Selanjutnya OJK senantiasa mendorong berbagai kebijakan sebagai strategi penguatan sektor perbankan dan keuangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap lima keuntungan strategis yang diyakini dapat diperoleh perbankan nasional apabila implementasi universal banking dapat berjalan, salah satunya peningkatan efisiensi biaya.

Sebagai informasi, universal banking sendiri merupakan model perbankan di mana satu bank dapat menyediakan berbagai layanan keuangan secara terintegrasi dalam satu entitas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa peningkatan efisiensi biaya tersebut dapat terwujud melalui konsolidasi infrastruktur dan sumber daya dalam satu entitas perbankan yang terintegrasi.

Adapun keuntungan kedua, Dian mengatakan implementasi universal banking juga dapat memperkuat posisi bisnis bank melalui diversifikasi pendapatan dari berbagai lini usaha, seperti commercial banking, investment banking, dan wealth management.

Keuntungan strategis ketiga, yakni memungkinkan bank melakukan cross-selling produk keuangan yang lebih luas kepada nasabah, baik ritel maupun korporasi, sehingga meningkatkan customer stickiness.

Keempat, OJK juga menilai model universal banking dapat mendorong inovasi produk dan layanan keuangan yang lebih cepat karena terciptanya sinergi antarunit bisnis dalam satu entitas.

Terakhir atau kelima, implementasi universal banking diyakini dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan inklusi keuangan dan akses masyarakat terhadap berbagai produk keuangan formal.

Dian mengatakan, benchmark global menunjukkan bahwa universal banking telah berjalan dan menjadi praktek umum di negara-negara dengan sektor keuangan yang maju seperti Jerman, United Kingdom (UK), Singapura, dan sebagainya.

Di tingkat regional ASEAN, selain Singapura, negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina juga telah menerapkan model universal banking sebagai bagian dari strategi penguatan sektor keuangan nasional mereka.

Mengenai revisi Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang kini telah disahkan, Dian menyampaikan bahwa secara umum OJK menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap pengesahan UU tersebut.

Menurutnya, OJK senantiasa terlibat aktif dalam proses perumusan revisi regulasi tersebut melalui koordinasi dan pemberian masukan kepada pemerintah.

OJK juga akan menindaklanjuti dalam bentuk penyiapan ketentuan pelaksanaan yang diperlukan sesuai mandat kepada OJK setelah revisi UU P2SK secara resmi diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selanjutnya OJK senantiasa mendorong berbagai kebijakan sebagai strategi penguatan sektor perbankan dan keuangan nasional, di antaranya konsolidasi industri perbankan dan pendalaman pasar keuangan melalui implementasi konsep universal banking,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus Pengamat Pasar Modal Budi Frensidy mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Danantara menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Potensi konflik kepentingan memang ada, terutama karena Kemenkeu mengelola fiskal dan penerbitan SBN (Surat Berharga Negara), BI mengelola stabilitas moneter dan pasar keuangan, sementara Danantara adalah investor negara,” kata Budi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keterlibatan Kemenkeu, BI, dan Danantara sebagai pemegang saham BEI dimungkinkan secara konsep, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Budi mengingatkan bahwa BEI merupakan infrastruktur pasar yang harus netral, independen, dan dipercaya seluruh pelaku pasar.

Di satu sisi, keterlibatan negara dapat memperkuat modal, mempercepat pengembangan infrastruktur pasar, serta memberi arah strategis jangka panjang.

Namun di sisi lain, hal tersebut dapat memunculkan persepsi adanya pengaruh kepentingan fiskal, moneter, maupun investasi negara terhadap bursa.

Karena itu, Budi menilai kepemilikan Kemenkeu, BI, hingga Danantara sebaiknya bersifat strategis namun terbatas agar tidak mendominasi pengambilan keputusan operasional BEI.

“Harus ada pemisahan tegas antara fungsi pemegang saham, regulator, pengawas pasar, dan pelaku investasi,” kata dia.

Dari sisi praktik internasional, Budi menyebut model serupa telah diterapkan di beberapa negara.

Pemerintah Hong Kong melalui Exchange Fund menjadi salah satu pemegang saham HKEX dengan kepemilikan sekitar 6 persen. Selain itu, Bursa Malaysia juga telah melakukan demutualisasi dan membangun kerangka tata kelola untuk mengelola potensi konflik kepentingan.

