REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Dalam pertemuan itu, PLN melaporkan perkembangan pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa setelah terjadi pemadaman bergilir pada pekan lalu.

Darmawan mengatakan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sejak Ahad (21/6/2026). Perbaikan tersebut membuat pemadaman bergilir yang sebelumnya terjadi berhasil diminimalkan.

"Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir," kata Darmawan sebelum bertemu Presiden.

Menurut Darmawan, membaiknya kondisi sistem kelistrikan didukung mulai normalnya pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik milik PLN maupun pembangkit swasta atau independent power producer (IPP). Kondisi itu memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Selain itu, satu pembangkit besar milik mitra yang sebelumnya mengalami kendala teknis telah berhasil dipulihkan dan kembali tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Ahad malam. Pembangkit tersebut kini kembali memasok listrik ke sistem sehingga membantu memperkuat cadangan daya.

Darmawan menjelaskan sebelumnya terdapat dua pembangkit besar milik mitra PLN yang mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem. Menyikapi kondisi tersebut, PLN bersama mitra pembangkit langsung melakukan perbaikan.

"Kami minggu lalu langsung menurunkan tim PLN bersama dengan mitra kami untuk melakukan perbaikan. Dan ada kabar yang baik tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa," ujarnya.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir pada pekan lalu. Selain mempercepat pemulihan pembangkit, perseroan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer serta penguatan keandalan pembangkit milik PLN maupun mitra IPP.

Menurut Darmawan, PLN terus memantau kondisi sistem kelistrikan selama 24 jam setiap hari guna menjaga keandalan pasokan listrik di Pulau Jawa.

Dalam kesempatan itu, PLN turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kerja sama para pemasok dan mitra pembangkit dalam menjaga pasokan listrik nasional.

"Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar upaya all out dari kami semuanya ini bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancar. Kami mengapresiasi dukungan dari pemerintah dan kekompakan seluruh mitra kami sehingga bersama-sama dapat menjaga keandalan penyediaan energi ke depan," kata Darmawan.

PT PLN (Persero) menyatakan telah mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya (all out) selama 24 jam penuh dalam sepekan terakhir untuk memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Upaya tersebut ditunjukkan dengan membaiknya pasokan listrik dan berhasil diminimalisirnya pemadaman bergilir sejak Minggu (21/6) kemarin.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan manajemen dan tim teknis lapangan terus bergerak melakukan pemetaan dan pemantauan, demi menjaga dan meningkatkan keandalan sistem.

"Kami melakukan upaya all out 24 jam 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan," ujar Darmawan dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (22/6).

Sepekan terakhir, sistem kelistrikan di Pulau Jawa sempat terganggu akibat kendala teknis pada dua pembangkit besar milik mitra swasta (Independent Power Producer/IPP). Di samping itu, pasokan energi primer yakni batu bara juga sempat tersendat pekan lalu.

Merespons kondisi tersebut, PLN segera menerjunkan tim khusus untuk berkolaborasi dengan mitra IPP guna melakukan perbaikan darurat secara maraton.

Upaya tersebut sukses membuat satu dari dua pembangkit raksasa yang sempat keluar dari sistem itu berhasil dipulihkan total.

[Gambas:Youtube]

Darman menjelaskan saat ini pembangkit tersebut sudah berhasil melakukan sinkronisasi dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa sejak semalam dan mulai kembali menyalurkan pasokan daya.

Adapun terkait pasokan energi yang sempat tersendat, diklaim sudah kembali lancar. PLN mengklaim untuk menyalurkan listrik dibutuhkan aliran energi primer yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik milik PLN maupun IPP. 

Di tengah upaya pemulihan tersebut, Darmawan juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat dan bimbingan dari pemerintah, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Sebagai langkah jangka panjang, PLN akan langsung melakukan perbaikan menyeluruh pada tata kelola rantai pasok energi primer serta penguatan infrastruktur pembangkit nasional.

