Bisnis.com, JAKARTA — Alex Pretti, seorang perawat unit perawatan intensif (ICU) yang selama bertahun-tahun merawat para veteran Amerika Serikat, tewas ditembak agen imigrasi federal di Minneapolis.

Kematian warga negara AS berusia 37 tahun itu memicu gelombang protes publik serta sorotan tajam terhadap kebijakan penegakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump.

Dilansir dari BBC, Senin (26/1/2026), insiden penembakan terjadi pada Sabtu (24/1/26) pagi waktu setempat di kawasan Nicollet Avenue (Eat Street), salah satu pusat aktivitas multikultural di Minneapolis.

Peristiwa ini menjadi kasus kematian kedua dalam sebulan yang melibatkan aparat federal di wilayah Twin Cities, setelah sebelumnya seorang warga AS juga tewas dalam operasi penegakan hukum imigrasi.

Kronologi Penembakan

Dikutip dari CNN, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menyatakan agen federal saat itu tengah melakukan operasi terhadap seorang imigran tanpa dokumen yang disebut buronan kasus kekerasan. Dalam situasi tersebut, DHS mengklaim seorang individu mendekati petugas sambil membawa pistol semi-otomatis kaliber 9 mm.

Namun, rekaman video dan kesaksian warga menghadirkan gambaran berbeda. Dalam video yang beredar luas, Pretti terlihat merekam aktivitas aparat sebelum didorong, disemprot cairan kimia, dan dijatuhkan ke tanah.

Beberapa detik kemudian terdengar teriakan “dia membawa senjata”, diikuti rentetan tembakan. Sedikitnya sembilan tembakan terdengar dalam rekaman tersebut. Komandan Patroli Perbatasan AS, Gregory Bovino, menuding Pretti berniat menyerang aparat.

“Ini tampak seperti situasi di mana seseorang ingin menyebabkan kerusakan maksimal dan membantai aparat penegak hukum,” kata Bavino.

Pernyataan tersebut ditepis oleh Gubernur Minnesota, Tim Walz, yang menilai penjelasan DHS tidak sejalan dengan bukti visual.

“Apa yang saya lihat dengan mata saya sendiri sangat sulit dipercaya. Video dari berbagai sudut itu benar-benar mengerikan,”bantah Walz.

Kematian Pretti memicu aksi protes besar-besaran di lokasi kejadian. Massa menuntut penghentian operasi agen federal di Minneapolis serta transparansi penyelidikan.

Pemerintah negara bagian Minnesota kemudian mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump. Seorang hakim mengeluarkan perintah pembatasan sementara yang melarang agen federal mengubah atau menghilangkan barang bukti terkait insiden penembakan.

Langkah hukum tersebut diambil setelah aparat negara bagian mengaku sempat dilarang mengakses lokasi kejadian oleh agen federal, meskipun telah mengantongi surat perintah penggeledahan.

Bagi keluarga dan koleganya, Alex Pretti bukan sekadar korban penembakan. Ia dikenal sebagai tenaga medis yang penuh empati dan berdedikasi tinggi. Universitas Minnesota, almamater Pretti pun turut menyampaikan duka mendalam.

Gubernur Minnesota pun mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan orang tua Alex Pretti setelah peristiwa penembakan tersebut. Walz menyebut ayah Pretti, Michael Pretti, secara khusus menitipkan pesan agar publik tidak melupakan siapa Alex sebenarnya dan nilai-nilai yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya.

Bisnis.com, BATAM — Kebijakan Visa Kunjungan Singkat Khusus (VKSK) selama tujuh hari dinilai memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kepulauan Riau (Kepri), khususnya melalui Batam sebagai pintu masuk utama.

Kasi Humas Imigrasi Batam Aris mengatakan minat warga negara asing (WNA) terhadap layanan VKSK tujuh hari terus mengalami peningkatan sejak diberlakukan. Hingga periode tahun 2025, tercatat sebanyak 84.230 WNA telah memanfaatkan fasilitas tersebut di Kantor Imigrasi Batam.

“Di Kantor Imigrasi Batam tercatat 84.230 WNA sudah menggunakan layanan VKSK tujuh hari,” ujar Aris belum lama ini.

