Bisnis.com, JAKARTA - Wali Kota New York City Zohran Mamdani mengecam langkah Amerika Serikat (AS) yang melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Dalam sebuah konferensi pers, Mamdani menyebut dirinya telah menghubungi Presiden AS, Donald Trump untuk menyampaikan penolakannya terhadap tindakan penangkapan Maduro.

"Saya telah menelepon (Presiden AS) Donald Trump dan berbicara langsung dengannya untuk menyampaikan penolakan saya terhadap tindakan tersebut. Saya menentang upaya pergantian rezim, yang melanggar hukum internasional dan federal," ujarnya dikutip dari New York Times, Senin (5/1/2026).

Adapun, Mamdani tidak mengungkapkan bagaimana respons Trump terkait penolakannya saat ditanya lebih lanjut. Para ajudannya menyebutkan bahwa Mamdani yang lebih dulu menginisiasi panggilan telepon itu pada Sabtu (3/1/2026) sore waktu setempat, dan percakapan itu berlangsung singkat.

Sementara itu, melalui akun X resminya, Mamdani juga menyebut telah menerima pengarahan terkait penangkapan Maduro dan istrinya oleh militer Amerika Serikat, serta rencana penahanan mereka dalam tahanan federal di New York City.

Dalam unggahan itu, dia mengecam langkah yang dilakukan Trump, sebagai pelanggaran hukum baik di tingkat federal maupun internasional.

"Menyerang secara sepihak sebuah negara berdaulat merupakan tindakan perang serta pelanggaran terhadap hukum federal dan hukum internasional," jelas Mamdani.

Mamdani melanjutkan, upaya pergantian rezim yang terang-terangan tersebut tidak hanya berdampak bagi pihak-pihak di luar negeri. Dia menuturkan, hal tersebut juga secara langsung memengaruhi warga New York, termasuk puluhan ribu warga Venezuela yang tinggal di kota tersebut.

Mamdani melanjutkan, fokusnya saat ini adalah menjaga keselamatan seluruh warga New York.

"Pemerintahan kami juga akan terus memantau perkembangan situasi dan menyampaikan panduan yang relevan," kata Mamdani.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menginstruksikan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. Dia mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khususnya hukum internasional dan piagam PBB.

"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara itu hari ini, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” kata Dujarric, dikutip dari laman resmi PBB.

Dujarric menyampaikan bahwa Sekjen PBB Guterres menyerukan ke semua pihak untuk melakukan dialog sesuai dengan hak asasi manusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Zohran Mamdani resmi dilantik menjadi Wali Kota New York ke-112 pada Kamis (1/1/2026) waktu setempat.

Mamdani dilantik dengan bersumpah di atas Al-Qur’an di sebuah stasiun kereta bawah tanah lama di bawah City Hall Park dan menjadi wali kota termuda kedua dalam sejarah New York.

Mamdani membawa paket kebijakan yang bernilai lebih dari US$10 miliar di tengah tekanan defisit anggaran miliaran dolar di kota terbesar Amerika Serikat (AS).

MelansirNew York Post, Kamis (1/1/2026), pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan di kota terbesar Amerika Serikat (AS), dengan seorang sosialis demokrat secara terbuka mengambil alih kendali pemerintahan kota.

“Ini benar-benar merupakan kehormatan dan hak istimewa terbesar dalam hidup saya,” ujar Mamdani usai sumpah jabatan.

Anggota Majelis Negara Bagian New York dari Queens berusia 34 tahun itu berkomitmen untuk segera merealisasikan sejumlah janji kampanye, mulai dari penitipan anak universal, toko bahan makanan milik kota, bus gratis, hingga pembekuan sewa.

Paket kebijakan ala sosialis ini diperkirakan menelan anggaran lebih dari US$10 miliar, dengan pembekuan sewa dan penitipan anak gratis menjadi prioritas pada tahun pertamanya menjabat.

Namun, rencana besar ini dibayangi defisit anggaran hampir US$400 juta pada tahun fiskal berjalan dan tambahan US$6,5 miliar tahun depan, ditambah potensi pemotongan dana miliaran dolar dari pemerintah federal.

Adapun, tekanan anggaran ini diperkirakan akan menjadi ujian awal pemerintahan Mamdani, terutama dalam 100 hari pertama ketika menyusun rancangan awal anggaran tahun fiskal 2027.

Sebagai anggota Democratic Socialists of America, Mamdani menggantikan Eric Adams, Wali Kota Demokrat konservatif dan mantan polisi, yang masa jabatannya dibayangi dugaan korupsi, meski mencatat kemajuan dalam penanggulangan kejahatan dan krisis perumahan.

Ke depan, Mamdani menghadapi sejumlah tantangan struktural, mulai krisis perumahan, penurunan jumlah siswa di sekolah negeri, serta kekurangan staf di berbagai lembaga publik seperti kepolisian dan layanan darurat.

Di sektor keamanan, New York mencatat penurunan penembakan dan pencurian di toko ke level terendah sepanjang masa. Namun demikian, kejahatan berat secara keseluruhan masih 20% lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.

Dalam kontestasi politik sebelumnya, Mamdani mengalahkan mantan Gubernur Andrew Cuomo dalam pemilihan pendahuluan Demokrat dan pemilu November dengan partisipasi pemilih tertinggi sepanjang sejarah kota. Namun, Cuomo tetap meraih 43% suara melalui jalur partai ketiga.

WASHINGTON - Pada awal November, Zohran Mamdani, seorang sosialis demokrat, memenangkan pemilihan wali kota New York City secara telak, sebuah kemenangan yang mengguncang dunia politik Amerika Serikat dan menggerakkan kaum kiri di negara tersebut.

Ini merupakan perubahan dramatis bagi kampanye yang – kurang dari setahun sebelumnya – hanya meraih dukungan 1 persen.

Di antara mereka yang paling terkejut adalah ayah Zohran sendiri, Mahmood Mamdani.

"Dia mengejutkan saya dan ibunya," kata Mahmood kepada reporter Al Jazeera Mushaber, Allaa Azzam, dalam sebuah wawancara minggu ini. "Kami tidak menyangka dia akan menjadi wali kota New York City. Kami tidak pernah memikirkannya."