“Jadi model yang relevan untuk Indonesia bukan kepemilikan negara yang dominan, melainkan model minority strategic ownership dengan governance ketat,” jelas Budi.

Ia menambahkan, mitigasi juga diperlukan yang mencakup pembatasan kepemilikan, larangan intervensi operasional, serta fit and proper test yang memastikan independensi direksi.

Selain itu, diperlukan komite independen untuk menangani benturan kepentingan, transparansi keputusan strategis, dan pengawasan kuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Intinya, demutualisasi harus membuat BEI lebih profesional dan kompetitif, bukan berubah menjadi perpanjangan tangan pemerintah,” kata Budi.

Adapun peluang Kemenkeu, BI, hingga Danantara untuk dapat menjadi pemegang saham BEI disebutkan dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU baru tersebut telah disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - CEO Tokocrypto Calvin Kizana menilai pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola industri aset kripto di Indonesia serta mendorong pertumbuhan yang lebih transparan dan berkelanjutan.

"Kami menyambut positif pengesahan revisi UU P2SK sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola industri aset kripto di Indonesia. Saat ini, kami juga menunggu draf final didistribusikan kepada pelaku industri agar dapat melihat lebih rinci perubahan apa saja yang akan berdampak pada ekosistem," ujar Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut Calvin, pelaku industri masih memerlukan kejelasan teknis terkait implementasi aturan baru tersebut agar proses transisi regulasi berjalan efektif, tidak menimbulkan ketidakpastian, serta tetap mendukung inovasi di sektor aset digital.

Ia menegaskan Tokocrypto siap berkolaborasi dengan regulator dan para pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi regulasi berjalan optimal.

"Kami percaya regulasi yang kuat, jelas, dan adaptif akan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan industri kripto Indonesia," katanya.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada 4 Juni 2026.

Revisi UU P2SK memuat sejumlah perubahan di sektor keuangan, termasuk penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyempurnaan tugas dan tata kelola Bank Indonesia (BI), serta penguatan pengaturan aset keuangan digital dan aset kripto.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan, OJK telah terlibat dalam pembahasan substansi revisi UU P2SK bersama pemerintah sebelum aturan tersebut disahkan DPR.

"Pada prinsipnya sudah terjadi tata kelola sebagaimana yang sudah ditentukan oleh tata keuangan negara kita," ujar Adi kepada wartawan usai CFX Crypto Conference 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Adi menambahkan, setelah regulasi resmi berlaku, OJK akan mengawal implementasinya melalui fungsi pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, hingga penegakan hukum di sektor aset keuangan digital dan aset kripto.

Pelaku industri menilai kejelasan aturan turunan, mekanisme pengawasan, serta ruang dialog antara regulator dan industri akan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas revisi UU P2SK.

Dengan dukungan regulator dan kesiapan pelaku usaha, beleid tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, dan menciptakan pertumbuhan industri kripto yang lebih sehat di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa usulan pendanaan yang bersumber dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak disepakati dalam pembahasan akhir revisi UU P2SK, sehingga pungutan terhadap industri jasa keuangan tetap diberlakukan.

“Terkait sumber pendanaan OJK dengan mandat barunya, betul bahwa skema sumber pendanaan OJK saat ini tetap berjalan sebagaimana secara mandiri dari pungutan sektor jasa keuangan dan dukungan APBN sebagaimana yang diatur Undang-Undang P2SK saat ini,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko dalam konferensi pers hasil RDKB Mei 2026 di Jakarta, Jumat.

Hernawan menegaskan bahwa OJK akan menjalankan mandat yang diberikan melalui revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) secara efektif, profesional, dan akuntabel.

“Terkait dengan dukungan infrastruktur, termasuk anggaran, memang betul merupakan konsekuensi logis dari lahirnya mandat baru tersebut. Dengan demikian dan kami juga meyakini bahwa ini akan menjadi concern bersama untuk terwujudnya pelaksanaan pengaturan dan pengawasan yang berkualitas untuk mendukung kepentingan publik dan ekosistem di dalam industri keuangan,” kata dia.

Mengenai kewenangan DPR untuk melakukan evaluasi kinerja OJK, Hernawan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut sebenarnya telah diatur dalam ketentuan yang berlaku saat ini.

OJK diwajibkan menyampaikan laporan kinerja kelembagaan secara tertulis kepada Presiden dan DPR, yang kemudian dievaluasi oleh DPR sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja seluruh anggota dewan komisioner dan OJK secara kelembagaan.

“Oleh karena itu, evaluasi kinerja terhadap pimpinan OJK sudah inherent, artinya telah menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas OJK yang selama ini sudah berlaku. Jadi kita tetap akan melakukan untuk proses pelaporannya,” kata dia.

Terkait penambahan tugas bagi OJK salah satunya termasuk pengaturan dan pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan pemerintah serta DPR melalui perubahan UU P2SK.

Menurutnya, hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat dan menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, ujar Friderica, OJK akan terus menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, serta pelindungan konsumen dan masyarakat secara profesional, prudent, dan akuntabel.

Ia menambahkan, OJK juga mengharapkan dukungan penguatan sumber daya serta sinergi dari seluruh pemangku kepentingan agar amanah yang diberikan kepada lembaga tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Perubahan atas UU P2SK di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 6 April lalu, Komisi XI DPR RI mengungkap adanya wacana penghapusan pungutan OJK terhadap industri jasa keuangan.

Seiring dengan itu, muncul alternatif agar sumber pendanaan OJK bisa berasal dari surplus BI dan LPS, dan tidak lagi berasal dari pungutan industri yang selama ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN.

Adapun Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (4/6) telah menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan terdapat 15 materi muatan perubahan dalam RUU P2SK. Salah satunya yakni penambahan tugas OJK untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis, termasuk pengelolaan dana publik lainnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menegaskan dukungannya terhadap seluruh proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU P2SK yang kini telah disetujui menjadi undang-undang.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa hal ini sesuai kewenangan BI sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Dalam proses perumusan Revisi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Ramdan memastikan bahwa BI terus berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah.

Selanjutnya, BI akan menyiapkan ketentuan pelaksanaan yang diperlukan sesuai mandat pengaturan kepada BI setelah Revisi UU P2SK secara resmi diundangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“BI terus memperkuat bauran kebijakan BI dan senantiasa bersinergi dengan pemerintah, DPR RI, dan berbagai pemangku kepentingan dalam bauran kebijakan nasional untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Ramdan.

Pada Kamis (4/6), Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU P2SK disahkan menjadi undang-undang.

Sebelum persetujuan diketuk, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menjelaskan Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK telah membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah.

Menurut dia, pemerintah menyampaikan 1.212 DIM yang terdiri atas 805 DIM batang tubuh dan 407 DIM penjelasan. Dari total tersebut, 485 DIM disepakati tetap pada batang tubuh dan 224 DIM pada bagian penjelasan.

“Sebanyak 167 DIM perubahan redaksional pada batang tubuh dan 79 DIM pada penjelasan; 31 DIM perubahan substansi pada batang tubuh dan 11 DIM pada penjelasan; 76 DIM penambahan substansi pada batang tubuh dan 60 DIM pada penjelasan; dan 46 DIM pada batang tubuh dan 33 DIM pada penjelasan dihapus,” katanya menjelaskan.

Hekal menyampaikan, terdapat 15 materi muatan perubahan dalam RUU P2SK, salah satunya termasuk penguatan pengaturan tujuan BI dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil serta penyempurnaan pengaturan tata kelola dan akuntabilitas mengenai anggaran tahunan BI.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tak ada skema yang mewajibkan warga negara Indonesia (WNI) dengan kriteria tertentu untuk membeli surat utang Merah Putih Bond.

Menurutnya, pemerintah justru menyiapkan insentif khusus untuk mendorong lebih banyak calon investor yang membeli surat utang ini.

“Nggak ada kewajiban, tetapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang, kira-kira gitu,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Merah Putih Bond merupakan obligasi khusus yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara), bersama dengan Patriot Bond.

Penerbitan itu merupakan salah satu poin perubahan dalam revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Dalam rangka mobilisasi kapital untuk mendorong perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian global yang tinggi, RUU ini mengatur bahwa BPI Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6).

Purbaya memastikan penerbitan surat utang khusus dilakukan dengan menetapkan strategi kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang sahih.

