JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak generasi muda menjadi duta internet sehat dan berperan aktif menciptakan ruang digital yang lebih beretika. Ajakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konten provokatif, serta beragam bentuk kejahatan digital di media sosial.

Dalam kegiatan Kumpul Komunitas Waspada Kejahatan Digital di Medan, Sabtu, 13 Juni 2026, Meutya menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga ruang digital. Menurutnya, sebagian besar aktivitas penggunaan internet berlangsung secara personal dan berada di ruang privat masyarakat, sehingga membutuhkan partisipasi aktif publik, terutama generasi muda.

Meutya menekankan pentingnya peran komunitas muda dalam membangun ruang digital yang aman, beretika, dan bebas dari hoaks, ujaran kebencian, narkoba, serta kejahatan siber. “Kami mohon dibantu. Bagaimana adik-adik menjadi duta-duta untuk internet yang lebih baik, internet yang lebih sehat,” ujar Meutya.

Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari perluasan akses informasi, pendidikan, ekonomi, hingga jejaring sosial. Namun, manfaat tersebut dapat berubah menjadi risiko apabila internet tidak digunakan secara bijak.

Meutya menilai ruang digital saat ini semakin dipenuhi konten yang mengandung hujatan, kebencian, fitnah, serta informasi tidak benar. Fenomena tersebut, lanjut Meutya, tidak terlepas dari cara kerja algoritma platform digital yang cenderung mendorong konten kontroversial karena lebih banyak menarik perhatian pengguna.

“Internet itu seperti pisau bermata dua. Banyak manfaatnya, tetapi juga banyak dampak buruknya jika tidak digunakan dengan bijak,” katanya.

Lihat video: Batasi Anak-anak Akses Medsos, Meutya Hafid Bicara Kemungkinan Pemerintah Terbitkan PP



Meutya juga mengingatkan ketergantungan terhadap media sosial dapat mengurangi minat generasi muda untuk berorganisasi dan berinteraksi secara langsung di masyarakat. Padahal, menurutnya, keterlibatan dalam komunitas dan organisasi merupakan ruang penting untuk membangun kepedulian sosial, daya kritis, dan tanggung jawab bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Meutya turut menyinggung gangguan layanan Instagram yang sempat terjadi di sejumlah negara. Meutya menyebut, saat gangguan terjadi, muncul berbagai narasi menyesatkan yang mengaitkan persoalan teknis tersebut dengan kebijakan pemerintah. “Tidak betul Instagram ditutup. Gangguan itu terjadi di banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan sejumlah negara ASEAN,” ujarnya.

Karena itu, Meutya mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Ia menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun narasi provokatif yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan publik.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) Brigjen Pol. Tatar Nugroho, yang diwakili Penyidik Madya BNNP Sumut Kombes Pol. M. Fadris Sangun Ratu Lana, mengingatkan perkembangan teknologi digital kini juga dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika untuk memperluas operasi mereka.

Menurutnya, transaksi narkoba saat ini tidak lagi harus dilakukan secara tatap muka. Para pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi digital, hingga berbagai platform daring untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. “Kalangan muda menjadi sasaran utama para bandar narkoba,” katanya.

Ia menjelaskan, pelaku bahkan memanfaatkan komunitas digital dan game online untuk membangun kedekatan dengan calon pengguna sebelum melakukan pendekatan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Karena itu, pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di internet serta kepedulian antarteman sebaya menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

BNN juga mengajak masyarakat menerapkan prinsip “Tiga Berani”, yakni berani menolak ajakan menggunakan narkoba, berani melapor jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkoba, serta berani menjalani rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Kasubdit Ditressiber Polda Sumut AKBP Anggi A.P. Siahaan mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola kejahatan menjadi semakin kompleks. Menurutnya, kemajuan peradaban selalu diikuti perubahan bentuk kejahatan yang harus diantisipasi secara serius.

“Crime is the shadow of civilization atau kejahatan adalah bayang-bayang peradaban. Semakin maju suatu peradaban, semakin kompleks pula kejahatan yang menyertainya,” ujarnya.

Anggi menjelaskan, tingginya penggunaan internet di Indonesia turut meningkatkan berbagai risiko kejahatan siber, mulai dari kebocoran data pribadi, penipuan daring, peretasan, hingga perjudian daring. Dunia siber yang bersifat tanpa batas membuat ancaman terhadap privasi dan keamanan data semakin besar.

