Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak tak saling menyapa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, sore ini (20/10).

Hal itu membuat publik menduga hubungan Purbaya dengan Luhut memanas imbas sejumlah perbedaan pendapat antara keduanya belakangan ini.

Namun, Purbaya menepis dugaan itu. Ia menegaskan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja.

"Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10).

Terkait keduanya yang saling diam saat sidang kabinet paripurna, Purbaya mengatakan hal itu disebabkan posisi duduk keduanya yang berjauhan.

"Kan (duduknya) jauh berapa kursi, masa 'Pak Luhut, Pak Luhut'," jelasnya sembari memeragakan gestur memanggil.

Belakangan, pernyataan Purbaya dan Luhut tampak bersebrangan, di antaranya soal utang proyek kereta cepat Whoosh dan pendirian family office.

Purbaya menolak utang proyek kereta cepat itu ditanggung APBN. Ia menilai tanggung jawab pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mengoperasikan Whoosh itu seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.

Menurutnya, Danantara juga sudah mengambil dividen dari BUMN yang biasanya masuk ke kas negara sampai dengan Rp80 triliun. Dengan fakta itu, akan sangat lucu bila dana APBN digunakan lagi untuk membayar utang Whoosh.

"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," kata Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

Pernyataan Purbaya pun ditanggapi Luhut. Proyek Whoosh memang lekat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kementerian yang ada di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh)," tegas Luhut dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Silang pendapat kedua adalah soal anggaran untuk membentuk family fffice. Purbaya menolak pembangunan family office di Indonesia memakai dana APBN.

Pembentukan family office merupakan gagasan Luhut saat ia menjabat Menko Maritim dan Investasi di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Purbaya mempersilakan pembangunan family office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. Ia tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendirian family office di Indonesia.

"Saya sudah dengar lama isu itu (family office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya (APBN) enggak akan alihkan ke sana," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10) dikutip Detik Finance.

Ia juga menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian family office. Selain itu, Purbaya mengaku belum terlalu memahami dari konsep pembentukan family office.

"Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," ujarnya.

Luhut lantas heran diadu dengan Purbaya soal ide membangun family office. Ia menegaskan gagasan family office lahir demi mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen, sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Ia melihat peran APBN dalam pertumbuhan ekonomi hanya 10-15 persen, sedangkan sisanya ditopang private sector.

"Itu sebabnya saya usulin, buatlah family office. Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Kita terus ramai, tengkar, ini apa lagi? Saya pikir enggak ada urusannya (dengan APBN)," kata Luhut dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

"Ribut, ditubrukin lagi Ketua DEN dengan Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa). Siapa yang minta APBN? Enggak ada urusannya sama sekali APBN di situ," sambungnya.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat Muhamad Sidarta menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan yang meminta Presiden Prabowo Subianto  tidak mau terlalu diatur oleh organisasi buruh dalam urusan upah.

Sidarta menilai pernyataan tersebut kurang mencerminkan semangat dialog sosial yang konstruktif, yang seharusnya dijaga oleh seluruh pihak, terutama oleh pejabat negara.

Ia menegaskan bahwa organisasi buruh tidak pernah bermaksud mengatur pemerintah, melainkan berperan sebagai penyambung aspirasi pekerja berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan.

"Organisasi buruh bekerja melalui mekanisme yang sah secara hukum dan konstitusi. Ini adalah fungsi kami sebagai representasi pekerja atau buruh dalam memperjuangkan hak, kepentingan, dan kesejahteraan mereka," ujar Sidarta dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10).

Menurutnya, yang perlu dijaga bersama adalah keseimbangan antara berbagai kepentingan. Pemerintah, kata Sidarta, tidak dapat hanya mendengarkan satu suara saja, terutama jika hanya mewakili kepentingan modal.

"Kami di serikat buruh mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan produktif, namun di saat yang sama, kami juga menginginkan agar pekerja memperoleh penghargaan yang layak sesuai kontribusinya," ucapnya.

Ia menyesalkan apabila terdapat pandangan yang memposisikan serikat buruh sebagai penghambat kebijakan pemerintah.

"Pandangan seperti itu justru dapat memicu keresahan di kalangan pekerja," tambahnya.