Usai pengumuman itu, beredar kabar bahwa WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp30 miliar diwajibkan membeli Merah Putih Bond, yang dibantah oleh bendahara negara.

“Setahu saya Presiden nggak pernah bilang itu wajib,” ujarnya.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan revisi UU P2SK ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar otoritas di sektor keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Regulasi yang lebih adaptif dinilai penting untuk menghadapi dinamika pasar keuangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia di tingkat regional maupun global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sudah ditemukan titik temu, sehingga UU P2SK-nya bisa diselesaikan besok, mudah-mudahan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ke Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna DPR.

“Sudah ditemukan titik temu, sehingga UU P2SK-nya bisa diselesaikan besok, mudah-mudahan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu.

Pemerintah menyatakan menerima hasil pembahasan RUU di tingkat Panitia Kerja yang menjadi dasar pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat I.

Sejalan dengan hasil tersebut, Pemerintah menyetujui agar RUU Perubahan UU P2SK dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Menkeu menyebut pembahasan yang berlangsung secara intensif antara pemerintah dan DPR RI menghasilkan kesepahaman yang kuat terhadap berbagai substansi perubahan yang diperlukan untuk memperkuat sektor keuangan nasional.

Dia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI merupakan faktor penting dalam mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, mendalam, dan berdaya saing global.

Ia menilai perubahan terhadap UU P2SK merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional di tengah dinamika dan tantangan global yang terus berkembang.

“Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat,” ujarnya.

Melalui penguatan kerangka hukum sektor keuangan, Pemerintah berharap perubahan UU P2SK dapat makin mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat stabilitas sistem keuangan, memperdalam pasar keuangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor keuangan pun Indonesia diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita selesaikan di masa sidangnya sekarang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengungkapkan wacana penguatan penyaluran kredit UMKM dalam revisi UU P2SK yang tengah disiapkan untuk dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan pada masa sidang mendatang.

“Kita akan mengadakan menaningful participation, akan merembukkan kira-kira sekarang ini model pembiayaan seperti apa yang dibutuhkan oleh UMKM. Kan POJK-nya sudah keluar, bank sudah ngasih kredit, likuiditas sudah dikasih, tapi UMKM kita kreditnya mengalami pelambatan,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, dalam pembahasan sebelumnya sempat muncul wacana konsolidasi di sektor perbankan nasional, meski hingga kini belum didiskusikan lebih lanjut dan akan kembali dibahas pada masa sidang berikutnya.

Fauzi menyoroti belum adanya pengaturan yang jelas mengenai porsi penyaluran kredit perbankan, termasuk untuk UMKM, sehingga pembagian peran antarbank selama ini lebih berjalan secara praktik.

Di sisi lain, ia menilai berbagai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terutama melalui Peraturan OJK (POJK) terkait kemudahan akses pembiayaan belum berjalan optimal, tercermin dari kondisi kredit UMKM yang mengalami pelambatan meskipun likuiditas perbankan tersedia.

Fauzi pun mengingatkan bahwa UMKM memiliki jumlah pelaku yang besar dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun terhadap PDB, namun masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.

Menurut dia, keterlibatan sektor keuangan dan perbankan menjadi penting dalam mendukung pembiayaan UMKM ke depan.

Ketika ditanya mengenai progres pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), ia mengatakan pembahasan pada akhir masa sidang sebelumnya sebenarnya telah ditargetkan untuk disahkan karena sejumlah isu krusial dinilai telah diselesaikan.

Fauzi menyebut beberapa isu yang mulai mengalami pengerucutan antara lain terkait demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga penyesuaian panitia seleksi (pansel) anggota dewan komisioner OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Terkait target penyelesaian, ia menyebut revisi UU P2SK diharapkan dapat dirampungkan dalam masa sidang pada Mei ini.

“(Target) masa sidang selesai. Masa sidang ini kan masuk tanggal 12 Mei. Ini kan panjang masa sidangnya. Kita selesaikan di masa sidangnya sekarang,” kata Fauzi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kalau dengan POJK nanti sudah keluar, maka OJK menjadi lebih punya lagi kewenangan untuk menegakkan ketentuan itu

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan adanya pasal pemberian sanksi pidana terhadap pemengaruh keuangan (financial influencer/finfluencer) yang menyampaikan informasi keuangan tidak benar dalam revisi Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK pada Senin.

