JAKARTA - Program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2026 resmi dibuka bagi mahasiswa perguruan tinggi mitra Pertamina Foundation. Program ini memberikan berbagai manfaat mulai dari bantuan UKT atau SPP, bantuan biaya hidup, hingga kesempatan mengikuti green initiative program serta capacity and character building.

Pendaftaran Beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2026 dibuka hingga 31 Mei 2026. Program ini menjadi salah satu beasiswa bergengsi yang ditujukan untuk mendukung mahasiswa berprestasi sekaligus memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan, sosial, dan energi berkelanjutan.

Dalam program ini, penerima beasiswa tidak hanya memperoleh dukungan finansial, tetapi juga kesempatan mengembangkan kemampuan kepemimpinan, karakter, dan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan sosial dan green initiative.

Syarat Beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2026

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Kuliah di perguruan tinggi mitra Pertamina Foundation.

3. Mahasiswa S1/D4 semester 2 hingga 6 dan mahasiswa D3 semester 2 sampai 4 dengan IPK terakhir di atas 3.00.

4. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba maupun tindak kriminal.

5. Aktif dalam organisasi, kegiatan sosial, lingkungan, atau energi.

6. Membuat motivation letter.

7. Memiliki sertifikat kemampuan bahasa asing menjadi nilai tambah, khususnya TOEFL atau IELTS.

8. Membuat karya tulis bertema “Aksi Nyataku Sebarkan Energi Baik untuk Bumi Lestari”.

9. Mahasiswa yang berasal dari wilayah operasi Pertamina Group menjadi prioritas.

Daftar Mitra Perguruan Tinggi Pertamina Foundation

Aceh

- USK

- Unimal

Sumatera Utara

- USU

- STAIN Madina

Riau

- Unri

- UPP

- STAI Tuntas

- UIR

- STAI SS

Sumatera Barat

- Unand

Jambi

- Unja

Sumatera Selatan

- Unsri

Lampung

- Itera

Banten

- Untirta

Jakarta

- Uper

Jawa Barat

- UI

- Unwir

- Unpad

- Unsika

- IPB

- ITB

- ITPB

DI Yogyakarta

- UNY

- UGM

Jawa Tengah

- Undip

- PNC

- UNS

- Unisvet

Jawa Timur

- Unair

- ITS

- Unirow

- UB

- USB

Kalimantan Utara

- UBT

Bali

- Universitas Udayana

Sulawesi Selatan

- Universitas Hasanuddin

NTT

- PNK

Maluku

- Unpatti

- Unlesa

Kalimantan Timur

- ITK

- STTMB

- Unmul

Sulawesi Utara

- Unsrat

Papua Barat Daya

- Poltek KP Sorong

- Polinep

- Unipa

Jayapura

- Uncen

Dokumen Persyaratan

Sementara itu, dokumen yang wajib disiapkan untuk pendaftaran beasiswa antara lain:

Surat pernyataan atau slip gaji orang tua/wali.

Motivation letter.

KHS per semester.

Sertifikat atau surat bukti keaktifan organisasi.

Sertifikat atau bukti skor kemampuan bahasa asing (opsional).

Karya tulis bertema “Aksi Nyataku Sebarkan Energi Baik untuk Bumi Lestari”.

Beasiswa Pertamina ini terbuka bagi mahasiswa dari 47 perguruan tinggi mitra Pertamina Foundation yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

JAKARTA - Berikut ini 20 jurusan kuliah di Universitas Indonesia (UI) dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di bawah Rp10 juta yang berlaku di jalur SIMAK UI 2026. Simak daftarnya.

Jalur Seleksi Masuk Universitas Indonesia ( SIMAK UI) menjadi salah satu pintu masuk ke kampus UI selain jalur nasional jenjang sarjana seperti SNBT dan SNBT.

Pendaftaran SIMAK UI S1 dan Vokasi 2026 dijadwalkan akan dibuka 8 Mei hingga 5 Juni 2026. Pendaftarannya melalui laman resmi enrollment.ui.ac.id. Biaya pendaftaran SIMAK UI sebesar Rp650.000.

Dikutip dari laman resmi UI, berikut 20 jurusan di UI dengan biaya UKT di bawah Rp10 juta bagi peserta yang tertarik mendaftar di jalur SIMAK UI 2026.

20 Jurusan UI dengan UKT di Bawah Rp10 Juta Jalur SIMAK UI 2026

1. Bahasa dan Kebudayaan Korea

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.300.000

2. Ilmu Filsafat

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp7.800.000

3. Ilmu Perpustakaan

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.600.000

4. Ilmu Sejarah

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp7.800.000

5. Sastra Arab

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.300.000

6. Sastra Belanda

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.300.000

7. Sastra Cina

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.300.000

8. Sastra Daerah untuk Sastra Jawa

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.300.000

9. Sastra Indonesia

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.600.000

10. Sastra Inggris

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.600.000

11. Sastra Jepang

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.300.000

12. Sastra Jerman

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.300.000

13. Sastra Perancis

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.300.000

14. Sastra Rusia

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.300.000

15. Antropologi Sosial

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp7.800.000

16. Kriminologi

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.600.000

17. Sosiologi

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

18. Ilmu Administrasi Fiskal

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.600.000

19. Ilmu Administrasi Negara

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.600.000

20. Ilmu Administrasi Niaga

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.600.000

Demikian 20 jurusan di UI dengan UKT dibawah Rp10 juta yang berlaku untuk jalur SIMAK UI 2026. Semoga informasi ini bermanfaat.