Sembari memastikan pasokan listrik kembali andal, Darmawan kembali menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi akibat pemadaman bergilir minggu lalu.

"Kami mohon doa dukungan dari seluruh masyarakat agar upaya all out dari kami semuanya ini bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancar," ungkap Darmawan.

PT PLN (Persero) mengungkap penyebab mati lampu bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam sepekan terakhir. Gangguan tersebut dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau independent power producer (IPP).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan gangguan pada dua pembangkit tersebut sempat mengurangi pasokan listrik dan mempengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

"Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," kata Darmawan dalam konferensi pers di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, Minggu (21/6), yang dikutip dari keterangan resmi perusahaan, Senin (22/6).

Menurut Darmawan, begitu gangguan terjadi, PLN langsung mengerahkan tim bersama pengelola pembangkit untuk melakukan perbaikan agar pasokan listrik kembali normal.

Ia menyebut kondisi sistem kelistrikan Jawa kini berangsur membaik. Sebab, salah satu pembangkit yang sebelumnya mengalami gangguan telah berhasil dipulihkan dan kembali beroperasi.

"Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik, salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Dengan kembalinya salah satu pembangkit tersebut, PLN mengklaim pemadaman bergilir yang terjadi selama sepekan terakhir telah berhasil diminimalkan.

Selain memperbaiki pembangkit yang bermasalah, PLN juga memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik saat ini berjalan lancar sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Perseroan juga terus memperkuat pembangkit dan rantai pasok energi guna menjaga keandalan sistem.

Darmawan mengatakan PLN saat ini memantau kondisi sistem kelistrikan Jawa secara penuh selama 24 jam setiap hari untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

"Kami terus memonitor upaya perbaikan sistem kelistrikan Pulau Jawa 24 jam, tujuh hari seminggu secara terus-menerus," imbuhnya.

Akhir pernyataannya, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

"Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan masyarakat karena terjadi pemadaman bergilir di minggu lalu," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Unit usaha konstruksi Kalla Group, Kalla Beton, memperluas ekspansinya di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mengamankan kontrak pengadaan material untuk proyek pembangunan embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B.

Dalam kontrak tersebut, perusahaan dipercaya menyuplai sebanyak 6.057 unit produk beton pracetak (precast) jenis U-Ditch. Nilai kontrak untuk pengadaan saluran drainase tersebut diperkirakan mencapai Rp4 miliar.

Precast U-Ditch sendiri adalah saluran air atau gorong-gorong beton pracetak berbentuk huruf "U" yang dirancang untuk kebutuhan drainase, irigasi, dan sistem pembuangan air.

Non Ready Mix General Manager Kalla Beton Ashar Rahman mengatakan bahwa proyek ini memiliki peran krusial dalam infrastruktur dasar IKN, yakni sebagai sarana pengendalian banjir dan pengelolaan sumber daya air.

Produk U-Ditch yang disuplai pihaknya telah disesuaikan dengan spesifikasi teknis proyek guna memastikan presisi serta ketahanan jangka panjang. Mengingat urgensi proyek di KIPP, perusahaan memberikan perhatian khusus pada aspek distribusi dan pengawasan produksi.

Dia menambahkan bahwa keterlibatan perusahaan dalam proyek strategis nasional tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kredibilitas dan kualitas produk perseroan.

"Kami berkomitmen menghadirkan produk terbaik dengan standar mutu tinggi guna mendukung keberhasilan proyek pembangunan di IKN," ujarnya dalam keterangan resmi Kamis (7/5/2026).

Precast Manager Kalla Beton Muhammad Syafaruddin menambahkan bahwa sistem logistik dan kontrol kualitas menjadi prioritas utama pihaknya untuk menjamin ketepatan waktu di lapangan.

"Kami memastikan seluruh proses produksi dilakukan dengan pengawasan ketat. Hal ini penting agar setiap unit yang dikirim memenuhi spesifikasi teknis dan siap diaplikasikan segera di lokasi proyek," jelas Syafaruddin.