Ia menambahkan, data hasil peretasan dapat diperjualbelikan melalui berbagai platform digital. Karena itu, Direktorat Siber Polda Sumut terus melakukan patroli siber untuk memantau dan menindak aktivitas maupun konten ilegal yang berpotensi melanggar hukum di ruang digital.

Miss Supranational Global Asia 2026 Nisa Ridania Harahap turut membagikan pengalaman dan tips praktis mengenai pentingnya menjaga keamanan akun digital serta bijak dalam menggunakan media sosial. Ia mendorong generasi muda untuk lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi, memperkuat keamanan akun, dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Melalui kegiatan ini, pemerintah bersama unsur penegak hukum, BNN, komunitas, dan figur muda mengajak masyarakat memperkuat budaya literasi digital. Ruang digital yang sehat tidak hanya dibangun melalui regulasi dan pengawasan, tetapi juga melalui kesadaran, etika, dan partisipasi aktif setiap pengguna internet.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta bersama komunitas yang hadir membacakan Deklarasi Anti Kejahatan Digital sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya meningkatkan literasi digital, mengikuti perkembangan teknologi secara bijak, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang semakin berkembang.

Usai pembacaan deklarasi, dokumen deklarasi yang telah ditandatangani oleh perwakilan berbagai komunitas yang hadir diserahkan secara simbolis kepada Menteri Komunikasi dan Digital.

Penyerahan ini menjadi simbol dukungan dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan kejahatan digital serta membangun ekosistem digital yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah, aparat penegak hukum, dan berbagai komunitas diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari kejahatan siber maupun penyalahgunaan narkotika.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat pengawasan ruang digital menyusul berkembangnya modus peredaran narkotika yang semakin memanfaatkan teknologi, mulai dari penyalahgunaan narkotika cair yang disamarkan melalui perangkat vape hingga transaksi melalui platform digital dan kanal komunikasi tertutup.

Untuk menghadapi perkembangan tersebut, Kemkomdigi memperkuat kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui percepatan penanganan konten terkait narkotika dan penguatan edukasi publik mengenai berbagai jenis narkotika baru yang semakin sulit dikenali masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan edukasi menjadi penting karena masih banyak masyarakat, termasuk orang tua, yang belum mengetahui perkembangan berbagai jenis narkotika baru.

“Orang tua mungkin banyak yang tidak tahu bahwa banyak jenis narkoba baru sehingga mereka perlu mendapatkan informasi yang cukup,” kata Meutya, dikutip dari laman resmi pada Jumat (12/6/2026).

Menurut Meutya, perkembangan bentuk dan modus peredaran narkotika yang terus berubah membutuhkan pertukaran informasi yang lebih intensif antara Kemkomdigi dan BNN agar penanganan konten di ruang digital dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Dia menjelaskan bahwa pada sektor lain, Kemkomdigi relatif lebih mudah mengidentifikasi konten yang berbahaya. Namun, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam kasus narkotika karena bentuk dan jenisnya semakin beragam.

“Tetapi di narkoba, dengan kompleksitas yang sekarang, bentuknya beragam dan berbeda-beda. Tim kami perlu dibantu untuk mengenali barang-barang yang dianggap bagian dari narkoba atau narkotika,” kata Meutya.

Meutya menegaskan kekuatan Kemkomdigi berada pada pengawasan ruang digital dan penanganan konten. Oleh karena itu, informasi dari BNN menjadi landasan penting untuk mempercepat penindakan terhadap konten yang berkaitan dengan peredaran narkotika.

Selain pengawasan, Kemkomdigi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas melalui berbagai kanal komunikasi publik, seperti media digital, program literasi digital, iklan layanan masyarakat, media luar ruang, hingga jaringan komunikasi pemerintah di daerah untuk memperluas jangkauan edukasi pencegahan narkotika.

“BNN dapat terus menyebarkan informasi mengenai jenis narkotika baru, pola peredarannya, hingga dampaknya terhadap kesehatan, yang perlu disampaikan secara lebih luas dan berkala agar masyarakat memiliki kewaspadaan yang memadai,” kata Meutya.