JAKARTA - Biaya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 2026 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari calon mahasiswa. Penerimaan dibuka di jalur nasional dan mandiri.

Program Sarjana Ilmu Hukum di FHUI membuka penerimaan melalui jalur SNBP, SNBT, serta Seleksi Mandiri UI dengan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berjenjang sesuai kemampuan ekonomi.

Berdasarkan brosur resmi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum FHUI, mahasiswa akan menempuh pendidikan selama 7 hingga 12 semester, termasuk masa cuti. Total beban studi yang harus diselesaikan adalah 144 SKS, yang terdiri dari mata kuliah wajib universitas, fakultas, peminatan, hingga tugas akhir seperti skripsi, artikel ilmiah, atau laporan substansi.

Secara rinci, komposisi SKS tersebut meliputi 10 SKS mata kuliah wajib universitas, 2 SKS wajib rumpun ilmu, 80 SKS mata kuliah wajib fakultas, serta Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) sebanyak 9 SKS.

Selain itu, mahasiswa juga wajib mengambil mata kuliah peminatan sekitar 6–7 SKS dan mata kuliah pilihan (termasuk program MBKM) sebanyak 36–37 SKS.

Untuk biaya kuliah, dikutip dari laman SIMAK UI, FHUI menerapkan sistem UKT yang berlaku sama bagi mahasiswa jalur SNBP dan SNBT. Besaran UKT dibagi ke dalam beberapa kelompok, yakni:

1. UKT FHUI 2026 Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri

Berikut daftar lengkap Uang Kuliah Tunggal ( UKT ) Program Studi Ilmu Hukum FHUI:

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp10.000.000

UKT 9: Rp12.500.000

UKT 10: Rp14.000.000

UKT 11: -

Penetapan kelompok UKT ini dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa, sehingga diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih merata.

Sementara itu, bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri UI, selain membayar UKT, juga dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Besaran IPI ini dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

2. IPI Jalur Mandiri UI (Ilmu Hukum FHUI)

Selain UKT, jalur mandiri dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI):

IPI 1 (UKT 1–2): Rp0

IPI 2 (UKT 3–4): Rp25.000.000

IPI 3 (UKT 5–8): Rp35.000.000

IPI 4 (UKT 9–11): Rp48.000.000

IPI merupakan biaya yang dibayarkan satu kali di awal perkuliahan, berbeda dengan UKT yang dibayarkan setiap semester.

JAKARTA - Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Institut Teknologi Bandung ( ITB ) untuk jalur SNBP dan SNBT 2026 resmi menjadi sorotan. Pasalnya, biaya kuliah di kampus bergengsi ini mencapai hingga Rp14.500.000 per semester untuk kelompok tertinggi.

ITB sendiri memiliki 61 program studi yang tersebar di tiga lokasi kampus, yakni Bandung, Cirebon, dan Jatinangor. Penetapan UKT dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, sehingga nominal yang dibayarkan bisa berbeda-beda.

Menariknya, ITB tetap membuka akses luas biaya kuliah bagi mahasiswa kurang mampu. Setidaknya 20 persen dari total mahasiswa baru akan masuk dalam kelompok UKT rendah (UKT 1 dan 2) atau menerima bantuan beasiswa.

Rincian UKT ITB 2026 SNBP dan SNBT

Berikut daftar lengkap UKT ITB 2026 yang wajib diketahui calon mahasiswa, dikutip dari laman Admisi ITB, Kamis (9/4/2026).

FMIPA-M

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp4.250.000

UKT 4: Rp6.250.000

UKT 5: Rp8.250.000

UKT 6: Rp10.250.000

UKT 7: Rp12.250.000

SBM (Sekolah Bisnis dan Manajemen)

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp6.500.000

UKT 4: Rp8.500.000

UKT 5: Rp10.500.000

UKT 6: Rp12.500.000

UKT 7: Rp14.500.000

Selain FMIPA-M dan SBM

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp4.500.000

UKT 4: Rp6.500.000

UKT 5: Rp8.500.000

UKT 6: Rp10.500.000

UKT 7: Rp12.500.000

Bisa Ajukan Keringanan, Ini Caranya

Bagi calon mahasiswa yang merasa keberatan dengan UKT tinggi, terutama di kelompok UKT 7, ITB menyediakan opsi pengajuan beasiswa UKT.

Pengajuan dilakukan saat daftar ulang secara online melalui laman ITB Finaid dengan mengunggah dokumen kondisi ekonomi. Nantinya, pihak kampus akan melakukan verifikasi sebelum menentukan besaran UKT final.