Selain proyek ini, sebelumnya pada awal 2026, Kalla Beton juga telah menyepakati kontrak suplai beton cair (ready mix) untuk dua proyek besar, yakni Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A dan Embung KIPP 1B.

Secara kumulatif, total volume ready mix yang disepakati untuk kedua proyek tersebut mencapai 78.000 meter kubik.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Perum Bulog membangun 100 infrastruktur pascapanen (IPP) senilai Rp5 triliun dinilai berpotensi memperkuat rantai pasok pangan nasional. Namun, pemerintah diingatkan tidak mengulangi kesalahan proyek serupa yang berujung molor dan tidak tepat sasaran.

Pengamat pertanian Khudori menilai proyek tersebut secara konsep penting karena dapat memperkuat kapasitas Bulog dalam pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pengolahan pangan di tengah kebutuhan cadangan pangan yang terus meningkat.

Dengan jaringan 474 kompleks gudang berkapasitas lebih dari 3,8 juta ton, 101 cabang, serta fasilitas pengolahan yang telah dimiliki, Bulog disebut memiliki modal besar untuk berkembang menjadi pemain utama rantai pasok pangan nasional.

“Bulog potensial menjadi perusahaan raksasa rantai pasok pangan, terutama beras dan pangan pokok lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/5/2026).

Namun, Khudori menyoroti bahwa pembangunan 100 IPP berisiko menghadapi hambatan lama jika penentuan lokasi dan jenis fasilitas tidak didasarkan pada studi kelayakan yang matang.

Dia mencontohkan realisasi proyek infrastruktur dari penyertaan modal negara (PMN) Rp2 triliun pada 2015–2016 yang hingga paruh pertama 2022 baru terealisasi fisik 38,67%, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023.

Keterlambatan tersebut dipicu kontraktor yang gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sengketa nilai pekerjaan, hingga tertundanya pembangunan gudang modern di Surabaya dan Makassar.

Menurut Khudori, akar masalah saat itu bermula dari perencanaan yang lebih banyak berbasis keinginan internal dibanding kebutuhan riil lapangan.

“Kantor pusat mendata keinginan, bukan kebutuhan,” katanya.

Selain itu, sejumlah lokasi yang dipilih kemudian dinilai tidak layak setelah studi kelayakan dilakukan belakangan.

Beberapa lahan berada di bukit berbatu, terpotong sungai, atau membutuhkan relokasi karena merupakan hibah pemerintah daerah.

Risiko serupa dinilai masih terbuka pada proyek baru ini. Dari total 100 titik IPP, sebanyak 52 lokasi berada di lahan milik Bulog dan 48 lainnya berasal dari hibah pemerintah daerah.

Khudori menilai peluang lokasi bermasalah tetap besar jika studi kelayakan dilakukan setelah titik proyek diputuskan.

Dia menyarankan Bulog dan pemerintah membalik pola lama, yakni menyusun feasibility study lebih dahulu sebelum menentukan lokasi pembangunan agar jenis fasilitas dan kapasitas yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan wilayah.

“Supaya lokasi dan jenis IPP yang dibangun benar-benar presisi,” ujarnya.

Meski demikian, Khudori pesimistis pendekatan tersebut dijalankan mengingat proyek ini berada di bawah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 yang menekankan percepatan pelaksanaan.

Jika perencanaan tetap terburu-buru, dia memperkirakan target penyelesaian 100 IPP berpotensi molor jauh dari rencana awal.

“Yang digadang-gadang segera tersedia itu mungkin baru selesai 10 tahun kemudian,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan fokus untuk memperluas basis pajak pada transaksi digital. Hal ini dilakukan kendati windfall harga komoditas semakin terasa dampaknya ke tambahan penerimaan.

Pada Kamis (30/4/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut, akan memperluas basis penerimaan pajak maupun mendorong peningkatan kepatuhan pada basis yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mengejar target penerimaan Rp2.357,7 triliun pada 2026.