Menurutnya, skema visa jangka pendek ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepri yang memiliki mobilitas lintas negara cukup tinggi.
“Kunjungan wisman meningkat,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Hasan menilai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Imigrasi tersebut sangat strategis dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan asing ke daerah.

“Ada empat skema yang tersedia, yakni permanent resident, visa tujuh hari, student pass, dan bebas visa,” kata Hasan.

Ia menjelaskan posisi geografis Kepri yang berdekatan dengan sejumlah negara tetangga menjadi keunggulan tersendiri dalam memaksimalkan pemanfaatan kebijakan tersebut.

“Visa tujuh hari ini luar biasa mendongkrak kunjungan. Kita memanfaatkan peluang yang ada di depan mata,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini juga tengah mengupayakan kebijakan pendukung lainnya untuk memperkuat sektor pariwisata pada 2026, salah satunya melalui rencana pembukaan penerbangan charter internasional.

“Saat ini sedang dilakukan komunikasi, termasuk rencana charter flight dari luar negeri menuju Batam dan Tanjungpinang,” ujar Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika SerikatDonald Trump menangguhkan pemrosesan visa imigran untuk pelamar dari 75 negara.

Wakil Juru Bicara Utama Kementerian Luar Negeri, Tommy Pigott menjelaskan keputusan tersebut sebagai bagian dari penindakan imigrasi yang semakin intensif oleh Washington.

Jeda tersebut, yang akan berdampak pada pelamar dari negara-negara Amerika Latin termasuk Brasil, Kolombia, dan Uruguay, negara-negara Balkan seperti Bosnia dan Albania, negara-negara Asia Selatan seperti Pakistan dan Bangladesh, serta mereka yang berasal dari banyak negara di Afrika, Timur Tengah, dan Karibia yang akan dimulai pada 21 Januari 2026.

"Pemrosesan visa imigran dari 75 negara ini akan dihentikan sementara Departemen Luar Negeri mengevaluasi kembali prosedur pemrosesan imigrasi untuk mencegah masuknya warga negara asing yang akan mengambil tunjangan kesejahteraan dan manfaat publik," katanya dikutip dari Reuters, Kamis (15/1/2026).

Kebijakan tersebut tidak berdampak pada visa kunjungan warga AS, tapi yang menjadi sorotan mengingat Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 dan Olimpiade 2028.

Keputusan ini menyusul arahan pada November kepada para diplomat AS yang meminta mereka untuk memastikan bahwa para pemohon visa mandiri secara finansial dan tidak berisiko bergantung pada subsidi pemerintah selama masa tinggal mereka di AS.

Sebelumnya, Trump telah melakukan penindakan imigrasi besar-besaran sejak kembali menjabat pada bulan Januari. Pemerintahannya secara agresif memprioritaskan penegakan hukum imigrasi, mengirim agen federal ke kota-kota besar AS dan memicu konfrontasi kekerasan dengan para migran dan warga negara AS.

Kendati dia berkampanye untuk menghentikan imigrasi ilegal ke Amerika Serikat, pemerintahannya juga mempersulit imigrasi legal - misalnya, dengan memberlakukan biaya baru dan mahal, membuka tab baru pada para pemohon visa H-1B untuk pekerja berketerampilan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat berencana menambah jumlah negara yang masuk ke dalam daftar larangan perjalanan atau travel ban.

Dilansir dari Reuters, dalam wawancara acara The Ingraham Angle di Fox News pada Kamis (4/12/2025), Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem mengatakan bahwa jumlah negara dalam daftar tersebut akan bertambah menjadi lebih dari 30.

“Saya tidak akan menyebutkan jumlahnya secara spesifik, tetapi jumlahnya lebih dari 30, dan Presiden [Donald Trump] terus mengevaluasi negara-negara,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Kebijakan larangan perjalanan ini sebenarnya bukan hal baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pertama kali menetapkannya pada Rabu (4/6/2025), dengan melarang warga dari 12 negara memasuki AS serta membatasi warga dari tujuh negara lainnya. Namun, Noem tidak merinci negara mana yang masuk atau ditambahkan dalam daftar tersebut.