Tak Bisa Ditunda, Tapi Bisa Dicicil

Perlu diketahui, ITB tidak memberikan kebijakan penundaan pembayaran UKT. Namun, mahasiswa tetap diberi opsi pembayaran secara cicilan mulai semester kedua.

Tersedia dua skema cicilan, yakni dua kali pembayaran (50%-50%) atau tiga kali pembayaran (40%-30%-30%) dalam satu semester, sesuai jadwal akademik yang berlaku.

JAKARTA - Biaya kuliah di Universitas Indonesia (UI) penting diketahui khususnya bagi calon mahasiswa baru yang diterima jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 yang baru-baru ini diumumkan. Berikut daftar biaya kuliahnya

UI menerima sebanyak 2.078 calon mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 dari total 35.118 pendaftar yang memilih UI. Dari jumlah tersebut, 78 calon mahasiswa berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah menyampaikan bahwa tingginya minat terhadap UI mencerminkan kepercayaan publik yang harus dijaga.

“Penerimaan mahasiswa baru melalui SNBP merupakan salah satu upaya untuk menjaring talenta-talenta terbaik bangsa. UI berkomitmen untuk terus menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas, inklusif, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Prof. Heri, melalui siaran pers.

Saat ini, UI juga tercatat berada di peringkat ke-189 dunia versi QS World University Rankings 2026.

Biaya Kuliah UI Jalur SNBP 2026

Sistem biaya kuliah di UI menggunakan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Besaran UKT terbagi dalam beberapa kelompok, mulai dari yang paling rendah hingga tertinggi.

Dikutip dari Keputusan Rektor UI Nomor 297/SK/R/UI/2026 tentang uang kuliah tunggal (UKT), berikut ini biaya kuliah semua jurusan yang perlu diketahui bagi yang lolos SNBP 2026.

1. Pendidikan Dokter, Kedokteran Gigi, Ilmu Keperawatan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Teknik Metalurgi & Material, Teknik Bioproses

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp15.000.000

UKT 10: Rp17.500.000

UKT 11: Rp20.000.000

2. Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Komputer, Teknik Lingkungan, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, Teknik Sipil

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp15.000.000

UKT 10: Rp17.500.000

UKT 11: Rp19.900.000

3. Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp15.000.000

UKT 10: Rp17.500.000

UKT 11: Rp19.800.000

4. Teknik Biomedik

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp15.000.000

UKT 10: Rp17.500.000

UKT 11: Rp19.200.000

5. Arsitektur, Arsitektur Interior

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp15.000.000

UKT 10: Rp17.500.000

UKT 11: Rp19.100.000

6. Biologi, Fisika, Kimia, Sistem Informasi (Kecerdasan Artifisial)

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp15.000.000

UKT 10: Rp17.500.000

UKT 11: Rp18.300.000

7. Geofisika, Geologi

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp15.000.000

UKT 10: Rp16.900.000

8. Geografi, Ilmu Komputer, Sistem Informasi

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp14.600.000

9. Ilmu Aktuaria, Statistika

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp12.800.000

10. Matematika

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp13.300.000

11. Ilmu Hukum

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp10.000.000

UKT 9: Rp12.500.000

UKT 10: Rp14.000.000

12. Akuntansi, Bisnis Islam, Ilmu Ekonomi, Ilmu Ekonomi Islam, Manajemen

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp10.000.000

UKT 9: Rp12.500.000

UKT 10: Rp14.600.000

13. Arkeologi

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp9.000.000

14. Bahasa dan Kebudayaan Korea, Sastra Arab, Sastra Belanda, Sastra Cina, Sastra Daerah (Jawa), Sastra Jepang, Sastra Jerman, Sastra Prancis, Sastra Rusia

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.300.000

15. Sastra Indonesia, Sastra Inggris

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.600.000

16. Antropologi Sosial, Ilmu Filsafat, Ilmu Sejarah

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp7.800.000

17. Ilmu Perpustakaan, Kriminologi, Ilmu Administrasi Fiskal, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Niaga

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp8.600.000

18. Psikologi, Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, Ilmu Kesejahteraan Sosial

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

UKT 8: Rp10.000.000

UKT 9: Rp12.500.000

UKT 10: Rp14.000.000

19. Ilmu Politik, Sosiologi

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp3.000.000

UKT 5: Rp4.000.000

UKT 6: Rp5.000.000

UKT 7: Rp7.500.000

Vokasi

20. Sarjana Terapan Fisioterapi, Terapi Okupasi, Produksi Media

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp15.000.000

21. Sarjana Terapan Bisnis Kreatif, Manajemen Bisnis Pariwisata, Manajemen Rekod dan Arsip, D3 Akuntansi, D3 Administrasi Keuangan & Perbankan, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Perpajakan, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Periklanan Kreatif, D3 Penyiaran Multimedia

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp13.000.000

22. D3 Administrasi Asuransi dan Aktuaria, D3 Administrasi Rumah Sakit

UKT 1: Rp500.000

UKT 2: Rp1.000.000

UKT 3: Rp2.000.000

UKT 4: Rp4.000.000

UKT 5: Rp6.000.000

UKT 6: Rp7.500.000

UKT 7: Rp10.000.000

UKT 8: Rp12.500.000

UKT 9: Rp14.000.000.

