Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pengangkatan hingga penugasan guru merupakan kewenangan pemerintah daerah, seiring dengan implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghapus istilah tenaga honorer.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lebih difokuskan pada pembinaan, khususnya dalam pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi guru.

“Rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah. Kami di kementerian bertugas membina dari sisi kualifikasi dan kompetensi,” ujarnya.

Dia menambahkan, istilah guru honorer secara resmi tidak lagi dikenal dalam regulasi. Sebagai gantinya, digunakan istilah guru non-ASN, yang pengaturannya mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Menurutnya, penghapusan status honorer merupakan konsekuensi dari implementasi UU ASN yang semula direncanakan berlaku penuh pada 2024, namun pelaksanaannya efektif dimulai pada 2027.

“Jadi istilah honorer itu nanti tidak ada lagi, itu konsekuensi dari Undang-Undang ASN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengungkapkan dinamika yang terjadi di lapangan terkait guru non-ASN yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagian guru yang tidak lolos seleksi PPPK kini berstatus sebagai PPPK paruh waktu.

“PPPK paruh waktu itu asal-usulnya dari guru non-ASN yang ikut seleksi PPPK dan tidak lulus, tetapi tetap mengajar agar tidak mengganggu proses pendidikan,” katanya.

Namun, ia mengakui terdapat tantangan dalam aspek penggajian, mengingat tanggung jawab tersebut berada di pemerintah daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama untuk membayar guru PPPK paruh waktu.

“Sebagian daerah mampu, sebagian mulai kesulitan. Yang kesulitan kemudian mengajukan ke kementerian untuk mendapatkan solusi,” ujarnya.

Dia menyebut permohonan dari daerah terkait dukungan kebijakan terus meningkat. Meski demikian, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai status kepegawaian, termasuk kebijakan PPPK, sebaiknya disampaikan oleh kementerian yang berwenang.

“Karena ini menyangkut pelaksanaan UU ASN, akan lebih jelas jika dijelaskan oleh Menteri PAN-RB,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dipastikan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumunkan hal ini melalui dari Zoom pada Jumat (13/3/2026).

Pemberian THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK penuh maupun paruh waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

"Jadi, alhamdulillah hari ini kita berhitung betul karena sesuai dengan peraturan pemerintah itu (THR) bahwa disesuaikan dengan kekuatan APBD kita. APBD kita dipotong ya, belanja kita berbeda dengan tahun kemarin terpotong sekitar Rp1 triliun. Tapi saya kemarin sampaikan ke Pak Sekda untuk melakukan perhitungan," jelas Eri dikutip dari surabaya.go.id.

Lalu berapa besaran THR yang akan diterima PPPK paruh waktu? Eri menjelaskan, setiap penghitungan THR beragam dengan wilayah lainnya karena target yang diberikan juga berbeda.

"Terkait dengan PPPK penuh waktu, tapi dia tidak bekerja dalam waktu satu tahun, aturannya itu masa kerjanya dia berapa bulan dibagi 12 bulan, dikalikan nilai yang dia dapatkan per bulannya (gaji) berapa, termasuk tunjangannya, maka dia tetap menerima angka itu. Sedangkan yang untuk PPPK paruh waktu itu tidak diatur, tapi kalau dihitung dengan model yang PPPK penuh waktu tadi dia (masa kerjanya) baru dua bulan Januari-Februari, dibagi 12 bulan, dikalikan per bulan, itu ketemunya sekitar Rp600 ribu - Rp700 ribu,” jelasnya.

Namun, Eri merasa tak puas PPPK paruh wkatu mendapat THR di angka demikian, ia meminta penghitungan ulang dan nominalnya bisa bertambah.

"Karena itu saya bilang yang untuk PNS, yang untuk PPPK penuh waktu, itu maka saya minta dicarikan sebanyak 100 persen. Terus yang kedua PPPK paruh waktu saya berikan nilai Rp2 juta, meskipun aturannya nggak ada dan ternyata hitungannya kecil, saya bismillah tetap (berikan) Rp2 juta," ungkapnya.