Secara sektoral, Bimo menyebut, otoritas pajak sudah tidak bisa lagi mengandalkan komoditas kendati sejumlah harga komoditas ekspor Indonesia meningkat seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

"Walaupun komoditas minerba [mineral dan batu bara] mulai merangkak naik, kami mulai masuk ke digital economy, kami mulai masuk ke pemajakan transaksi digital. Kami mulai masuk ke platform-platform digital currency. Jadi arahnya sudah ke situ," ujarnya kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Bimo menyebut, penerimaan pajak sampai dengan 29 April 2026, menunjukkan adanya pertumbuhan di atas 18% year-on-year yoy dibandingkan April 2025. Sementara itu, sampai dengan akhir Maret 2026, setoran pajak yang sudah diterima mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% yoy.

Secara sektoral, penerimaan pajak sektor pertambangan sampai akhir kuartal I/2026, mencapai Rp32,9 triliun atau 6,3% yoy. Penopangnya adalah sektor pertambangan migas.

Kontribusi terbesar memang berasal dari perdagangan setidaknya sampai akhir kuartal I/2026. Nilainya mencapai Rp103,6 triliun atau tumbuh 59,9% yoy. Pertumbuhan penerimaan pajak di sektor perdagangan ditopang oleh perdagangan besar BBM serta tren peningkatan belanja online.

Selanjutnya, industri pengolahan menyumbang Rp84,2 triliun atau tumbuh 21,3% yoy serta keuangan dan asuransi Rp50,7 triliun atau tumbuh 7,6% yoy.

Pemajakan Via Marketplace hingga Pinjol

Berdasarkan catatan DJP, data terbaru menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun. Setoran ini berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE), seperti Shopee hingga Tokopedia, sampai dengan pajak teknologi finansial berupa peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Dari total Rp50,51 triliun, setoran terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun atau lebih dari 76%.

Kemudian, pajak atas aset kripto senilai Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp4,98 triliun.

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku PMSE sampai dengan akhir Maret 2026. Sepanjang bulan lalu, otoritas pajak juga telah menunjuk pemungut PPN PMSE baru yaitu Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc.

Sementara itu, dua PMSE dicabut yaitu Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Ada satu perubahan data pemungut PPN PMSE yakni pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, Inge menyebut, hanya 231 dari total 262 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp38,76 triliun. Jumlahnya terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.

Di sisi lain, setoran pajak kripto Rp2 triliun sampai akhir Maret 2026 lalu berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.

Dari sisi jenis pajaknya, setoran pajak kripto terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN dalam negeri (PPN DN) sebesar Rp880,18 miliar.

Adapun, pajak fintech menyumbang Rp4,77 triliun dengan perincian Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar sampai dengan 2026.

Jenis pajaknya mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Terakhir, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari SIPP. Sampai dengan bulan lalu, pajak SIPP tercatat sebesar Rp4,98 triliun. Nilai ini meliputi penerimaan Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp906,81 miliar hingga 2026.

Penerimaan pajak SIPP terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

Inge lalu menambahkan kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun. Setoran ini berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) seperti Shopee hingga Tokopedia, sampai dengan pajak teknologi finansial berupa peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Secara terperinci, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan total Rp50,51 triliun itu terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun atau lebih dari 76%.

Kemudian, pajak atas aset kripto Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp4,98 triliun.

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku PMSE sampai dengan akhir Maret 2026. Sepanjang bulan lalu, otoritas pajak juga telah menunjuk pemungut PPN PMSE baru yaitu Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc.

Sementara itu, dua PMSE dicabut yaitu Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Ada sat perubahan data pemungut PPN PMSE yakni pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, Inge menyebut hanya 231 dari total 262 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp38,76 triliun. Jumlahnya terdiri dari setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.

Di sisi lain, setoran pajak kripto Rp2 triliun sampai akhir Maret 2026 lalu berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.