Sidarta berharap para pejabat negara, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan, dapat bersikap lebih bijak dan terbuka terhadap aspirasi pekerja. Ia mengingatkan bahwa pernyataan publik dari pejabat negara memiliki dampak luas terhadap hubungan industrial.

"Pernyataan yang kurang tepat dikhawatirkan dapat memperkeruh hubungan industrial dan menurunkan martabat pekerja atau buruh. Padahal mereka adalah bagian penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi nasional," tutupnya.

Luhut beberapa waktu lalu memang mengatakan  sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rumus atau formula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Ia meminta Prabowo tidak disetir oleh segelintir organisasi buruh. Luhut menegaskan sejatinya pemerintah yang mesti memperhatikan kesejahteraan pekerja di Indonesia, dengan tetap berbasis data.

"Saya bilang Presiden (Prabowo), 'Pak, kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita kan mikirkan dia (buruh)'. Kalau dia (organisasi buruh) hanya mikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah. Jadi, harus ada ekuilibrium dan itu harus ketegasan kita semua," ucapnya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Luhut menegaskan aturan upah minimum cukup mengacu kebutuhan hidup layak (KHL) para pekerja. Oleh karena itu, ia beranggapan tidak perlu ada pihak-pihak lain yang mencoba mengatur ketetapan UMP.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani merespons klaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan perihal keputusan presiden (keppres) untuk menyelesaikan utang kereta cepat Whoosh.

Rosan menegaskan dirinya masih mengkaji sejumlah opsi untuk melunasi kewajiban tersebut kepada Pemerintah China. Hasilnya akan dipaparkan ke sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait, jika memang sudah rampung.

"Kita akan presentasikan (opsi pelunasan utang Whoosh) agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi problem lagi, enggak! Kita mau komprehensif," tegas Rosan di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (17/10).

Pria yang juga menjabat sebagai CEO Danantara itu mengatakan paparan itu akan disampaikan bukan hanya kepada Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

Rosan juga bakal menyampaikannya ke Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Rosan mengatakan pihaknya tak sekadar memikirkan dari segi finansial, melainkan sampai masalah komunikasi dengan Pemerintah China.

Ia mengaku juga akan berbicara dengan National Development and Reform Commission (NDRC) selaku otoritas terkait di Negeri Tirai Bambu.

"Jadi, tolong bersabar. Ini opsi kita sedang kaji semua dan bukan hanya semata-mata dari finansial," bebernya.

"Supaya ke depan ini berjalan dengan baik, dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan nanti dampaknya ke KAI, ke pelayanan kereta api yang lainnya," tegas Rosan.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu enggan menjelaskan apa saja opsi yang tengah dikaji pemerintah. Ia hanya berharap kajian tersebut bisa rampung sebelum 2025 berakhir.

Sedangkan Luhut sempat mengklaim permasalahan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung tinggal mengurus restrukturisasi kepada China Development Bank (CDB).

Ia mengklaim penerbitan keppres tertunda menyusul pergantian kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.

Keppres itu, menurut Luhut, bakal berisi nama-nama yang tergabung dalam tim perundingan dengan CDB. Luhut mengaku sudah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menunjuk sejumlah nama anggota tim.

"Saya bilang waktu ke China tiga bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu keppres. Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, 'Rosan, segera saja bikin itu (tim). Orangnya ini, ini, ini. Bikin keppres-nya'. Ya, dia (Rosan) bilang 'saya bicara presiden'," ungkap Luhut dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

"Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh)," tegasnya.

Pemerintah berjanji segera membangun co-workingspace bagi anak muda, termasuk di kawasan Tanah Abang hingga Blok M, Jakarta.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, fasilitas berupa ruang kerja bersama itu bakal dibangun di 15 kota seluruh Indonesia. Proyek tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda).

"Kita akan membangun di 15 kota fasilitas-fasilitas untuk anak muda, semacam co-working space. Salah satu prototipe kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah di Jakarta," ungkapnya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

"Di Jakarta nanti di Tanah Abang maupun di Blok M akan dibangun fasilitas tersebut (co-working space). Ini akan direplikasi di berbagai daerah lain, kerja sama dengan Kementerian Ekraf (Kementerian Ekonomi Kreatif)," tegas Airlangga.