Namun Mahmood, seorang profesor antropologi dan sarjana pascakolonial di Universitas Columbia, membingkai keberhasilan elektoral putranya sebagai bukti pergeseran lanskap politik.

Ayah Zohran Mamdani Sebut Palestina Jadi Motivasi Putranya Maju Pemilihan Wali Kota New York

1. Membela Hak-hak Warga Palestina

Zohran, misalnya, gencar berkampanye tentang masalah keterjangkauan dan menolak untuk mundur dari kritiknya terhadap pelanggaran Israel terhadap Palestina, yang telah lama dianggap sebagai topik tabu dalam politik AS.

Ia adalah orang Muslim pertama yang menjadi wali kota kota terbesar di negara itu berdasarkan jumlah penduduk, sekaligus wali kota pertama yang berasal dari keturunan Asia Selatan.

“Ada beberapa hal yang dekat dan berharga baginya,” jelas Mahmood. “Keadilan sosial adalah salah satunya. Hak-hak warga Palestina adalah yang lainnya.”

“Kedua isu ini tetap ia pegang teguh. Ia tidak mau menukarnya, mengkompromikannya, atau meremehkannya.”

Putra Mahmood dan sutradara India-Amerika Mira Nair, Zohran pertama kali muncul sebagai Calon terdepan dalam pemilihan wali kota pada bulan Juni, ketika kampanye kuda hitamnya mendominasi pemilihan pendahuluan Partai Demokrat.

Ia memperoleh 56 persen suara akhir, mengungguli mantan Gubernur New York Andrew Cuomo.

Ketika Cuomo mencalonkan diri sebagai kandidat independen dalam pemilihan 4 November, Zohran sekali lagi mengalahkannya dengan selisih suara yang lebar, dengan lebih dari 50 persen suara dibandingkan 41 persen suara Cuomo.

2. Memiliki Kegigihan dan Tekad yang Kuat

Mahmood mengatakan kepada Al Jazeera bahwa, meskipun kenaikan politik putranya yang tiba-tiba mengejutkan, ketangguhannya tidak.

“Itu tidak mengejutkan kami, dengan kegigihan dan tekadnya,” katanya tentang pemilihan tersebut. “Saya rasa ia tidak bergabung dalam pemilihan dengan berpikir bahwa ia akan menang. Saya pikir ia bergabung dalam pemilihan dengan keinginan untuk menyampaikan maksudnya.”

Ia menelusuri kembali sebagian kemahiran Zohran dalam berpolitik hingga masa kecilnya. Zohran, jelas Mahmood, tidak dibesarkan dalam keluarga inti khas AS, melainkan tinggal bersama tiga generasi anggota keluarga.

Hidup dengan rentang usia yang beragam memungkinkan Zohran memperluas pemahamannya dan membangun keterampilan bersosialisasinya, menurut Mahmood.

“Dia tumbuh dengan cinta dan kesabaran. Dia belajar untuk sangat sabar terhadap orang-orang yang lebih lambat, orang-orang yang belum tentu seusia dengannya,” kata Mahmood.

“Dia sangat berbeda dari anak-anak Amerika di sekitar sini yang jarang bertemu kakek-nenek mereka.”

3. Menolak Status Quo

Mahmood juga mengaitkan kemenangan putranya dengan lanskap politik yang berubah, di mana para pemilih muak dengan status quo.

"Ada suasana perubahan. Anak muda memilih dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya," kata Mahmood.

"Bagian-bagian masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan – Muslim, imigran baru, baik Muslim maupun non-Muslim – ia memberi mereka kepercayaan diri yang luar biasa. Mereka keluar dan mereka memilih. Mereka memobilisasi.”

Media lokal di New York melaporkan bahwa jumlah pemilih dalam pemilihan wali kota bulan November adalah yang tertinggi dalam lebih dari 50 tahun. Lebih dari dua juta pemilih memberikan suara dalam pemilihan yang diawasi ketat ini.

Mahmood menganggap masa jabatan putranya yang akan datang sebagai wali kota sebagai ujian apakah kepercayaan pemilih itu akan dihargai.

“Amerika ditandai dengan tingkat partisipasi elektoral yang rendah, dan mereka selalu mengklaim bahwa ini karena kebanyakan orang puas dengan sistemnya,” kata Mahmood.

“Tetapi sekarang tingkat partisipasi politik meningkat. Dan kebanyakan orang, bukan hanya tidak puas, tetapi mereka tidak lagi percaya – atau mereka mulai percaya bahwa mungkin sistem elektoral adalah cara untuk mengubah keadaan. Masa jabatan wali kota Zohran akan memberi tahu kita apakah itu benar atau tidak.”

Mahmood berterus terang bahwa putranya menghadapi perjuangan berat sebagai wali kota. Ia menggambarkan politik sebagai ranah yang didominasi oleh pengaruh kekuatan-kekuatan berduit.

“Saya tidak yakin dia memahami dunia itu dengan baik,” kata Mahmood tentang putranya. “Dia cepat belajar, dan dia akan mempelajarinya.”

4. Melawan Kekuatan yang Kuat

Ia mencatat bahwa sumber daya yang signifikan dimobilisasi selama pemilihan wali kota untuk melemahkan kampanye Zohran.

“Dia melawan kekuatan-kekuatan yang kuat. Dia ditentang oleh kekuatan-kekuatan yang kuat. "Mereka gagal selama kampanye," kata Mahmood. Kekalahan itu, tambahnya, "menunjukkan kegagalan uang" sebagai kekuatan penentu dalam persaingan.

Mahmood juga membahas peran advokasi Zohran dalam kampanye.

5. Menegaskan Tindakan Israel Adalah Genosida

Meskipun menghadapi kritik dari para pesaingnya dalam pemilihan wali kota, Mamdani menolak untuk mundur dari pendiriannya bahwa tindakan Israel di Gaza merupakan genosida.

Posisi tersebut, meskipun ditegaskan secara luas oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para ahli, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa, relatif jarang dalam politik arus utama AS, di mana oposisi terhadap Israel merupakan rel ketiga politik.

Namun, para pemilih tampaknya bergeser dalam hal dukungan AS terhadap Israel.

Jajak pendapat bulan Maret dari Pew Research Center menemukan bahwa persentase responden AS dengan pandangan negatif terhadap Israel telah meningkat dari 42 persen di 2022 menjadi 53 persen pada 2025.