“Kami mohonkan untuk dapat dipertimbangkan adalah perlu adanya pasal yang mengatur norma pidana dan sanksi pidana terhadap pihak yang menyampaikan informasi yang tidak benar yang berkaitan dengan produk, layanan dan/atau instrumen keuangan, atau yang dilakukan oleh yang kita kenal dengan financial influencer,” kata Friderica di Jakarta, Senin.

Friderica memandang bahwa pengaturan finfluencer perlu dinaikkan ke tingkat undang-undang. Hal ini penting karena saat ini ketentuan yang kuat baru terdapat di sektor pasar modal.

Di sektor tersebut, jelas Friderica, UU Pasar Modal telah mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyampaikan informasi tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sementara sektor jasa keuangan lainnya masih diperlukan penguatan pengaturan secara eksplisit.

Masih terkait dengan pelindungan konsumen, OJK pada kesempatan tersebut juga mengusulkan penguatan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di tingkat undang-undang, termasuk melalui penegasan peran satuan tugas yang menangani penipuan transaksi keuangan.

Dengan demikian, ujar Friderica, penyempurnaan ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memastikan tata kelola kelembagaan dan infrastruktur pasar keuangan nasional semakin sehat, kredibel, dan berdaya saing.

“Kami pada prinsipnya mendukung pembahasan lebih lanjut atas perubahan Undang-undang P2SK, sehingga dapat menghasilkan pengaturan yang lebih baik, seimbang dan memberikan manfaat yang optimal bagi sektor jasa keuangan dan tentu saja bagi perekonomian nasional,” kata Friderica.

Sebelumnya, OJK dalam berbagai kesempatan telah mengungkapkan rencana pengaturan atas perilaku finfluencer.

Friderica mengatakan bahwa pengaturan tersebut diperlukan mengingat besarnya pengaruh yang dimiliki oleh influencer di media sosial terhadap keputusan finansial publik dengan tanpa mengurangi potensi finfluencer dalam melebarkan jangkauan edukasi kepada masyarakat.

“Melihat tren di mana banyak masyarakat (terutama yang berusia muda) menjadikan media sosial sebagai sumber informasi, perilaku finfluencer telah menjadi salah satu perhatian OJK,” kata Friderica yang saat itu menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK pada 8 Maret 2025.

Dalam konferensi pers reformasi pasar modal pada 31 Januari 2026, OJK juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan market conduct termasuk kepada para financial influencer.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengungkapkan bahwa OJK tengah memfinalisasi Peraturan OJK (POJK) yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang menyebarkan informasi, termasuk influencer.

Regulasi tersebut tidak hanya berlaku untuk sektor pasar modal, tetapi juga mencakup sektor jasa keuangan lainnya, termasuk aset kripto dan keuangan digital.

Hasan mengatakan, aturan tersebut ditargetkan terbit pada semester I tahun ini. Di dalamnya akan memuat ketentuan yang secara tegas membatasi tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang bagi para pihak dimaksud.

“Harapan kita, kalau dengan POJK nanti sudah keluar, maka OJK menjadi lebih punya lagi kewenangan untuk menegakkan ketentuan itu. Jadi setiap pihak penyebar informasi atau influencer kita harapkan tunduk dan mengacu pada norma-norma ketentuan yang ada di POJK itu nanti,” kata Hasan pada 23 Februari 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI mengungkap adanya wacana penghapusan pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri jasa keuangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat dijumpai wartawan usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa hal tersebut masih berupa usulan dan belum diputuskan.

Komisi XI DPR juga masih terus meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta para ahli di sektor jasa keuangan.

Fauzi menjelaskan pemisahan OJK dari BI melalui Undang-Undang OJK Tahun 2011 sejak awal dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memastikan independensi lembaga tersebut.

Namun, menurutnya, pungutan kepada industri jasa keuangan justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam pembahasan yang berkembang, muncul alternatif agar sumber pendanaan OJK tidak lagi berasal dari pungutan industri, melainkan dari surplus BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang selama ini masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN.

