dan kerja sama kampus asing unggulan seperti yang dilakukan oleh Tiongkok.

Tentu saja seiring dengan berjalannya waktu dan dalam kondisi tertentu, kampus tetap dapat memungut uang kuliah agar dapat semakin memperkuat basis keuangan. Hal ini dilakukan oleh universitas top dunia seperti Universitas Harvard. Mereka tetap mengenakan tuition fee meskipun dana abadi yang mereka miliki mencapai Rp900 triliun. Imbal hasil yang mereka dapat bahkan melampaui kebutuhan operasionalnya.

Jika dikaitkan dengan gagasan awal, maka strategi ini dapat diterapkan pada daerah yang tingkat pembangunan manusianya masih rendah. Dengan dana abadi, kampus di daerah dapat tumbuh menjadi pusat unggulan baru yang menopang industrialisasi. Pemerintah bisa mengarusutamakan bidang Science, Technology, Engineering, Math (STEM) dalam program ini.

Tidak masalah jika pemerintah ingin tetap mempertahankan MBG, selama tata kelolanya dibuat profesional, tepat sasaran dan tidak sekedar menguntungkan pihak elite. Namun, pemerintah juga tidak haram apabila mengadopsi strategi fleksibel ala Tiongkok: sebagian anggaran untuk perbaikan nutrisi generasi belia, sebagian lagi untuk investasi pendidikan tinggi dalam rangka memanfaatkan ujung bonus demografi.

Penutup

Kita tidak bisa mengulang masa lalu, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk membentuk masa depan. Tahun 2040 tinggal 14 tahun lagi. Jika Indonesia ingin bergegas mendorong industrialisasi dan meningkatkan daya saing global, maka investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi adalah keniscayaan yang harus dimulai hari ini.

Pertanyaannya bukan lagi apakah kita memiliki anggaran, tetapi bagaimana kita mengalokasikannya dengan cerdik. Pilihan antara mendahulukan gizi atau investasi pendidikan tinggi bukanlah dikotomi yang harus dipertentangkan, melainkan keseimbangan yang harus dirancang secara cermat. Tanpa itu, bonus demografi bisa menjadi bencana demografi yang sulit ditanggung generasi selanjutnya.

CIKACAP - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan . Hal ini menunjukkan komitmennya untuk menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Apalagi pendidikan merupakan kunci utama bagi kebangkitan bangsa Indonesia di masa depan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo seusai meninjau hasil revitalisasi sekolah dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

"Sekolah juga sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya," tegas Prabowo.

Prabowo kembali menegaskan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kualitas pendidikan terbaik agar siap bersaing di dunia kerja setelah lulus sekolah.

"Ya, kita akan memperbaiki terus. Sekolah juga sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya."

Prabowo pun berharap renovasi sekolah di Indonesia bisa rampung tahun 2028. Dia juga mengatakan sebanyak 17.000 sekolah sudah direnovasi pada 2025 lalu. Di tahun ini, Prabowo menargetkan ada sekitar 70.000 renovasi sekolah.

"Saya berharap semua sekolah akan selesai 2028. Kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah. Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun, Berarti kita masih punya 200.000. Kalau 100.000 (di tahun) 2027, 100.000 (di tahun) 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki."

Selain renovasi, Prabowo juga ingin memperbaiki kualitas sekolah di Tanah Air. "Sekolah yang sudah diperbaiki pun harus kita tambah kualitasnya, ya," ujarnya.

Prabowo ingin semua ruang kelas di sekolah punya layar digital atau smartboard. Dengan demikian, smartboard ini dapat membuat pembelajaran semakin interaktif dan membantu siswa jika ingin mengulang suatu pelajaran.

"Ya smart classroom. Sekarang baru satu per sekolah ya? Ada yang dua. Ini hebat, sudah dua. Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin empat, tiga, empat lagi. Tahun ini kita perjuangkan tiga tambahan ke seluruh Indonesia," tuturnya.

Prabowo juga akan menyiapkan studio pusat di Jakarta agar guru-guru terbaik di bidangnya. Ia ingin anak-anak Indonesia mendapat pembelajaran terbaik.

"Bahasa Inggris, ya kita ambil native speaker, dia bisa ngajar ke semua yang perlu. Bahasa Mandarin begitu. Kita mau tambah anak-anak sekolah kita harus bisa Bahasa Inggris, Mandarin, dan beberapa bahasa asing mulai dari SD, ya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merealisasikan program sekolah gratis di sekolah swasta sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Tahun ini, sebanyak 103 sekolah swasta ditetapkan sebagai penerima program tersebut dengan total alokasi anggaran mencapai Rp253,6 miliar.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga sekolah luar biasa (SLB) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Sebanyak 40 sekolah swasta yang menjadi penerima lanjutan akan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, yakni dari Januari hingga Desember 2026.

Sementara itu, 63 sekolah swasta yang menjadi penerima baru mendapatkan pendanaan selama enam bulan, yaitu mulai Juli hingga Desember 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak di Jakarta tetap memperoleh akses pendidikan yang layak, termasuk bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujarnya, Sabtu (26/4).

Selain program sekolah swasta gratis, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan sejumlah program bantuan pendidikan lainnya tetap berjalan. Program tersebut di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah.

Pramono turut menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah dan para penerima manfaat dari berbagai program bantuan pendidikan tersebut. Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah awal dalam mendorong lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas.

Program sekolah swasta gratis merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas pemerataan layanan pendidikan sekaligus membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp24,8 triliun. Dana ini akan difokuskan pada upaya memperjuangkan kesetaraan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.

"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum," ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (5/4/2026).

Menag merinci usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan pada sejumlah program strategis, di antaranya Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp13,7 triliun, Digitalisasi Pembelajaran sebesar Rp10,9 triliun.

Kemudian, Bantuan Buku Tulis Gratis sebesar Rp159 miliar, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.

"Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka," kata dia.

Fokus utama usulan ini salah satunya adalah perbaikan sarana dan prasarana (Sarpras) yang mendesak. Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun direncanakan menyasar 7.131 lembaga satuan pendidikan, yang terdiri atas 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.

Menag menyoroti kondisi bangunan madrasah yang saat ini masih banyak membutuhkan perbaikan serius. Menurutnya, kualitas Sarpras adalah cerminan keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.

Bisnis.com,BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaporkan berbagai capaian kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2025 melalui Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Laporan tersebut menggambarkan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah dari berbagai sektor pelayanan dasar hingga pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan capaian tersebut mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga kualitas pengelolaan anggaran.

“Belanja daerah diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Dedi, Selasa (31/3/2026).

Pada sektor pelayanan dasar, urusan pendidikan menjadi bidang dengan realisasi belanja terbesar. Sepanjang 2025, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,47 triliun untuk sektor ini. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pengelolaan pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga kependidikan.

Menurut Dedi, besarnya alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.

“Investasi terbesar memang harus ditempatkan pada pendidikan karena itu menjadi fondasi pembangunan jangka panjang,” ujarnya.

Sementara itu, sektor kesehatan mencatat realisasi belanja sebesar Rp2,41 triliun. Anggaran ini difokuskan pada pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta penyediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, realisasi belanja mencapai Rp3,06 triliun. Program yang dijalankan mencakup pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, pengembangan jasa konstruksi, penataan ruang, hingga pengelolaan sistem air limbah dan penyediaan air minum.

Kemudian sektor perumahan dan kawasan permukiman mencatat realisasi belanja sekitar Rp177,8 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program seperti penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan kawasan permukiman, pengelolaan persampahan regional, hingga peningkatan prasarana dan utilitas umum.

Untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), realisasi belanja mencapai Rp82,45 miliar. Programnya antara lain peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana.

Adapun pada sektor sosial, realisasi belanja mencapai Rp171,49 miliar. Program yang dijalankan meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, penanggulangan bencana, serta pengelolaan taman makam pahlawan.