Meskipun pandangan negatif paling menonjol di kalangan pemilih Demokrat, pandangan tersebut juga meningkat di kalangan konservatif, terutama mereka yang berusia di bawah 50 tahun.

Perang Israel di Gaza telah menewaskan setidaknya 69.500 warga Palestina sejak dimulai pada Oktober 2023, dan kemarahan terus berlanjut atas kekerasan Israel yang meluas di Tepi Barat yang diduduki.

Mahmood mengatakan pelanggaran hak asasi manusia yang tak terbantahkan ini menyebabkan perubahan persepsi publik – dan bukan hanya di AS.

“Konsekuensi nyata dari Gaza tidak terbatas pada Gaza. Ini global,” kata Mahmood. “Gaza telah membawa kita ke fase baru dalam sejarah dunia.”

“Tidak akan pernah ada kembalinya periode ketika dunia percaya bahwa apa yang dilakukan Israel adalah membela diri.”

WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Wali Kota New York City yang baru terpilih, Zohran Mamdani, di Gedung Putih dalam pertemuan yang disebut-sebut sebagai pertarungan politik terbaik tahun ini - tetapi justru menjadi ajang pujian.

Dalam pidato kemenangannya, Wali Kota yang menyebut dirinya sebagai seorang sosialis Demokrat itu menyebut Trump sebagai seorang "despot".

Dan sebelum pertemuan hari Jumat, juru bicara presiden telah menyebut kunjungan Mamdani sebagai "seorang komunis yang datang ke Gedung Putih".

Namun, berdiri berdampingan di Ruang Oval, kedua pria itu menunjukkan nada yang secara mengejutkan mendamaikan.

Berkali-kali, kedua pria itu menekankan kepentingan bersama mereka dalam mengatasi krisis keterjangkauan di New York City. Mereka sering tersenyum, dan Trump bahkan tampak geli ketika wartawan bertanya kepadanya tentang serangan politik yang dilancarkan Mamdani kepadanya.

Nada pertemuan tersebut tampaknya mengejutkan para pengamat politik, tetapi memberikan sinyal bahwa kedua pria tersebut memahami bahwa mengatasi krisis keterjangkauan sangat penting bagi kesuksesan politik mereka.

Apakah gencatan senjata akan bertahan setelah Mamdani menjabat pada 1 Januari masih harus dilihat.

Sampai saat itu, "Saya akan mendukungnya," kata Trump.

5 Fakta Pertemuan Mengejutkan Trump dan Zohran Mamdani

1. Trump Memuji Mamdani

Melansir BBC, hubungan baik itu terlihat jelas sejak mereka mulai berbicara kepada pers.

Menghadap media setelah pertemuan tertutup, Mamdani berdiri di sebelah kanan Trump dengan tangan tergenggam, sementara presiden duduk di belakang Resolute Desk. Bahasa tubuh mereka santai – terutama Trump.

Trump tidak hanya menahan diri untuk tidak menyerang Mamdani, ia juga memujinya berkali-kali.

Presiden menyatakan harapan bahwa Mamdani akan menjadi "wali kota yang benar-benar hebat".

Kemudian, presiden menambahkan bahwa ia "yakin dapat melakukan pekerjaan dengan sangat baik".

2. Menepis Pertanyaan tentang Jihad dan Fasisme

Kedua pria itu tersenyum lebar selama pertemuan tersebut.

Mamdani dan Trump saling melontarkan sindiran politik sepanjang pemilihan wali kota. Seorang reporter di ruangan itu pada hari Jumat mengingatkan kedua pria itu bahwa Trump telah menyebut Mamdani sebagai "komunis" dan Mamdani telah menyebut presiden sebagai "despot".

Kedua pria itu mengalihkan beberapa pertanyaan tentang pernyataan mereka sebelumnya dan kembali memuji.

Trump bahkan membiarkan Mamdani menjawab pertanyaan tentang apakah wali kota terpilih itu menganggap presiden seorang "fasis".

"Tidak apa-apa, kamu bisa bilang ya," sela Trump, menepuk lengan Mamdani dengan ringan dan tersenyum. "Itu lebih mudah daripada menjelaskan."

Trump paling mendekati kritiknya terhadap politik Mamdani dengan mengatakan kepada para wartawan: "Dia punya pandangan yang jarang diketahui publik."

Mungkin yang paling mencolok, Trump menepis pertanyaan yang menggemakan serangan terhadap Mamdani oleh salah satu sekutu politik utama Trump di New York.

"Apakah Anda pikir Anda sedang berdiri di samping seorang 'jihadis' saat ini di Ruang Oval?" tanya seorang wartawan, mengutip Anggota Kongres dari Partai Republik, Elise Stefanik, yang sedang mencalonkan diri sebagai gubernur negara bagian New York.

"Tidak," jawab Trump cepat.

"Kita terkadang mengatakan sesuatu dalam sebuah kampanye," kata Trump tentang Stefanik. "Dia orang yang sangat cakap."

3. Menjalin Ikatan karena Akar di New York

Mamdani dan Trump memiliki kesamaan: mereka berdua warga New York, dan keduanya menganggap wilayah Queens sebagai rumah.

Rumah masa kecil Trump berada di kawasan Jamaica Estates, sementara Mamdani saat ini tinggal di Astoria.

Keduanya memiliki "kecintaan yang sama" terhadap kota tersebut, kata Mamdani.

Meskipun Trump jarang menghabiskan waktu di gedung pencakar langit Manhattan yang menyandang namanya akhir-akhir ini, ia berbicara dengan penuh kasih tentang kota kelahirannya sepanjang konferensi pers.

"Kota ini bisa luar biasa - jika ia bisa meraih kesuksesan yang spektakuler, saya akan sangat senang," kata Trump.

Pada suatu saat, presiden sempat mengatakan bahwa, jika ia memiliki kehidupan politik yang berbeda, ia ingin menjadi wali kota New York sendiri.

4. Fokus pada Keterjangkauan

Mungkin salah satu alasan kedua pria ini tampil senada pada hari Jumat adalah fokus mereka yang sama pada isu-isu biaya hidup.

