Nantinya setelah ada cashflow, kita mengharapkan 2028 selesai, ada cashflow, kita mau bawa menjadi perusahaan terbuka (Tbk)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menargetkan perusahaan holding proyek PSEL, yakni PT Daya Energi Bersih Nusantara (PT Denera), bisa melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir 2028 setelah seluruh proyek mulai menghasilkan arus kas.

“Nantinya setelah ada cashflow, kita mengharapkan 2028 selesai, ada cashflow, kita mau bawa menjadi perusahaan terbuka (Tbk) di sini. Keinginan kami salah satunya itu,” kata Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir dalam acara Investor Relations Forum 2026 di Jakarta, Senin.

Pandu mengatakan, holding proyek waste to energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tersebut akan menaungi 33 proyek dengan total nilai investasi mendekati 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp85 triliun-Rp90 triliun.

Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, Danantara bersama pemerintah juga akan meluncurkan batch kedua proyek PSEL, bersamaan dengan penandatanganan perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA).

Setelah seluruh PPA rampung, ujar Pandu, pembangunan proyek ditargetkan mulai pada pekan pertama Juni 2026.

Adapun dalam pengembangan fase kedua, menurut Pandu, Danantara juga akan meningkatkan porsi kepemilikan minimal menjadi 51 persen.

Ia mengatakan bahwa pengembangan proyek dilakukan dengan melibatkan bersama mitra asing dan domestik untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Indonesia.

Pandu juga meyakini, Denera berpotensi menjadi salah satu perusahaan waste to energy terbesar di dunia dan dapat menjadi katalis positif bagi pasar modal domestik apabila nantinya melantai di Bursa Efek Indonesia.

Sebagai informasi, Denera resmi terbentuk pada 1 April 2026. Denera akan menjadi holding dari setiap Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) PSEL, di mana masing-masing BUPP merupakan gabungan antara Denera dan konsorsium mitra terpilih.

Pendirian Denera sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 mengenai penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, serta visi Pemerintah Indonesia untuk membangun kota-kota yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Program Waste to Energy (WtE) diklaim membuat masyarakat tidak perlu lagi membayar iuran sampah bulanan.

Managing Director (MD) Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas menjelaskan, kewajiban membayar iuran sampah ada karena pemerintah daerah perlu membayar sewa lahan untuk membawa sampah-sampah rumah tangga untuk ditempatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Belum lagi biaya pengiriman menggunakan truk sampah Pemda yang dikumpulkan per kelurahan.

"Sampah itu di pool di kelurahan, di ambil oleh truk sampahnya Pemda. Dibawa ke Bantar gebang kalau di Jakarta, nah dibuang di sebuah tanah yang disewa oleh Pemda. Sewa harus bayar, makanya dipungut Rp10-Rp15 ribu (rumah tangga)," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Danantara, Kamis (9/4/2026).

Nantinya, proyek WtE akan merombak sistem pembuangan sampah rumah tangga. Di mana Danantara akan membangun tempat pengumpulan sampah sendiri sebagai lahan untuk pembuangan sampah, dan diolah menjadi listrik di pabrik-pabrik yang akan dibangun.

"Konsep WtE, supaya orang buang sampah di tempatnya dan akan pasti diangkut, musti diangkut gratis dari rumah, mulai dari situ. Itu dilakukan oleh Pemda, kenapa dia mau, karena pemda tidak lagi di charge sewa lahan," tutur Rohan.

Dengan demikian, pemda tidak perlu lagi membayar sewa lahan untuk menempatkan sampah rumah tangga di TPA, namun akan dibawa langsung oleh Danantara untuk diolah menjadi listrik di pabrik-pabrik yang akan dibangun.

"Sehingga lebih mahal bayar sewa daripada dia bayar ongkos mengangkut itu. Akhirnya sampah itu akan ditumpuk di sebuah tempat, kemudian dibawa langsung ke pabrik WtE, masuk, bakar, jadi listrik," tuturnya.

