Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu, menyatakan pemerintah menargetkan sebesar 70-80 persen permasalahan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029.

Ia menjelaskan, permasalahan sampah akan diselesaikan melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan kawasan terkelola, serta gerakan pemilahan sampah rumah tangga.

"Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian. Jika pemerintah membangun teknologinya dan masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan produktif," ujar Menko Zulhas.

Menko Zulhas mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan reformasi pengelolaan sampah secara paralel bersama pemerintah.

Ia menjelaskan, pemerintah tengah mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy), sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan memilah sampah sejak dari rumah.

Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta, yang dinilai menjadi pelopor nyata pemilahan sampah dari sumber dengan melibatkan RT, RW, hingga komunitas masyarakat.

"Pemerintah sedang melakukan reformasi besar pengelolaan sampah melalui pembangunan fasilitas Waste to Energy. Namun, itu tidak cukup. Reformasi ini harus berjalan paralel dengan gerakan masyarakat memilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa jadi pupuk, sampah anorganik bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi," ujar Zulhas.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah lokasi prioritas, sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 30 lokasi PSEL yang direncanakan untuk dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan, dengan pendekatan kawasan perkotaan/aglomerasi yang memproduksi sampah di atas 1.000 ton per hari.

Dalam waktu dekat, sebanyak tiga lokasi PSEL akan dilaksanakan groundbreaking, kemudian menyusul 12 lokasi yang sedang diproses oleh Danantara Indonesia, untuk masuk fase pemilihan mitra dengan target beroperasi pada tahun 2028.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti pentingnya pendekatan stick and carrot (hukuman dan penghargaan), sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Stickberfungsi sebagai penegakan hukum berupa denda atau sanksi sosial, sedangkan carrot berfungsi sebagai insentif atau hadiah untuk memotivasi supaya masyarakat antusias dalam memilah/menyetor sampah.

“Karena open dumping sudah gak boleh. Jadi nanti seperti Bantar Gebang itu gak boleh lagi. Sehingga, sampah itu di tiap tempat harus selesai. Kalau open dumping masih seperti sekarang tentu akan kena penalti, ada undang-undang sekarang. Jadi, memang harus ada stick and carrot, harus kita paksa,” ujar Menko Zulhas.

Dalam wawancara cegat seusai Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu, Menko Zulhas mengingatkan bahwa sampah yang menumpuk memberikan dampak yang luar biasa, di antaranya dapat merusak lingkungan, menimbulkan polusi udara, hingga kandungan mikroplastiknya dapat menyebabkan kanker.

“Sampah itu dampaknya luar biasa, merusak lingkungan, menimbulkan polusi, belum kalau mikroplastik kan bisa menimbulkan kanker,” ujar Menko Zulhas.

Dalam kesempatan ini, dia mengungkapkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah siap meluncurkan mesin insinerator sampah, yang mana nantinya ditargetkan juga diimplementasikan di perkantoran dan rumah tangga.

Dalam kesempatan sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta akan memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), yaitu di Bantar Gebang, Tanjungan, dan Sunter.

Adapun, hadirnya proyek PLTS sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, serta Instruksi Gubernur (InGub) DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2026.

“Maka, sampah di Jakarta yang 9.000 ton per hari, mudah-mudahan di tahun depan sudah akan tertangani dengan baik,” ujar Pramono.

Apabila sesuai rencana, Ia menargetkan tahun 2029 pengambilan sampah akan dilakukan dari Bantar Gebang yang saat ini volumenya mencapai 55 juta ton dengan ketinggian mencapai 60 meter.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Senin (11/5/2026), mulai dari penundaan penerapan royalti tambang hingga tidak ada pemeriksaan ulang terhadap harta yang diungkapkan oleh peserta Tax Amnesty Jilid II.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada pagi hari ini.

1. Menteri Bahlil tunda penerapan royalti tambang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas dan perak untuk membangun formulasi yang lebih baik.

“Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Danantara dan Pemda teken MoU percepat pembangunan PSEL di enam lokasi

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Purbaya pastikan pembayaran gaji KDMP tak menambah defisit APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan skema pembayaran gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap, di mana sumber anggaran pada dua tahun pertama akan berasal dari APBN.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Menteri Bahlil usulkan ASEAN bangun storage hub minyak di Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan agar Indonesia menjadi lokasi pembangunan storage hub cadangan minyak untuk negara-negara ASEAN.

