Bisnis.com, BANDUNG— Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan akan taat dan patuh terhadap penegakan hukum. Termasuk dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan wakilnya, Erwin.

Farhan menegaskan siap memberikan keterangan jika memang dibutuhkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Kendati demikian, hingga saat ini, eks Master of Ceremony alias MC tersebut belum menerima surat pemanggilan dari Kejari Kota Bandung.

"Penegak hukum memiliki hak dan kewenangan untuk memanggil siapa saja yang dianggap memiliki keterkaitan dalam perkara. Itu yang harus dihormati," kata Farhan, Rabu (28/1/2026).

Dia mengaku akan kooperatif jika keterangannya memang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum.

"Tentu saya akan menghormati dan kooperatif jika keterangan dibutuhkan," tuturnya.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Kota Bandung Alex Akbar memastikan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memanggil orang nomor 1 di Kota Bandung ini. Hanya saja, ia belum menyampaikan soal kapan Farhan akan dimintai keterangannya.

“Kemungkinan pasti ada [diperiksa], tinggal tunggu waktunya saja,” ungkap dia belum lama ini.

Farhan nantinya akan dimintai keterangan dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dengan tersangka Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan orang terdekatnya, Rendiana Awangga alias Awang.

Kejari saat ini masih meminta keterangan sejumlah saksi yang berkaitan dalam kasus tersebut.

“Kalau kemarin total sekitar 40-an [orang],” ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG— Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Selain Erwin, Kejari Bandung juga menetapkan Rendiana Awangga alias Awang, Anggota DPRD Kota Bandung yang dikenal sebagai orang terdekat Wali Kota, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Penetapan status tersangka ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo, pada Rabu (10/11/2025). Menurut Irfan, penetapan dilakukan setelah ditemukan alat bukti yang cukup.

"Berdasarkan dua alat bukti yang cukup telah meningkatkan status penyidikan umum ke khusus. Menetapkan dua tersangka, yaitu sodara E, Wakil Wali kota Bandung aktif sebagai tersangka," ujar Irfan.

Ia menambahkan surat penetapan tersangka untuk anggota dewan tersebut telah diterbitkan sehari sebelumnya.

"Kedua sodara RA selaku anggota DPRD Kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka, tanggal 9 Desember 2025," katanya.

Erwin dan Awang diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Permintaan paket pekerjaan ini bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak tertentu yang juga terafiliasi dengan keduanya.

Atas dugaan penyalahgunaan jabatan tersebut, kedua pejabat aktif ini dijerat dengan Pasal 12 e, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Irfan Wibowo mengonfirmasi bahwa kasus ini berfokus pada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

"Adapun yang bersangkutan. Diduga menyalahgunakan kekuasaan meminta paket barang dan jasa, paket pekerjaan menguntungkan secara hukum pihak terafiliasi," kata Irfan.

Bisnis.com, BANDUNG--Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung kembali memanggil lima orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Pemerintah Kota Bandung 2025.

Salah satu saksi yang dipanggil adalah Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandung sekaligus anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga.

Rendiana Awangga sudah datang sejak pukul 08.30 WIB di kantor Kejari Kota Bandung di Jalan Jakarta.

Pemeriksaan ini merupakan lanjutan setelah Kejari Kota Bandung memeriksa Wakil Wali Kota Bandung, Erwin pada Jumat lalu sebagai saksi. Kemudian, pada Senin (3/11/2025), Kejari Kota Bandung juga sudah meminta keterangan dari lima orang saksi.

"Lima orang saksi yang kami panggil hari ini, terdiri dari dua orang dari pihak swasta, satu orang yakni RA (Rendiana Awangga) yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung, satu lagi kepala salahsatu OPD, dan satu lagi ASN," ujar Plt Kasiintel Kejari Kota Bandung, Tumpal Sitompul, Selasa (4/11/2025).

Meski demikian, ia masih belum bisa mengungkap sosok Kepala OPD yang dipanggil hari ini di Kejari Kota Bandung. Pemanggilan para saksi ini menurutnya dilakukan guna mendalami dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, sehingga diharapkan kasusnya dapat terang benderang.

Ia juga memastikan pihaknya memegang kuat prinsip kehati-hatian sehingga hingga kini masih belum menetapkan tersangka di kasus ini.

Selain saksi-saksi yang sudah dipanggil, ia juga tidak menutup kemungkinan akan memanggil dan memeriksa Sekda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain dalam kasus ini. Tumpal menegaskan siapa pun yang ada urgensi dan relevansinya untuk mengungkap kasus pidana ini, maka akan dipanggil.

Namun, terkait pencekalan terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, pihak Kejari Kota Bandung pun masih harus melakukan evaluasi dan analisa kaitan dengan tindakan hukum tersebut.

"Masih kami kaji dan evaluasi dari keterangan-keterangan yang ada dan alat bukti yang sudah kami peroleh sejauh ini," katanya.

JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung . Dalam perkara ini, Wakil Wali Kota Bandung Erwin dimintai keterangan sebagai saksi.

"Saat ini, tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sedang melakukan proses penyidikan berkenaan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Irfan Wibowo kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).

Irfan menerangkan, penyidikan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-4215/M.2.10/FB.2/10/2025 tertanggal 27 Oktober 2025.

"Hari ini, Kamis tanggal 30 Oktober tahun 2025, tim penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, antara lain Wakil Wali Kota Bandung," ucap Irfan.

Selain memeriksa saksi, kata Irfan, penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bandung dan menyita sejumlah dokumen serta barang elektronik seperti ponsel dan laptop.

"Selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan dipergunakan untuk kepentingan penyidikan guna membuat terang terhadap dugaan tindak pidana dimaksud," tuturnya.

Dia pun menegaskan, hingga saat ini status Wakil Wali Kota Bandung Erwin masih sebagai saksi. Dia juga membantah kabar bahwa Wakil Wali Kota Bandung Erwin terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

"Sampai dengan saat ini, yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Izin kami luruskan, kami tidak tahu informasi dari mana (soal OTT)," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya isu terkait operasi Wakil Wali Kota Bandung, Erwin oleh Kejari Bandung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menegaskan bahwa informasi sebenarnya yakni bukan OTT, namun pemeriksaan.

"Tak ada OTT, hanya memang ada pemeriksaan terhadap wakil walikota oleh penyidik Kejari Bandung hari ini," ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025).

Hanya saja, Anang tidak menjelaskan perkara yang membuat Erwin diperiksa. Dia hanya mengemukakan ada sejumlah perkara yang memerlukan keterangan Wakil Wali Kota Bandung itu.

"Nampaknya lebih [kasusnya]," imbuhnya.

Adapun, Anang juga telah mengarahkan awak media agar menunggu kejelasan terkait dengan pemeriksaan Erwin ini ke Kejari Bandung.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kasi Intel Kejari Bandung, Tumpal Sitompul sejatinya tidak menjelaskan soal perkara yang membuat Erwin diperiksa.

Dia mengemukakan bahwa dirinya akan mengumumkan konferensi pers terkait perkara ini 19.00 WIB.

"Kejari Kota Bandung akan menyampaikan kegiatan penyidikan yang berlangsung hari ini Kamis tanggal 30 Oktober 2025, secara resmi pada pukul 19.00 Wib di Kantor Kejari Kota Bandung. Demikian," tutur Tumpal.