Dalam pertemuan dengan Kemkomdigi, BNN mengungkap tren penyalahgunaan narkotika cair yang disamarkan melalui perangkat vape serta pemanfaatan platform digital dan kanal komunikasi tertutup untuk transaksi narkotika.

Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan pengawasan ruang digital dan peningkatan literasi masyarakat guna mengantisipasi berbagai modus baru peredaran narkotika.

SUMUT - Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penggerebekan kampung narkoba di wilayah Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Operasi bertajuk Saber Bersinar 2026 ini berhasil menangkap tujuh orang tersangka.

Karo Humas dan Protokol BNN, Brigjen Pol Putu Putera Sadana mengatakan operasi dilakukan pada Rabu (13/5/2026). Petugas saat itu menyasar sejumlah lapak narkoba dan rumah yang diduga menjadi lokasi aktivitas jaringan peredaran narkoba.

"Operasi ini merupakan bentuk respons cepat BNN dalam menindaklanjuti keresahan dan laporan masyarakat terkait maraknya peredaran gelap narkoba," kata Putu dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Putu mengatakan kawasan kampung narkoba tersebut diduga dikendalikan oleh jaringan berinisial W. Polisi turut menangkap tujuh orang di antaranya RTM, S, AR, ANS, AHP, T dan A yang diduga terlibat dalam aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

"Para tersangka saat ini diamankan sementara di Polsek Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara, untuk menjalani proses pemeriksaan awal sebelum diserahkan dan dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh BNN," ujar Putu.

Petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 10 gram, 46 alat hisap, timbangan digital, telepon genggam, kartu ATM, buku tabungan, dokumen kendaraan. "Serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp188 juta yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran gelap narkoba," ungkapnya.

Putu menegaskan BNN akan menunjukan komitmennya untuk terus hadir dan merespons cepat laporan masyarakat dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Operasi pemberantasan peredaran narkoba ini akan dilakukan khususnya di wilayah-wilayah rawan yang berdampak langsung terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan.

"Selanjutnya para tersangka dan barang bukti akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan penggunaan rokok elektronik atau vape dilarang di Indonesia. Usulan ini didasari alasan sejumlah liquid vape kerap disalahgunakan untuk diisi kandungan narkotika.

Usulan itu dilayangkan Kepala BNN RI, Komjen Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI membahas RUU Narkotika dan Psikotropika, Selasa (7/4/2026). Suyudi mengaku, pihaknya yelah melakukan uji laboratorium terhadap ratusan sampel liquid.

"Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan fakta yang sangat mengejutkan," ungkap Suyudi.

Dari pengujian tersebut, Suyudi mengaku, pihaknya menemukan 11 sampel mengandung sintetik cannabinoid, satu sampel mengandung methamphetamine atau sabu, dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate atau obat bius.

"Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa perkembangan zat narkotika kini bergerak sangat cepat. Saat ini telah teridentifikasi sebanyak 1.386 zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang beredar di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri telah teridentifikasi sebanyak 175 jenis NPS," tuturnya.

Kendati begitu, Suyudi mengaku bersyukur zat etomidate telah resmi masuk ke dalam daftar narkotika golongan dua seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2025 tertanggal 28 November 2025.

Lantas, Suyudi pun memberi contoh di sejumlah negara di kawasan ASEAN seperti negara Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang telah melarang penggunaan vape.

"Dengan adanya fakta-fakta di atas, menjadi sebuah harapan besar bagi BNN agar pelarangan vape dapat diterapkan di Indonesia, karena vape terbukti telah disalahgunakan menjadi media untuk diisi etomidate," ujar Suyudi.

"Kami memandang bahwa jika vape sebagai media ini dilarang, maka peredaran etomidate juga dapat diatasi secara signifikan, selayaknya sabu yang selalu memerlukan bong sebagai media untuk mengkonsumsinya," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional ( BNN ) mengingatkan bahwa vape berbahaya meski tanpa ada narkobanya. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Laboratorium BNN Brigjen Pol Supiyanto .

"Perlu kita bedakan dulu vape yang tanpa narkoba , vape yang disalahgunakan sebagai media narkoba. Kami sudah beberapa kali mengundang pakar untuk membahas masalah ini. Vape tanpa narkoba itu sudah berbahaya, apalagi yang ada narkobanya," jelas Supiyanto dalam podcast atau siniar To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (3/3/2026).