Selain capaian program, laporan tersebut juga mencatat kinerja pemerintahan daerah dalam aspek evaluasi dan keuangan. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024, Jawa Barat memperoleh skor kinerja 3,6672 dengan status kinerja tinggi.

Di sisi pengelolaan keuangan, Pemprov Jabar juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dedi menyebut capaian tersebut menunjukkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin akuntabel.“Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan daerah berjalan semakin baik, baik dari sisi program pembangunan maupun tata kelola keuangan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga mencatat capaian pada sektor inovasi daerah. Berdasarkan basis data inovasi daerah, tercatat 275 inovasi yang dihasilkan perangkat daerah dengan tingkat kematangan inovasi mencapai 97,45%.

Kinerja tersebut turut mendorong peningkatan Indeks Inovasi Daerah Jawa Barat 2025 yang mencapai 85,05 dengan predikat sangat inovatif.

“Jumlah inovasi yang terus bertambah menunjukkan bahwa perangkat daerah semakin adaptif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Dedi.

Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, menjaga disiplin pengelolaan anggaran, serta mendorong inovasi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan. Pemerintah justru memperkuat sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat yang juga memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat.

Dia menjelaskan, program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian. “Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” kata Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dia menuturkan, keberlanjutan kedua program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran pendidikan. “Dengan tetap berjalannya program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran pendidikan akan terus diperkuat,” ujarnya.

Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah Presiden Prabowo Subianto menambah sekitar 6.000 sekolah. Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Qodari mengatakan, target awal revitalisasi sekolah pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 11.744 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,1 triliun. Namun, seiring komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, jumlah sekolah yang akan direnovasi direncanakan meningkat secara signifikan.

"Jadi kalau 2025 dari 10.000 naik menjadi 16.000, kalau 2026 ini yang sudah dialokasikan sekitar 11.744 direncanakan akan ditambah hingga mencapai 60.000," ungkap Qodari.

Untuk mendukung peningkatan target tersebut, lanjut Qodari, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan besarnya perhatian Presiden terhadap kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus menepis anggapan adanya pengurangan anggaran di sektor pendidikan.

Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai prioritas untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau 20 persen masyarakat terbawah. “Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” imbuhnya.

Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas 1.080 siswa per tahun. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahun.

Saat ini, pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat mencakup 104 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi: 40 lokasi di Jawa, 26 lokasi di Sumatera, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 4 lokasi di Maluku, dan 3 lokasi di Papua.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah untuk tidak memangkas dana pendidikan dalam melakukan efisiensi anggaran. Ia mengingatkan, anggaran pendidikan harus menjadi prioritas nasional sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi.

"Kami menegaskan bahwa upaya menjaga defisit APBN di tengah tekanan global memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan. Terlebih lagi, amanat UUD 1945 telah menetapkan bahwa anggaran pendidikan harus menjadi prioritas nasional," ujar Lalu saat dihubungi, Rabu (25/3/2026).

Lalu menilai tak ideal bila anggaran pendidikan terpangkas. Baginya, pendidikan bukan sekadar pos belanja, melainkan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.

"Oleh karena itu, jika efisiensi terpaksa harus dilakukan, kami mendorong agar yang dipangkas adalah belanja-belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau program yang tumpang tindih, bukan layanan utama pendidikan."

Legislator dari Fraksi PKB ini pun meyakini, ada dampak besar baik jangka pendek dan panjang bila anggaran pendidikan dipangkas. Dampak waktu dekat, kata dia, pengurangan anggaran dapat menekan bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.

Dalam jangka panjang pemangkasan anggaran berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, hingga melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.

"Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kami berharap agar pemerintah melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, dan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang luas," tegasnya.