Meski demikian, Fauzi mengakui skema tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika PNBP dari sektor lain juga menginginkan perlakuan serupa, sehingga dapat menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, opsi pendanaan dari surplus BI dan LPS dinilai dapat memperkuat independensi OJK apabila benar-benar diterapkan, karena mengurangi ketergantungan langsung terhadap pelaku industri jasa keuangan.

Namun, ia mengatakan bahwa wacana tersebut masih pro dan kontra. Sejumlah pihak mengusulkan agar pungutan tetap diberlakukan secara selektif, terutama untuk mengantisipasi kondisi ketika BI dan LPS tidak mencatatkan surplus.

Dalam hal ini, skema iuran selektif dapat menjadi alternatif jika sumber pendanaan dari surplus tidak tersedia, mengingat operasional OJK tetap membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan.

"Opsi terbaiknya mereka (BI dan LPS) surplus. Tapi, kalau dia (BI dan LPS) tidak surplus, (pendanaan OJK) dari mana? Nah, itu mungkin (ditambahkan) pasal iuran yang selektif," kata Fauzi.

Secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pihaknya menghormati berbagai wacana terkait perubahan skema pendanaan lembaganya tersebut, termasuk opsi penghapusan pungutan dari industri jasa keuangan.

Menurutnya, paling penting adalah memastikan kebutuhan anggaran lembaga dapat terpenuhi guna mendukung pelaksanaan tugas dan mandat yang luas, mulai dari pengawasan, pengaturan, hingga pengembangan sistem dan teknologi informasi di sektor jasa keuangan.

Ia mengatakan sejumlah program strategis selama ini, khususnya penguatan sistem dan infrastruktur pengawasan, masih menghadapi keterbatasan anggaran.

Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menegaskan wacana perubahan sumber pendanaan masih belum final dan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Wacana ini juga membuka peluang skema hibrida yang mengombinasikan dana industri dan anggaran negara seperti praktik di berbagai negara.

Ia mencatat setiap model pendanaan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, termasuk dalam aspek independensi lembaga, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan kepentingan nasional.

Sementara itu, dalam RDPU, akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila Fritz Edward Siregar menilai bahwa pembiayaan melalui APBN tidak dengan sendirinya menghilangkan kemandirian lembaga.

"Kita tidak boleh terlalu cepat menyatakan pungutan dengan independensi (memengaruhi independensi) atau adanya APBN menciptakan sebuah ketergantungan. Menurut saya, itu terlalu sederhana. Yang perlu dilihat bukan hanya asal dananya, yang perlu dilihat adalah apakah desain pembiayaan menimbulkan dependensi real atau tidak," kata Fritz.

Dalam pandangannya, pembiayaan melalui APBN justru mencerminkan posisi lembaga sebagai institusi publik yang bekerja untuk kepentingan negara dan masyarakat, selama tidak digunakan sebagai instrumen intervensi terhadap fungsi operasional.

"Yang harus dihindari adalah desain anggaran dipakai menjadi alat intervensi atau mengganggu fungsi operasional lembaga," kata Fritz.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

melalui revisi UU P2SK, sektor keuangan didorong jadi mesin pertumbuhan yang menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai tindak lanjut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

DIM tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal panitia kerja (panja) di DPR yang telah dibentuk.

"Sesuai Surat Presiden RI Nomor R72/Pres/11/2025 tanggal 27 November 2025, Presiden telah menugaskan Menteri Keuangan bersama Menteri PANRB, Menteri Sekretariat Negara, serta Menteri Hukum untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Perubahan UU P2SK," kata Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Adapun Panja terdiri dari delapan fraksi di DPR RI, dengan total 30 anggota sesuai proporsi masing-masing fraksi. Ketua panja dijabat oleh Mohamad Hekal.

Purbaya menyampaikan bahwa melalui revisi UU P2SK, sektor keuangan didorong menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang mampu menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Reformasi sektor keuangan yang telah dimulai melalui penerbitan UU P2SK itu harus diakselerasi guna mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan revisi UU P2SK merupakan inisiatif DPR yang muncul sebagai tindak lanjut atas adanya uji materiil (judicial review) terhadap UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Meski demikian, DIM dalam pembahasan ini tetap berasal dari pemerintah.

Terkait target penyelesaian revisi UU P2SK, Misbakhun tidak menetapkan target waktu spesifik, mengingat pembahasan akan dilakukan secara hati-hati dan komprehensif agar menghasilkan regulasi yang memberikan respons positif terhadap pasar.