Menurut Supiyanto, BNN concern pada penyalahgunaan narkoba. "Kebetulan media yang paling mudah diakses dan itu sangat masif digunakan oleh para bandar yaitu vape, sehingga kami punya tanggung jawab secara moral, secara hukum untuk melakukan upaya-upaya, salah satunya kami mencoba memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pelarangan peredaran vape di Indonesia," ujarnya.

Jika pelarangan peredaran itu tidak bisa dilakukan, lanjutnya, setidaknya ada pembatasan secara ketat. Menurut Supiyanto, meski regulasi sekarang sudah ada, tetapi faktanya hal itu belum ditegakkan.

Supiyanto mengungkap alasan kenapa vape sangat masif digunakan sebagai media oleh para bandar narkoba. Menurutnya, hal itu karena 'memasukkan' narkoba ke vape tersamarkan. "Orang yang menggunakan vape dengan narkoba atau yang tanpa narkoba, itu tidak bisa dideteksi, itu yang dimanfaatkan para bandar," ujarnya.

Menurut Supiyanto, saat ini vape ditambah dengan bahan berperisa atau aroma. Hal itu membuat semakin sulit mendeteksi apakah vape yang digunakan seseorang itu tanpa narkoba atau ada narkobanya. "Itu yang dijadikan peluang bagi para bandar untuk menggunakan vape ini sebagai media untuk penyalahgunaan narkoba," katanya.

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta menangkap satu orang sindikat narkoba jaringan internasional. Dalam operasi itu, lebih dari 4 ribu butir methylene dioxy meth amphetamine (MDMA) atau ekstasi alias inex disita.

Plt Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari kejanggalan petugas Bea Cukai Kanwil Jakarta terhadap empat paket kardus yang bertuliskan "luxembourg," pada Rabu, 18 Februari 2026.

“Jadi pada hari Rabu, ya hari Rabu tepatnya tanggal 18 Februari tahun 2026, ya dicurigai ada satu paket yang tertulis dari, berasal dari Luxembourg yang diduga itu narkotika gitu ya,” ujar Roy saat jumpa pers dari Kantor DJBC Kanwil Jakarta, Rabu (25/2/2026).



Untuk memastikan paket itu, kata Roy, petugas DJBC menghubungi BNN. Setelahnya, paket tersebut diindikasikan narkoba berisi ekstasi MDMA. Alhasil, DJBC dan BNN melakkukan koint investigation untuk menelisik jaringan narkoba.

"Setelah ditelusuri, kita dapatkan seorang namanya AFZ, ya AFZ. Di kos-kosannya di Cikarang. Jadi tepatnya daerah Cibatu, Cikarang Selatan. Kemudian kita ambil orang ini atau kita amankan seketika berikut dengan barang bukti yang diperuntukkan untuk diambil oleh yang bersangkutan," terang Roy.

Setelahnya, kata dia, pihaknya memastikan bahwa paket itu berisi narkoba jenis ekstasi MDMA. Dari hasil penghitungannya, ada lebih 4 ribu MDMA yang ada dalam paket tersebut.

"Kemudian kita juga selain menghitung, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Syarif, kita sudah menghitung jumlahnya 4.080. 4.080 butir MDMA. Jadi kalau kita mau hitung dengan jumlah yang ada, kita bisa hitung perkiraan negara bisa menyelamatkan sedikitnya 4.080 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika," ucap Roy.

Roy mengungkapkan, pihaknya tengah menelisik pengirim dan pengendali narkoba tersebut. BNN pun mendeteksi paket itu dikirim oleh WN Nigeria berinisial A yang berada di Malaysia.

"Pihak AFZ yang kita amankan ini adalah pihak yang sebagai orang yang disuruh. Selain menerima, kemudian nanti akan dikendalikan oleh namanya A orang warga Nigeria tersebut yang posisinya kita cek dia ada di Malaysia," ucap Roy.

Roy menuturkan, pihaknya akan mengembangkan kasus ini. Bahkan, BNN berencana menetapkan A sebagai DPO.

Sementara untuk AFZ, disangkakan melanggar Pasal 114 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider pasal 609 ayat 2 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana juncto pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Terpisah, Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi, menyampaikan apresiasi atas sinergi pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional ini. Ia menegaskan, sinergi DJBC dengan BNN bukan kali pertama.

"Pengungkapan hari ini merupakan wujud nyata dari hanya bagian kecil, hanya sebagian kecil dari wujud nyata kerja sama kami dengan BNN. Semoga ke depan kita bisa kemudian melindungi wilayah Indonesia ini dari masuknya barang-barang narkotika, barang-barang ilegal seperti narkotika ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Delta Sukses Teknologi (DST) merespons wacana Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berencana melarang produk rokok elektrik atau vape karena dinilai menjadi pintu masuk narkoba sebagai fakta yang tidak terbantahkan.

Commercial and Corporate Director PT Delta Sukses Teknologi, Ira Octaviera mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan keamanan produk sekaligus mendukung industri rokok elektrik yang baru tumbuh di Tanah Air.

“Pada dasarnya kami mendukung penuh, mendukung penuh apapun yang regulator, apapun pemerintah tentukan berdasarkan regulasi yang akan diterapkan [pengetatan pengawasan],” ujar Ira dalam agenda Diskusi Industri Rokok Elektrik, Selasa (24/2/2026).

Kendati demikian, dia menambahkan, dukungan tersebut tetap mengedepankan proses pengambilan kebijakan yang berbasis data dan fakta. Industri, kata dia, membutuhkan kepastian bahwa setiap langkah yang diambil telah melalui kajian yang objektif.

Pelaku usaha tidak akan menolak kebijakan selama prosesnya transparan dan didasarkan pada bukti yang kuat. Hal itu dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara aspek pengawasan dan keberlangsungan industri.

“Kami berharap sepanjang semuanya dilakukan sesuai kajian, berdasarkan data, fakta, dan data fakta dan fact, kami pelaku usaha pasti akan mendukung,” katanya.

Di sisi lain, DST sebagai produsen vape menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan rokok elektrik sebagai media untuk konsumsi narkoba. Praktik tersebut dinilai mencederai industri dan merugikan masyarakat luas.

Menurut Ira, penggunaan perangkat vape untuk aktivitas ilegal bukanlah cerminan industri rokok elektrik yang patuh aturan. Dia menegaskan pelaku usaha resmi tidak pernah membenarkan penyalahgunaan produk untuk tindakan kriminal.

“Pada dasarnya kalau kami dari DST dan saya yakin pelaku industri yang lain, kita tidak membenarkan apapun media yang digunakan untuk menggunakan narkoba,” tegasnya.

Lebih lanjut, DST mendukung langkah BNN dalam merumuskan kebijakan yang tepat bagi industri. Perusahaan juga berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan pelaku usaha, ekosistem industri, serta pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk memperkuat edukasi dan mencegah penyalahgunaan, tanpa harus mematikan industri yang legal dan patuh regulasi.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menyatakan rokok elektrik atau vape menjadi pintu masuk narkoba sebagai fakta yang tidak terbantahkan. Untuk itu, pihaknya secara resmi merekomendasikan pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape di Tanah Air.

“Kami menemukan fakta tak terbantahkan bahwa vape telah menjadi sarana efektif atau media baru untuk mengkonsumsi narkoba dan zat psikoaktif baru atau NPS,” ujar Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dikutip dari Antara, Jumat (20/2/2026).

Dari temuan BNN, Suyudi menegaskan bahwa narasi vape sebagai alat berhenti merokok merupakan ilusi yang tidak teruji secara ilmiah. Dalam peredarannya, vape menjadi pintu masuk baru.

Bisnis.com, BATAM — Kejaksaan Negeri Batam menegaskan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa Fandi Ramadhan dalam perkara penyelundupan narkotika jenis sabu seberat hampir dua ton yang ditangkap di perairan Karimun, Kepulauan Riau.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus, mengatakan tuntutan jaksa disusun berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan, bukan atas dasar opini publik.

Priandi menyatakan bahwa jaksa menilai unsur dakwaan dalam kasus itu terbukti, sehingga tuntutan hukuman mati muncul.

“Penanganan perkara ini dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHAP. Seluruh tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel,” ujar Priandi.