Menurut pemerintah AS, alasan utama penerapan larangan ini adalah untuk melindungi negara dari teroris asing dan ancaman keamanan lainnya. Aturan tersebut berlaku bagi imigran maupun non-imigran, termasuk turis, pelajar, serta mereka yang datang untuk bekerja.

“Jika mereka tidak memiliki pemerintahan yang stabil di sana, jika mereka tidak memiliki negara yang dapat menopang dirinya sendiri dan memberitahu kita siapa saja orang-orang itu serta membantu kita memeriksa mereka, mengapa kita harus mengizinkan orang-orang dari negara itu datang ke Amerika Serikat?” kata Noem.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa berdasarkan dokumen internal Departemen Luar Negeri, pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan untuk melarang warga dari 36 negara tambahan memasuki Amerika Serikat. Perluasan daftar tersebut akan menjadi eskalasi lanjutan dari langkah-langkah pembatasan migrasi yang telah diterapkan pemerintah.

Pengetatan kebijakan ini dilakukan setelah penembakan terhadap dua anggota Garda Nasional di Washington, D.C., pekan lalu. Penyelidik menyatakan bahwa pelaku adalah warga negara Afghanistan yang masuk ke AS pada 2021 melalui program pemukiman kembali, yang menurut pejabat pemerintahan Trump tidak memiliki mekanisme pemeriksaan yang memadai.

Beberapa hari setelah penembakan tersebut, Trump berjanji akan menghentikan secara permanen migrasi dari semua negara yang dia sebut sebagai Negara Dunia Ketiga. Namun, dia tidak menyebutkan secara spesifik negara mana saja yang dimaksud atau bagaimana dia mendefinisikan istilah tersebut.

Sebelumnya, pejabat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan bahwa Trump telah memerintahkan peninjauan besar-besaran dan menyeluruh terhadap kasus-kasus suaka yang disetujui pada masa pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Demokrat Joe Biden, serta peninjauan Kartu Hijau yang diberikan kepada warga dari 19 negara.

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Trump secara agresif memprioritaskan penegakan hukum imigrasi, termasuk mengirimkan agen federal ke kota-kota besar di AS serta menolak pencari suaka di perbatasan AS–Meksiko. Pemerintahannya kerap menekankan upaya deportasi, namun hingga kini masih minim perhatian terhadap reformasi imigrasi yang bersifat legal. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperketat kebijakan imigrasi dengan membatasi masa berlaku izin kerja bagi para pencari suaka dan imigran berstatus hukum sementara.

Melansir Bloomberg pada Jumat (5/12/2025) langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan proses peninjauan dan pengawasan terhadap migran yang memasuki AS.

Badan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) mengumumkan pembatasan izin kerja bagi pencari suaka serta pemegang status hukum sementara lainnya menjadi maksimal 18 bulan. Padahal, aturan sebelumnya memungkinkan pemberian izin kerja hingga lima tahun.

Pembatasan ini memberi ruang bagi pemerintah federal untuk melakukan proses pemeriksaan ulang (re-vetting) secara lebih sering terhadap para pemohon, sekaligus membuka peluang penolakan izin kerja.

“Sudah jelas USCIS harus menerapkan proses peninjauan yang lebih sering terhadap warga negara asing. Setiap orang asing harus ingat bahwa bekerja di Amerika Serikat adalah sebuah hak istimewa, bukan hak,” ujar Direktur USCIS Joseph Edlow dalam pernyataan resmi.

Kebijakan tersebut memperkuat rangkaian langkah pemerintahan Trump untuk menghentikan atau membatasi berbagai bentuk manfaat kemanusiaan bagi para imigran.

Aturan terbaru juga muncul beberapa hari setelah seorang warga negara Afghanistan yang tinggal di AS, Rahmanullah Lakanwal, didakwa terkait penembakan dua anggota National Guard di Washington, DC.

Sebelumnya, USCIS pekan ini mengumumkan penghentian sementara pemrosesan permohonan imigrasi dari 19 negara yang masuk dalam daftar larangan perjalanan (travel ban) yang diberlakukan sejak musim panas lalu, termasuk Afghanistan, Myanmar, Haiti, dan Sudan.