Ia menambahkan penguatan regulasi semacam ini memang diperlukan seiring dinamika yang terjadi di industri keuangan, khususnya di pasar modal yang baru-baru ini tertekan.

"Industri keuangan kita perlu diatur lebih kuat lagi dalam undang-undang. Dengan adanya banyak kejadian di bursa dan pasar modal maka ini salah satunya adalah untuk ingin mendengar lebih kuat lagi apa yang menjadi aspirasi para pelaku pasar modal ini untuk dikuatkan di dalam undang-undang," ujarnya.

Adapun sejumlah isu yang menjadi fokus pembahasan revisi UU P2SK antara lain pengaturan aset digital, bursa kripto, serta penguatan pasar modal. Selain itu, salah satu materi yang menjadi objek judicial review adalah mekanisme penyusunan anggaran di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kemudian bagaimana diakomodasinya sistem KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) baru di dalam penegakan hukum di sektor keuangan, di mana KUHAP yang baru itu kan mengedepankan restoratve justice dan ini harus diakomodasi di sektor keuangan," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tahun ini, tahun yang cukup kritikal bagi OJK dan juga bagi industri perasuransian. Ada dua regulasi besar yang pelaksanaannya harus dilakukan paling lambat akhir tahun 2026,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan tahun ini cukup kritikal bagi industri perasuransian.

“Tahun ini, tahun yang cukup kritikal bagi OJK dan juga bagi industri perasuransian. Ada dua regulasi besar yang pelaksanaannya harus dilakukan paling lambat akhir tahun 2026,” ujarnya dalam acara Grand Launching Grha AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) di Jakarta, Jumat.

Regulasi yang dimaksud ialah peningkatan modal ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2023.

Rincian regulasi tersebut ialah pemenuhan modal ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi konvensional Rp250 miliar, reasuransi konvensional Rp500 miliar, asuransi syariah Rp100 miliar, dan reasuransi syariah Rp200 miliar, yang paling lambat direalisasikan pada 31 Desember 2026.

Adapun tahapan kedua yang harus dicapai paling lambat 31 Desember 2028 ialah Kelompok Perusahaan Perasuransian Ekuitas (KPPE) 1 minimum Rp500 miliar, dan KPPE 2 minimum Rp1 triliun.

Aturan lainnya berkenaan dengan spin-off (pemisahan) unit usaha syariah (UUS) asuransi, sebagaimana tertera dalam POJK 11/2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang diwajibkan paling lambar 31 Desember 2026.

“Kami sudah mendapatkan laporan dari masing-masing perusahaan yang memiliki UUS. Kurang lebih ada 28 atau 29 perusahaan asuransi yang UUS itu akan spin-off, akan menambah jumlah perusahaan asuransi syariah 29, (sehingga) nanti jumlahnya (total) kurang lebih 45 atau 46 perusahaan asuransi syariah,” ungkap Ogi.

Sekitar 10-13 perusahaan disebut akan mengalihkan portofolio asuransi syariah kepada perusahaan asuransi syariah yang lebih besar. Karena itu, dia mewanti-wanti proses tersebut dilaksanakan dengan mulus, sembari memastikan perlindungan terhadap pemegang polis sehingga tak dirugikan.

Di skala nasional, ujarnya, UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) itu mewajibkan pembentukan program penjaminan polis pada 2028.

Namun, terdapat pembicaraan dari kementerian/lembaga dengan OJK perihal wacana mempercepat program tersebut di tahun 2027 mengingat pada 2028 ada kegiatan-kegiatan politik berskala nasional menjelang pemilihan umum pada tahun berikutnya.

“Kita sudah mematangkan mengenai program penjaminan polis, bagaimana syarat-syarat peserta, berapa preminya, dan sebagainya. Itu nanti akan dibahas dalam waktu dekat,” ucap Kepala Eksekutif PPDP OJK.

“Tentunya asosiasi menjadi partner dari OJK untuk mendapatkan masukan bagaimana program penjaminan polis itu bisa yang baik, termasuk dari program penjaminan polis adalah adanya resolusi bagi perusahaan asuransi yang insolvent (tidak mampu membayar utang-utangnya saat jatuh tempo),” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026