REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Bank Syariah Nasional (BSN) merapikan susunan pengurus perseroan usai pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN yang menambah aset menjadi sekitar Rp71,3 triliun. Penyegaran komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah ini dimaksudkan memperkuat tata kelola di tengah target ekspansi aset di atas Rp100 triliun dalam dua tahun.

Wakil Direktur Utama BSN, Arga M Nugraha, menegaskan seluruh proses pemisahan UUS BTN serta pengalihan hak dan kewajiban dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan aturan. “Kita memastikan proses pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan akan tetap GCG,” kata Arga di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BSN di Jakarta, Rabu, dipimpin Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSN Bahrullah Akbar, didampingi jajaran komisaris dan direksi. Dalam rapat itu, pemegang saham menyetujui pemisahan UUS BTN ke BSN, penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, serta perubahan anggaran dasar perseroan.

Pada tingkat komisaris, BSN kini dipimpin Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Bahrullah Akbar yang didampingi Komisaris Independen Ilham Nurhidayatuloh dan Lukman Khakim. Selain itu, posisi komisaris juga diisi Machhendra Setyo Atmaja dan Hilman Latief sebagai komisaris.

Susunan direksi BSN pascaspin-off menempatkan Alex Sofjan Noor sebagai Direktur Utama dan Arga M Nugraha sebagai Wakil Direktur Utama. Direksi lainnya adalah Direktur Finance, Strategy & Treasury Abdul Firman, Direktur Consumer Banking Mochamad Yut Penta, Direktur Risk Management Beki Kanuwa, Direktur Network & Retail Funding Ari Kurniaman, serta Direktur Human Capital & Compliance Anton Rijanto.

Dari sisi kepatuhan syariah, BSN menempatkan Misbahul Ulum sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Adapun anggota Dewan Pengawas Syariah adalah Syarif Hidayatullah yang bertugas mengawal kesesuaian produk dan kegiatan usaha dengan prinsip syariah.

Penetapan susunan pengurus ini menyusul pengalihan seluruh hak, kewajiban, dan tanggung jawab terkait UUS BTN ke BSN yang berlaku efektif pada tanggal efektif pemisahan. Dengan struktur baru tersebut, manajemen BSN diharapkan lebih leluasa mengeksekusi strategi bisnis dan memperluas layanan perbankan syariah kepada nasabah di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah resmi menerima limpahan aset dan liability Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, Bank Syariah Nasional (BSN) menyatakan kesiapannya untuk menjadi katalitas penguat pangsa pasar syariah di Indonesia.

BSN pasca spin off beraset sekitar Rp 71 triliun siap mengejar pertumbuhan aset perseroan diatas Rp 100 triliun pada dua tahun ke depan.

Kesiapan BSN yang saat ini masuk dalam kelompok bank syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia disampaikan pada RUPSLB BSN yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

DOK. BANK SYARIAH NASIONAL Setelah mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bank Syariah Nasional (BSN) pada Kamis (2/10/2025), resmi diluncurkan.

RUPSLB yang dipimpin oleh Komisaris Utama merangkap sebagai komisaris independent BSN Bahrullah Akbar didampingi oleh jajaran komisaris, Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor, Wakil Direktur Utama BSN Arga M Nugraha beserta jajaran Direksi BSN lainnya menyetujui 4 mata acara yang menjadi agenda dalam RUPSLB tersebut.

Adapun mata acara yang disetujui dalam RUPSLB BSN pada 19 November 2025 adalah Persetujuan penerimaan atas pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kepada BSN dan Persetujuan atas penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor serta perubahan anggaran dasar perseroan.

Arga M Nugraha, Wakil Direktur Utama BSN mengatakan RUPSLB menyetujui penerimaan pengalihan hak dan kewajiban UUS BTN untuk dicatatkan sebagai penambahan modal disetor dan ditempatkan pada perseroan.

Seluruh hak, kewajiban dan tanggung jawab terkait UUS BTN beralih ke perseroan dan berlaku efektif pada tanggal efektif pemisahan.

Arga memastikan seluruh rangkaian pemisahan hak dan kewajiban UUS BTN dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta Good Corporate Governance.

"Kita memastikan proses pemisahan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan akan tetap GCG" kata Arga.