Berdasarkan data World Bank, sekitar 50 persen sampah di Indonesia masih dibuang sembarangan, baik ke sungai maupun ke jalan raya. Hal ini karena ketidakmampuan rumah tangga untuk membayar iuran sampah bulanan.

Menurutnya, konsep WtE ini bukan sekedar menghasilkan listrik komersial semata. Namun dapat mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi sumber penyakit dan isu kesehatan masyarakat.

"50 persen sampah Indonesia ke kali dan jalanan, hanya karena perumahan tangga tidak mampu membayar tukang sampah di RT/RW, jadi dibuang aja di kali dan sebagainya," kata Rohan.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management (DIM) membuka pendaftaran baru bagi perusahaan yang berminat untuk menjadi calon mitra dalam pengembangan proyek Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Indonesia.

Pembukaan kali ini merupakan gelombang pendaftaran kedua, setelah proses seleksi mitra pada gelombang pertama di wilayah Bekasi, Denpasar Raya, Bogor Raya, serta Yogyakarta.

Director of Investment DIM Fadli Rahman dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan pembukaan kembali Daftar Penyedia Terverifikasi (DPT) dilakukan untuk meningkatkan pilihan teknologi dan memperluas pendanaan dari berbagai negara, serta semakin memperkuat investasi di dalam negeri.

“Pembukaan pendaftaran baru ini merupakan bagian dari upaya Danantara dalam memperluas partisipasi perusahaan nasional maupun global dalam pengembangan infrastruktur pengolahan sampah modern di Indonesia, yang sebelumnya telah menarik minat berbagai perusahaan dan investor internasional demi bersama-sama bergerak menyelesaikan isu darurat sampah nasional," ujar Fadli.

Program tersebut merupakan bagian dari implementasi kerangka regulasi nasional dalam pengelolaan sampah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur pengolahan sampah perkotaan menjadi energi melalui teknologi ramah lingkungan.

Melalui proses itu, Danantara membuka kesempatan bagi badan usaha nasional maupun internasional yang memiliki pengalaman, kapasitas, dan kapabilitas dalam pengembangan proyek PSEL untuk mengikuti proses pembentukan DPT yang berfungsi sebagai daftar prakualifikasi bagi perusahaan yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi.

"Perusahaan yang masuk dalam DPT akan menjadi bagian dari kelompok calon mitra, yang berpotensi dilibatkan dalam pengembangan proyek PSEL di Indonesia pada tahap selanjutnya," ujar Fadli.

Fadli menjelaskan, inisiatif itu merupakan bagian dari komitmen Danantara dalam mendukung agenda penanganan darurat sampah nasional sekaligus pengembangan energi hijau yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan investasi strategis dan proses seleksi yang profesional, Danantara berupaya memastikan proyek Waste-to-Energy dapat berjalan dengan teknologi yang tepat, tata kelola yang baik, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Pembukaan DPT ini juga diharapkan dapat semakin memperluas minat investor dan mitra teknologi global untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah termutakhir di Indonesia," ujar Fadli.

Adapun, proses pendaftaran dan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan serta tahapan seleksi dapat diakses melalui laman resmi Danantara Indonesia.