Trump memenangkan pemilihan ulang tahun lalu setelah tanpa henti mengungkit isu inflasi tinggi yang telah membuat frustrasi para pemilih pada tahun 2024. Di tengah kekhawatiran konsumen terhadap harga bahan makanan, perumahan, dan kebutuhan pokok lainnya, Trump telah mencoba menyampaikan pesan stabilitas ekonomi.

Selama kampanye pemilihannya di New York City, Mamdani terus berfokus pada kurangnya perumahan terjangkau dan mengusulkan pembekuan kenaikan sewa untuk apartemen-apartemen tertentu dengan harga sewa stabil, di antara inisiatif-inisiatif lainnya.

Mamdani mengatakan ia dan Trump membahas cara "memberikan keterjangkauan bagi warga New York".

Setiap kali ditanya tentang perbedaan pandangan mereka, wali kota terpilih tersebut kembali membahas hal ini.

Menanggapi pertanyaan tentang perbedaan pandangan mereka dalam mencapai perdamaian di Timur Tengah, Mamdani menjawab bahwa para pemilih Trump telah menyampaikan kepadanya keinginan untuk "mengakhiri perang abadi" dan agar para pemimpin mengatasi "krisis biaya hidup".

Mengenai penegakan hukum dan imigrasi, mereka juga tampaknya menemukan beberapa kesamaan. Mamdani mengatakan ia dan Trump membahas operasi penegakan imigrasi federal di New York, dan ia menyampaikan kekhawatiran warga tentang bagaimana operasi tersebut dijalankan.

Namun Trump mengatakan mereka lebih banyak membahas kejahatan daripada imigrasi.

"Dia tidak ingin melihat kejahatan dan saya tidak ingin melihat kejahatan," kata presiden. Ia "sangat sedikit ragu" bahwa keduanya akan akur dalam isu itu.

Trump bahkan mengatakan ia akan merasa aman tinggal di New York yang dipimpin Mamdani.

5. Komplikasi bagi Strategi Partai Republik

Hubungan baik yang ditunjukkan pada hari Jumat dapat mempersulit upaya Partai Republik untuk menjadikan Mamdani, yang menyebut dirinya sosialis demokrat, sebagai momok dalam pemilihan paruh waktu 2026 mendatang, ketika kendali Kongres AS akan diperebutkan.

Dalam pemilihan awal bulan ini, Partai Republik mengalami kesulitan dan Partai Demokrat memenangkan pemilihan-pemilihan penting. Belum jelas apakah tren ini akan berlanjut.

Partai Republik memiliki rencana untuk menjadikan Mamdani sebagai wajah Partai Demokrat, menurut situs berita AS Axios. Rencana tersebut termasuk menggambarkannya sebagai sosok anti-polisi, anti-kapitalisme, dan anti-Israel dalam upaya untuk memberi Partai Republik keunggulan dalam pemilihan-pemilihan penting.

Namun, keakraban di Ruang Oval dapat melemahkan strategi tersebut.

Sambil memuji Mamdani, presiden mengatakan ia yakin wali kota baru tersebut akan "mengejutkan beberapa orang konservatif".

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Zohran Mamdani menyerukan para pendukungnya untuk memboikot Starbucks sebagai bentuk solidaritas terhadap barista yang melakukan aksi mogok. Wali Kota terpilih New York City ini mendorong boikot Starbucks dalam rangka mendukung pekerja Starbucks yang melakukan mogok nasional akibat mandeknya negosiasi kontrak.

Mamdani meminta para pengikutnya untuk menghindari gerai Starbucks hingga aksi mogok berakhir. Aksi ini bertepatan dengan “Red Cup Day,” hari promosi besar Starbucks. Serikat pekerja menuduh Starbucks enggan bernegosiasi secara adil.

Para pekerja memulai aksi mogok tanpa batas waktu pada Kamis (13/11/2025), menyusul kebuntuan pembahasan kontrak kerja.

“Pekerja Starbucks di seluruh negeri sedang melakukan mogok atas pelanggaran praktik ketenagakerjaan, memperjuangkan kontrak yang adil,” tulis Mamdani di platform X pada Kamis malam.

“Selama pekerja masih mogok, saya tidak akan membeli Starbucks, dan saya meminta Anda bergabung bersama kami. Bersama, kita bisa mengirim pesan kuat: No contract, no coffee.”

Dilansir The Economic Times, seruan ini menunjukkan bagaimana Mamdani mulai menggunakan pengaruh politik barunya. Sebelumnya pada masa kampanye, ia berjanji untuk menyediakan bus gratis, pembekuan sewa, dan layanan penitipan anak gratis.

Mogok yang berlangsung di lebih dari 25 kota AS ini dilakukan tepat pada Red Cup Day, hari ketika Starbucks memberikan gelas edisi liburan gratis dan biasanya mencatat penjualan besar. Starbucks mengklaim sekitar 99,9 persen gerainya tetap buka meski terjadi aksi mogok.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan Wali Kota New York City (NYC) telah menarik perhatian luas, menjadikannya seorang politisi trending secara global. Sebagai seorang Muslim pertama yang memenangkan kursi Wali Kota di kota pusat keuangan AS, popularitas Mamdani melambung tinggi di kalangan progresif dan diaspora.

Mamdani kini dihadapkan pada tantangan besar memimpin kota terbesar di AS, termasuk memenuhi janji kampanye untuk menaikkan pajak bagi kelompok super kaya di tengah ancaman eksodus Wall Street. Keberhasilannya di NYC dapat membuka pintu bagi ambisi politik yang lebih tinggi.

Namun, apa mungkin mamdani maju sebagai Calon Presiden Amerika Serikat (AS) ke depan?

Mamdani lahir di Kampala, Uganda, pada tahun 1991. Ia pindah ke AS bersama keluarganya saat berusia tujuh tahun dan baru menjadi warga negara AS yang dinaturalisasi (naturalized citizen) pada tahun 2018.'

Terlepas dari popularitasnya, status kelahiran di luar AS dan naturalisasi ini membuat Mamdani secara hukum tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden AS.

Kelayakan Mamdani untuk posisi tertinggi di AS terbentur oleh Klausul Warga Negara Asli (Natural Born Citizen Clause) yang termaktub dalam Pasal II, Bagian 1, Klausul 5 Konstitusi AS. Klausul tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa hanya warga negara AS yang lahir secara alami (Natural Born Citizen) yang berhak menjabat sebagai Presiden.