Pemprov Sulses beri THR bagi PPPK paruh waktu

Selain Pemkot Surabaya, Pemprov Sulsel juga memberikan THR tahun 2026 bagi PPPK paruh waktu.

"PPPK penuh waktu maupun paruh waktu tetap mendapat THR. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat," kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman,dikutip dari sulselprov.go.id, Jumat (13/3/2026).

Meski jangka waktu pemberian THR dan gaji ke-13 ASN serta PPPK tak diatur khusus dalam PP No.6 Tahun 2026, Andi berkomitmen memberikannya tepat waktu menjelang Lebaran 2026.

Penghitungan besaran THR hampir sama dengan Pemkot Surabaya, namun tak ada penyesuaian tersendiri seperti yang dilakukan Wali Kota Eri dengan menaikkan angka THR.

"Perhitungannya berdasarkan masa kerja. Misalnya baru bekerja tiga bulan, maka dihitung tiga per dua belas dari gaji pokok. Jika enam bulan, berarti enam per dua belas dari gaji pokoknya," beber Andi.

Dengan skema tersebut, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk waktu paruh PPPK, tetap akan memperoleh THR meskipun nilainya disesuaikan dengan masa kerja masing-masing.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pak Bupati Bogor Rudy Susmanto sudah menginstruksikan kepada TAPD agar mengalokasikan anggaran untuk THR PPPK paruh waktu

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp10,6 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026 bagi 9.867 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan pemerintah setempat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika di Cibinong, Kamis, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Bupati Bogor Rudy Susmanto kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar menyiapkan anggaran THR bagi PPPK paruh waktu.

“Insya Allah dapat. Pak Bupati Bogor Rudy Susmanto sudah menginstruksikan kepada TAPD agar mengalokasikan anggaran untuk THR PPPK paruh waktu,” kata Ajat.

Ia menjelaskan jumlah PPPK paruh waktu di Kabupaten Bogor saat ini mencapai 9.867 orang dengan kebutuhan anggaran THR sekitar Rp10,6 miliar yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

Pemberian THR kepada PPPK paruh waktu tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 yang membuka ruang pemberian THR bagi pegawai dengan skema kerja tertentu di lingkungan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan yang disampaikan kepada perangkat daerah, besaran THR bagi PPPK paruh waktu dihitung berdasarkan masa kerja masing-masing pegawai hingga Februari 2026.

Perhitungannya menggunakan formula satu per dua belas dikalikan masa bekerja sejak awal pengangkatan sesuai surat keputusan hingga Februari 2026, kemudian dikalikan dengan gaji yang diterima pada bulan Februari.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah menyampaikan kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen di perangkat daerah untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut sesuai mekanisme penganggaran dan pencairan yang berlaku.

Bidang Perbendaharaan juga menyampaikan bahwa proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran THR PPPK paruh waktu dapat diajukan mulai 13 Maret 2026.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan komitmennya dalam menjamin kesejahteraan aparatur negara menjelang hari raya. Sebanyak 13.077 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada pertengahan Maret ini.

"THR kita pastikan H-7 sudah dibagikan untuk (karyawan) perusahaan-perusahaan di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Jawa Tengah bagi PPPK paruh waktu dapat THR," ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (09/03/2026).

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan sekaligus bentuk apresiasi atas kinerja para pegawai di Jawa Tengah. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban tersebut mencapai angka Rp6,023 miliar.

Luthfi menjelaskan bahwa pemberian tunjangan tersebut mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Berdasarkan beleid tersebut, PPPK paruh waktu secara hukum merupakan komponen yang berhak menerima hak keuangan serupa dengan aparatur negara lainnya.

Luthfi menegaskan bahwa jadwal pencairan telah ditetapkan secara spesifik untuk memastikan ketepatan waktu distribusi dana.

"Nanti tanggal 13 Maret akan kita bagikan kepada PPPK paruh waktu," ungkapnya.

Adapun perhitungan THR akan ditentukan menggunakan formula proporsional, berdasarkan masa kerja sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Perhitungannya dilakukan dengan membagi jumlah bulan bekerja dengan 12, kemudian dikalikan dengan total penghasilan satu bulan.