Kronologi Penanggkapan Fandi Ramadhan

Priandi menjelaskan bahwa berdasarkan putusan sidang, Fandi Ramadhan (24), warga Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, didakwa bersama lima terdakwa lain melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan mengangkut narkotika golongan I dalam jumlah besar.

Jaksa mendakwa Fandi dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan subsidiair menggunakan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) undang-undang yang sama.

Dalam persidangan terungkap, Fandi bersama sejumlah terdakwa lain berangkat dari Medan ke Thailand pada 1 Mei 2025. Mereka kemudian menuju kapal Sea Dragon di perairan Thailand untuk mengambil muatan atas perintah seseorang berinisial Mr. Tan yang kini masuk daftar pencarian orang.

Muatan diterima di tengah laut dari kapal ikan berbendera Thailand sebanyak 67 kardus yang dibungkus plastik putih. Kardus-kardus tersebut kemudian disimpan di ruang haluan dan tangki bahan bakar kapal.

Pada 21 Mei 2025 sekitar pukul 00.05 WIB, kapal Sea Dragon dihentikan tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Bea Cukai di perairan Karimun karena tidak memasang bendera negara dan tidak dapat menunjukkan dokumen muatan.

Dari hasil penggeledahan di dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam, petugas menemukan 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu kemasan teh China merek Guanyinwang dengan berat bersih 1.995.130 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI tertanggal 16 Juni 2025, barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I.

Selain itu, terungkap Fandi menerima upah sebesar Rp8.244.250 yang ditransfer ke rekeningnya setelah keberangkatan ke Thailand.

Jaksa menilai unsur dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Atas dasar itu, penuntut umum mengajukan tuntutan berjenjang dengan pidana mati sebagai tuntutan tertinggi terhadap para terdakwa.

“Putusan akhir akan ditentukan oleh majelis hakim setelah seluruh rangkaian persidangan selesai,” kata Priandi.

Bisnis.com, BATAM — Kejaksaan Negeri Batam menegaskan tuntutan pidana mati terhadap terdakwa Fandi Ramadhan dalam perkara penyelundupan narkotika jenis sabu seberat hampir dua ton yang ditangkap di perairan Karimun, Kepulauan Riau.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus, mengatakan tuntutan jaksa disusun berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan, bukan atas dasar opini publik.

Priandi menyatakan bahwa jaksa menilai unsur dakwaan dalam kasus itu terbukti, sehingga tuntutan hukuman mati muncul.

“Penanganan perkara ini dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHAP. Seluruh tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan dilaksanakan secara profesional dan akuntabel,” ujar Priandi.

Kronologi Penanggkapan Fandi Ramadhan

Priandi menjelaskan bahwa berdasarkan putusan sidang, Fandi Ramadhan (24), warga Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, didakwa bersama lima terdakwa lain melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan mengangkut narkotika golongan I dalam jumlah besar.

Jaksa mendakwa Fandi dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan subsidiair menggunakan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) undang-undang yang sama.

Dalam persidangan terungkap, Fandi bersama sejumlah terdakwa lain berangkat dari Medan ke Thailand pada 1 Mei 2025. Mereka kemudian menuju kapal Sea Dragon di perairan Thailand untuk mengambil muatan atas perintah seseorang berinisial Mr. Tan yang kini masuk daftar pencarian orang.

Muatan diterima di tengah laut dari kapal ikan berbendera Thailand sebanyak 67 kardus yang dibungkus plastik putih. Kardus-kardus tersebut kemudian disimpan di ruang haluan dan tangki bahan bakar kapal.

Pada 21 Mei 2025 sekitar pukul 00.05 WIB, kapal Sea Dragon dihentikan tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Bea Cukai di perairan Karimun karena tidak memasang bendera negara dan tidak dapat menunjukkan dokumen muatan.

Dari hasil penggeledahan di dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang, Batam, petugas menemukan 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu kemasan teh China merek Guanyinwang dengan berat bersih 1.995.130 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI tertanggal 16 Juni 2025, barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I.

Selain itu, terungkap Fandi menerima upah sebesar Rp8.244.250 yang ditransfer ke rekeningnya setelah keberangkatan ke Thailand.