Menurut interpretasi hukum yang berlaku, hanya mereka yang lahir di tanah AS atau lahir dari orang tua AS di luar negeri yang dianggap sebagai Natural Born Citizen. Status Mamdani sebagai warga negara naturalisasi, meskipun memenuhi syarat untuk menduduki jabatan publik lainnya, termasuk jabatan Wali Kota dan anggota Kongres, secara definitif mendiskualifikasinya dari jabatan kepresidenan.

Sejumlah politisi terkenal yang juga lahir di luar AS, seperti mantan Gubernur California Arnold Schwarzenegger (lahir di Austria), telah menghadapi dan mengakui kendala yang sama. Meskipun ada perdebatan akademik tentang perluasan interpretasi Natural Born Citizen di masa depan, saat ini, status Mamdani sebagai warga negara yang dinaturalisasi menjadikannya mustahil untuk melenggang ke pemilihan presiden.

Di sisi lain, kasus Mamdani berbeda dengan Senator Ted Cruz dari Texas, yang juga lahir di luar AS, yaitu di Calgary, Kanada. Cruz diperbolehkan maju sebagai calon presiden karena saat kelahirannya, ibunya adalah warga negara AS. Hukum AS menginterpretasikan bahwa seseorang yang lahir di luar negeri dari orang tua warga negara AS, secara otomatis memenuhi kriteria Natural Born Citizen.

Karena orang tua Mamdani bukan warga negara AS saat ia lahir di Uganda, ia tidak memiliki hak tersebut dan hanya bisa memperoleh status warga negara melalui proses naturalisasi. Perbedaan interpretasi hukum ini menjadikan jalan politik Mamdani dibatasi oleh konstitusi negara yang ia pimpin.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Wali Kota New York terpilih, Zohran Mamdani, mengonfirmasi pada hari Selasa (11/11/2025) bahwa ia akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Presiden Donald Trump sebelum ia resmi menjabat pada Hari Tahun Baru. Mamdani, yang mewakili kubu Sosialis Demokrat, menegaskan bahwa hubungan antara Balai Kota dan Gedung Putih "akan sangat penting bagi keberhasilan kota."

Mamdani (34), dalam wawancara dengan NBC New York, menyatakan kesiapannya untuk bersikap "proaktif" dalam menjalin komunikasi dengan pemerintahan Trump, meskipun ia juga bertekad untuk menggagalkan kebijakan imigrasi garis keras dan kebijakan kriminal yang diusung Trump.

"Saya akan menghubungi Gedung Putih saat kami bersiap untuk benar-benar menjabat," kata Mamdani. Ia menambahkan bahwa terlepas dari perbedaan ideologi, ia siap berdiskusi dengan Kepala Negara mengenai isu-isu yang memengaruhi warga New York.

"Jika Presiden Trump ingin berbicara tentang menurunkan biaya hidup atau menyediakan bahan makanan yang lebih murah, seperti yang ia kampanyekan [pada 2024], saya siap untuk melakukan percakapan itu," ujar Wali Kota terpilih tersebut.

Pernyataan Mamdani ini merupakan upaya rekonsiliasi setelah kampanye Wali Kota pada 4 November diwarnai ancaman keras dari Trump. Sebelumnya, Trump mengancam akan menahan dana federal dari New York City dan melakukan pengambilalihan federal terhadap kota tersebut jika Mamdani, yang ia sebut "Komunis," terpilih.

Meskipun demikian, Trump sedikit melunakkan nadanya setelah kemenangan Mamdani. Dalam komentar pertamanya sejak kemenangan Sosialis Demokrat itu, Trump mengatakan akan membantunya.

"Saya harap ini berhasil untuk New York," dan "kami akan membantunya sedikit, mungkin."

Namun, Trump juga menetapkan syarat yakni Mamdami yang wajib menghargai Washington. Trump juga menegaskan bahwa ia tidak berencana menghubungi Mamdani terlebih dahulu.

"Dia harus sedikit menghormati Washington karena jika tidak, dia tidak memiliki peluang untuk berhasil," kata Trump kepada pembawa acara Fox News, Bret Baier, dalam wawancara pasca-pemilihan.

Mamdani sendiri mengungkapkan telah berkonsultasi dengan Gubernur Kathy Hochul tentang cara merespons ancaman sporadis dan serangan publik yang sering dilontarkan oleh Trump.

Menutup wawancaranya, Mamdani menegaskan komitmennya terhadap kotanya. Salah satunya terkait sejumlah kebutuhan warga.

"Saya di sini untuk bekerja demi kepentingan semua orang yang menyebut kota ini rumah, dan di mana pun ada kemungkinan untuk bekerja sama demi tujuan itu, saya siap. Dan jika (kebijakan pemerintah) merugikan warga New York, saya akan berjuang," tuturnya.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Wali Kota New York City terpilih, Zohran Mamdani, kini menjadi sasaran pencabutan status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS), bahkan deportasi. Ancaman serius terhadap status kewarganegaraan Mamdani datang dari politikus Partai Republik.

Salah satunya adalah politisi AS yang duduk di DPR, Andy Ogles. Ia menuntut Departemen Kehakiman menyelidiki proses naturalisasi Mamdani.

Ogles menuduh Mamdani berbohong dalam dokumen kewarganegaraannya, khususnya terkait afiliasi politiknya dengan Democratic Socialists of America (DSA). Sosok Muslim itu pun diklaim terkait organisasi komunis.

"Kami telah mengirimkan surat kepada Departemen Kehakiman (DOJ) yang meminta penyelidikan terhadap Zohran Mamdani atas potensi memperoleh kewarganegaraan AS melalui salah pernyataan yang disengaja atau penyembunyian dukungan material untuk terorisme," kata Ogles, dikutip Al-Jazeera, Selasa (11/11/2025).

"Sebuah kota besar di Amerika berada di ambang kehancuran karena dipimpin oleh seorang komunis yang secara terbuka menganut ideologi teroris," tambahnya.

Lalu, apa upaya ini bisa berhasil?