"Dapatnya sesuai dengan pengangkatannya, terhitung 1 Januari kemarin. Jadi kalau yang sudah 1 tahun lebih berarti dapat penuh, kalau terhitung 1 Januari kemarin dihitung sesuai dengan proporsinya. Kalau kerjanya belum satu bulan ya ora oleh (tidak mendapatkan)," jelas Gubernur Jawa Tengah.

Selain memastikan hak bagi pegawai internal pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga memperketat pengawasan terhadap sektor swasta. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan infrastruktur pengawasan berupa posko konsultasi dan pengaduan THR.

Posko ini tersebar di Kantor Disnakertrans Provinsi serta enam wilayah Satwaker, meliputi Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas, dan Magelang. Langkah ini bertujuan untuk memediasi potensi sengketa antara pemberi kerja dan buruh terkait keterlambatan atau ketidaksesuaian nilai tunjangan.

Layanan pengaduan ini beroperasi mulai tanggal 2-31 Maret 2026. Selain melalui tatap muka, masyarakat dapat mengakses kanal digital seperti LaporGub, Sistem Layanan Pengaduan Ketenagakerjaan (Siladu) milik Kementerian Ketenagakerjaan, serta layanan WhatsApp khusus untuk konsultasi dan aduan.

Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan per Februari 2026, terdapat 263.832 perusahaan di Jawa Tengah dengan total sekitar 2.497.000 pekerja yang berhak menerima THR. Pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan dan Permenaker No.6/2016.

Sanksi administratif yang tegas telah disiapkan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan batas waktu pembayaran H-7 lebaran. Aziz mengingatkan bahwa sanksi tersebut dapat dimulai dari teguran lisan hingga teguran tertulis, sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum ketenagakerjaan di wilayah Jawa Tengah.

Bisnis.com, CIREBON - Gaji seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menjadi sorotan publik setelah unggahan di media sosial Threads menunjukkan nominal penerimaan sebesar Rp271.192 untuk satu bulan.

Angka tersebut memicu perbincangan luas karena dinilai jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Dalam tangkapan layar riwayat transaksi yang diunggah akun tersebut, tercatat keterangan “511 KR - Salary P3KPW” dengan nominal masuk sebesar Rp271.192 pada 2 Maret 2026. Pemilik akun menyebut angka itu sebagai gaji PPPK paruh waktu dan mempertanyakan bagaimana pembagiannya untuk kebutuhan selama sebulan.

“Gaji PPPK paruh waktu kabupaten Cirebon segini. Kira-kira Rp270 ribu buat sebulan gimana ya baginya,” tulis @yantiiehengky30, Rabu (3/3/2026).

Unggahan itu langsung menuai beragam respons. Sebagian warganet menilai nominal tersebut tidak layak untuk ukuran penghasilan bulanan seorang tenaga pendidik. Ada pula yang menyarankan agar guru tersebut mencari pekerjaan lain jika merasa keberatan.

“Kalau merasa gajinya kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluar saja dan cari kerjaan lain,” tulis @tri.nurainii

Menanggapi saran tersebut, pemilik akun memberikan balasan singkat yang mencerminkan kondisi yang ia hadapi.

“Sudah terlanjur, Kak. Insyaallah ada rezeki yang lain,” jawabnya.

Komentar lain bahkan membandingkan nominal tersebut dengan pekerjaan sektor informal.

“Lebih gedean gaji cuci ompreng daripada gaji P3K guru,” tulis akun lain, @abatasajaha4 yang ikut menanggapi.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait unggahan tersebut. Namun isu ini telah menjadi perhatian publik karena menyangkut kesejahteraan guru, yang memegang peran penting dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Ternyata, permasalahan gaji PPPK yang dianggap memiliki nilai tak layak ini juga terjadi di daerah lain. Misalnya di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat guru yang hanya mendapat gaji Rp139.000 per bulan.

"Masih ditemukan gaji guru PPPK Paruh Waktu yang jauh dari kata layak, semisal di Dompu Rp139.000 [per bulan]," kata Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma dalam RDP PGRI dengan Badan Legislasi DPR RI pada Senin (2/2/2026).