Ke depan, Fadli memastikan Danantara akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, investor, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat implementasi solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Danantara mengungkapkan sebanyak 24 perusahaan internasional berhak mengikuti tender sebagai badan usaha pengembang dan pengelola proyek Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Lead of Waste-to-Energy Danantara Indonesia Fadli Rahman mengatakan, pihaknya telah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap ratusan calon penyedia teknologi PSEL.
Dari lebih dari 200 perusahaan yang masuk Daftar Penyedia Teknologi (DPT), 24 perusahaan dari Tiongkok, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hong Kong, dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti tender sebagai badan usaha pengembang dan pengelola PSEL.
Adapun rencana pengumuman pemenang tender bakal disampaikan pada akhir Februari 2026 mendatang.
“Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender WtE kami wajibkan untuk membentuk konsorsium. Adanya konsorsium ini kami harapkan bisa memberikan transfer teknologi dengan perusahaan lokal atau pemda,ˮ kata Fadli melalui keterangan resmi dikutip Senin (16/2/2026).
Dia menjelaskan, untuk tahap pertama PSEL difokuskan pada empat kota, yakni Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta. Kota-kota tersebut dinilai paling siap secara administratif serta memiliki volume sampah yang mendesak untuk ditangani.
Fadli juga menegaskan PSEL bukan hanya sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari kebijakan publik lintas sektor.
“Kami juga ingin memastikan bahwa terjadinya tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek BUPP PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,ˮ ujarnya.
Dari total 24 perusahaan, Danatara pun hingga saat ini baru mengungkapkan 8 perusahaan yang berhak mengikuti tender tersebut.
Adapun dari 8 perusahaan, sebanyak 6 perusahaan berasal dari China. Perusahaan itu adalah Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd, Wangneng Environment Co., Ltd, dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd.
Lalu, SUS Indonesia Holding Limited, China Conch Venture Holding Limited, dan PT Jinjiang Environment Indonesia. Sementara, 2 perusahaan lainnya merupakan perusahaan dari Prancis dan Jepang.
Kedua perusahaan itu yakni Veolia Environmental Services Asia Pte Ltd (Prancis) dan Mitsubishi Heavy Industries Environmental and Chemical Engineering (Jepang).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto akan membangun 34 proyek untuk mengubah sampah menjadi energi (waste to energy/WTE) untuk menanggulangi permasalahan sampah di dalam negeri.

Pemerintah memperkirakan pada 2028 atau lebih cepat, hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia akan penuh menampung sampah atau overcapacity.

Oleh karenanya, dibutuhkan langkah cepat untuk mencegah hal tersebut dengan cara mengubah sampah-sampah menjadi energi.

"Masalah bangsa ini sekarang yang juga sangat krusial adalah masalah sampah. Untuk itu tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota," ujar Prabowo saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/2/2026).

Prabowo mengatakan, pelaksanaan groundbreaking 34 proyek WTE akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan sehingga ditargetkan dapat mulai beroperasi sekitar dua tahun mendatang.

Tidak main-main proyek ini bernilai cukup besar, yakni hampir 3,5 miliar dollar AS atau setara Rp 58,8 triliun (kurs Rp 16.800) untuk 34 proyek WTE.

Meskipun investasi yang dibutuhkan sangat besar, namun Prabowo juga melihat potensi pengelolaan sampah mulai tumbuh di tingkat kabupaten dan kota melalui berbagai inisiatif kepala daerah.

"Saya yakin bahwa kota-kota dan kabupaten sudah juga mulai harus ada. Ini sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi ini sedang kita pelajari mungkin bisa saling menukar pengalaman," ucapnya.

Prabowo menekankan penyelesaian persoalan sampah membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Namun, dia menegaskan, pemerintah pusat tidak akan menunggu pemda jika persoalan tersebut berlarut-larut.

"Kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo mengumumkan pembangunan 34 proyek waste to energy (WTE) di 34 kota untuk mengatasi sampah di Indonesia membutuhkan dana senilai US$3,5 miliar atau sekitar Rp58,8 triliun.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu tantangan paling krusial yang harus segera ditangani pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, masalah bangsa ini sekarang yang sangat krusial adalah soal sampah, sebab TPA akan mengalami over capacity pada tahun 2028

Dia mengingatkan, hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028, bahkan sebagian lebih cepat dari itu.

Terkait proyek waste to energy, kata Prabowo, proyek akan mulai dikerjakan tahun ini. Dia meminta proses groundbreaking proyek-proyek tersebut segera dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan.

“Kita perkirakan dua tahun lagi sudah berfungsi. Total investasinya hampir US$3,5 miliar untuk 34 titik itu,” kata Presiden, Senin (2/2/2026).

Prabowo juga mengapresiasi inisiatif sejumlah kepala daerah, khususnya bupati, yang telah melakukan improvisasi dan terobosan dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

Pemerintah pusat, menurutnya, sedang mempelajari berbagai praktik baik tersebut agar dapat direplikasi dan saling dipertukarkan antardaerah.