“Kita akan membangun storage di mana saja, tetapi kemarin saya tawarkan untuk di Indonesia,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Menkeu Purbaya pastikan tak akan periksa ulang peserta tax amnesty

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tak akan memeriksa ulang harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.

Pernyataannya itu untuk meluruskan informasi mengenai pemeriksaan terhadap peserta PPS yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

“Pada dasarnya, yang sudah tax amnesty tidak akan digali-gali yang sudah didaftarkan itu. Ke depan, mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja, perkembangan bisnis seperti biasa,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Nantinya setelah ada cashflow, kita mengharapkan 2028 selesai, ada cashflow, kita mau bawa menjadi perusahaan terbuka (Tbk)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menargetkan perusahaan holding proyek PSEL, yakni PT Daya Energi Bersih Nusantara (PT Denera), bisa melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir 2028 setelah seluruh proyek mulai menghasilkan arus kas.

“Nantinya setelah ada cashflow, kita mengharapkan 2028 selesai, ada cashflow, kita mau bawa menjadi perusahaan terbuka (Tbk) di sini. Keinginan kami salah satunya itu,” kata Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir dalam acara Investor Relations Forum 2026 di Jakarta, Senin.

Pandu mengatakan, holding proyek waste to energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tersebut akan menaungi 33 proyek dengan total nilai investasi mendekati 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp85 triliun-Rp90 triliun.

Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, Danantara bersama pemerintah juga akan meluncurkan batch kedua proyek PSEL, bersamaan dengan penandatanganan perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA).

Setelah seluruh PPA rampung, ujar Pandu, pembangunan proyek ditargetkan mulai pada pekan pertama Juni 2026.

Adapun dalam pengembangan fase kedua, menurut Pandu, Danantara juga akan meningkatkan porsi kepemilikan minimal menjadi 51 persen.

Ia mengatakan bahwa pengembangan proyek dilakukan dengan melibatkan bersama mitra asing dan domestik untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Indonesia.

Pandu juga meyakini, Denera berpotensi menjadi salah satu perusahaan waste to energy terbesar di dunia dan dapat menjadi katalis positif bagi pasar modal domestik apabila nantinya melantai di Bursa Efek Indonesia.

Sebagai informasi, Denera resmi terbentuk pada 1 April 2026. Denera akan menjadi holding dari setiap Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PSEL, di mana masing-masing BUPP merupakan gabungan antara Denera dan konsorsium mitra terpilih.

Pendirian Denera sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 mengenai penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, serta visi Pemerintah Indonesia untuk membangun kota-kota yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memperkirakan nilai investasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Jakarta dengan total kapasitas 8.000 ton per hari mencapai sekitar 1 miliar dolar AS.

Ia menyebutkan kebutuhan investasi pengolahan berkisar Rp2 triliun setiap 1.000 ton sampah per hari.

"Kalau saya bicara 8.000 (ton per hari), investasinya kurang lebih 1 billion USD (1 miliar dolar AS)," kata Rosan saat dijumpai di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Rosan menambahkan bahwa proyek PSEL di Jakarta diharapkan mulai beroperasi pada awal 2028.

Menurutnya, kapasitas fasilitas yang dibangun dapat berpotensi melebihi 8.000 ton per hari guna mengolah timbunan sampah lama di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Mungkin kita akan membangunnya bisa jadi (kapasitas) lebih dari 8.000 (ton per hari). Kenapa? Untuk bisa ambil sampah lama. Karena harapannya nanti di Bantargebang itu bersih. Jadi, mungkin pembangunannya tidak 8.000 (ton per hari), bisa 10.000 atau 12.000 (ton per hari) supaya sampah lama itu bisa terambil," jelas dia.

Teknologi yang digunakan, jelas Rosan, memungkinkan pengolahan sampah tanpa pemilahan awal.

Seluruh sampah, termasuk sampah lama, tetap dapat langsung diolah tanpa proses pemisahan.