Meskipun retorika ini menguat dari loyalis Partai Republik, sejumlah ahli imigrasi menilai upaya untuk mendeportasi Mamdani adalah langkah politik yang sangat sulit. Bahkan, tidak mungkin berhasil secara hukum.

"Denaturalisasi adalah upaya penyelesaian yang ekstrem dan jarang terjadi, yang mengharuskan pemerintah untuk membuktikan pengadaan ilegal atau kebohongan yang disengaja, atau minimal, bukti yang jelas, tegas dan meyakinkan bahwa fakta tersebut akan mengubah hasil pada saat naturalisasi," kata pengacara imigrasi Jeremy McKinney.

McKinney juga mempertanyakan upaya pencabutan kewarganegaraan Mamdani ini. Pencabutan status warga negara naturalisasi adalah proses yang jarang terjadi, dan pemerintah federal harus menyajikan bukti yang jelas, meyakinkan, dan tegas dalam kasus perdata atau pidana bahwa Mamdani berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya.

"Saya tidak melihat bukti yang dapat dipercaya bahwa dia tidak memenuhi syarat ketika dia mengambil sumpah atau bahwa kelalaian apa pun adalah hal yang penting," tambahnya.

Terkait keterlibatan di DSA, memang formulir naturalisasi AS juga menanyakan apakah pelamar pernah menjadi anggota, terlibat atau terkait dengan partai komunis atau totaliter. Tapi DSA bukanlah partai komunis, sehingga argumen ini tidak dapat digunakan untuk mencabut kewarganegaraan Mamdami.

"Kaum sosialis demokratis pada umumnya menolak permusuhan komunis terhadap demokrasi perwakilan, serta keyakinan komunis terhadap kepemilikan negara atas alat-alat produksi," kata pakar sejarah komunisme Amerika di Emory University, Harvey Klehr.

(tps/șef)
[Gambas:Video CNBC]

Daftar Isi

• Alasannya
  • 1. Tuduhan Teroris
  • 2. Ideologi "Komunis"
  • 3. Denaturalisasi
• Respons Mamdani

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenangan bersejarah Zohran Mamdani sebagai Wali Kota terpilih New York City, yang mencatatkan dirinya sebagai Wali Kota Muslim dan Asia Selatan pertama, memicu gejolak politik ekstrem di Amerika Serikat (AS). Alih-alih mendapatkan ucapan selamat, sejumlah politisi Partai Republik di Washington justru menuntut pencabutan kewarganegaraan AS milik Mamdani dan mendeportasinya.

Tuntutan untuk denaturalization (pencabutan kewarganegaraan) ini muncul bukan hanya karena faktor identitas agama dan etnisnya. Melainkan karena ideologi politik progresif ekstrem Mamdani serta dukungannya yang vokal terhadap isu-isu yang dianggap kontroversial oleh kubu konservatif.

Alasannya

1. Tuduhan Teroris

Basis utama tuntutan pengusiran ini adalah dugaan bahwa Mamdani, yang dinaturalisasi pada tahun 2018 setelah lahir di Uganda, memperoleh kewarganegaraan secara tidak sah. Anggota Kongres Andy Ogles dari Tennessee, salah satu pemimpin serangan ini, secara resmi meminta Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki proses naturalisasi Mamdani.

"Kami telah mengirimkan surat kepada DOJ yang meminta penyelidikan terhadap Zohran Mamdani atas potensi memperoleh kewarganegaraan AS melalui salah pernyataan yang disengaja atau penyembunyian dukungan material untuk terorisme," kata Ogles.

"Sebuah kota besar di Amerika berada di ambang kehancuran karena dipimpin oleh seorang komunis yang secara terbuka menganut ideologi teroris."

2. Ideologi "Komunis"

Pihak Republik melabeli Mamdani sebagai sosok "komunis murni" karena keterlibatannya dalam organisasi Democratic Socialists of America (DSA). Organisasi ini sempat dicap politisi sayap kanan sebagai organisasi komunis, namun tidak secara resmi.

Mamdani dan kampanyenya berfokus pada visi kebijakan yang radikal, termasuk redistribusi kekayaan dan perluasan layanan publik secara besar-besaran, yang didanai melalui kenaikan pajak yang signifikan bagi perusahaan dan orang kaya.

3. Denaturalisasi

Lahir di Uganda, Mamdani pindah ke AS pada tahun 1998, saat ia berusia tujuh tahun, dan menjadi warga negara AS pada tahun 2018. Untuk menjadi warga negara AS, orang dewasa umumnya harus telah tinggal terus menerus di negara tersebut sebagai penduduk tetap yang sah selama lima tahun, atau tiga tahun jika menikah dengan warga negara AS.

Denaturalisasi, proses pencabutan kewarganegaraan seseorang, hanya dapat dilakukan melalui perintah pengadilan. Denaturalisasi jarang digunakan, misalnya untuk mendeportasi anggota Nazi yang melarikan diri ke AS setelah Perang Dunia II atau orang-orang yang dihukum karena atau terkait dengan "terorisme".

Respons Mamdani

Mamdani, yang juga dikenal karena dukungannya yang vokal terhadap hak-hak Palestina, dengan cepat menepis tuduhan tersebut. Ia menegaskan ini sebagai serangan politik.

"Ini omong kosong rasis," kata Zohran Mamdani, merespons upaya pencabutan kewarganegaraannya.

Sementara itu, para ahli imigrasi menilai upaya pencabutan kewarganegaraan Mamdani ini memiliki peluang yang sangat kecil untuk berhasil. Pencabutan status warga negara naturalisasi adalah proses yang jarang terjadi, dan pemerintah federal harus menyajikan bukti yang jelas, meyakinkan, dan tegas dalam kasus perdata atau pidana bahwa Mamdani berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya.

"Denaturalisasi adalah upaya penyelesaian yang ekstrem dan jarang terjadi, yang mengharuskan pemerintah untuk membuktikan pengadaan ilegal atau kebohongan yang disengaja, atau minimal, bukti yang jelas, tegas dan meyakinkan bahwa fakta tersebut akan mengubah hasil pada saat naturalisasi," kata pengacara imigrasi Jeremy McKinney.

"Saya tidak melihat bukti yang dapat dipercaya bahwa dia tidak memenuhi syarat ketika dia mengambil sumpah atau bahwa kelalaian apa pun adalah hal yang penting," tambahnya.