Pemerintah AS juga diperkirakan akan memperluas daftar tersebut menjadi sekitar 30 negara, sebagaimana dilaporkan Bloomberg sebelumnya.

Selain itu, otoritas imigrasi akan melakukan peninjauan ulang menyeluruh terhadap seluruh persetujuan masuk AS yang diberikan sejak awal masa jabatan Presiden sebelumnya, Joe Biden, pada 2021 bagi warga dari negara-negara tersebut.

Trump sendiri dalam unggahan media sosial pascainsiden penembakan menyatakan akan memproses langkah penghentian migrasi secara permanen dari seluruh negara dunia ketiga.

Izin Kerja Tidak Berlaku untuk Visa Kerja

Pihak USCIS menegaskan kebijakan baru ini tidak berlaku bagi tenaga kerja asing pemegang visa kerja, termasuk visa H-1B, yang memang memperoleh izin kerja otomatis sesuai status visanya.

Namun, pemerintah sebelumnya telah mengumumkan rencana penerapan biaya aplikasi hingga US$100.000 untuk visa pekerja terampil tersebut.

Pemangkasan masa berlaku izin kerja akan mewajibkan para pencari suaka serta imigran pemegang status sementara melakukan perpanjangan dokumen lebih sering. Kondisi ini berpotensi menambah beban administrasi USCIS dan meningkatkan risiko kehilangan legalitas kerja bagi pemohon akibat antrean pemrosesan yang menumpuk.

Adapun, USCIS sejak Maret telah menghentikan sementara pemrosesan beberapa aplikasi kartu izin tinggal tetap (green card) demi memperketat proses seleksi calon penduduk tetap.

Sepanjang 2025, waktu tunggu untuk berbagai jenis permohonan imigrasi, izin kerja, dan petisi lain di USCIS tercatat mencapai level tertinggi dalam 10 tahun terakhir, seiring pengalihan fokus lembaga tersebut ke aktivitas penegakan hukum.

Data resmi menunjukkan tingkat penyelesaian kasus hingga kuartal III/2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode pemerintahan Biden.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wali Kota New York terpilih, Zohran Mamdani, mengonfirmasi pada hari Selasa (11/11/2025) bahwa ia akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Presiden Donald Trump sebelum ia resmi menjabat pada Hari Tahun Baru. Mamdani, yang mewakili kubu Sosialis Demokrat, menegaskan bahwa hubungan antara Balai Kota dan Gedung Putih "akan sangat penting bagi keberhasilan kota."

Mamdani (34), dalam wawancara dengan NBC New York, menyatakan kesiapannya untuk bersikap "proaktif" dalam menjalin komunikasi dengan pemerintahan Trump, meskipun ia juga bertekad untuk menggagalkan kebijakan imigrasi garis keras dan kebijakan kriminal yang diusung Trump.

"Saya akan menghubungi Gedung Putih saat kami bersiap untuk benar-benar menjabat," kata Mamdani. Ia menambahkan bahwa terlepas dari perbedaan ideologi, ia siap berdiskusi dengan Kepala Negara mengenai isu-isu yang memengaruhi warga New York.

"Jika Presiden Trump ingin berbicara tentang menurunkan biaya hidup atau menyediakan bahan makanan yang lebih murah, seperti yang ia kampanyekan [pada 2024], saya siap untuk melakukan percakapan itu," ujar Wali Kota terpilih tersebut.

Pernyataan Mamdani ini merupakan upaya rekonsiliasi setelah kampanye Wali Kota pada 4 November diwarnai ancaman keras dari Trump. Sebelumnya, Trump mengancam akan menahan dana federal dari New York City dan melakukan pengambilalihan federal terhadap kota tersebut jika Mamdani, yang ia sebut "Komunis," terpilih.

Meskipun demikian, Trump sedikit melunakkan nadanya setelah kemenangan Mamdani. Dalam komentar pertamanya sejak kemenangan Sosialis Demokrat itu, Trump mengatakan akan membantunya.

"Saya harap ini berhasil untuk New York," dan "kami akan membantunya sedikit, mungkin."

Namun, Trump juga menetapkan syarat yakni Mamdami yang wajib menghargai Washington. Trump juga menegaskan bahwa ia tidak berencana menghubungi Mamdani terlebih dahulu.