Shutterstock Ilustrasi

Selain itu RUPSLB BSN juga menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berisi pemberhentian dengan hormat Misbahul Ulum dan Syarif Hidayatullah sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.

RUPSLB juga mengangkat Dewan Pengawas Syariah BSN yang baru yang terdiri dari Muhammad Faiz sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, Mohammad Bagus Teguh Perwira dan Misbahul Ulum sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar selaku Kuasa Pemegang Saham Pengendali BSN menyampaikan apresiasi kepada jajaran serta seluruh insan BSN juga Unit Usaha Syariah BTN yang selama ini telah menunjukkan dedikasi, komitmen, dan kinerja yang konsisten.

Seperti diketahui, perjalanan UUS BTN hingga menjadi entitas baru BSN dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat.

Aset UUS BTN telah mencapai Rp 60,56 triliun pada Desember 2024 dan meningkat menjadi Rp 68,36 triliun pada September 2025.

"Pertumbuhan aset yang solid ini menegaskan bahwa UUS BTN memiliki fundamental bisnis yang kuat untuk melangkah ke fase berikutnya," jelas Hirwandi.

"Sejalan dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta POJK No. 12 Tahun 2023, pemisahan UUS BTN menjadi Bank Umum Syariah bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga sebuah momentum strategis," imbuh dia.

Hirwandi menyatakan, dengan aset yang telah melebihi persyaratan minimum dan dukungan kajian konsultan independen, BTN memilih untuk melakukan spin-off UUS BTN ke dalam entitas Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai anak usaha BTN.

Kini dengan aset Rp 69 triliun per November 2025 dan meningkat menjadi Rp 71,3 triliun setelah finalisasi pelimpahan aset yang ditetapkan dalam RUPSLB BSN pada 19 November 2025 ini, Hirwandi optimistis target BSN untuk memiliki aset di atas Rp 100 triliun akan tercapai hanya dalam kurun waktu dua tahun setelah beroperasi.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi bank.

"Sebagai induk, BTN memiliki posisi kuat untuk mendukung penguatan BSN. Sinergi BTN dan BSN akan menciptakan pertumbuhan berimbang antara bisnis konvensional dan syariah," sebut dia.

"Sekaligus memperkuat citra BTN sebagai grup perbankan nasional yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada perbankan berkelanjutan (sustainability banking)," imbuhnya.

Susunan pengurus BSN

Berikut adalah susunan dewan komisaris dan direksi BSN setelah RUPSLB.

Komisaris

• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bahrullah Akbar
• Komisaris Independen : Ilham Nurhidayatuloh
• Komisaris Independen : Lukman Khakim
• Komisaris : Machhendra Setyo Atmaja
• Komisaris : Hilman Latief

Direksi

• Direktur Utama : Alex Sofjan Noor
• Wakil Direktur Utama : Arga M. Nugraha
• Direktur Finance, Strategy & Treasury : Abdul Firman
• Direktur Consumer Banking : Mochamad Yut Penta
• Direktur Risk Management : Beki Kanuwa
• Direktur Network & Retail Funding : Ari Kurniaman
• Direktur Human Capital & Compliance : Anton Rijanto

Dewan Pengawas Syariah

• Ketua Dewan Pengawas Syariah : Misbahul Ulum
• Anggota Dewan Pengawas Syariah : Bapak Syarif Hidayatullah

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN resmi melepas (spin-off) unit usaha syariah (UUS) kepada PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Pemisahan itu disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kemarin (18/11).

"Ini rangkaian terakhirnya dari proses spin-off syariah di mana hari ini seluruh pemegang saham BTN menyetujui UUS BTN, yang jadi bagian dari BTN selama ini, kita pisahkan," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai RUPSLB di Menara BTN, dikutip Antara.

Setelah spin-off, seluruh aset dan kewajiban UUS BTN akan resmi dialihkan ke Bank Syariah Nasional. Proses finalisasi pelimpahan tersebut akan ditetapkan dalam RUPSLB BSN hari ini (19/11), atau sehari setelah BTN menggelar RUPSLB untuk melepas hak dan kewajiban UUS.

Dengan penggabungan tersebut, maka aset BSN mencapai Rp71,3 triliun, menjadikannya bank umum syariah (BUS) dengan aset terbesar kedua di Indonesia.