Demikian tadi biaya kuliah semua jurusan di UI jalur SNBP 2026. Semoga informasi ini bermanfaat.

JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima sebanyak 2.836 mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ( SNBP ) 2026. Para calon mahasiswa yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti proses registrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kampus.

Tahapan registrasi dimulai dengan mengakses pengumuman resmi serta mengunduh formulir kelengkapan dokumen melalui laman admissions.ugm.ac.id. Selanjutnya, peserta harus melengkapi biodata dan mengunggah dokumen persyaratan secara daring melalui laman simaster.ugm.id pada periode 1 April 2026 pukul 15.00 WIB hingga 14 April 2026 pukul 15.00 WIB.

Setelah proses tersebut, peserta akan menunggu hasil verifikasi dokumen sekaligus penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mahasiswa yang telah mendapatkan hasil verifikasi diwajibkan melakukan pembayaran UKT, dilanjutkan dengan konfirmasi pembayaran, pengisian data kemahasiswaan, hingga pemenuhan administrasi lainnya seperti perlindungan kesehatan dan aktivasi akun mahasiswa.

Daftar UKT UGM 2026

Mengutip laman Admisi UGM, berikut ini biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di jalur SNBP UGM Tahun Akademik 2026/2027.

1. Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Teknologi Rekayasa Mesin, Teknologi Rekayasa Elektro, Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar, Sistem Informasi Geografis, Pengembangan Produk Agroindustri, Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat, Teknologi Rekayasa Internet, Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil, Teknologi Veteriner, Manajemen Informasi Kesehatan, Pengelolaan Hutan

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp3.325.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp6.650.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp9.975.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp13.300.000

2. Bisnis Perjalanan Wisata, Manajemen dan Penilaian Properti, Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, Akuntansi Sektor Publik, Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Perbankan

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp2.850.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp5.700.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp8.550.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp11.400.000

3. Kedokteran, Kedokteran Hewan, Kedokteran Gigi

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp6.175.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp12.350.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp18.525.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp24.700.000

4. Farmasi, Ilmu Keperawatan

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp4.325.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp8.650.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp12.975.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp17.300.000

5. Teknik Mesin, Higiene Gigi, Teknik Kimia

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp3.375.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp6.750.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp10.125.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp13.500.000

6. Teknik Nuklir, Teknik Geologi, Perencanaan Wilayah dan Kota, Arsitektur, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil, Gizi, Teknik Biomedis, Teknik Infrastruktur Lingkungan, Teknik Sumber Daya Air, Teknologi Informasi

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp3.075.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp6.150.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp9.225.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp12.300.000

7. Psikologi, Teknik Geodesi, Teknologi Industri Pertanian, Teknik Fisika, Teknik Pertanian, Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Kehutanan, Ilmu dan Industri Peternakan

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp2.750.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp5.500.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp8.250.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp11.000.000

8. Elektronika dan Instrumentasi, Teknologi Hasil Perikanan, Kimia, Geofisika, Fisika, Mikrobiologi Pertanian, Agronomi, Akuakultur, Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Ilmu Tanah, Manajemen Sumberdaya Akuatik, Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Proteksi Tanaman, Geografi Lingkungan, Kartografi dan Penginderaan Jauh, Statistika, Matematika, Ilmu Aktuaria, Ilmu Komputer

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp2.500.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp5.000.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp7.500.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp10.000.000

9. Hukum, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Komunikasi, Arkeologi

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp2.300.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp4.600.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp6.900.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp9.200.000

10. Ilmu Hubungan Internasional, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp2.200.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp4.400.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp6.600.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp8.800.000

11. Sastra Inggris

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp2.200.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp4.400.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp6.600.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp8.664.000

12. Pariwisata, Bahasa dan Sastra Prancis, Sastra Arab, Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Kebudayaan Korea, Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp1.900.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp3.800.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp5.700.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp7.600.000

13. Politik dan Pemerintahan

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp2.053.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp4.107.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp6.160.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp8.214.000

14. Antropologi Budaya, Sejarah

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp2.053.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp4.107.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp6.160.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp7.885.000

15. Sosiologi, Filsafat

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp1.889.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp3.778.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp5.667.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp7.557.000

16. Pembangunan Wilayah

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100 persen: Rp0

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75 persen: Rp2.256.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50 persen: Rp4.512.000

UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25 persen: Rp6.768.000

UKT Pendidikan Unggul: Rp9.025.000.

Demikian biaya kuliah di UGM bagi kamu yang diterima jalur SNBP 2026. Semoga informasi ini bermanfaat.

JAKARTA - IPB University menegaskan komitmen bahwa tidak boleh ada mahasiswa yang putus kuliah hanya karena kendala ekonomi. Pesan ini disampaikan langsung Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, sebagai bentuk jaminan nyata pemerataan akses pendidikan bagi semua.