"Kalau dari teknologi yang kita sudah terapkan, ini tidak perlu dipisahkan. Jadi bisa langsung gitu. Karena kita juga melihat environment-nya, kemudian masalah bau, masalah lahan, kita juga sangat memperhatikan itu semua," kata Rosan.

Pada Senin ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas PSEL.

Sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasiskan teknologi ramah lingkungan.

Sesuai perpres tersebut, percepatan PSEL dilaksanakan melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN dan badan usaha.

Danantara berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat kesiapan proyek, termasuk penyiapan skema pembiayaan serta proses pemilihan badan usaha pengembang dan pengelola (BUPP).

Adapun perpres tersebut diterbitkan untuk mempercepat penanganan darurat sampah perkotaan melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Sejalan dengan itu, Gubernur DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi pembangunan PSEL, yakni di Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan darurat sampah di DKI Jakarta telah menjadi perhatian banyak pihak dan memerlukan penanganan cepat, terkoordinasi, serta terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Timbunan sampah Jakarta mencapai 9.000 ton per hari. Saat ini, 87 persen masih bergantung pada open dumping, seperti Bantargebang yang sudah jauh melebihi kapasitas. Kalau diukur (sampah) Bantargebang itu seperti gedung 16-17 lantai," kata Zulhas.

Ia menegaskan penandatanganan MoU merupakan bentuk komitmen kepada warga Jakarta untuk mengatasi persoalan sampah.

Zulhas juga optimistis permasalahan sampah dapat mulai teratasi dalam dua tahun ke depan.

"Jakarta hari ini membuktikan bahwa arahan itu bukan sekadar angka, tapi aksi nyata," kata Zulhas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

PLN telah memetakan titik interkoneksi terdekat dari lokasi PSEL yang akan dibangun agar proses penyambungan lebih cepat dan efisien sesuai target pengembangan proyek

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mendukung percepatan implementasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) di kawasan Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Kota Bekasi, Jawa Barat.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama menjawab tantangan pengelolaan sampah nasional sekaligus mendorong pemanfaatan energi yang lebih berkelanjutan.

“PLN telah memetakan titik interkoneksi terdekat dari lokasi PSEL yang akan dibangun agar proses penyambungan lebih cepat dan efisien sesuai target pengembangan proyek,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Darmawan menyampaikan kesiapan PLN untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan proyek PSEL melalui koordinasi intensif dengan pemerintah, Danantara Indonesia, dan para pemangku kepentingan agar seluruh tahapan proyek berjalan selaras dan tepat waktu.

“PLN juga mempercepat pembahasan awal PJBL (perjanjian jual beli listrik) sehingga tahapan yang umumnya memerlukan waktu beberapa bulan dapat dipersingkat,” kata Darmawan.

Dalam proyek PSEL, PLN berperan sebagai offtaker listrik, yaitu pihak yang menyerap listrik yang dihasilkan dari fasilitas pengolahan sampah.

Peran ini sangat penting untuk meningkatkan kelayakan proyek, memperkuat kepercayaan investor, serta membuka akses pembiayaan bagi pengembang.

Pengembangan PSEL diharapkan memberi manfaat luas bagi masyarakat, mulai dari pengurangan timbunan sampah perkotaan, peningkatan kualitas lingkungan, hingga penambahan pasokan listrik berbasis sumber energi domestik.

“PLN menyambut baik penandatanganan kerja sama ini sebagai langkah konkret percepatan proyek PSEL. Kami memastikan listrik yang dihasilkan dapat terintegrasi dalam sistem kelistrikan nasional dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat,” kata Darmawan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto bertemu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani untuk membahas perkembangan pembangunan program hilirisasi di 13 lokasi di berbagai wilayah di tanah air.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo dan Menteri Rosan, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), bertemu di kediaman pribadi Kepala Negara di Hambalang, Kabupaten Bogor pada hari ini untuk membahas perkembangan program hilirisasi.

"Perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan dibangun segera pada 13 lokasi di Indonesia," ujar Teddy.

Selain itu, Teddy juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut turut dibahas terkait sejumlah investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

"Beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia terutama dalam bidang waste to energy, sumber daya mineral serta industri agrikultural, padat karya dan garmen," kata Teddy menambahkan.

Seskab menjelaskan bahwa Kepala Negara dalam arahannya menegaskan program hilirisasi tidak hanya berfokus pada sektor energi dan mineral.

Presiden Prabowo memerintahkan program hilirisasi juga harus diperluas ke sektor pertanian dan perikanan.

"Presiden Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian dan perikanan," ujar Teddy.

Langkah itu memperlihatkan arah besar kebijakan pemerintah yaitu membangun ekonomi berbasis nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing nasional dari hulu hingga hilir.

Dengan dorongan kuat dari pemerintah dan dukungan investasi yang terus mengalir, hilirisasi kian menjadi motor utama menuju Indonesia maju dan berdaulat secara ekonomi serta tangguh di panggung global.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Ada 25 kota di batch kedua. Jadi hampir semua ibu kota provinsi akan mendapatkan fasilitas pengolahan sampah

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) akan membuka tender proyek Waste to Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk 25 kota di Indonesia pada bulan ini atau April 2026.

Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan jumlah kota yang terlibat pada gelombang kedua jauh lebih banyak dibandingkan gelombang pertama, karena tingginya minat pemerintah daerah (pemda) dalam proyek PSEL.

“Ada 25 kota di batch kedua. Jadi hampir semua ibu kota provinsi akan mendapatkan fasilitas pengolahan sampah,” ujar Rohan dalam Afternoon Coffee Session di Wisma Danantara Jakarta, Kamis.

Rohan mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa pemenang tender dari proyek PSEL tahap kedua adalah perusahaan berasal dari negara yang sama dengan pemenang tahap pertama, yaitu China.

Sebagaimana diketahui, perusahaan pemenang tender proyek PSEL tahap pertama untuk Bogor dan Denpasar berasal dari China yaitu Zhejiang Weiming, sementara untuk proyek Bekasi dimenangkan oleh Wangneng Environment Co., Ltd.

Dalam kesempatan sama, Lead of Waste-to-Energy sekaligus Director of Investment Danantara Investment Management (DIM) Fadli Rahman menjelaskan bahwa tidak semua daerah dapat langsung menjadi lokasi investasi proyek PSEL.

Ia menjelaskan proyek PSEL hanya dapat dilakukan di wilayah dengan volume sampah minimal 1.000 ton per hari.

“Jadi, pemda-nya harus mungkin, pemda-nya harus siap, lokasinya pun tersebut harus sesuai dengan threshold yang ada di peraturan,” ujar Fadli.

Selain memenuhi ambang batas volume sampah, Ia melanjutkan bahwa proyek juga wajib lolos sejumlah kajian, mulai dari aspek teknis, komersial, finansial hingga manajemen risiko.

“Harus lulus semua. Teknisnya harus lulus, komersialnya lulus, finansinya lulus, kajian management risk juga lulus, supaya kita bisa masuk untuk modifikasi asli investasi tersebut,” ujar Fadli.

Pada gelombang pertama, Danantara telah menetapkan perusahaan pemenang tender untuk proyek PSEL di Denpasar dan Bogor yaitu Zhejiang Weiming. Sementara untuk proyek Kota Bekasi dimenangkan oleh Wangneng Environment Co., Ltd.

Adapun, nilai investasi masing-masing proyek diperkirakan sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp2,8 triliun.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Pengembangan energi berbasis sampah (waste-to-energy) dinilai dapat mendukung pencapaian target nol emisi karbon di Indonesia melalui penguatan sistem energi berkelanjutan dan kebijakan terpadu di tingkat daerah.

Pernyataan itu mengemuka dalam ISEI Industry Matching dan diskusi terpumpun (focus group discussion/FGD) bertajuk "Proyek Waste-to-Energy terhadap Ketahanan Energi Nasional" yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Bank Indonesia (BI) di ​​​​​​Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa.

Dekan FEB Unsoed Purwokerto Prof Wiwiek Rabiatul Adawiyah mengatakan transisi menuju energi bersih merupakan tuntutan global yang harus direspons melalui inovasi dan kebijakan yang adaptif.

Menurut dia, komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat membutuhkan transformasi mendasar dalam sistem energi nasional, termasuk pemanfaatan sumber energi alternatif.