"Setelah kita pisahkan, kita transfer atau alihkan ke BSN, di mana BSN sebelumnya telah diakuisisi oleh BTN dengan nama lama Bank Victoria Syariah," kata Nixon.

Nixon juga mengatakan BTN akan menambah modal ke BSN sekitar Rp6 triliun.

Juni lalu, BTN mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Kemudian pada Agustus 2025, BVIS melalui RUPSLB sepakat mengubah nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan memperkuat permodalan melalui penerbitan instrumen Tier 2 berupa bonds (obligasi) maupun pinjaman yang ditargetkan efektif sebelum akhir 2025, agar CAR terjaga di kisaran 17-18 persen usai pemisahan UUS (unit usaha syariah).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengakui bahwa CAR (rasio kecukupan modal) akan mengalami sedikit penurunan setelah perseroan menambah modal ke BSN sekitar Rp6 triliun. Oleh sebab itu, penerbitan instrumen modal pelengkap (Tier 2) menjadi langkah mitigasi untuk menjaga kecukupan modal.

“Sementara rasio-rasio lain juga sudah kita hitung, kalau UUS dikeluarkan, apa yang terjadi, masih dalam range rasio-rasio keuangan yang wajar,” kata Nixon usai RUPSLB di Menara BTN, Jakarta, Selasa.

Usai pemisahan (spin off), Nixon juga mengatakan bahwa perseroan akan kehilangan aset UUS atau BTN Syariah di mana hal ini tecermin dalam laporan keuangan perseroan mendatang. Di sisi lain, aset Bank Syariah Nasional (BSN) akan bertambah setelah digabungkan dengan BTN Syariah.

“Tapi nanti secara konsolidasi akan sama. Sehingga mereka menjadi entitas yang terpisah, yang berdiri sendiri, yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengelola korporasi perusahaan seperti biasa,” kata Nixon.

Mengenai prospek ke depan, BTN memperkirakan penyaluran kredit tumbuh di kisaran 8 persen hingga akhir tahun. Kinerja kredit tetap ditopang oleh kredit sektor perumahan sebagai motor utama.

Di samping itu, perseroan juga terus mengembangkan bisnis segmen lain termasuk consumer banking untuk mendukung kinerja kredit perseroan.

Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tetap bertahan pada angka dua digit. Apabila dana pemerintah melalui penempatan SAL sebesar Rp25 triliun dikeluarkan dari neraca, Nixon memastikan bahwa DPK BTN tetap tumbuh baik di kisaran 9-10 persen.

Adapun non-performing loan (NPL) pada akhir tahun diharapkan dapat menurun dari posisi September 2025.

“Kita melihat bahwa ex-Covid sudah berlalu, dan mudah-mudahan tahun depan kondisi kesehatan bank semakin baik lagi, hingga ini bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi di tahun depan,” kata Nixon.

Per akhir September 2025, kredit dan pembiayaan BTN (konvensional dan syariah) tumbuh sebesar 7,0 persen year on year (yoy) menjadi Rp381,03 triliun.

Sedangkan total penghimpunan DPK BTN, termasuk UUS, mencapai Rp429,92 triliun atau tumbuh 16,0 persen yoy.

Adapun total aset BTN tercatat sebesar Rp510,85 triliun, naik 12,2 persen yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp455,10 triliun.

Dengan pertumbuhan positif di sisi pendanaan dan pembiayaan, BTN mencatat loan to deposit ratio (LDR) di level 88,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 96,0 persen.

Pada akhir kuartal III 2025, NPL gross dan net masing-masing 3,45 persen dan 2,00 persen, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing 3,24 persen dan 1,57 persen.

Sementara rasio KPMM (kewajiban penyediaan modal minimum) atau CAR (capital adequacy ratio) secara individual tercatat sebesar 18,00 persen, menurun dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 18,70 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Nasional (BSN) resmi dibentuk dari pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Pembentukan BSN dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham BTN dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Selasa (18/11/2025).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, melalui keputusan ini maka seluruh hak dan kewajiban UUS BTN dialihkan ke BSN.

DOK. BANK SYARIAH NASIONAL Setelah mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bank Syariah Nasional (BSN) pada Kamis (2/10/2025), resmi diluncurkan.