Penjelasan PPPK Paruh Waktu

Penetapan seseorang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh dilakukan sebagai upaya penyelesaian penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut merupakan amanat Undang-undang No.20/2023 tentang ASN.

Selain itu, rekrutmen PPPK paruh waktu juga dilakukan dalam rangka memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebelumnya menjelaskan bahwa rekrutmen PPPK paruh waktu, yang merupakan nomenklatur baru pada tahun ini, adalah mekanisme transisi untuk pengangkatan pegawai honorer di sejumlah instansi menjadi PPPK penuh.

Gaji PPPK Paruh Waktu

Dasar hukum PPPK paruh waktu, termasuk perihal gaji dan tunjangan, mengacu pada Keputusan Menpan RB No.16/2025 tentang PPPK.

Diktum pertama beleid tersebut menerangkan bahwa PPPK paruh waktu merupakan ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Secara terperinci, diktum kesembilan belas menyatakan PPPK paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN, atau sesuai upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

Sumber pendanaan untuk upah tersebut dapat berasal selain dari belanja pegawai. Hal ini berdasarkan diktum kedua puluh Keputusan Menpan RB No.16/2025.

Selain itu, diktum kedua puluh satu menyatakan PPPK paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka gaji PPPK paruh waktu dapat berlaku sesuai upah minimum. Upah Minimum Provinsi 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16/2024.

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan komitmen tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap hak aparatur sipil negara, termasuk PPPK Paruh Waktu.

“Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran untuk THR PPPK Paruh Waktu. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp60,8 miliar,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026) malam.

Ia menjelaskan, besaran THR yang akan diterima masing-masing pegawai setara dengan satu bulan gaji terakhir.

Kebijakan ini mengikuti pola pemberian THR bagi aparatur sipil negara pada umumnya, dengan tetap menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Besaran THR yang diterima adalah senilai satu bulan gaji terakhir,” katanya.

Meski anggaran telah tersedia, Herman menegaskan pencairan THR masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang secara khusus mengatur pemberian THR bagi ASN.

Regulasi tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan pencairan di daerah.

“Kami masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait pemberian THR bagi ASN. Begitu PP terbit, kami akan segera menindaklanjuti proses pencairannya,” tegas Herman.

Dengan kesiapan anggaran tersebut, Pemprov Jabar berharap proses administrasi dapat berjalan cepat setelah regulasi resmi diterbitkan pemerintah pusat.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan dukungan bagi PPPK Paruh Waktu dalam menyambut Hari Raya.

Sekda Herman juga memastikan koordinasi dengan perangkat daerah terkait terus dilakukan agar pelaksanaan pembayaran THR dapat berlangsung tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengangkat lebih dari 1.100 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada tahun 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru, Syafrian Tommy, mengatakan gaji para guru PPPK paruh waktu tersebut telah ditransfer.

Dia menyebut, Pemko Pekanbaru menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memberikan gaji PPPK paruh waktu di atas upah minimum regional (UMR).

“Gaji PPPK paruh waktu telah ditransfer. Bahkan, dapat dikatakan Pemko Pekanbaru menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Riau yang memberikan gaji PPPK paruh waktu di atas UMR,” ujarnya Senin (16/2/2026).

Dia menjelaskan, guru PPPK paruh waktu yang telah memiliki sertifikat pendidik menerima penghasilan yang cukup signifikan.

Dari gaji pokok PPPK paruh waktu, guru memperoleh sekitar Rp2 juta per bulan. Jumlah tersebut ditambah dengan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta, sehingga total penghasilan mencapai sekitar Rp4 juta per bulan.

Tommy menambahkan, terdapat perubahan mekanisme penyaluran tunjangan sertifikasi yang kini dibayarkan setiap bulan. Sebelumnya, tunjangan tersebut disalurkan setiap tiga bulan sekali.

“Yang lebih membahagiakan, tunjangan sertifikasi yang sebelumnya dibayarkan setiap tiga bulan, kini disalurkan setiap bulan. Hal ini tentu diharapkan dapat menambah semangat dan motivasi para tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru.

Pemko Pekanbaru berharap langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melaporkan bahwa gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu masih di bawah standar layak. Terdapat guru yang hanya bergaji Rp139.000 per bulan.

Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Sumardiansyah Perdana Kusuma menjelaskan bahwa mengacu data Kemendikdasmen, masih terdapat 237.000 guru honorer yang belum masuk skema PPPK Paruh Waktu/Penuh Waktu.

Adapun, mengacu data IDEAS serta PGRI, terdapat 700.000 guru honorer yang belum masuk dalam skema PPPK Paruh Waktu/Penuh Waktu.

Guru yang sudah masuk skema PPPK Paruh Waktu/Penuh Waktu pun masih mendapatkan gaji yang tidak layak.

"Masih ditemukan gaji guru PPPK Paruh Waktu yang jauh dari kata layak, semisal di Dompu Rp139.000 [per bulan]," kata Sumardiansyah dalam RDP PGRI dengan Badan Legislasi DPR RI pada Senin (2/2/2026).

Selain itu, guru yang sudah masuk skema PPPK Paruh Waktu/Penuh Waktu masih mendapat gaji di bawah UMK atau gaji sebelumnya.
Semisal di Purworejo, guru PPPK mendapat gaji Rp1.072.441. Sementara, UMK Purworejo Rp2.401.961 dan gaji sebelumnya Rp1.252.000.

Ditambah, beberapa daerah menurutnya bahkan sudah merumahkan guru honorer mulai dari Kabupeten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kuantan Singingi, Lampung, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, hingga Semarang.

Selain itu, masih terdapat gap kesejahteraan guru negeri dan swasta yang semakin jauh karena program inpassing untuk guru sekolah swasta tidak dibuka.

Bagi guru sekolah SPK, tunjangan profesi gurunya juga dihentikan sejak 2019.

Oleh karena itu, PGRI meminta agar Kemenpan RB 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu ditinjau ulang terutama pada klausal 19.

Dalam klausal tersebut, PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Menurutnya, sebaiknya, penghasilan guru PPPK Paruh Waktu dikunci dengan standar gaji minimal yang diatur melalui Perpres Perpres 11 Tahun 2024 yang mengatur gaji guru PPPK Penuh Waktu Golongan IX sebesar Rp3.203.600. Kemudian, PP 5 Tahun 2024 mengatur gaji guru PNS golongan IlI-a Rp2.185.700.

Bisnis.com, SURABAYA – Kabar mengenai upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) Kota Surabaya yang tidak dibayarkan, ramai di sejumlah akun media sosial hingga memantik perdebatan antar warganet.

Merespons hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widayati menjelaskan pembayaran upah terhadap PPPK Paruh Waktu menggunakan mekanisme atau skema belanja barang dan jasa.

Hal tersebut juga telah mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025 serta Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.1/227 tertanggal 16 Januari 2025

“Berdasarkan Diktum 20 pada Permenpan, sumber pendanaan upah dapat berasal selain dari belanja pegawai. Ini bukan skema baru. Mekanismenya sama seperti sebelumnya. Mereka bekerja dulu, menunjukkan kinerja, baru kemudian dibayarkan melalui belanja barang dan jasa,” ujar Wiwiek dikutip Kamis (22/1/2026).

Ia melanjutkan tidak terdapat perubahan mekanisme pengupahan antara sebelum dan sesudah tenaga kontrak diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Perbedaannya hanya terletak pada status kepegawaian.

“Yang berbeda itu statusnya. Sekarang mereka sudah punya NIP dari BKN dan SK Wali Kota, tapi penggajiannya tetap sama seperti saat masih tenaga kontrak,” tegasnya.

Mengenai mekanisme pembayaran gaji PPPK-PW, Wiwiek menerangkan bahwa pegawai akan mendapat upah setelah melaksanakan pekerjaannya selama satu bulan lamanya. Dalam hal ini, para pekerja baru akan menerima gaji mereka pada awal Februari 2026 mendatang.

“Jika Surat Perjanjian Kerja (SPK) dimulai 2 Januari 2026, maka masa kerja satu bulan penuh baru selesai pada 31 Januari,” jelas Wiwiek.

Lebih lanjut, Wiwiek menjelaskan bahwa upah dari PPPK-PW tersebut baru akan dicairkan usai perangkat daerah mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Proses pencairan akan dilakukan segera usai bulan Januari berakhir atau pada awal Februari 2026.

“Setelah itu, upah langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai. Jadi, bukan tidak konsisten, tapi kami menyesuaikan dengan aturan terbaru dari Kemenpan-RB dan Kemendagri yang baru terbit Januari ini,” tegasnya.

Ia menambahkan Pemkot Surabaya hanya mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini belum ada regulasi baru yang mengatur mekanisme penggajian berbeda bagi PPPK Paruh Waktu.

Wiwiek pun menegaskan bahwa pihaknya tengah berkonsultasi dengan Kemendagri untuk memastikan kesesuaian administrasi dan berjanji akan melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai persoalan tersebut.

“Sepanjang aturan pedoman dari pusat mengarahkan demikian, kami di daerah wajib mengikuti. Kami harap para pegawai memahami proses ini adalah bentuk kepatuhan regulasi yang berlaku secara nasional," tutupnya.

Sebagai informasi, akun Instagram @viral_forjustice mengunggah dan memperlihatkan sebuah pesan singkat yang berisi keluhan terkait PPPK yang belum menerima upah dari Pemkot Surabaya.

“Tolong mas viralkan, ini honor/gaji P3K PARUH WAKTU belum disalurkan mas. Padahal dalam surat perjanjian kerja sudah dijelaskan bahwa gaji akan disalurkan pada awal bulan (gajian dulu baru kerja),” tulis unggahan pada akun Instagram @viral_forjustice.

Selain itu, akun tersebut juga menampilkan sebuah potongan surat pada unggahan yang sama, yang bertuliskan ‘Pasal 7’ terkait perjanjian kerja antara kedua belah pihak.

“Pembayaran gaji Pihak Kedua dilaksanakan tiap awal bulan, dan pemotongan gaji sebagaimana dinyatakan pada pasal 6 ayat (1) perjanjian ini dilakukan pada bulan berikutnya,” tulis surat tersebut.

BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil berharap kepada 3.868 pegawai PPPK Paruh Waktu mampu meningkatkan pelayanan Pemkot Bogor sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kota Bogor serta prinsip good governance. Hal ini disampaikan saat ia menghadiri upacara peringatan HUT ke-54 KORPRI sekaligus penyerahan SK kepada PPPK Paruh Waktu Pemkot Bogor di Lapangan Sempur, Senin (1/12/2025).

Dalam perayaan HUT KORPRI ini, Adit juga ingin kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN Kota Bogor. Bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah kunci utama dari kehadiran pegawai pemerintahan. "Kami berharap dengan kehadiran PPPK Paruh Waktu ini mampu mencapai target pelayanan pemerintahan yang optimal dengan memegang prinsip good governance," kata Adit. PPPK Paruh Waktu 2025: Gaji dan Tunjangan yang Wajib Anda Ketahui

Berdasarkan data yang disampaikan oleh BKSDM Kota Bogor, PPPK Paruh Waktu mengisi formasi dengan rincian Guru 200 orang, Tenaga Kesehatan 17 orang, dan Tenaga Teknis 3.651 orang. Mereka ini terbagi dalam 4 jabatan yakni Pengelola Umum Operasional 749 orang, Operator Layanan Operasional 2.492 orang, Pengelola Layanan Operasional 116 orang dan Penata Layanan Operasional 294 orang.

Ia juga berharap APBD 2026 yang sudah disusun oleh Pemerintah Kota Bogor mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dijalankan dengan baik. "Tahun depan adalah tahun yang menandakan berjalannya pemerintahan Kota Bogor, tentu peran ASN menjadi sangat krusial untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Dedie dan Wakil Wali Kota Jenal," tuturnya.