Dari sisi jenis pajaknya, setoran pajak kripto terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN DN sebesar Rp880,18 miliar.

Adapun pajak fintech menyumbang Rp4,77 triliun dengan perinciaan Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar sampai dengan 2026.

Jenis pajaknya mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Terakhir, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari SIPP. Sampai dengan bulan lalu, pajak SIPP tercata sebesar Rp4,98 triliun. Nilai ini meliputi penerimaan Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp906,81 miliar hingga 2026.

Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

Inge lalu menambahkan kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," jelasnya.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun hingga 31 Maret 2026.

Penerimaan tersebut ditopang terutama oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP).

DJP merinci, kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE sebesar Rp38,76 triliun, diikuti pajak fintech Rp4,77 triliun, pajak SIPP Rp4,98 triliun, serta pajak aset kripto Rp2 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan tren penerimaan pajak digital masih menunjukkan kinerja positif meski ada penyesuaian data pemungut.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4).

DJP mencatat hingga akhir Maret 2026 telah menunjuk 262 pelaku usaha sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231 entitas telah aktif memungut dan menyetor pajak dengan total Rp38,76 triliun.

[Gambas:Youtube]

Pada Maret 2026, DJP juga melakukan pembaruan data dengan menunjuk dua entitas baru sebagai pemungut PPN PMSE, yakni Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc. Sementara itu, dua entitas dicabut penunjukannya dan satu lainnya mengalami perubahan data administratif.

Di sisi lain, penerimaan pajak kripto mencapai Rp2 triliun hingga Maret 2026, yang berasal dari kombinasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan PPN dalam negeri. Sementara pajak dari sektor fintech peer to peer lending menyumbang Rp4,77 triliun, didorong oleh PPh dan PPN atas aktivitas pinjaman daring.

Adapun pajak dari SIPP tercatat sebesar Rp4,98 triliun, yang mayoritas berasal dari PPN. DJP menyebut komponen ini menjadi salah satu kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," kata Inge.

DJP menilai tren ini menunjukkan semakin kuatnya basis pemajakan ekonomi digital di Indonesia, seiring meningkatnya aktivitas transaksi digital dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen (IPP) telah disetujui pemerintah, dengan target kapasitas mencapai sekitar 900.000 ton guna memperkuat cadangan pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan persetujuan tersebut diberikan dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan dan dihadiri Menteri Pertanian serta Menteri Perdagangan.

“Ada 100 titik pembangunan IPP sudah disetujui. Selanjutnya kami akan melanjutkan proses administrasi seperti studi kelayakan dan teknis,” ujarnya usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pembangunan IPP akan tersebar di 26 kantor wilayah Bulog dan mencakup 92 kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah mendapatkan lebih dari satu fasilitas sesuai kebutuhan dan potensi produksi.

Rizal menjelaskan seluruh tahapan awal, mulai dari studi kelayakan, pertimbangan teknis Kementerian Pertanian, hingga asesmen dari BUMN, telah rampung sepenuhnya.

“Studi kelayakan, pertek, dan asesmen sudah 100%,” katanya.

Adapun, jenis infrastruktur yang dibangun bervariasi, mulai dari gudang berkapasitas 1.000 ton hingga 3.500 ton, hingga fasilitas tambahan seperti pengering (dryer), rice milling unit (RMU), dan fasilitas pengemasan di daerah dengan produksi tinggi.

Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan potensi wilayah, terutama di sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, pembangunan juga menyasar wilayah terpencil dan daerah tertinggal, termasuk Pulau Morotai dan Natuna, untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.

“Tujuannya memastikan masyarakat di daerah terpencil memiliki stok pangan dan tidak bergantung pada faktor cuaca,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan daerah yang belum memiliki gudang Bulog untuk pemerataan infrastruktur.

Dari sisi pendanaan, proyek ini didukung dana sebesar Rp5 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026.

Dana tersebut bersumber dari investasi pemerintah nonpermanen yang harus dikembalikan oleh Bulog setelah memperoleh pendanaan lanjutan.