Lalu juga meminta pemerintah untuk menemukan alternatif efisiensi lain, seperti memperbaiki efektivitas belanja, mengurangi pemborosan birokrasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara. "Intinya, kami bukanlah menolak efisiensi, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, terutama bidang pendidikan," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tengah menggodok persentase pemangkasan anggaran bagi setiap kementerian dan lembaga (K/L). Langkah efisiensi ini diambil sebagai strategi utama untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menyusul tekanan hebat pada harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Hingga saat ini, pihak kementerian masih melakukan pembahasan intensif untuk menentukan angka pasti penghematan tersebut tanpa mengganggu stabilitas operasional pemerintahan. "Kalau kami potong, mungkin nanti mereka sesuaikan. Tapi berapa persen nanti kita lagi diskusikan," ujar Purbaya kepada awak media di Masjid Salahuddin DJP, Jakarta, dikutip Selasa (24/3/2026).

Opsi pemotongan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (16/3/2026). Purbaya menegaskan bahwa jika harga BBM terus merangkak naik, efisiensi belanja negara menjadi instrumen prioritas yang harus segera diterapkan.

"Jadi tadi ada didiskusikan, kalau harga BBM naik terus, langkah pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) nanti," ucap Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggenjot program Revitalisasi Satuan Pendidikan (Rapid) di seluruh Indonesia dengan meningkatkannya menjadi 60.000 unit pada 2026. Terdapat tambahan anggaran Rp89,5 triliun atas program tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan program revitalisasi sekolah itu merupakan program prioritas di Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

"Pemerintah jalankan program Rapid ini untuk memastikan seluruh anak indonesia mendapatkan pendidikan layak, aman dan berkualitas," kata Qodari di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/3/2026).

Sampai saat ini, program revitalisasi sekolah telah diberikan kepada 16.167 sekolah. Hingga 11 Maret 2026, 16.062 telah menyelesaikan pembangunan dan 105 sekolah berproses menyelesaikan pembangunan fisik.

Program revitalisasi sekolah pada tahun anggaran 2026 di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dialokasikan sebesar Rp14,1 triliun dengan total sasaran 11.744 satuan pendidikan.

"Pemerintah tambah hingga 60.000 satuan pendidikan tahun ini. Dalam mendukung penambahan itu, dianggarkan Rp89,5 triliun. Saat ini proses pengusulan ABT [anggaran belanja tambahan] melalui Kemenkeu," kata Qodari.

Qodari menjelaskan bahwa peningkatan sasaran revitalisasi sekolah menunjukan perhatian Prabowo terhadap kualitas sarana dan prasarana belajar.

"Komitmen prabowo untuk pendidikan sangat kuat," ujar Qodari.

Qodari juga menjelaskan bahwa selain penambahan sasaran revitalisasi sekolah, pemerintah juga berupaya memastikan seluruh proyek revitalisasi berjalan sesuai dengan standar keamanan dan kualitas.

Politik sering bekerja seperti mekanika benda langit. Dari kejauhan tampak stabil, tetapi di dalamnya ada gaya tarik-menarik yang rumit. Kritik PDIP terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh kecil dari orbit politik yang sedang berubah.

Di satu sisi, PDI-P mencoba mengambil posisi kritis terhadap pemerintah. Di sisi lain, kritik itu terasa belum sepenuhnya menggigit. Pertanyaannya kemudian muncul: apakah PDIP akan setajam oposisi mereka pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atau justru menjalankan oposisi setengah hati di era Prabowo?

Perdebatan ini muncul setelah sejumlah kader PDIP menyoroti porsi anggaran MBG yang bersinggungan dengan anggaran pendidikan. Kritik tersebut cukup efektif memancing perhatian publik. PDIP menilai program makan gratis menggunakan sebagian porsi dari anggaran pendidikan. Dalam kerangka kebijakan publik, kritik seperti ini rasional dan sah. Namun politik jarang berjalan sesederhana perdebatan kebijakan.