"Pengembangan energi dari sampah memiliki potensi besar karena tidak hanya mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga mendukung penyediaan energi terbarukan," kata dia yang juga Ketua ISEI Cabang Purwokerto.

Prof Wiwiek mengatakan penguatan kebijakan daerah menjadi faktor penting dalam mengintegrasikan pengelolaan sampah terpadu dengan pengembangan energi terbarukan berbasis ekonomi sirkular.

Sementara itu, Ketua Bidang VI Pengurus Pusat ISEI Aviliani menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk memastikan keberlanjutan proyek energi berbasis sampah.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat implementasi program sekaligus memperluas dampaknya.

Selain itu, kata dia, dokumentasi praktik baik dari berbagai daerah perlu diperkuat agar dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan serupa di wilayah lain.

Dalam kesempatan itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Purwokerto Mahdi Abdillah mengatakan pengelolaan sampah berbasis energi di Banyumas telah menunjukkan perkembangan positif melalui pendekatan ekonomi sirkular.

Ia menjelaskan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mampu menghasilkan produk seperti refuse derived fuel (RDF), kompos, serta material daur ulang yang memiliki nilai ekonomi.

"Program ini tidak hanya berdampak pada pengurangan sampah, tetapi juga berkontribusi terhadap penyediaan energi alternatif dan penguatan ekonomi masyarakat," katanya.

Mahdi mengatakan pemanfaatan biomassa dari limbah juga berpotensi mendukung kebutuhan energi industri maupun pembangkit listrik, sehingga memperkuat ketahanan energi di tingkat daerah.

Diskusi yang diikuti perwakilan sejumlah Pengurus Cabang ISEI dari berbagai wilayah Indonesia dan perwakilan pemerintah kabupaten di wilayah kerja KPw BI Purwokerto itu menghadirkan Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad selaku pembicara kunci.

Dalam diskusi juga diisi pemaparan tentang pengelolaan sampah di Banyumas yang disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) Dinas Lingkungan Hidup Banyumas Edi Nugroho, yang dilanjutkan kunjungan lapangan ke TPST Sokaraja Kulon serta Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA-BLE) di Desa Wlahar Wetan (TPA-BLE Kaliori).

Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat sinergi serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna mendorong pengembangan energi dari sampah sebagai bagian dari strategi nasional menuju nol emisi karbon.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Danantara hadir untuk memfasilitasi kolaborasi. Dengan adanya platform ini, kota-kota lain bisa ikut bergabung sehingga pengembangan proyek dapat lebih cepat

Purwokerto (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan platform investasi untuk pengembangan energi berbasis sampah (waste-to-energy/WtE) guna mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mengatasi persoalan pengelolaan sampah di Indonesia.

Saat menjadi pembicara kunci dalam ISEI Industry Matching dan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) bertajuk "Proyek Waste-to-Energy terhadap Ketahanan Energi Nasional" di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan pengembangan WtE menjadi salah satu prioritas karena Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang belum optimal dari hulu hingga hilir.

"Persoalan sampah di Indonesia tidak sederhana. Salah satu masalah utamanya adalah belum adanya pemilahan sejak dari rumah tangga, sehingga di hilir membutuhkan teknologi yang lebih kompleks," katanya dalam kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto serta Bank Indonesia itu.

Ia mengatakan masyarakat di negara maju telah terbiasa memilah sampah sejak dari sumber, sehingga proses pengolahan menjadi lebih efisien dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Sebaliknya di Indonesia, sampah yang tercampur menyebabkan kualitas bahan baku energi menjadi rendah. Bahkan, sebagian material dengan nilai kalor tinggi telah diambil lebih dulu di tingkat pengumpul, sehingga menyisakan sampah dengan daya bakar rendah di tempat pemrosesan akhir (TPA).

"Kondisi ini membuat efisiensi pengolahan menjadi rendah dan biaya menjadi lebih tinggi karena perlu proses tambahan seperti pengeringan," katanya.

Selain aspek teknis, ia juga menyoroti faktor sosial dalam rantai pengelolaan sampah yang cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pemulung hingga pengelola TPA.