Sebenarnya, formulir naturalisasi AS juga menanyakan apakah pelamar pernah menjadi anggota, terlibat atau terkait dengan partai komunis atau totaliter. Tapi DSA bukanlah partai komunis, sehingga argumen ini tidak dapat digunakan untuk mencabut kewarganegaraan Mamdami.

"Kaum sosialis demokratis pada umumnya menolak permusuhan komunis terhadap demokrasi perwakilan, serta keyakinan komunis terhadap kepemilikan negara atas alat-alat produksi," kata pakar sejarah komunisme Amerika di Emory University, Harvey Klehr.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenangan bersejarah Zohran Mamdani sebagai Wali Kota terpilih New York City, yang menjadikannya Wali Kota Muslim dan Asia Selatan pertama di kota itu, direspons keras oleh sejumlah politisi Partai Republik di Washington. Bahkan, mereka mengajukan tuntutan untuk mencabut kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) milik Mamdami dan mendeportasinya.

Upaya yang disebut "denaturalization" ini dipimpin oleh anggota Kongres seperti Andy Ogles dari Tennessee dan Randy Fine dari Florida. Mereka secara resmi meminta Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menyelidiki proses naturalisasi Mamdani pada tahun 2018.

"Jika Mamdani berbohong dalam dokumen naturalisasinya, dia tidak bisa menjadi warga negara, dan tentu saja dia tidak bisa mencalonkan diri sebagai walikota New York City. Sebuah kota besar di Amerika berada di ambang kehancuran karena dipimpin oleh seorang komunis yang secara terbuka menganut ideologi teroris," kata Ogles dalam rilis berita tanggal 29 Oktober, setelah meminta Jaksa Agung AS Pam Bondi untuk menyelidiki Mamdani, dikutip dari Al-Jazeera, Senin (10/11/2025).

"Sistem naturalisasi Amerika MEMERLUKAN segala keberpihakan dengan komunisme atau kegiatan teroris untuk diungkapkan. Saya ragu dia mengungkapkannya. Jika hal ini benar, bawa dia ke penerbangan pertama kembali ke Uganda."

Tuntutan tersebut didasarkan pada tuduhan bahwa Mamdani, yang lahir di Uganda dan menjadi warga negara AS pada tahun 2018, mungkin memperoleh kewarganegaraan AS melalui salah pernyataan yang disengaja atau penyembunyian dukungan material untuk terorisme. Tuduhan lain menyinggung keanggotaannya dalam organisasi Democratic Socialists of America (DSA), yang mereka labeli sebagai organisasi komunis.

Mamdani, yang juga dikenal karena dukungannya yang vokal terhadap hak-hak Palestina, dengan cepat menepis tuduhan tersebut sebagai serangan politik. "Ini omong kosong rasis," kata Zohran Mamdani, merespons upaya pencabutan kewarganegaraannya.

Para ahli imigrasi menilai upaya pencabutan kewarganegaraan Mamdani ini memiliki peluang yang sangat kecil untuk berhasil. Pencabutan status warga negara naturalisasi adalah proses yang jarang terjadi, dan pemerintah federal harus menyajikan bukti yang jelas, meyakinkan, dan tegas dalam kasus perdata atau pidana bahwa Mamdani berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya.

"Denaturalisasi adalah upaya penyelesaian yang ekstrem dan jarang terjadi, yang mengharuskan pemerintah untuk membuktikan pengadaan ilegal atau kebohongan yang disengaja, atau minimal, bukti yang jelas, tegas dan meyakinkan bahwa fakta tersebut akan mengubah hasil pada saat naturalisasi," kata pengacara imigrasi Jeremy McKinney.

"Saya tidak melihat bukti yang dapat dipercaya bahwa dia tidak memenuhi syarat ketika dia mengambil sumpah atau bahwa kelalaian apa pun adalah hal yang penting," tambahnya.

Sementara itu, formulir naturalisasi AS juga menanyakan apakah pelamar pernah menjadi anggota, terlibat atau terkait dengan partai komunis atau totaliter. Tapi DSA bukanlah partai komunis, sehingga argumen ini tidak dapat digunakan untuk mencabut kewarganegaraan Mamdami.

"Kaum sosialis demokratis pada umumnya menolak permusuhan komunis terhadap demokrasi perwakilan, serta keyakinan komunis terhadap kepemilikan negara atas alat-alat produksi," kata pakar sejarah komunisme Amerika di Emory University, Harvey Klehr.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]

Agus Taufiq

Politisi muda dan inisiator @KebijakanKita

ZOHRAN MAMDANI, seorang imigran Uganda keturunan India berusia 34 tahun baru saja menggemparkan politik dunia karena memenangkan pemilihan Wali Kota New York. Hal ini menandai sejarah baru bagi kota terbesar di Amerika Serikat itu.

Pertama kali dalam sejarah, New York dipimpin seorang minoritas Muslim dan keturunan Asia Selatan.

Fenomena Politik

Kemenangan Zohran Mamdani adalah anomali. Bagaimana tidak, bukan hanya karena imigran dan minoritas, tapi juga dilihat dari sisi "isi tas". Andrew Cuomo yang merupakan lawan Zohran Mamdani didukung oleh 26 orang konglomerat dengan total sumbangan dana kampanye Rp356,72 milyar. Sedangkan Zohran hanya mengumpukan donasi kampanye sebesar Rp4,3 miliar yang mayoritas berasal dari sumbangan warga kelas pekerja.

Dana Rp4,3 miliar melawan Rp356,72 miliar, 1 berbanding 82,9 (1 : 82,9), perbandingan fantastis nilai dana kampanye Zohran vs Cuomo, tak berbaring lurus pada hasil. Justru Zohran mampu menang dengan suara 50,4%, Cuomo memperoleh 41,6% suara, sementara kandidat Partai Republik Curtis Sliwa hanya meraih 7,1%, dengan 98% suara telah dihitung.

Fenomena lainnya adalah bahwa Zohran seorang sosialis Partai Demokrat yang sangat keras bersuara tentang Pro-Palestina. Bahkan dengan tegas pernah menyampaikan akan menangkap Benjamin Netanyahu jika datang ke New York, tetapi justru didukung oleh banyak komunitas Yahudi kota New York.