Yang menarik, kritik tersebut tidak sepenuhnya muncul sebagai garis sikap partai yang solid. Suara kritis terhadap MBG lebih banyak datang dari figur atau kelompok tertentu di dalam PDIP. Situasi ini menimbulkan kesan adanya perbedaan orientasi di internal partai. Di satu sisi, ada kelompok yang ingin mendorong PDIP mengambil posisi oposisi yang lebih tegas terhadap pemerintah. Di sisi lain, ada kecenderungan sebagian elite yang memilih tetap menjaga hubungan politik yang relatif cair dengan kekuasaan.

Dengan kata lain, PDIP memang berada di luar pemerintahan, tetapi dinamika internal partai menunjukkan adanya dua kecenderungan politik. Sebagian kader melihat momentum ini sebagai peluang untuk mempertegas posisi oposisi. Sementara sebagian lainnya tampak lebih berhati-hati agar relasi politik dengan pemerintah tidak sepenuhnya terputus.

Untuk membaca situasi ini, kita bisa menggunakan konsep dari ilmuwan politik Albert O. Hirschman, yang dikenal dengan teori exit, voice, and loyalty. Hirschman menjelaskan bahwa dalam sebuah organisasi atau sistem politik, aktor memiliki tiga pilihan ketika menghadapi ketidakpuasan: keluar dari sistem (exit), menyuarakan kritik dari dalam (voice), atau tetap loyal pada sistem (loyalty).

Dalam konteks PDIP hari ini, partai tersebut tampaknya sedang berada di persimpangan antara voice dan loyalty. Secara formal, PDI-P memilih berada di luar pemerintahan dan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang. Namun dalam praktik politik sehari-hari, sikap yang muncul tidak sepenuhnya mencerminkan oposisi yang konfrontatif.

PDIP memang tidak berada dalam koalisi pemerintah. Tetapi sebagian elite partai terlihat masih membuka ruang komunikasi dan kedekatan politik dengan kekuasaan. Di sisi lain, muncul pula suara-suara yang ingin agar PDIP tampil lebih tegas sebagai oposisi. Ketegangan antara dua kecenderungan ini membuat sikap politik partai sering terlihat tidak sepenuhnya solid.

Perbandingan dengan era SBY menjadi menarik. Pada periode 2004–2014, PDIP adalah oposisi yang relatif jelas posisinya. Kritik terhadap pemerintah sering disampaikan secara frontal dan konsisten. PDIP membangun citra sebagai partai penyeimbang kekuasaan yang kuat. Dalam banyak isu, mereka tampil sebagai oposisi yang ideologis sekaligus strategis.

Namun konteks politik hari ini berbeda. PDIP baru saja keluar dari lingkar kekuasaan setelah dua periode memimpin pemerintahan melalui Presiden Joko Widodo. Banyak kader partai masih memiliki jejaring politik dan kekuasaan yang luas di berbagai institusi negara. Kondisi ini membuat transisi dari partai pemerintah menjadi oposisi tidak terjadi secara instan.

Analogi sederhananya seperti sebuah tim yang baru saja kehilangan posisi juara liga. Mereka tidak lagi berada di puncak klasemen, tetapi juga belum sepenuhnya menemukan pola permainan baru. Sebagian pemain ingin menyerang lebih agresif, sementara yang lain memilih bermain lebih hati-hati sambil membaca arah pertandingan.

Kritik terhadap MBG menunjukkan dilema tersebut. Program ini merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo. Mengkritiknya secara tajam berpotensi memberikan posisi politik yang lebih jelas bagi PDIP sebagai oposisi. Namun pada saat yang sama, kritik yang terlalu keras juga berisiko memperlebar jarak politik dengan pemerintahan baru.

Selain itu, MBG memiliki dimensi politik yang sensitif. Program makan bergizi untuk anak sekolah memiliki daya tarik populis yang kuat. Menentangnya secara langsung bisa dengan mudah dipersepsikan sebagai sikap anti terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, kritik PDIP cenderung diarahkan pada aspek anggaran dan prioritas kebijakan, bukan pada ide programnya.