Pendanaan berasal dari optimalisasi dana pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 dan penggunaannya dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Kementerian Keuangan.

“Untuk anggaran sudah terdukung oleh Kementerian Keuangan,” kata Rizal.

Pembangunan IPP ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada sewa gudang, serta memperkuat stabilitas pasokan pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) telah mengumumkan panduan kinerja operasional 2026. Sepanjang 2025, emiten migas milik keluarga Panigoro ini mencatat produksi minyak dan gas sebesar 156.000 barel setara minyak per hari (barrels of oil equivalent per day/boepd).

Melansir keterbukaan informasi, MEDC menargetkan produksi minyak dan gas sebesar 165.000-170.000 boepd pada 2026. Dengan kata lain, MEDC menargetkan produksi migas tumbuh 5,8% sampai 9% pada tahun ini.

Sementara itu, penjualan listrik tahun ini ditargetkan sebesar 4.550 giga watt hour (GWh), lebih tinggi dibanding realisasi 2025 sebesar 4.371 GWh.

Tahun lalu, MEDC merealisasikan belanja modal (capex) sebesar US$437 juta, terdiri dari US$402 juta untuk sektor migas dan US$35 juta untuk segmen listrik. Untuk tahun ini, MEDC mengalokasikan capex yang lebih rendah, sebesar US$400-US$430 juta. Alokasi belanja modal untuk sektor migas ditambah menjadi US$415 juta, sedangkan untuk segmen listrik alokasinya dipangkas menjadi US$15 juta.

Dari sisi efisiensi dan profitabilitas operasional, MEDC tahun ini menetapkan target biaya produksi migas kurang dari US$10 per barrel oil equivalent (boe), sementara realisasi tahun lalu ada di angka US$8,6 per boe.

Kemudian, MEDC juga menetapkan target net debt to EBITDA 2026 kurang dari 2,5 kali dengan asumsi mid-cycle (kondisi wajar) harga migas setara US$65 per boe. Tahun lalu, net debt to EBITDA MEDC berada di angka 2,0 kali, baik dalam kondisi mid cycle saat harga migas di level US$65 per boe maupun ketika harganya naik di angka US$67 per boe.

Terakhir, MEDC menetapkan target return on equity (ROE) tahun ini lebih dari 15%. Perseroan menargetkan peningkatan rasio profitabilitas, saat 2025 lalu realisasi ROE berada di level 5%.

Analis BRI Dana Reksa Sekuritas, Andhika Audrey dan Naura Reyhan Muchlis dalam risetnya menjelaskan bahwa target produksi migas yang ditetapkan MEDC lebih tinggi pada 2026 sejalan dengan bertambahnya hak participating interest di Corridor PSC menjadi 70%.

"Kami memperkirakan hal ini dapat menambah sekitar US$145 juta EBITDA pada harga mid-cycle, termasuk sekitar US$90 juta dari kontrak gas tetap. Kami memperkirakan Corridor PSC akan sepenuhnya tercermin di kinerja 2026 dan berkontribusi sekitar 30% terhadap total produksi MEDC dan menjadi tulang punggung portofolio migasnya," tulis riset tersebut, dikutip Selasa (7/4/2026).

Riset juga menyebut, akuisisi 45% participating interest di Sakakemang PSC juga memberikan opsi pertumbuhan tambahan, dengan produksi awal diperkirakan pada 2027 yang berpotensi menambah volume sekitar 15.000–20.000 boepd bagi MEDC.

Sementara di sektor kelistrikan, target penjualan listrik yang lebih tinggi pada 2026 didukung oleh dimulainya proyek Ijen dan Sumbawa Tahap 2 serta tambahan kapasitas dari Batam IPP sekitar 95 megawatt (MW).