Oleh karena itu, edukasi masyarakat untuk memilah sampah sejak awal menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas program WtE.

Dalam upaya mendorong percepatan pengembangan WtE, Danantara menyiapkan platform investasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan perguruan tinggi.

Melalui platform tersebut, Danantara akan berperan sebagai co-investor guna meningkatkan kepercayaan investor lain untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis, termasuk pengolahan sampah menjadi energi.

"Danantara hadir untuk memfasilitasi kolaborasi. Dengan adanya platform ini, kota-kota lain bisa ikut bergabung sehingga pengembangan proyek dapat lebih cepat," katanya.

Ia mengatakan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) ditargetkan dapat dikembangkan di puluhan kota di Indonesia sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Secara keseluruhan, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi hingga puluhan triliun rupiah dengan potensi kapasitas listrik ratusan megawatt, serta mampu memberikan dampak ekonomi yang luas.

Selain menghasilkan energi, proyek ini juga berpotensi menekan emisi karbon, mengurangi volume sampah di TPA, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Namun demikian, ia mengakui biaya produksi energi dari WtE masih relatif lebih tinggi dibandingkan energi konvensional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan, termasuk skema harga listrik dan pembiayaan yang menarik bagi investor.

"Ini perlu dukungan bersama, baik dari sisi kebijakan maupun kolaborasi antarpemangku kepentingan agar proyeknya bisa berjalan secara berkelanjutan," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia memiliki peran dalam mengelola aset negara, khususnya dari badan usaha milik negara (BUMN), untuk diinvestasikan pada sektor-sektor strategis.

Pengelolaan aset yang lebih produktif tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk dalam mendukung transisi energi menuju bauran energi baru terbarukan (EBT) yang lebih besar.

"Tujuannya adalah menciptakan mesin pertumbuhan baru melalui investasi yang produktif, termasuk di sektor energi berbasis sampah," kata Muliaman.

Pengembangan WtE juga dinilai sejalan dengan target Indonesia untuk meningkatkan porsi EBT serta mencapai net zero emission pada 2060, sehingga membutuhkan dukungan investasi yang kuat dan berkelanjutan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (25/3/2026). Pertemuan itu membahas percepatan pengelolaan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE) di berbagai wilayah di Indonesia.

“Kepala Danantara Bapak Rosan Roeslani melaporkan perkembangan program Waste to Energy (WTE) atau program pengelolaan Sampah menjadi Energi di seluruh Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).

“Khususnya yang berada di kota-kota besar dan padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan kota lainnya di Indonesia,” sambung dia.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Teddy menyebutkan, program WTE tersebut diharapkan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani secara optimal. Selain itu, program ini akan mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan.

Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan langkah cepat dan terintegrasi dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan sampah di daerah. Kepala Negara berharap agar timbunan sampah yang telah lama menjadi permasalahan dapat segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan menjadi sumber energi, khususnya energi listrik.

“Presiden Prabowo menginginkan Pemerintah Pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan untuk menjadi energi terutama energi listrik,” ujar dia.

Langkah ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern berbasis teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik yang ramah lingkungan.

Dengan pendekatan hilirisasi yang terintegrasi, program Waste to Energy diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kota-kota di Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy (WTE) di kota-kota besar di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Presiden Prabowo saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

"Kepala Danantara Bapak Rosan Roeslani melaporkan perkembangan program waste to energy atau program pengelolaan sampah menjadi energi di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di kota-kota besar dan padat penduduk, seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan kota lainnya di Indonesia,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Teddy menjelaskan bahwa program WTE bisa menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani secara optimal.

Selain itu, program WTE akan mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan.

Ia menyampaikan Presiden Prabowo menginginkan langkah cepat dan terintegrasi dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan sampah di daerah.

Kepala Negara berharap agar timbunan sampah yang telah lama menjadi permasalahan dapat segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan menjadi sumber energi, khususnya energi listrik.

"Presiden Prabowo menginginkan pemerintah pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan untuk menjadi energi, terutama energi listrik," kata Teddy.

Langkah ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern berbasis teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik yang ramah lingkungan.

Dengan pendekatan hilirisasi yang terintegrasi, program waste to energy diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kota-kota di Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026