Bisnis.com, Batam –Fandi Ahmad, seorang anak buah kapal alias ABK asal Medan telah menyampaikan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang yang berlangsung pada Kamis kemarin. Fandi akan menjalani sidang pembacaan vonis pada pekan depan.

Adapun Jaksa penuntut umum (JPU) menolak nota pembelaan (pleidoi) terdakwa Fandi dalam perkara penyelundupan sabu hampir dua ton ke Batam, Kepulauan Riau, dan tetap pada tuntutan pidana mati.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis lalu, JPU Muhammad Arfian membantah satu per satu dalil yang disampaikan terdakwa dan penasihat hukumnya. Jaksa menilai keberatan atas surat dakwaan tidak berdasar.

“Dalil penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan,” kata Arfian di ruang sidang.

Jaksa menjelaskan, meskipun kapal tanker Sea Dragon sempat dicegat di perairan Karimun Anak, barang bukti sabu ditemukan setelah kapal bersandar di dermaga Bea Cukai Tanjunguncang, Batam. Penemuan tersebut, menurut jaksa, tetap sah secara hukum karena merupakan rangkaian proses penindakan.

Terkait pembelaan Fandi yang mengaku tidak mengetahui adanya muatan narkotika, jaksa menyebut terdakwa merupakan lulusan Politeknik Pelayaran Malahayati dan memiliki sertifikasi pelaut, sehingga dinilai memahami prosedur pelayaran dan administrasi kapal.

Namun demikian, terdakwa disebut bekerja melalui agen tidak resmi dan tetap berangkat meski terdapat perbedaan nama kapal dalam perjanjian kerja. Jaksa juga menilai Fandi turut membantu proses pemindahan barang dan tidak pernah melaporkan adanya muatan terlarang.

Dalam perjalanan menuju Indonesia, kapal tersebut bahkan sempat mencabut bendera untuk menghindari kecurigaan aparat.

“Pada prinsipnya, penuntut umum tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan sebelumnya,” ujar jaksa menegaskan tuntutan hukuman mati.

Pembacaan Vonis Hakim

Sidang perkara ini akan dilanjutkan pada 5 Maret 2026 dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim.

Secara terpisah, Juru Bicara PN Batam, Watimena, mengatakan perkara penyelundupan sabu hampir dua ton tersebut kini memasuki babak akhir persidangan. Enam terdakwa, terdiri atas dua warga negara Thailand dan empat warga negara Indonesia, sebelumnya telah menyampaikan pleidoi pada 23 Februari 2026.

Menurut Watimena, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, mulai dari keterangan saksi dan ahli, alat bukti, hingga rangkaian peristiwa yang terungkap di ruang sidang.

Ia menegaskan bahwa putusan akan diambil secara independen dan tidak terpengaruh tekanan publik maupun politik.

“Putusan harus akuntabel dan berbasis hukum acara,” kata dia.

Pengadilan juga mengimbau masyarakat dan media untuk mengawal proses persidangan secara proporsional. Kebebasan berpendapat dihormati, namun tidak boleh dimaknai sebagai bentuk tekanan terhadap independensi hakim.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR segera mengirimkan surat panggilan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk rapat bersama membahas kasus Anak Buah Kapal (ABK) bernama Fandi Ramadhan yang dituntut mati karena diduga membantu menyeludupkan sabu hampir 2 ton.

Pemanggilan tersebut tercantum dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama keluarga Fandi beserta kuasa hukum, Kamis (26/2/2026).

"Komisi III akan memanggil penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk perkara Nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Batam, guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut," kata Ketua Komisi III, Habiburokhman.

Komisi III juga meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur dan memeriksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam bernama Muhammad Arfian agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Sebab, sebelumnya Arfan menyatakan secara tersirat bahwa Komisi III DPR RI berupaya mengintervensi kasus dugaan peredaran barang haram tersebut. Dalam rapat, baik Komisi III maupun kuasa hukum menyampaikan kecurigaan proses hukum kepada Fandi.

Bahkan Anggota Komisi III DPR RI, Martin D Tumbelaka merasa adanya kejanggalan dalam penuntutan tersebut. Dia mencurigai JPU yang menuntut Fandi adalah bagian dari para gembong narkoba yang belum ditangkap oleh aparat penegak hukum Indonesia sehingga perlu ada penelusuran lebih dalam terhadap JPU.

"Justru saya bertanya-tanya ini jangan-jangan jaksa bagian dari mereka karena tuntutan mati yang dituntut oleh jaksa ini, itu kita artikan memutus mata rantainya," katanya.

Dari catatan yang dia miliki, Fandi bukanlah inisiator untuk mengedarkan sabu dan tidak memiliki wewenang atas barang haram tersebut. Martin menyampaikan kembali dakwaan jaksa yang menyatakan bahwa Fandi tidak memeriksa dan menolak muatan kapal. Menurut Martin, Fandi tidak memiliki kapasitas untuk menolak barang yang dimuat dalam kapal.

Sekadar informasi, Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau telah menuntut pidana mati terhadap enam terdakwa dalam kasus penyelundupan sabu seberat hampir 2 ton yang diangkut menggunakan kapal Sea Dragon Terawa di perairan Kepri.

Dua di antaranya warga negara Thailand, yakni Weerepat Phongwan alias Mr Pong dan Teerapong Lekpradube. Kemudian empat lainnya adalah warga negara Indonesia, yakni Fandi Ramadhan, Richard Halomoan, Leo Candra Samosir, dan Hasiholan Samosir.

Jaksa menyatakan bahwa berdasarkan keterangan 10 saksi dan tiga saksi ahli, dakwaan bagi para terdakwa menguat.

Adapun barang bukti yang disita berupa 67 kardus cokelat yang dibungkus plastik bening. Sebanyak 66 kardus masing-masing berisi 30 bungkus plastik kemasan teh China warna hijau yang di dalamnya terdapat satu paket sabu, sedangkan satu kardus lainnya berisi 20 bungkus plastik kemasan teh China warna hijau berisi sabu. Total berat bersih barang bukti tersebut mencapai 1.995.139 gram atau hampir 2 ton.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman membantah pihaknya mengintervensi kasus anak buah kapal (ABK) bernama Fandi Ramadhan yang dituntut mati Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena diduga membantu menyelundupkan sabu hampir 2 ton.

Menurutnya, Komisi III menjalankan tugas berupa pengawasan sesuai amanat Undang-Undang 1945 dan menanggapi isu-isu yang beririsan dengan rasa keadilan di masyarakat.

Keterlibatan Komisi III, katanya, guna memastikan mitra kerja dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang diamanatkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang 1945, Komisi III bukan saja menilai penerapan kebijakan secara umum tapi juga menanggapi kasus aksi yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Komisi III jelas tidak mengintervensi secara teknis perkara perkara yang sedang diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi kewajiban kami memastikan pelaksanaan tugas mitra kami, aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku," katanya saat rapat dengar pendapat bersama keluarga Fandi, Kamis (26/2/2026).

Politisi Partai Gerindra itu meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menegur oknum JPU, Muhammad Harvian di Pengadilan Negeri Batam karena secara tidak langsung menyatakan masyarakat dan DPR mengintervensi tuntutan mati terhadap Fandi.

Dia menjelaskan bahwa DPR tidak hanya memiliki tugas membuat undang-undang, melainkan mengawasi pelaksanaan tugas penegak hukum agar dapat bersikap sesuai koridor terhadap pengadilan.

Baginya, masyarakat juga dapat menyampaikan sikapnya kepada pengadilan termasuk dalam bentuk amicus curiae atau sahabat pengadilan.

"Hal ini merupakan implementasi dari apa yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat dan selain menilai fakta-fakta persidangan," jelasnya.