Sejalan dengan peningkatan produksi migas, Audrey dan Naura memprediksi laba bersih MEDC pada 2026-2027 akan tumbuh sebesar 12%-37%. Tambahan produksi migas dinilai akan memberikan bantalan terhadap asumsi harga minyak yang diperkirakan akan lebih konservatif di level US$65 per barel, dibandingkan pada 2024 saat harga minyak menyentuh level sekitar US$70 per barel.

Dengan adanya ekspektasi pertumbuhan laba bersih tersebut, BRI Dana Reksa Sekuritas meningkatkan target harga saham MEDC dari Rp1.320 menjadi Rp2.000. Dalam intraday perdagangan Selasa (7/4/2026) pukul 10.53 WIB, saham MEDC naik 2,19% ke Rp1.635, mencerminkan kenaikan 21,19% secara year to date (YtD).

"Target harga ini mencerminkan rerating struktural bisnis inti migas MEDC pasca peningkatan kepemilikan Corridor PSC, serta peningkatan visibilitas laba dari pemulihan kinerja AMMN. Risiko utama meliputi harga minyak yang lebih lemah dari ekspektasi serta keterlambatan normalisasi operasi AMMN," tandas mereka.

Melansir laporan keuangan tahun buku 2025 diaudit, MEDC membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar US$100,82 juta atau sekitar Rp1,68 triliun (kurs Rp16.666 per dolar AS). Laba bersih ini terpangkas 73% secara year on year (YoY) dibanding US$368,86 juta pada periode 2024.

Sementara itu, analis CGS International Bob Setiadi dan Rut Yesika Simak dalam risetnya juga melakukan rerating MEDC dengan menaikkan target harga saham MEDC dari Rp1.380 ke Rp1.730.

Dalam pembaruan risetnya, sekuritas melakukan penyesuaian kecil pada proyeksi produksi migas tahun 2025–2027 yang diturunkan 0,7%–1,4%. Sekuritas juga menurunkan asumsi harga minyak Brent untuk 2026 dan 2027 menjadi US$65 dan US$68 per dolar, dari asumsi sebelumnya di US$68 dan US$70 per dolar.

Di sisi lain, perubahan estimasi terbesar dilakukan pada anak usaha MEDC, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) yang merupakan produsen tembaga dan emas utama di Indonesia. Seiring AMMN yang secara bertahap meningkatkan produksi smelternya sejak kuartal III/2025, sekuritas menaikkan proyeksi penjualan tembaga 2026–2027 sebesar 5%–10% dan penjualan emas sebesar 6%–13%.

"Kami juga menaikkan asumsi average selling price (ASP) tembaga AMMN 2026–2027 sebesar 12%–19% dan ASP emas sebesar 34%–44%, seiring meningkatnya ketidakpastian makroekonomi dan politik global. Secara keseluruhan, kami menurunkan proyeksi EBITDA MEDC 2026–2027 sebesar 1%–2%, namun menaikkan proyeksi laba bersihnya sebesar 37%–45%," tulis riset tersebut.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp48,11 triliun hingga 28 Februari 2026.

DJP merinci, penerimaan tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp37,40 triliun, pajak kripto Rp1,96 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,64 triliun, serta pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan kontribusi pajak digital terus menunjukkan tren positif.

"Realisasi penerimaan pajak digital sebesar Rp48,11 triliun menunjukkan kontribusi ekonomi digital yang semakin meningkat terhadap penerimaan negara," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan, hingga akhir Februari 2026, DJP telah menunjuk 260 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 223 telah melakukan pemungutan dan penyetoran dengan total Rp37,40 triliun.

Setoran PPN PMSE tercatat meningkat dari tahun ke tahun, mulai Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, hingga Rp1,74 triliun pada awal 2026.

Sementara itu, penerimaan pajak kripto mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Nilai tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar Rp1,09 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp875,31 miliar.

Dari sektor fintech, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp4,64 triliun. Angka ini berasal dari PPh 23, PPh 26, serta PPN atas layanan pinjaman daring.

Adapun penerimaan pajak dari SIPP mencapai Rp4,11 triliun, yang terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp317,34 miliar dan PPN sebesar Rp3,8 triliun.