"Ini kayak rangkaian terakhir ya dari proses spin-off syariah di mana hari ini seluruh pemegang saham BTN menyetujui UUS BTN yang bagian dari BTN selama ini, ada di neracanya BTN ini, kita pisahkan. Setelah kita pisahkan kita transfer atau alihkan ke BSN," ujarnya setelah RUPSLB di Menara BTN, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut dia menjelaskan, proses finalisasi pengalihan aset UUS BTN ke BSN tersebut akan ditetapkan dalam RUPSLB BSN pada 19 November 2025, sehari setelah BTN menggelar RUPSLB untuk melepas hak dan kewajiban UUS.

Dengan begitu, aset BSN mencapai Rp 71,3 triliun, menjadikannya sebagai bank syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia.

Alasan UUS BTN dipisah dari induk usaha

Nixon menjelaskan, spin off dilakukan setelah UUS BTN digabung dengan Bank Victoria Syariah yang telah diakuisisi BTN sebelumnya.

Setelah digabung, UUS BTN memiliki total nilai aset yang telah memenuhi batas maksimal Rp 50 triliun sesuai yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan keuangan BTN tahun buku 2023 yang telah diaudit dan dipublikasikan pada kuartal I 2024, total aset UUS BTN sebesar Rp 54,3 triliun.

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu dalam media gathering BTN di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/9/2025).

Selain itu, dari sisi kinerja, UUS BTN menunjukkan tren pertumbuhan yang solid dalam lima tahun terakhir.

Secara Compound Annual Growth Rate (CAGR) periode 2020-2024, aset tumbuh 16,36 persen. Dari sisi pembiayaan tumbuh 15,04 persen dan dana pihak ketiga (DPK) naik 20,12 persen.

Kontribusi UUS terhadap total aset BTN juga meningkat dari 9,14 persen pada 2020 menjadi 12,90 persen pada 2024.

Jaringan UUS BTN saat ini mencakup 35 Kantor Cabang Syariah (KCS), 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), dan 589 Kantor Layanan Syariah yang tersebar di berbagai daerah

Infrastruktur teknologi yang sebagian besar telah terpisah dari induk, serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, membuat UUS BTN dinilai siap beroperasi secara mandiri.

"Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan kesiapan UUS BTN untuk berdiri sendiri sebagai entitas bank umum syariah penuh," ungkapnya.

IDXChannel - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), Nixon LP Napitupulu, memberikan kepastian mengenai status karyawan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN yang akan dialihkan ke Bank Syariah Nasional (BSN) pasca spin-off.

Menurut Nixon, BTN memilih skema penugasan sementara selama dua tahun untuk mendukung keberhasilan BSN di masa konsolidasi awal.

"Sementara masih penugasan, kita kasih waktu kurang lebih dua tahun, nanti kita akan ambil keputusan setelah itu," ujar Nixon usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Pusat BTN, Selasa (18/11/2025).

Menurut Nixon, kebijakan ini diambil untuk memastikan BSN berhasil. Karyawan baru yang direkrut BSN akan otomatis berstatus pegawai BSN, namun karyawan existing UUS BTN masih berstatus penugasan dari BTN.

Hal tersebut dilakukan karena BSN membutuhkan tenaga senior yang sudah ada di UUS BTN saat menjalani masa konsolidasi.

Nixon menjamin seluruh hak dan kewajiban karyawan existing yang ditugaskan ke BSN tidak akan berkurang.

"Semua hak mereka tidak ada yang berkurang, kewajibannya juga tidak berkurang, sama, kerja keras kewajibannya kan. Kemudian yang kedua, sudah pasti potensi kariernya jauh lebih baik, karena ini rumah baru buat mereka, bisa jadi mereka lebih betah di sana gitu," tuturnya.

Selain jaminan hak, kata Nixon, BTN juga memberikan garansi finansial dalam dua tahun ke depan. Salah satunya terkait kenaikan gajinya yang disamakan saat bekerja di BTN.

“Setelah itu nanti mereka akan memutuskan sendiri sesuai kinerjanya masing-masing," ujarnya.

Terkait dengan karyawan Bank Victoria Syariah (BVIS), Nixon menyatakan bahwa karyawan yang akan dipindahkan ke BSN merupakan karyawan yang menyatakan kesediaan. Saat ini jumlahnya kurang lebih ada 60-70 orang.