Gagasan yang Fokus dan Orkestrasi Media Sosial

"Kami mencintai Kota New York, tapi tidak dengan biaya hidupnya", begitu kata banyak komunitas orang muda dan kelas pekerja yang kesulitan memiliki rumah di Kota New York. Bahkan biaya penitipan anak saja, bisa mencapai Rp30 juta, belum biaya transportasi untuk hidup Kota New York yang super sibuk dan tidak pernah tidur.

Zohran tidak berkampanye dengan membawa agama maupun ras, ia hadir dengan gagasan yang jelas, nyata, dan sangat dekat dengan keseharian warga kota kelas pekerja.

Sejak awal, pesan utamanya fokus dan sederhana: "menurunkan biaya hidup kelas pekerja". Dalam dunia marketing, kejelasan dan kesederhanaan pesan utama akan jadi kunci sukses, dan Zohran berhasil membawa kejelasan dan kesederhanaan pesan itu dalam gagasannya.

Janji kampanye Zohran pun sederhana, tapi menyentuh fundamental warga kota: menurunkan biaya sewa rumah, penitipan anak gratis, bus gratis, pasar dikelola pemerintah, dan menaikkan pajak untuk orang-orang kaya. Siapa yang tidak tertarik? Berbondong-bondong orang muda dan kelas pekerja akhirnya bergabung menjadi tim sukses Zohran, bahkan rela mengeluarkan uang dari kantong pribadinya untuk memenangkan Zohran. Karena ini bukan tentang memenangkan satu orang saja, tapi memenangkan mimpi seluruh warga kota kelas pekerja di New York. Mimpi mengahdirkan kota yang ramah dan murah untuk orang muda.

Orkestrasi media sosial Zohran dan tim kampanyenya juga perlu diacungi jempol. Konten-konten kampanyenya di medsos cenderung ringan, fresh, dan dekat dengan keseharian masyarakat. Pilihan font dan tone warna yang menarik pun menjadi ciri khas, terasa energi baru dan perubahan pada politik yang menjemukan.

Pembawaan Zohran yang luwes dan public speaking-nya yang keren, cara menanggapi isu yang cerdas, ikut membuat banyak kontennya jadi sangat seru. Tak ayal meski anggaran kampanyenya kalah jauh dari pesaing, tapi banyak konten kampanyenya di media sosial justru viral dan menjadi percakapan.

Energi Baru Indonesia

Zohran adalah energi baru. Orang muda yang tampil memberikan tenaga pada politik. Tenaga untuk mendorong perubahan. Ia menggerakkan orang muda yang dahulu skeptis dan apatis menjadi lebih partisipatif dan melek politik. Tak hanya sekadar jadi objek suara, orang muda bersama Zohran menjadi subjek perubahan bahkan lokomotif utama yang menggerakkan demokrasi.

Kini, seluruh dunia sedang menatap padanya, fenomena Zohran berpotensi menggerakkan pendulum politik Amerika bahkan dunia ke arah baru.

Orang-orang muda dan kelas pekerja di Kota New York telah membuktikannya bahwa solidaritas sosial telah mengalahkan sentimen-sentimen primordial.

Partai politik harus berbenah karena politik dunia akan segera berubah. Fenomena Zohran Mamdani akan menjadi virus perubahan yang menyebarkan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Virus yang akan menggerakkan orang muda untuk merebut demokrasi, mengubah sistem pemilu yang koruptif menjadi partisipatif, dan akan menghadirkan banyak sirkulasi kekuasaan.

Percakapan ide dan gagasan akan segera kembali menguasai alam pikiran generasi muda di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Politisi alternatif dari kelompok minoritas akan bermunculan, orang muda akan lebih berani bertengkar dengan argumentasi dan strategi, bukan dengan sentimen dan alergi. Kedepan, orang muda akan lebih fokus melihat pemimpin dari kompetensi dan narasi, bukan lagi kesamaan latar belakang suku, ras, dan agama yang jadi tendensi.

Generasi baru yang tumbuh di dunia baru akan bebas mengimajinasikan Indonesia kedepan, di luar konvensi generasi lama, melampaui batas-batas politik tradisional dan transaksional. Tak lama lagi, masa itu pasti akan tiba di Indonesia. Tapi pilihannya, maukah kita bersama-sama ikut berjuang untuk mempercepat kedatangannya?

Jakarta, CNBC Indonesia - New York City, Amerika Serikat (AS), kini memiliki wali kota Muslim. Ia adalah Zohran Mamdani, politisi muda keturunan imigran.

Ia memenangkan Pilkada AS, Selasa. Dirinya mengungguli pesaing-pesaing kuat, termasuk mantan Gubernur New York, Andrew Cuomo yang maju sebagai independen.

Dibalik kemenangannya ternyata ada seorang ulama RI, yang bahkan mendoakan Mamdani sebelum pemilihan dimulai. Ia adalah Imam Besar di Islamic Center of New York, Imam Shamsi Ali.

Ia bersama sejumlah umat Muslim New York lain membacakan Al-Fatihah ke Mamdani. Video viral memperlihatkan bagaimana, ia memegang tangan Mamdani seraya berdoa lalu memeluk pria itu.

"Terpilihnya Zohran Mamdani pastinya membawa sampai yang sangat positif bagi umat Islam," ujarnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (6/11/2025).

"Bahwa Komunitas Muslim terbukti menjadi bagian dari Kota New York dan Amerika Dalam berkontribusi positif nyata bagi terwujudnya Amerika dan Kota New York yang lebih baik," tambahnya.

Ia mengatakan umat Islam kini mengambil peran penting ke New York. Di mana Zohran menjadi simbol pemersatu.

"Bahwa Umat Islam hadir bukan sekedar menerima tapi menjadi tangan atas yang memberikan kontribusi kepada kota New York," tegasnya.

"Zohran Mamdani juga menjadi simbol pemersatu, khususnya kalangan warga New York imigran. Dengan terpilihnya Zohran tekanan kepada warga non Putih akan berkurang. Sehingga masyarakat akan semakin solid dalam kebersamaan," jelasnya.

Mamdani memenangkan pemilihan umum dengan meraih lebih dari 1 juta suara. Ia menjadi wali kota termuda kota itu sejak 1892.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]