"Dia harus sedikit menghormati Washington karena jika tidak, dia tidak memiliki peluang untuk berhasil," kata Trump kepada pembawa acara Fox News, Bret Baier, dalam wawancara pasca-pemilihan.

Mamdani sendiri mengungkapkan telah berkonsultasi dengan Gubernur Kathy Hochul tentang cara merespons ancaman sporadis dan serangan publik yang sering dilontarkan oleh Trump.

Menutup wawancaranya, Mamdani menegaskan komitmennya terhadap kotanya. Salah satunya terkait sejumlah kebutuhan warga.

"Saya di sini untuk bekerja demi kepentingan semua orang yang menyebut kota ini rumah, dan di mana pun ada kemungkinan untuk bekerja sama demi tujuan itu, saya siap. Dan jika (kebijakan pemerintah) merugikan warga New York, saya akan berjuang," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kerusuhan meletus di luar fasilitas imigrasi di pinggiran kota Dublin pada Selasa (21/10/2025). Kerusuhan ini dipicu oleh dugaan pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 10 tahun.

Meskipun pihak berwenang tidak mengungkapkan identitas tersangka, Irish Times melaporkan bahwa ia adalah seorang pencari suaka, yang sempat ditolak, dan tiba dari sebuah negara Afrika sekitar enam tahun yang lalu.

Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Saggart, di mana beberapa orang melemparkan proyektil ke arah petugas, meluncurkan kembang api, dan membakar setidaknya satu mobil polisi. Polisi mengerahkan bala bantuan dan meriam air untuk meredam kerusuhan.

Menurut Badan Perlindungan Anak dan Keluarga (Tusla), penyerangan tersebut terjadi selama akhir pekan di dekat bekas Hotel Citywest, yang diubah menjadi tempat penampungan migran permanen.

"Korban, yang berada di bawah pengawasan negara, diserang setelah ia melarikan diri dari staf saat sedang dalam perjalanan rekreasi yang direncanakan bersama staf di pusat kota," kata badan tersebut.

Polisi mengatakan tersangka telah ditahan untuk diinterogasi. Petugas memiliki waktu 24 jam untuk mendakwa atau membebaskannya.

Perdana Menteri Micheál Martin mengatakan pihak berwenang telah mengecewakan korban. Ia berjanji akan menangani masalah ini dengan serius.

"Merupakan tugas dasar negara untuk melindungi anak-anak negara, dan terlepas dari kompleksitas atau tingkat keparahan kasus apa pun, tugas itu harus dipenuhi," ujarnya.

Wakil Perdana Menteri Simon Harris menyebut kasus ini "mengerikan". Namun, ia juga mengimbau masyarakat untuk menahan diri.

"Penting bagi kita untuk memiliki kesempatan untuk mengungkap fakta-fakta, dan bagi lembaga-lembaga terkait juga untuk menyajikan fakta-fakta tersebut," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan banding Amerika Serikat (AS) yang terbagi mengeluarkan putusan pada Senin (20/10/2025) yang mengizinkan Presiden Donald Trump untuk mengirim pasukan Garda Nasional ke Portland, Oregon. Hal ini memberikan kemenangan hukum yang penting bagi Presiden Republikan tersebut dalam upayanya mengerahkan kekuatan militer untuk menekan protes dan menegakkan kebijakan imigrasi.

Panel tiga hakim dari Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 AS mengabulkan permintaan Departemen Kehakiman untuk menangguhkan perintah hakim pengadilan distrik yang sebelumnya memblokir pengerahan tersebut. Putusan mayoritas tanpa tanda tangan ini didukung oleh Hakim Sirkuit Bridget Bade dan Hakim Sirkuit Ryan Nelson, yang keduanya diangkat oleh Trump pada masa jabatan pertamanya.

"Pengiriman Garda Nasional adalah respons yang tepat terhadap para pengunjuk rasa yang telah merusak gedung federal dan mengancam petugas Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS," tulis putusan itu.