Nixon juga memastikan bahwa proses pengalihan nasabah dari UUS BTN ke BSN sudah tuntas. "Kosong," jawab Nixon saat ditanya mengenai apakah nasabah BVIS sudah pindah semua dan entitas BVIS sudah kosong.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN resmi menyetujui pemisahan alias spin off Unit Usaha Syariah (UUS) kepada PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Melalui keputusan ini, seluruh hak dan kewajiban UUS BTN dialihkan ke BSN. Hasil penggabungan UUS BTN dan Bank Victoria Syariah tersebut akan menjadikan BSN sebagai bank umum syariah (BUS) dengan aset terbesar kedua di Indonesia, dengan total aset menembus Rp70 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan total nilai aset UUS BTN telah memenuhi batas yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023 sejak kuartal IV/2023 atau tepatnya per Desember 2023.

Berdasarkan laporan keuangan BTN tahun buku 2023 yang dipublikasikan pada kuartal I/2024, tercatat UUS BTN memiliki total aset sebesar Rp54,3 triliun.

“Oleh karena itu, Perseroan selaku bank umum konvensional wajib melakukan pemisahan atau spin off UUS,” kata Nixon dalam RUPSLB BTN di Menara I BTN di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dia menjelaskan, pemisahan UUS BTN dilakukan dengan mempertimbangkan prospek positif pertumbuhan ekonomi syariah di masa mendatang. Langkah ini dinilai tepat sebagai strategi untuk memperkuat peran BTN dalam ekosistem perbankan nasional. Sekaligus diharapkan memberikan dampak positif bagi Perseroan, nasabah, industri perbankan syariah, serta perekonomian nasional secara keseluruhan.

“Pemisahan UUS juga dilakukan seiring dengan iklim regulasi yang semakin kondusif, seperti POJK 16/2022 yang mendorong transformasi UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS)," sebutnya.

Dengan demikian, kata Nixon, sinergi antara BUS dan induknya dapat terjalin guna meningkatkan kualitas produk dan layanan. Operasional bisnis pascapemisahan juga akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurut dia, kebijakan ini sejalan dengan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023–2027 yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nixon menyampaikan roadmap tersebut mendorong akselerasi pertumbuhan bank syariah melalui lima arah kebijakan, yaitu konsolidasi dan spin-off UUS, finalisasi pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), penyusunan pedoman produk perbankan syariah, perluasan akses layanan perbankan syariah, serta peningkatan akses dan pendampingan bagi sektor usaha mikro dan kecil melalui instrumen keuangan sosial syariah.

Dari sisi kinerja, lanjut Nixon, UUS BTN menunjukkan tren pertumbuhan yang solid dalam lima tahun terakhir. Secara Compound Annual Growth Rate alias CAGR periode 2020 - 2024, aset tumbuh 16,36%.

Dari sisi pembiayaan tumbuh 15,04% dan dana pihak ketiga (DPK) naik 20,12%. Kontribusi UUS terhadap total aset BTN juga meningkat dari 9,14% pada 2020 menjadi 12,90% pada 2024.

Jaringan UUS BTN saat ini mencakup 35 Kantor Cabang Syariah (KCS), 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), dan 589 Kantor Layanan Syariah yang tersebar di berbagai daerah.

Infrastruktur teknologi yang sebagian besar telah terpisah dari induk, serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, membuat UUS BTN dinilai siap beroperasi secara mandiri.

“Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan kesiapan UUS BTN untuk berdiri sendiri sebagai entitas bank umum syariah penuh,” ujar Nixon.

Setelah spin-off, seluruh aset dan kewajiban UUS BTN akan resmi dialihkan ke BSN. Proses finalisasi pelimpahan tersebut akan ditetapkan dalam RUPSLB BSN pada 19 November 2025, sehari setelah BTN menggelar RUPSLB untuk melepas hak dan kewajiban UUS. Dengan penggabungan tersebut, aset BSN mencapai Rp71,3 triliun, menjadikannya bank umum syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia.

BTN juga telah menyiapkan Group Principle Guideline (GPG) sebagai pedoman tata kelola antara induk dan anak perusahaan. Pedoman ini menjadi landasan untuk menyelaraskan kebijakan, memastikan konsistensi dan standardisasi, meningkatkan akuntabilitas, mendukung kepatuhan terhadap regulasi, mendorong efisiensi dan sinergi, serta memfasilitasi adaptabilitas.