Program perkotaan tersebut memang masuk dalam paket stimulus ekonomi terbaru yang berjudul "8+4+5". Tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui agenda ini adalah menyediakan platform untuk para pekerja gig serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Airlangga turut mencontohkan bagaimana pemerintah sudah menciptakan 1,2 juta lapangan kerja baru dalam satu semester di 2025. Hal ini ditopang masuknya investasi senilai Rp942 triliun, di mana diklaim naik Rp13,6 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tak cukup sampai di sana, Pemerintah Indonesia juga mendorong perjanjian Digital Economic Framework Agreement (DEFA) di tingkat Asia Tenggara (ASEAN), demi meningkatkan potensi ekonomi digital di tanah air.

"Kalau tanpa DEFA, ekonomi digital ASEAN US$1 triliun, tetapi dengan Digital Economic Framework Agreement itu akan naik menjadi US$2 triliun. Artinya, ke Indonesia bisa US$600 miliar. Kita berharap tidak hanya menciptakan market, tetapi juga para pekerja gig economy akan masuk di dalam paket kebijakan yang didorong pemerintah," beber Airlangga.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan nasib ekonomi Indonesia ke depan bakal sangat bergantung dengan mazhab Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Luhut mengatakan wajar jika tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih banyak kekurangan. Hal tersebut, sambung Luhut, juga terjadi pada era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Namun, ia percaya diri pertumbuhan ekonomi tahun ini tetap bisa dijaga di level 5,2 persen year on year (yoy).

"Saya pikir Menteri Keuangan (Purbaya) sudah mengatakan dengan 5,2 (persen), mudah-mudahan 5,1 persen-5,2 persen (pertumbuhan ekonomi) bisa didapat. Ini tergantung sekarang dengan mazhab Menteri Keuangan (Purbaya)," ucapnya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Luhut sendiri pernah melihat langsung kerja Purbaya, di mana kala itu keduanya bersama sejak di Kantor Staf Presiden (KSP).

Luhut mengatakan Purbaya memang menaruh perhatian terhadap kondisi pasar. Oleh karena itu, sang menkeu langsung mengguyur Rp200 triliun ke lima bank BUMN.

Mantan menteri koordinator bidang maritim dan investasi ini sepakat dengan tindakan Purbaya. Menurutnya, memang selama ini gas dan rem berjalan beriringan, di mana Bank Indonesia (BI) justru malah menyerap kembali APBN yang dibelanjakan pemerintah.

Sikap pemerintah di masa lalu yang melakukan gas dan rem berbarengan, menurut Luhut, membuat M0 alias base money kering. Itu berarti uang yang beredar di masyarakat tidak ada.

"Saya lihat Menteri Keuangan yang baru (Purbaya), dia mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur market dengan dia taruh Rp200 triliun di perbankan. Itu saya kira langkah yang sangat bagus," tegas Luhut.

"Injeksi pemerintah Rp200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan (Purbaya) ini sudah mulai kita lihat menunjukkan hasil. Tentu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai, begitu digigit, pedas. Ya enggak lah, kan butuh waktu, itu suatu proses," sambungnya.

Luhut turut meminta bank-bank tidak cuma menaruh uang di bank sentral karena minim risiko. Jika itu pilihan perbankan, dirinya yang mengaku tak mengerti ekonomi pun bisa menjadi CEO bank.

"Tapi kan dia (bank) harus berani. Kalau nanti NPL (kredit macet), ya tugas kamu (bank). Tugas kamu kan dagang uang. Hal seperti ini yang perlu ditegaskan, kalau kita kerja secara tim, kita bukan bekerja sendiri," ucapnya.

Luhut menilai mazhab yang dilakukan oleh Purbaya akan membuat perputaran uang merata dan mendorong pergerakan ekonomi sampai di daerah-daerah terpencil.

"Karena uang itu berputar, tidak hanya terpusat," tandas Luhut.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan alasan kuat pemerintah menghapus tantiem komisaris BUMN.