“IPB University menjamin bahwa tidak pernah ada kejadian drop out (DO) yang disebabkan oleh masalah keuangan, karena pintu beasiswa terbuka lebar dengan prioritas utama pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu,” katanya, melalui siaran pers, Kamis (29/1/2026).

Secara tegas menyampaikan pesan edukatif kepada masyarakat agar tetap optimistis menatap masa depan pendidikan.

"Kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa semua bisa kuliah di IPB University. Jangan takut akan biaya, karena tersedia banyak beasiswa yang siap menopang kebutuhan studi mahasiswa. IPB University memiliki prinsip kuat bahwa tidak boleh ada mahasiswa yang berhenti kuliah karena alasan biaya," ujarnya.

Komitmen tersebut bukan sekadar janji, melainkan didukung oleh data realisasi penyaluran beasiswa yang masif. Berdasarkan data rekapitulasi beasiswa tahun 2025, total dana yang disalurkan mencapai Rp141,72 miliar.

Rektor menjelaskan bahwa sebaran beasiswa IPB University berdasarkan kriteria menunjukkan keberpihakan yang nyata pada golongan ekonomi lemah. Mayoritas penerima beasiswa tahun 2025 adalah mahasiswa tidak mampu yang mencapai persentase 71,74%. Angka ini setara dengan 7.820 mahasiswa yang menerima bantuan dengan total dana sebesar Rp98,69 miliar.

Sementara itu, porsi beasiswa untuk kategori prestasi dan tidak mampu tercatat sebesar 11,47% (1.250 mahasiswa) dengan dana Rp11,01 miliar, dan kategori murni prestasi sebesar 16,80% (1.831 mahasiswa) dengan serapan dana Rp31,81 miliar.

Alim menambahkan, peluang untuk memperluas beasiswa berbasis prestasi dan tidak mampu melalui peningkatan kerja sama dengan donatur non-pemerintah masih sangat terbuka.

Alim juga menyebut, bahwa IPB University memberikan afirmasi akses pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa dari daerah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami telah menyiapkan skema jalur khusus dan beasiswa untuk masyarakat terdampak bencana di tiga wilayah tersebut,“ jelas Rektor. Lebih lanjut Rektor menjelaskan, “Kami mengelola program deposito wakaf. Imbal hasil deposito wakaf jilid 1 dan 2 telah disalurkan," pungkasnya.

RAPBN 2026 kembali menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas dengan alokasi anggaran sekitar Rp757,8 triliun, atau setara dengan 20% dari total belanja negara. Namun, besarnya angka tersebut memunculkan pertanyaan yang berulang: sejauh mana anggaran pendidikan tersebut berpengaruh terhadap capaian pendidikan nasional?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika ditarik ke konteks pendidikan tingg. Di mana pengembangan sumber daya manusia nasional tidak hanya melalui pendidikan dan pengajaran, tetapi juga penelitian dan inovasi.

Posisi strategis pendidikan tinggi kembali ditegaskan melalui pertemuan Presiden dengan para rektor dan guru besar perguruan tinggi pada Kamis, 13 Maret 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini antara lain menekankan peran perguruan tinggi sebagai pilar pengembangan sumber daya manusia, penguasaan sains dan teknologi, serta penguatan riset dan inovasi nasional.

Paradoksnya, dengan penekanan peran strategis pendidikan tinggi serta anggaran pendidikan yang terlihat besar, capaian pendidikan tinggi Indonesia masih tertinggal. Data BPS menunjukkan, angka partisipasi kasar perguruan tinggi Indonesia berada di kisaran 32,9% pada 2025.

Dibandingkan negara tetangga di ASEAN, data dari UNESCO Institute for Statistics, yang dihimpun oleh Our World in Data, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Malaysia telah mencapai sekitar 37%, Thailand dan Vietnam berada di kisaran 45%-46%, sementara Filipina sekitar 44%. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara tetangga.

Ruang Fiskal Pendidikan Tinggi yang Terbatas

Alokasi anggaran pendidikan nasional hingga saat ini sebagian besar masih difokuskan pada pendidikan dasar dan menengah, terutama melalui belanja pegawai guru serta penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada pemerintah daerah. Dalam RAPBN 2026, alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tercatat sekitar Rp61 triliun, atau sekitar 8% dari total anggaran pendidikan nasional.

Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri dan bantuan mahasiswa, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah serta beasiswa afirmasi. Porsi ini relatif kecil jika dibandingkan dengan skala sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), pada 2025 terdapat sekitar 4.416 perguruan tinggi yang terdaftar di Indonesia, dengan mayoritas merupakan Perguruan Tinggi Swasta serta 125 Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Dengan ekosistem yang besar dan keterbatasan fiskal pemerintah dalam mendanai pendidikan tinggi, perguruan tinggi menghadapi tekanan pembiayaan untuk menjalankan tridarma—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—yang membutuhkan biaya operasional cukup besar serta investasi berkelanjutan.

Kondisi ini mendorong perguruan tinggi, khususnya PTN, untuk menutup sebagian kebutuhan operasional melalui kontribusi mahasiswa dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dalam konteks inilah kebijakan UKT muncul sebagai instrumen pembiayaan, sekaligus memicu perdebatan publik mengenai keadilan akses pendidikan tinggi.

UKT Mengikuti Mutu, Program Studi, dan Wilayah

Sebagai rujukan dalam penganggaran, penghitungan, dan pengelolaan biaya pendidikan di PTN, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN. Peraturan ini mendorong PTN untuk menetapkan standar biaya operasional pendidikan tinggi berdasarkan tiga indikator utama: (1) akreditasi perguruan tinggi dan program studi; (2) jenis program studi yang disesuaikan dengan kompetensi lulusan dan kebutuhan fasilitas; serta (3) indeks kemahalan wilayah.

Indikator ini menjadi dasar penetapan UKT program studi per semester, yang nilainya tetap berlaku selama mahasiswa menempuh pendidikan. Selain UKT, PTN juga dapat mengenakan Iuran Pengembangan Institusi untuk kelompok tertentu, seperti jalur seleksi mandiri, kelas internasional, jalur kerja sama, mahasiswa asing, serta jenjang pascasarjana dan spesialis.

Penerapan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 sempat ditunda pada tahun akademik 2024/2025 setelah protes publik meluas. Pertanyaan yang memicu polemik UKT pada PTN adalah: di mana letak keberpihakan pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu? PTN seharusnya memberikan akses pendidikan tinggi yang sama untuk semua kelompok masyarakat.

Peraturan ini telah mengakomodasi isu tersebut dengan menetapkan UKT kelompok I dan II dengan nilai Rp500.000 dan Rp1.000.000, serta skema UKT khusus bagi penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu. Perguruan tinggi negeri juga diwajibkan mengalokasikan minimal 20% mahasiswa baru untuk UKT kelompok I, II, dan penerima beasiswa. Untuk mahasiswa dari keluarga menengah, tersedia beberapa bentuk keringanan, antara lain pengurangan UKT hingga 50%, pembayaran UKT secara mengangsur, dan pembebasan sementara UKT.

Pada tingkat desain kebijakan, UKT dimaksudkan mengakomodasi prinsip subsidi silang. Namun, persoalannya tidak terletak semata pada desain kebijakan, melainkan pada implementasi serta komunikasi.

Penolakan muncul bukan karena konsep UKT itu sendiri, melainkan lebih karena penyampaian kebijakan yang kurang optimal oleh kementerian maupun perguruan tinggi. Banyak calon mahasiswa dikejutkan oleh lonjakan UKT tanpa penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan, penggunaan dana, serta mekanisme keringanan yang jelas. Padahal, jika ditinjau dari substansinya, penetapan UKT didasarkan pada indikator mutu perguruan tinggi dan program studi, serta kebutuhan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya.

Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa pendidikan tinggi yang berkualitas memang memerlukan biaya operasional yang besar. Program studi bertaraf internasional, pada rumpun ilmu kesehatan, atau rumpun ilmu sains dan teknologi, misalnya, menuntut investasi pada laboratorium, peralatan praktik, serta tenaga pengajar dengan kualifikasi dan kompetensi tinggi, yang berimplikasi pada biaya operasional yang tidak kecil.

Di tengah ruang fiskal pemerintah yang terbatas, UKT yang ditetapkan secara realistis bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjaga mutu pendidikan tinggi. Namun, penerimaan publik terhadap UKT sangat bergantung pada penerapannya, khususnya pada proses penerapan yang transparan, komunikasi publik yang jelas mengenai beasiswa dan mekanisme keringanan, layanan keringanan mahasiswa yang cepat dan responsif, serta perluasan cakupan beasiswa, termasuk bagi kelompok masyarakat menengah yang rentan terhadap kenaikan biaya kuliah.

UKT Bukan Satu-satunya Jawaban

Dengan proses yang transparan dan komunikasi publik yang jelas, UKT dapat dipahami bukan semata sebagai biaya pendidikan yang harus dibayar mahasiswa. UKT sebagai pilihan kebijakan di tengah keterbatasan fiskal negara untuk membiayai operasional pendidikan tinggi. Di samping juga tuntutan mutu perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia, sains dan teknologi, serta penguatan riset dan inovasi nasional.

Namun demikian, UKT bukan satu-satunya alternatif pembiayaan pendidikan tinggi. Dalam jangka panjang, keterbatasan anggaran pendidikan tinggi dari pemerintah akan mendorong perguruan tinggi memperluas sumber pendanaan di luar kegiatan pendidikan. Terutama, melalui penguatan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra pihak ketiga, serta optimalisasi aset kampus sebagai investasi jangka panjang guna memperkuat kemandirian institusi perguruan tinggi.

RAPBN 2026 kembali menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas dengan alokasi anggaran sekitar Rp757,8 triliun, atau setara dengan 20% dari total belanja negara. Namun, besarnya angka tersebut memunculkan pertanyaan yang berulang: sejauh mana anggaran pendidikan tersebut berpengaruh terhadap capaian pendidikan nasional?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika ditarik ke konteks pendidikan tingg. Di mana pengembangan sumber daya manusia nasional tidak hanya melalui pendidikan dan pengajaran, tetapi juga penelitian dan inovasi.