Dalam menghadapi industri perbankan yang semakin kompetitif, BSN akan mengimplementasikan Corporate Plan 2025–2029 yang berfokus pada lima strategi utama.

Di antaranya yaitu memperkuat pembiayaan berprinsip syariah yang berkelanjutan, memperkuat pengelolaan risiko pembiayaan dengan menurunkan Non Performing Financing (NPF), menggenjot dana murah melalui inovasi digital, meningkatkan fee-based income, serta memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen milenial.

Sebagai induk, BTN memiliki posisi kuat untuk mendukung penguatan BSN. Sinergi BTN dan BSN akan menciptakan pertumbuhan berimbang antara bisnis konvensional dan syariah. Sekaligus memperkuat citra BTN sebagai grup perbankan nasional yang inklusif, inovatif, dan berorientasi pada perbankan berkelanjutan sustainability banking.

“Dengan disetujuinya pemisahan ini, seluruh hak, kewajiban, dan tanggung jawab UUS BTN akan beralih kepada BSN secara efektif pada tanggal efektif pemisahan yang akan ditetapkan dalam waktu dekat,” jelas Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk meminta persetujuan pemegang saham atas rencana pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) BTN kepada entitas baru bernama PT Bank Syariah Nasional.

BTN akan melaksanakan RUPSLB ini pada Selasa, 18 November 2025, di Menara BTN, Jakarta Pusat. Dalam keterangan resmi pemanggilan rapat yang diterbitkan perseroan, BTN menjelaskan bahwa langkah spin-off ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Regulasi tersebut mewajibkan bank konvensional yang memiliki UUS dengan total aset minimal Rp50 triliun untuk melakukan pemisahan unit syariahnya menjadi bank umum syariah tersendiri.

BTN telah mencapai ambang batas tersebut pada kuartal IV/2023. Berdasarkan laporan keuangan auditan tahun buku 2023 yang dipublikasikan pada Februari 2024, total aset UUS BTN tercatat sebesar Rp54,3 triliun.

"Di mana tercatat bahwa UUS perseroan memiliki total aset sebesar Rp54,3 triliun. Oleh karena itu, BSI selaku Bank Umum Konvensional alias BUK wajib melakukan spin off UUS," tulis pengumuman tersebut, Selasa (28/10/2025).

Selain agenda utama mengenai pemisahan unit usaha syariah, RUPSLB juga akan membahas dan meminta persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang berkaitan dengan pemisahan tersebut. Perubahan ini akan berlaku efektif pada tanggal efektif spin-off.

BTN menegaskan bahwa setelah pemisahan dilakukan, kegiatan UUS dalam tubuh perseroan secara hukum akan berakhir. "Termasuk kewajiban bagi direksi dan dewan komisaris untuk mengembangkan UUS dalam perseroan, tidak diperlukan," sebutnya.

Seagai informasi, BSN akan masuk kategori KBMI 2 usai pemisahan atau spin off resmi selesai. Untuk diketahui, KBMI (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti) 2 memiliki modal inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun.

Dalam pengumuman ringkasan rancangan pemisahan UUS BTN dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada BSN, disebutkan BSN akan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan pemisahan dengan mengalihkan aktiva dan pasiva UUS BTN ke dalam BSN.

Jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor diperkirakan sebanyak-banyaknya Rp5,319 triliun. "Sehingga pasca pemisahan, modal ditempatkan dan disetor BSN menjadi sebesar Rp6,379 triliun yang merupakan bagian dari modal inti dan BSN menjadi bank dengan kategori KBMI 2," tulis pengumuman tersebut dikutip Jumat (26/9/2025).

Selain itu, dalam pengumuman juga diinformasikan struktur permodalan dan pemegang saham BSN usai tanggal pemisahan efektif. BBTN akan menggenggam kepemilikan sebesar 99,99973% dan Balai Harta Peninggalan Jakarta sebesar 0,00027%. Masing-masing memiliki saham sebanyak 6,378 miliar saham dan 17.317 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham.

"Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSN akan disesuaikan kembali dengan nilai wajar dari penilai independen yang dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku."