Bisnis.com, BATAM — Kejaksaan Negeri Batam menegaskan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa Fandi Ramadhan dalam perkara penyelundupan narkotika jenis sabu seberat hampir dua ton yang ditangkap di perairan Karimun, Kepulauan Riau.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus, mengatakan tuntutan jaksa disusun berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan, bukan atas dasar opini publik.

Priandi menyatakan bahwa jaksa menilai unsur dakwaan dalam kasus itu terbukti, sehingga tuntutan hukuman mati muncul.

“Penanganan perkara ini dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHAP. Seluruh tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel,” ujar Priandi.

Kronologi Penanggkapan Fandi Ramadhan

Priandi menjelaskan bahwa berdasarkan putusan sidang, Fandi Ramadhan (24), warga Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, didakwa bersama lima terdakwa lain melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan mengangkut narkotika golongan I dalam jumlah besar.

Jaksa mendakwa Fandi dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan subsidiair menggunakan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) undang-undang yang sama.

Dalam persidangan terungkap, Fandi bersama sejumlah terdakwa lain berangkat dari Medan ke Thailand pada 1 Mei 2025. Mereka kemudian menuju kapal Sea Dragon di perairan Thailand untuk mengambil muatan atas perintah seseorang berinisial Mr. Tan yang kini masuk daftar pencarian orang.

Muatan diterima di tengah laut dari kapal ikan berbendera Thailand sebanyak 67 kardus yang dibungkus plastik putih. Kardus-kardus tersebut kemudian disimpan di ruang haluan dan tangki bahan bakar kapal.

Pada 21 Mei 2025 sekitar pukul 00.05 WIB, kapal Sea Dragon dihentikan tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Bea Cukai di perairan Karimun karena tidak memasang bendera negara dan tidak dapat menunjukkan dokumen muatan.

Dari hasil penggeledahan di dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam, petugas menemukan 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu kemasan teh China merek Guanyinwang dengan berat bersih 1.995.130 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI tertanggal 16 Juni 2025, barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I.

Selain itu, terungkap Fandi menerima upah sebesar Rp8.244.250 yang ditransfer ke rekeningnya setelah keberangkatan ke Thailand.

Jaksa menilai unsur dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Atas dasar itu, penuntut umum mengajukan tuntutan berjenjang dengan pidana mati sebagai tuntutan tertinggi terhadap para terdakwa.

“Putusan akhir akan ditentukan oleh majelis hakim setelah seluruh rangkaian persidangan selesai,” kata Priandi.

Bisnis.com, BATAM — Kejaksaan Negeri Batam menegaskan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa Fandi Ramadhan dalam perkara penyelundupan narkotika jenis sabu seberat hampir dua ton yang ditangkap di perairan Karimun, Kepulauan Riau.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus, mengatakan tuntutan jaksa disusun berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan, bukan atas dasar opini publik.

Priandi menyatakan bahwa jaksa menilai unsur dakwaan dalam kasus itu terbukti, sehingga tuntutan hukuman mati muncul.

“Penanganan perkara ini dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHAP. Seluruh tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel,” ujar Priandi.

Kronologi Penanggkapan Fandi Ramadhan

Priandi menjelaskan bahwa berdasarkan putusan sidang, Fandi Ramadhan (24), warga Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, didakwa bersama lima terdakwa lain melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan mengangkut narkotika golongan I dalam jumlah besar.

Jaksa mendakwa Fandi dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan subsidiair menggunakan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) undang-undang yang sama.

Dalam persidangan terungkap, Fandi bersama sejumlah terdakwa lain berangkat dari Medan ke Thailand pada 1 Mei 2025. Mereka kemudian menuju kapal Sea Dragon di perairan Thailand untuk mengambil muatan atas perintah seseorang berinisial Mr. Tan yang kini masuk daftar pencarian orang.

Muatan diterima di tengah laut dari kapal ikan berbendera Thailand sebanyak 67 kardus yang dibungkus plastik putih. Kardus-kardus tersebut kemudian disimpan di ruang haluan dan tangki bahan bakar kapal.

Pada 21 Mei 2025 sekitar pukul 00.05 WIB, kapal Sea Dragon dihentikan tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Bea Cukai di perairan Karimun karena tidak memasang bendera negara dan tidak dapat menunjukkan dokumen muatan.

Dari hasil penggeledahan di dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam, petugas menemukan 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu kemasan teh China merek Guanyinwang dengan berat bersih 1.995.130 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI tertanggal 16 Juni 2025, barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I.

Selain itu, terungkap Fandi menerima upah sebesar Rp8.244.250 yang ditransfer ke rekeningnya setelah keberangkatan ke Thailand.

Jaksa menilai unsur dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Atas dasar itu, penuntut umum mengajukan tuntutan berjenjang dengan pidana mati sebagai tuntutan tertinggi terhadap para terdakwa.

“Putusan akhir akan ditentukan oleh majelis hakim setelah seluruh rangkaian persidangan selesai,” kata Priandi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hukum bersama Komisi III DPR menggelar rapat membahas RUU Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej akan memasukan pasal-pasal terkait narkotika ke RUU Penyesuaian Pidana.

Eddy menjelaskan bahwa ada sejumlah pasal yang dicabut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk mengisi kekosongan tersebut, RUU Penyesuaian Pidana akan mengakomodir sejumlah pasal narkotika.