Ia menegaskan Danantara patuh terhadap aturan main di tingkat internasional. Akan tetapi, fasilitas keuangan yang selama ini diberikan bagi komisaris BUMN ternyata jauh lebih tinggi dari implementasi global.

"Ada mind shift yang sangat besar sedang terjadi di Danantara. Perubahan dari sisi komisaris yang kita lakukan, karena kita com (comply), komisaris-komisaris kita dibandingkan secara dunia, sorry to say memang terlalu mahal," ungkapnya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

"Itu yang harus kita ubah secara tantiem dan segala. Kurang lebih di Danantara kita save Rp8,2 triliun yang sekarang uangnya bisa digunakan untuk investasi, dari (penghapusan) tantiem komisaris," tegas Pandu.

Penghapusan tantiem bagi komisaris perusahaan pelat merah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025. Surat tertanggal 30 Juli 2025 itu ditujukan kepada seluruh direksi dan dewan komisaris BUMN serta anak usaha.

Ke depan hanya direksi BUMN yang masih berhak mengantongi tantiem, insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya. Pemberian hak keuangan itu harus sesuai kinerja perusahaan, tanpa adanya manipulasi.

"Kalau direksi berbeda, karena direksi harus bekerja dan kita harus com (comply) dengan global standard. Itu yang kita lakukan," bebernya soal alasan tantiem masih diberikan untuk jajaran direksi BUMN.

"Kalau kita tidak berubah di perusahaan-perusahaan Danantara, market yang akan mengubah kita," wanti-wanti Pandu.

Presiden Prabowo Subianto memang keras terhadap BUMN. Terlebih, ia melihat masih banyak jajaran manajemen BUMN yang justru menyalahgunakan kepercayaan negara untuk kepentingan pribadi.

Ia menegaskan aksi-aksi culas itu sudah tak bisa ditoleransi. Prabowo bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung untuk memburu pejabat BUMN nakal lewat jalur hukum.

"Dia kira itu (BUMN) perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, berengsek bener itu!" ucap Prabowo mengumpat dalam Pidato Munas ke-VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9).

"Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu, bagaimana saudara, perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam lagi," sambungnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) membuat jengah para operator kartu kredit.

Ia menegaskan Indonesia terus mendorong transaksi dagang menggunakan mata uang lokal alias local currency transaction (LCT) demi memperkuat perekonomian. Hal tersebut dibarengi implementasi QRIS di sejumlah negara.

"Dan QRIS rupanya menyalip penggunaan credit card. Makanya, berbagai operator mulai jengah melihat bagaimana kita bisa bergerak cepat. Jumlah pengguna QRIS sudah 56 juta. Jadi, kita mempunyai resilience," tutur Airlangga dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

"Jangan khawatir di bidang digital itu kita kalah. Kita di digital ini sangat menguasai, bahkan ekonomi digital kita US$150 miliar. Dan ekonomi digital tidak takut terhadap tarif-tarifan," imbuhnya.

Menurutnya, ekonomi digital tetap bisa bergerak tanpa pengaruh tarif dagang. Airlangga mencontohkan bagaimana pertumbuhan bisnis logistik dan warehouse sebesar 8 persen berkat digital economy. Capaian itu jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sang menko bahkan mendorong Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir untuk mulai melirik sektor ekonomi digital. Menurutnya, investasi di bidang tersebut bisa mendorong geliat perekonomian ke depan.

Airlangga turut merinci beberapa negara yang sudah bekerja sama dengan Indonesia dalam penerapan LCT. Ada Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, hingga Uni Emirates Arab (UEA).

Terpisah, Bank Indonesia (BI) baru-baru ini meresmikan peluncuran QRIS Indonesia-Jepang pada 17 Agustus 2025. Dengan begitu, para pelancong Indonesia di Negeri Sakura sekarang tidak perlu repot berbelanja menggunakan mata uang yen.

Uji coba awal QRIS berlangsung di World Expo, Osaka yang berlangsung pada Agustus 2025 lalu. QRIS juga bisa dipakai bertransaksi di sejumlah merchants di Bandara Haneda, lalu akan diperluas secara bertahap ke berbagai wilayah Jepang.