Jaksa menilai unsur dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Atas dasar itu, penuntut umum mengajukan tuntutan berjenjang dengan pidana mati sebagai tuntutan tertinggi terhadap para terdakwa.

“Putusan akhir akan ditentukan oleh majelis hakim setelah seluruh rangkaian persidangan selesai,” kata Priandi.

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberi atensi atas peredaran whip pink yang belakangan viral dibahas menyusul meninggalnya selebgram, Lula Lahfah. BPOM menyatakan bakal menggandeng BNN dan Polri untuk mengawasi peredaran dan penyalahgunaan whip pink.

"Ya tentu kita kerja sama ya. Untuk pengawasannya kita akan kerja sama tentu dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan Kepolisian," ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Tak hanya itu, pihaknya juga akan menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengawasi penyalahgunaan produk tersebut. "Kemenkes yang berhubungan dengan aturan pemakaiannya. Begitu ya, jadi itu yang akan kita lakukan," ungkapnya.

Taruna menambahkan, pihaknya tengah mengevaluasi Whip Pink lantaran bisa menimbulkan efek ketergantungan. "Nah, iya, kita sudah evaluasi itu whip pink. Whip pink ini termasuk kita akan arahkan ada dua, karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya," kata Taruna.

Taruna mengatakan, whip pink mengandun nitrite oxide (nitrous oxide), N2O. Zat tersebut bisa memberikan efek rileks dan seterusnya. "Tapi dampaknya dalam fase, kualitas, dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan," tuturnya.

Lihat video: Polisi Periksa 6 Saksi Kematian Lula Lahfah, Saksi yang Berada di TKP

Taruna menduga, Lula meninggal akibat menyalahgunakan whip pink. Pasalnya, penyalahgunaan whip pink bisa timbulkan efek iskemia.

"Walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu, salah satu faktornya itu. Karena pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia" kata Taruna.

"Iskemia itu orang akan merasa kesakitan, dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Jadi, Badan POM punya atensi besar terhadap nitrite oxide termasuk whip pink ya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggerebek laboratorium pembuatan narkotika yang dikemas dalam bentuk liquid vape dan happy water pada Selasa (6/1/2026).

Pabrik pembuatan narkotika cair tersebut berlokasi di salah satu apartemen di wilayah Ancol, Jakarta.

"Kami menemukan tempat yang digunakan untuk meracik, mengolah narkotika cair yang kemudian disuntikkan ke dalam liquid vape dan happy water," kata Plt. Deputi Pemberantasan BNN Budi Wibowo di Jakarta Utara, Selasa, dikutip dari Antaranews.

Budi menerangkan dalam pengungkapan tersebut petugas menangkap total empat orang, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dengan perannya masing-masing.

Incar kalangan muda

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan sindikat pengedar narkotika kini mengemas narkoba dalam bentuk cartridge liquid vape untuk mengincar kalangan muda.

"Ada rentang klaster, kelompok tertentu yang menjadi sasaran mereka. Utamanya penikmat, pengguna vape yang tentu dari hasil survei kita semakin bertambah banyak anak-anak kita, generasi bangsa kita karena menganggap bagian daripada tren adalah dengan mengonsumsi vape sebagai alternatif daripada rokok konvensional," kata Budi.

Kronologi pengungkapan pabrik narkotika cair

Pengungkapan lab pembuatan narkotika tersebut berawal dari Operasi Pengamanan Natal dan tahun baru (Nataru) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Pada saat itu, dua orang penumpang asal Malaysia berinisial HHS dan DM ditangkap karena kedapatan membawa bahan yang diduga mengandung narkotika jenis MDMA dan Ethomidate.

Berdasarkan temuan tersebut, petugas langsung melakukan pengembangan dan menangkap dua orang lainnya, yakni PS dan HSN, yang diduga berperan sebagai pengendali lapangan serta pengatur operasional jaringan.

Dari keterangan tersangka PS, tim gabungan kemudian melakukan penggerebekan di sebuah apartemen di Jakarta, yang digunakan sebagai lokasi peracikan narkotika.

Di tempat tersebut, bahan MDMA dan Ethomidate yang diselundupkan dari luar negeri dicampur dengan minyak nikotin dan cairan perasa untuk dijadikan liquid vape sebelum dipindahkan ke lokasi lain.