"Pada saat itu kita berpikir Undang-Undang Narkotika akan selesai ternyata kan belum selesai sehingga pasal-pasal yang dicabut itu dikembalikan ke dalam KUHP," katanya, Senin (1/12/2025).

Dia menegaskan bahwa hal ini tidak mengubah unsur delik dan tetap sama dengan Undang-Undang Narkotika. Hanya saja, minimum khusus berubah bagi pengguna narkotika.

Edy menyampaikan masuknya pasal-pasal narkotika ke RUU Penyesuaian Pidana menjadi 'pintu darurat' agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Penyempurnaan secara detail, katanya, lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang narkotika dan psikotropika.

"Substansinya saja bahwa kita mengembalikan yang dalam Undang-Undang Narkotika itu masukkan ke penyesuaian pidana," pungkasnya.

RUU Penyesuaian Pidana direncanakan rampung sebelum masa reses berakhir atau pada bulan Desember ini. RUU ini akan berisi 3 Bab dan 9 Pasal.

Bisnis.com, JAKARTA - Istilah rehabilitasi hukum kini muncul karena Ira Puspadewi baru sama mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo.

Adapun istilah rehabilitasi hukum bisa diberikan Presiden kepada orang untuk memulihkan martabatnya. Hal ini secara eksplisit tertera dalam Pasal 1 (23) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam aturan di atas, rehabilitasi adalah hak yang diperoleh seorang untuk mememulihkan harkat dan martabatnya. Ini diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan.

Sementara itu, ada juga istilah rehabilitasi yang diberikan kepada penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang banyak ditemui di berbagai lapisan masyarakat. Tidak sedikit pengguna yang awalnya hanya mencoba kemudian terjebak dalam ketergantungan hingga sulit lepas tanpa bantuan profesional.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai individu yang perlu dipulihkan, bukan hanya dihukum. Pendekatan ini diwujudkan melalui program rehabilitasi dalam penanganan kasus narkotika di Indonesia.

Apa Itu Rehabilitasi?
Secara umum, rehabilitasi adalah upaya memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritual seseorang agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya. Rehabilitasi mencakup perawatan medis, pendampingan psikologis, hingga pemulihan perilaku dan kemampuan sosial.

Dalam UU 35/2009, rehabilitasi dibagi menjadi:
1. Rehabilitasi Medis
Proses pengobatan untuk menghilangkan ketergantungan narkotika. Program ini dapat dilakukan di rumah sakit pemerintah atau lembaga yang ditunjuk, dan bisa dilengkapi pendekatan tradisional atau keagamaan sesuai dengan kebutuhan pasien.

2. Rehabilitasi Sosial
Kegiatan pemulihan fisik, mental, dan sosial untuk mengembalikan fungsi sosial mantan pecandu. Program ini ditujukan bagi individu yang sudah terbebas dari ketergantungan secara fisik maupun psikis, agar dapat kembali bekerja, bersekolah, dan beraktivitas di lingkungan masyarakat.

Pasal 54 UU Narkotika menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, dan masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Mengapa Rehabilitasi Dianggap Penting?
Penyalahgunaan narkotika berdampak luas, tidak hanya pada kesehatan pengguna, tetapi juga sosial, ekonomi, hingga keamanan. Tindak pidana narkotika kerap menjadi pemicu kejahatan lain seperti pencurian, penipuan, kekerasan, hingga pembunuhan.

Melihat dampak tersebut, kebijakan hukum pidana menempatkan penyalahguna sebagai “korban”, bukan semata-mata pelaku. Dalam kajian viktimologi, pecandu termasuk kategori self-victimizing victims, yaitu individu yang menjadi korban akibat perbuatannya sendiri karena ketergantungan narkotika. Rehabilitasi menjadi bentuk pemidanaan yang berorientasi pada perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation), bukan sekadar penghukuman.

Siapa Saja yang Berhak Mendapat Rehabilitasi?
Ketentuan rehabilitasi dalam hukum narkotika berlaku bagi kategori berikut:
1. Pecandu Narkotika
Individu yang mengalami ketergantungan akibat penggunaan narkotika. UU mengharuskan pecandu melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

2. Korban Penyalahgunaan Narkotika
Orang yang tidak sengaja atau tanpa kesadaran menggunakan narkotika dan mengalami ketergantungan.

3. Penyalahguna yang Tidak Terbukti Terlibat Peredaran Gelap
Hakim dapat memutuskan rehabilitasi apabila seseorang terbukti hanya sebagai pengguna, bukan bagian dari jaringan peredaran gelap.

Bagaimana Peradilan Menentukan Hak Rehabilitasi?
Hakim dapat menetapkan rehabilitasi atas dasar:
1, Hasil asesmen dari tim terpadu (BNN, penyidik, dokter).
2. Status pengguna yang bukan bagian dari jaringan pengedar.
3. Bukti bahwa individu tersebut menderita sindrom ketergantungan.
4. Rekomendasi medis atau sosial yang menunjukkan perlunya pemulihan.

Selain itu, rehabilitasi dapat diputuskan baik selama proses penyidikan, penuntutan, maupun dalam putusan akhir persidangan. (Angela Merici Andriani Uto Keraf)