Strategi ini sebenarnya cukup cerdas dari sisi komunikasi politik. Dengan menyoroti porsi anggaran pendidikan, PDIP mencoba menggeser perdebatan dari soal “setuju atau tidak dengan makan gratis” menjadi soal prioritas pembangunan jangka panjang. Dengan cara ini, PDIP dapat tetap terlihat kritis tanpa harus berhadapan langsung dengan popularitas program tersebut.

Namun strategi tersebut juga menciptakan persepsi ambigu di mata publik. Ketika kritik hanya muncul dari sebagian kader dan tidak selalu diikuti dengan sikap politik yang konsisten, publik mudah melihatnya sebagai oposisi yang setengah hati.

Fenomena ini juga mencerminkan perubahan lanskap politik Indonesia pasca Pemilu 2024. Koalisi pemerintahan yang sangat besar membuat ruang oposisi menjadi relatif sempit. Dalam situasi seperti ini, partai di luar pemerintahan sering kali tidak langsung mengambil sikap oposisi total, melainkan bergerak secara bertahap sambil membaca dinamika politik.

PDIP tampaknya sedang berada dalam fase pencarian posisi tersebut. Mereka ingin tetap mempertahankan identitas sebagai partai besar dengan basis ideologis yang kuat. Namun pada saat yang sama, mereka juga harus mengelola dinamika internal yang tidak sepenuhnya seragam dalam memandang hubungan dengan kekuasaan.

Pertanyaannya kemudian bukan hanya apakah PDIP akan setajam era SBY, tetapi apakah partai ini mampu menyatukan orientasi politik internalnya. Tanpa konsolidasi sikap yang jelas, posisi sebagai partai penyeimbang bisa dengan mudah dipersepsikan sebagai sikap politik yang ambigu.

Sejarah politik menunjukkan bahwa partai besar jarang bertahan lama dalam wilayah abu-abu. Pada akhirnya mereka harus memilih jalur yang lebih tegas: menjadi oposisi yang konsisten, atau membangun kembali kedekatan dengan kekuasaan.

Di titik inilah masa depan posisi politik PDIP akan ditentukan. Politik selalu memberi ruang bagi perubahan arah. Namun bagi publik, yang lebih penting adalah kejelasan sikap: apakah PDIP benar-benar akan menjadi penyeimbang kekuasaan, atau sekadar berada di antara kritik dan kompromi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pendidikan tetap aman dan tak berkurang karena program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“[Anggaran pendidikan] Tetap aman,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan program MBG telah memiliki alokasi anggaran tersendiri yang tidak mengganggu belanja rutin program pendidikan.

Pagu pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tetap teralokasi sebesar 20 persen sebagaimana amanat undang-undang.

“Anggaran (MBG) cuma beli makanan saja gitu, tapi bukan dimasukkan ke pendidikan atau pendidikan dipotong,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan anggaran pendidikan 2026 telah disepakati pemerintah bersama DPR dan Badan Anggaran DPR dan tidak dikurangi akibat program MBG.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan seluruh program pendidikan strategis seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan, disertai penguatan akses melalui Sekolah Rakyat serta renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun.

Ia juga menyampaikan pemerintah menaikkan insentif guru menjadi Rp400.000 serta tunjangan guru non-ASN dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025 sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria juga menjelaskan anggaran pendidikan di tahun 2026 mencapai Rp769,8 triliun, yang di dalamnya terdapat komponen alokasi anggaran sebesar Rp223,5 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) mengelola Program MBG.

Ia menegaskan, MBG justru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan karena gizi merupakan fondasi bagi proses belajar siswa. Selain itu, berbagai program pendidikan lain tidak mengalami pengurangan anggaran, bahkan beberapa di antaranya meningkat, seperti tunjangan guru dan bantuan pendidikan.

Hariqo juga meluruskan informasi yang beredar tentang sekolah terbengkalai karena MBG. Hal itu tidak benar karena sepanjang tahun 2025, 16 ribu sekolah sudah diperbaiki, bahkan di tahun 2026, ditargetkan sebanyak 71 ribu sekolah akan kembali dilengkapi fasilitasnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026