Meski tidak ada penambahan pemungut baru pada Februari 2026, Inge menegaskan kinerja penerimaan tetap tumbuh.

"Meskipun pada Februari 2026 tidak terdapat penunjukan baru, pencabutan, maupun perubahan data pemungut PPN PMSE, kinerja penerimaan dari sektor ekonomi digital tetap menunjukkan tren yang positif," katanya.

Inge menambahkan, ke depan,pemerintah akan terus melakukan penguatan pengawasan, perluasan basis perpajakan, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menetapkan dua klaster kegiatan prioritas untuk tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari rencana strategis pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto 2025–2029.

Kepala OIKN, Basuki Hadimulnono menjelaskan agenda utama pengembangan IKN akan difokuskan pada percepatan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta penguatan ekosistem sosial-ekonomi.

Fokus pertama mencakup perencanaan ruang, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, serta penyediaan hunian vertikal bagi aparatur sipil negara (ASN). Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga mengejar konektivitas wilayah dan implementasi sistem pemerintahan cerdas atau smart city.

“Kegiatan prioritas tahun 2026 otorita IKN yang tercantum dalam perencanaan strategis 2025-2029, yaitu untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara mencakup dua kegiatan prioritas, yaitu perencanaan pembangunan kawasan serta pemindahan ASN meliputi perencanaan ruang dan pembangunan gedung, perkantoran legislatif, yudikatif, dan sarana-prasarana pendukung," ujar Basuki di Kompleks Parlemen RI, Senin (30/3/2026).

Tak hanya itu, percepatan konstruksi juga akan difokuskan pada pengembangan hunian vertikal, pembangunan aksesibilitas dan kolektivitas termasuk pemindahan ASN ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas atau Smart City.

Kemudian, klaster prioritas kedua menyasar pada pembangunan sosial dan pengembangan superhub ekonomi untuk menarik investasi masuk ke Nusantara. Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di sekitar kawasan IKN.

Sektor ketahanan pangan turut menjadi perhatian dengan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan penanggulangan bencana. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan hidup di ibu kota baru sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam dan hutan.

“Yang kedua, pembangunan sosial, superhub ekonomi dan pengelolaan lingkungan IKN meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan superhub ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hutan dan sumber daya alam, penanggulangan bencana dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN.” tegas Basuki.

Implementasi strategi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. OIKN optimistis seluruh target dalam rencana strategis lima tahunan tersebut dapat tercapai melalui sinergi kementerian teknis dan mitra investasi.

Untuk diketahui, OIKN mencatat realisasi investasi swasta murni di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tembus Rp72 triliun hingga awal 2026. Basuki menjelaskan capaian tersebut berasal dari 57 perusahaan yang telah berkomitmen memperkuat ekosistem pembangunan di kawasan tersebut.

"Saat ini, sampai dengan awal 2026 sudah ada komitmen dari 57 perusahaan dengan total investasi swasta murni sebesar Rp72 triliun. Pembangunan IKN ini juga semakin meningkat dari aspek kepercayaan masyarakatnya termasuk dalam bidang usaha," jelasnya.

Teranyar, Basuki mengatakan telah menandatangani tiga Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru dengan sejumlah investor swasta pada Rabu (25/2/2026). Ketiga perusahaan yang resmi bergabung adalah PT Panca Karya Sentosa, PT Maxi Nusantara Raya, dan PT Borneo Berkah Abadi.

Dia menjelaskan, investasi terbaru ini mencakup pembangunan fasilitas komersial dan layanan publik seperti pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, serta fasilitas olahraga. Seluruh proyek infrastruktur penunjang tersebut akan terkonsentrasi di wilayah pengembangan 1A dan 1C Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pembangunan fasilitas tersebut juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan harian Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat yang menghuni kawasan Nusantara. OIKN menargetkan terbentuknya ekosistem kawasan perkotaan yang fungsional dan mandiri melalui keterlibatan sektor swasta.