Posisi strategis pendidikan tinggi kembali ditegaskan melalui pertemuan Presiden dengan para rektor dan guru besar perguruan tinggi pada Kamis, 13 Maret 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini antara lain menekankan peran perguruan tinggi sebagai pilar pengembangan sumber daya manusia, penguasaan sains dan teknologi, serta penguatan riset dan inovasi nasional.

Paradoksnya, dengan penekanan peran strategis pendidikan tinggi serta anggaran pendidikan yang terlihat besar, capaian pendidikan tinggi Indonesia masih tertinggal. Data BPS menunjukkan, angka partisipasi kasar perguruan tinggi Indonesia berada di kisaran 32,9% pada 2025.

Dibandingkan negara tetangga di ASEAN, data dari UNESCO Institute for Statistics, yang dihimpun oleh Our World in Data, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Malaysia telah mencapai sekitar 37%, Thailand dan Vietnam berada di kisaran 45%-46%, sementara Filipina sekitar 44%. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara tetangga.

Ruang Fiskal Pendidikan Tinggi yang Terbatas

Alokasi anggaran pendidikan nasional hingga saat ini sebagian besar masih difokuskan pada pendidikan dasar dan menengah, terutama melalui belanja pegawai guru serta penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada pemerintah daerah. Dalam RAPBN 2026, alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tercatat sekitar Rp61 triliun, atau sekitar 8% dari total anggaran pendidikan nasional.

Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri dan bantuan mahasiswa, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah serta beasiswa afirmasi. Porsi ini relatif kecil jika dibandingkan dengan skala sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), pada 2025 terdapat sekitar 4.416 perguruan tinggi yang terdaftar di Indonesia, dengan mayoritas merupakan Perguruan Tinggi Swasta serta 125 Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Dengan ekosistem yang besar dan keterbatasan fiskal pemerintah dalam mendanai pendidikan tinggi, perguruan tinggi menghadapi tekanan pembiayaan untuk menjalankan tridarma—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—yang membutuhkan biaya operasional cukup besar serta investasi berkelanjutan.

Kondisi ini mendorong perguruan tinggi, khususnya PTN, untuk menutup sebagian kebutuhan operasional melalui kontribusi mahasiswa dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dalam konteks inilah kebijakan UKT muncul sebagai instrumen pembiayaan, sekaligus memicu perdebatan publik mengenai keadilan akses pendidikan tinggi.

UKT Mengikuti Mutu, Program Studi, dan Wilayah

Sebagai rujukan dalam penganggaran, penghitungan, dan pengelolaan biaya pendidikan di PTN, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN. Peraturan ini mendorong PTN untuk menetapkan standar biaya operasional pendidikan tinggi berdasarkan tiga indikator utama: (1) akreditasi perguruan tinggi dan program studi; (2) jenis program studi yang disesuaikan dengan kompetensi lulusan dan kebutuhan fasilitas; serta (3) indeks kemahalan wilayah.

Indikator ini menjadi dasar penetapan UKT program studi per semester, yang nilainya tetap berlaku selama mahasiswa menempuh pendidikan. Selain UKT, PTN juga dapat mengenakan Iuran Pengembangan Institusi untuk kelompok tertentu, seperti jalur seleksi mandiri, kelas internasional, jalur kerja sama, mahasiswa asing, serta jenjang pascasarjana dan spesialis.

Penerapan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 sempat ditunda pada tahun akademik 2024/2025 setelah protes publik meluas. Pertanyaan yang memicu polemik UKT pada PTN adalah: di mana letak keberpihakan pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu? PTN seharusnya memberikan akses pendidikan tinggi yang sama untuk semua kelompok masyarakat.

Peraturan ini telah mengakomodasi isu tersebut dengan menetapkan UKT kelompok I dan II dengan nilai Rp500.000 dan Rp1.000.000, serta skema UKT khusus bagi penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu. Perguruan tinggi negeri juga diwajibkan mengalokasikan minimal 20% mahasiswa baru untuk UKT kelompok I, II, dan penerima beasiswa. Untuk mahasiswa dari keluarga menengah, tersedia beberapa bentuk keringanan, antara lain pengurangan UKT hingga 50%, pembayaran UKT secara mengangsur, dan pembebasan sementara UKT.

Pada tingkat desain kebijakan, UKT dimaksudkan mengakomodasi prinsip subsidi silang. Namun, persoalannya tidak terletak semata pada desain kebijakan, melainkan pada implementasi serta komunikasi.

Penolakan muncul bukan karena konsep UKT itu sendiri, melainkan lebih karena penyampaian kebijakan yang kurang optimal oleh kementerian maupun perguruan tinggi. Banyak calon mahasiswa dikejutkan oleh lonjakan UKT tanpa penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan, penggunaan dana, serta mekanisme keringanan yang jelas. Padahal, jika ditinjau dari substansinya, penetapan UKT didasarkan pada indikator mutu perguruan tinggi dan program studi, serta kebutuhan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya.

Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa pendidikan tinggi yang berkualitas memang memerlukan biaya operasional yang besar. Program studi bertaraf internasional, pada rumpun ilmu kesehatan, atau rumpun ilmu sains dan teknologi, misalnya, menuntut investasi pada laboratorium, peralatan praktik, serta tenaga pengajar dengan kualifikasi dan kompetensi tinggi, yang berimplikasi pada biaya operasional yang tidak kecil.

Di tengah ruang fiskal pemerintah yang terbatas, UKT yang ditetapkan secara realistis bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjaga mutu pendidikan tinggi. Namun, penerimaan publik terhadap UKT sangat bergantung pada penerapannya, khususnya pada proses penerapan yang transparan, komunikasi publik yang jelas mengenai beasiswa dan mekanisme keringanan, layanan keringanan mahasiswa yang cepat dan responsif, serta perluasan cakupan beasiswa, termasuk bagi kelompok masyarakat menengah yang rentan terhadap kenaikan biaya kuliah.

UKT Bukan Satu-satunya Jawaban

Dengan proses yang transparan dan komunikasi publik yang jelas, UKT dapat dipahami bukan semata sebagai biaya pendidikan yang harus dibayar mahasiswa. UKT sebagai pilihan kebijakan di tengah keterbatasan fiskal negara untuk membiayai operasional pendidikan tinggi. Di samping juga tuntutan mutu perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia, sains dan teknologi, serta penguatan riset dan inovasi nasional.

Namun demikian, UKT bukan satu-satunya alternatif pembiayaan pendidikan tinggi. Dalam jangka panjang, keterbatasan anggaran pendidikan tinggi dari pemerintah akan mendorong perguruan tinggi memperluas sumber pendanaan di luar kegiatan pendidikan. Terutama, melalui penguatan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra pihak ketiga, serta optimalisasi aset kampus sebagai investasi jangka panjang guna memperkuat kemandirian institusi perguruan tinggi.

JAKARTA - Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bagi calon mahasiswa baru yang diterima melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026.

Besaran UKT ITS 2026 bervariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp30 juta, tergantung program studi dan kemampuan ekonomi mahasiswa.

ITS menjadi salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) favorit yang banyak diminati lulusan SMA/SMK/MA setiap tahunnya. Informasi UKT menjadi perhatian utama calon mahasiswa sebelum mendaftar SNBP maupun SNBT.

Jadwal Pendaftaran SNBP dan SNBT 2026

Berdasarkan ketentuan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), berikut jadwal pendaftaran ITS melalui jalur nasional:

Pendaftaran SNBP 2026: 3 – 18 Februari 2026

Pendaftaran SNBT 2026: 25 Maret – 7 April 2026

Daftar UKT ITS Jalur SNBP dan SNBT 2026

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menerapkan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru jalur SNBP dan SNBT tahun 2026. Besaran UKT disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Berikut rincian UKT ITS 2026 yang dikutip dari laman PMB ITS, Selasa (20/1/2026).

- S1 Teknik Sistem Perkapalan (Gelar Ganda ITS–Jerman): Rp20.000.000

- S1 Kedokteran: Rp500.000 – Rp30.000.000

- S1 Studi Pembangunan: Rp500.000 – Rp7.500.000

- Program studi lainnya di ITS: Rp500.000 – Rp12.500.000

Penetapan UKT dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan tinggi.

Penetapan UKT dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kemampuan ekonomi mahasiswa, sehingga setiap mahasiswa dapat memperoleh akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif.

Persyaratan Daftar SNBP dan SNBT 2026 di ITS

Calon mahasiswa yang ingin mendaftar Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) melalui jalur SNBP dan SNBT 2026 wajib memenuhi persyaratan berikut:

- Memiliki akun SNPMB siswa

- Warga Negara Indonesia (WNI)

- Siswa SMA/SMK/MA atau sederajat kelas terakhir tahun 2026, atau peserta Paket C tahun 2026 dengan usia maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2026)

- Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun 2024 dan 2025, atau lulusan Paket C tahun 2024 dan 2025 dengan usia maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2026)

- Lulusan SMA sederajat dari luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan

- Peserta yang memilih program studi bidang Seni dan/atau Olahraga wajib mengunggah portofolio

- Memiliki kondisi kesehatan yang memadai untuk menunjang proses perkuliahan

- Peserta berkebutuhan khusus tunanetra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tuna Netra

- Membayar biaya UTBK (khusus peserta SNBT)

Catatan:

Bagi siswa kelas 12 yang belum memiliki ijazah, wajib melampirkan surat keterangan siswa yang memuat identitas lengkap, pas foto terbaru berwarna, tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah, serta stempel resmi sekolah.

Dengan skema UKT yang beragam dan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan, calon mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri sejak dini untuk bersaing masuk ITS melalui jalur SNBP dan SNBT 2026 .