Juru Bicara Gedung Putih Abigail Jackson menyambut baik putusan tersebut, dengan mengatakan Trump telah menjalankan otoritas hukumnya untuk melindungi aset federal dan personel dari para pengunjuk rasa

Hal ini otomatis membatalkan putusan hakim Distrik AS berbasis di Portland, Karin Immergut. Hakim yang juga diangkat oleh Trump itu sebelumnya memutuskan pada 4 Oktober bahwa Trump "kemungkinan besar bertindak melanggar hukum" ketika memerintahkan pasukan ke Portland.

"Deskripsi Trump tentang kota itu sebagai kota yang porak-poranda perang (war-ravaged) adalah sama sekali tidak terikat pada fakta," tuturnya.

Meski begitu, muncul penolakan dari sejumlah penegak hukum soal putusan ini. Hakim Sirkuit Susan Graber, yang diangkat oleh Presiden Demokrat Bill Clinton, menentang keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa putusan ini berbahaya.

"Mengizinkan pengerahan pasukan sebagai tanggapan terhadap protes yang "hanya merepotkan" adalah "bukan hanya absurd, tetapi berbahaya," tuturnya dalam nota penentangan atau dissenting opinion).

Jaksa Agung Oregon, Dan Rayfield, juga menyerukan agar Sirkuit ke-9 mempertimbangkan kembali putusan tersebut. Rayfield berpendapat bahwa keputusan ini memberikan kewenangan sepihak pada negara.

"Putusan hari ini, jika dibiarkan berlaku, akan memberikan presiden kekuasaan sepihak untuk menempatkan tentara Oregon di jalanan kita tanpa pembenaran apa pun, Putusan tersebut menempatkan Amerika pada jalur berbahaya," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Pengawas County Los Angeles (LA) pada Selasa (14/10/2025) menyetujui deklarasi status darurat lokal sebagai respons terhadap peningkatan tajam razia imigrasi oleh Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di bawah pemerintahan Trump.

Langkah darurat ini disetujui dengan perolehan suara 4 banding 1. Otoritas County Los Angeles menyatakan bahwa keputusan ini memungkinkan mobilisasi sumber daya untuk komunitas yang menghadapi ketakutan meluas, destabilisasi ekonomi, dan gangguan di tempat kerja serta lembaga pendidikan.

Deklarasi ini memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi imigran dan keluarga berstatus campuran, mengingat hampir sepertiga dari 10 juta penduduk LA County adalah kelahiran asing.

Dilansir TheAssociated Press, persetujuan ini memungkinkan Dewan Pengawas untuk menyetujui upaya bantuan sewa bagi penyewa yang tidak mampu membayar biaya hidup bulanan mereka akibat tindakan keras imigrasi.

Keputusan darurat ini diambil menyusul meningkatnya aktivitas ICE di Los Angeles sejak Juni. Agen federal dilaporkan menahan imigran tanpa status hukum AS di berbagai lokasi, termasuk halte bus, tempat cuci mobil, toko Home Depot, dan pertanian. Beberapa warga negara AS bahkan dilaporkan keliru ditahan. Wilayah ini juga telah menyaksikan pengerahan Garda Nasional dan Marinir, pembatalan acara publik, dan efek "mendinginkan" yang nyata pada penggunaan bisnis dan layanan lokal.

Keputusan ini menuai kontroversi dan kritik dari pejabat federal. Juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, mengatakan kepada Newsweek bahwa ini dilakukan untuk menumpas imigran ilegal yang datang, utamanya saat masa pemerintahan Presiden Joe Biden.

"Darurat yang sebenarnya adalah imigran ilegal kriminal tak terhitung yang dibiarkan oleh Joe Biden berkeliaran di perbatasan Selatan kita dan meneror komunitas Amerika," tuturnya.

"Presiden Trump sedang memenuhi janji yang ia dipilih, mendeportasi orang asing kriminal, apakah politisi Demokrat menyukainya atau tidak."

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas Los Angeles County, Janice Hahn, menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai sikap pemerintahan kota itu terhadap langkah Trump.

"Kami telah mendeklarasikan status darurat LA County sebagai respons terhadap razia ICE yang melanggar hukum ini. Proklamasi darurat ini tidak hanya penting secara simbolis-ini penting bagi respons kami ke depan," tuturnya.