Mengenal Happy Water

Melansir situs BNN Surabaya, Happy Water merupakan campuran beberapa jenis narkotika dalam bentuk cair yang sering dicampurkan ke dalam minuman.

Selain Happy Water, terdapat narkotika cair lain yang wajib diwaspadai oleh masyarakat. Salah satunya adalah liquid vape.

Pada penggerebekan yang baru-baru ini dilakukan BNN, liquid vape mengandung narkotika dikemas dengan menggunakan merek dagang Love Ind.

Barang terlarang tersebut akan diedarkan ke sejumlah tempat hiburan malam dan dijual dengan harga kisaran antara Rp2 juta hingga Rp5 juta.

JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menyoroti ancaman narkotika sintesis. Hal itu disampaikan Suyudi saat menghadiri persidangan ke-68 The Commission on Narcotic Drugs (CND) yang berlangsung pada 4–5 Desember 2025 di United Nations Headquarters, Wina.

Dalam kegiatan ini, Suyudi didampingi Direktur Kerja Sama R.M. Aria Teguh Mahendra Wibisono, Direktur Narkotika Ruddi Setiawan, Plt Direktur Intelijen Adri Irniadi, serta Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Didik Hariyanto.

Sidang ini membahas perkembangan implementasi tiga Konvensi Internasional Pengendalian Narkotika, tren global narkotika sintetis, rekomendasi teknis WHO, serta dinamika geopolitik yang memengaruhi arah kebijakan narkotika internasional.

Dalam agenda pembahasan implementasi konvensi, UNODC memaparkan lonjakan signifikan jumlah New Psychoactive Substances (NPS) secara global, dari 254 jenis menjadi lebih dari 1.400 jenis dalam satu dekade terakhir, termasuk 168 opioid sintetis yang telah terdeteksi.

Tren ini selaras dengan meningkatnya peredaran designer precursors dan kelompok zat sintetis baru seperti nitazenes, yang kini menjadi perhatian utama negara-negara anggota.

Dalam laporan yang dipresentasikan, WHO melalui Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) merekomendasikan dua jenis nitazenes untuk dimasukkan ke Schedule I Konvensi 1961, serta MDMB-Fubinaca ke Schedule II Konvensi 1971.

Sementara itu, perdebatan juga mengemuka terkait status daun koka, dengan rekomendasi WHO agar tetap berada di Schedule I, posisi yang didukung Indonesia. Suyudi menegaskan pentingnya kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman narkotika sintetis.

"Indonesia memerlukan penguatan kapasitas laboratorium, sistem deteksi dini, dan standar toksikologi yang memadai guna mengantisipasi masuknya narkotika jenis baru, serta mendukung model class-based scheduling bagi zat sintetis berisiko tinggi," ujarnya, Senin (8/12/2025).

Dalam sidang juga membahas perkembangan implementasi Resolusi 68/6 mengenai pembentukan Panel Ahli Independen beranggotakan 19 pakar internasional. Hingga sesi ini, 15 kandidat ahli telah mendapatkan persetujuan, sementara beberapa kelompok regional masih berproses untuk mencapai konsensus.

Panel ini akan berperan penting dalam menyusun analisis ilmiah yang menentukan arah kebijakan global terkait narkotika dan prekursor. Dinamika geopolitik turut memengaruhi jalannya persidangan, mulai dari perdebatan mengenai operasi anti-narkotika, keberatan negara terhadap kandidat panel dari kawasan tertentu, hingga sorotan negara-negara Asia dan Afrika terkait penanganan opioid sintetis.

Delegasi Indonesia, dalam hal ini BNN mendapatkan apresiasi atas posisi yang tegas, konsisten, dan konstruktif dalam mendukung rekomendasi WHO, serta komitmen pada peningkatan kapasitas laboratorium nasional.

Suyudi menyampaikan Indonesia akan terus berperan aktif dalam forum internasional untuk memastikan setiap kebijakan global berbasis ilmiah, berimbang, dan memperhitungkan kepentingan keamanan kesehatan publik. “Indonesia juga menegaskan perlunya respons nasional yang lebih adaptif terhadap ancaman sintetis, khususnya nitazenes dan prekursor desainer yang berkembang sangat cepat di berbagai kawasan dunia,” katanya.