Dia menekankan, penyelesaian masalah sampah membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, pemerintah tidak boleh menunggu terlalu lama karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegasnya.

Presiden menegaskan, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan atau retorika semata. Dibutuhkan kerja nyata dan pendekatan yang berbasis pada realitas di lapangan.

“Ini tidak bisa dengan cacimaki, teriak-teriak, mengejek. Ini harus kerja benar,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung kebutuhan mendesak akan penciptaan lapangan kerja serta upaya memperkecil kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Salah satu sektor yang dinilai strategis untuk menjawab tantangan tersebut adalah pariwisata.

“Pariwisata menyerap lapangan kerja paling banyak, menyiapkannya paling cepat, dan lebih murah dibandingkan sektor lain,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekspektasi pemerintah untuk menghilangkan tumpukan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) melalui proyek waste to energy (WtE) tidak bisa menjadi solusi teknis yang terpisah, tetapi didukung oleh perbaikan sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh.

Plastic Smart Cities Program Manager WWF Indonesia, Sekti Mulatsih, mendukung upaya pemerintah dalam mencari solusi penanganan sampah. Namun, menurutnya, teknologi WtE harus dijalankan dengan perencanaan matang dan pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik sampah di Indonesia.

Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memproyeksikan sampah TPST Bantar Gebang bakal "musnah" dalam dua tahun ke depan.

"Sebagai negara tropis dengan curah hujan tinggi, dua hal yang paling menentukan karakteristik kimia sampah perkotaan di Indonesia yaitu tingginya fraksi bioorganik dan kadar air (moisture) yang tinggi," jelas Sekti kepada Bisnis, Jumat (19/12/2025).

Menurut Sekti, dengan komposisi sampah organik yang masih dominan di banyak kota, perlakuan termal pada WtE akan sangat berbeda dengan sampah di negara beriklim sedang.

Saat ini, lanjutnya, masih banyak jenis sampah yang bisa dikelola dengan teknologi yang lebih murah dan ramah lingkungan sebelum masuk ke tahap pembakaran. Oleh karena itu, kunci utama keberhasilan WtE terletak pada pemilahan sampah dari sumbernya.

"Di negara dengan karakteristik sampah seperti Indonesia, WtE tidak dapat berdiri sendiri menjadi solusi teknis semata, tetapi harus didukung oleh perbaikan sistem secara menyeluruh mulai dari pemilahan tingkat rumah tangga, penguatan rantai pengumpulan, fasilitas tengah, hingga pengendalian emisi dan residu di hilir," paparnya.

Tanpa perbaikan sistem tersebut, WtE berisiko menjadi mahal, tidak efisien, dan menimbulkan dampak lingkungan baru yang bisa jadi cenderung lebih berbahaya.

Sebaliknya, jika pemilahan berjalan baik dan aliran material dirancang sesuai karakteristik sampah, WtE dapat berfungsi sebagai bagian dari ekonomi sirkular yang lebih ramah lingkungan, mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus menjadi solusi yang layak secara finansial.

Ekonomi Sirkular

Lebih lanjut, Sekti menyatakan bahwa WWF-Indonesia merekomendasikan penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah secara utuh. Prinsip ini menempatkan pengurangan timbulan sampah di hulu sebagai langkah pertama, melalui perubahan perilaku konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab.

"Upaya ini dilanjutkan dengan pemilahan sampah dari sumber untuk memastikan material bernilai dapat dimanfaatkan kembali dan fraksi organik dikelola secara tepat, sehingga meminimalkan pencemaran dan kehilangan sumber daya," ujarnya.

Pada tahap hilir, dia mendorong agar pemrosesan akhir dilakukan secara ramah lingkungan melalui pendekatan daur ulang, pengolahan organik, dan pemanfaatan energi secara selektif, dengan tetap mengedepankan pengendalian emisi dan residu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan sampah yang berada di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, akan hilang dalam dua tahun ke depan.

Target tersebut diharapkan tercapai seiring dengan proyek strategis Danantara yang akan menjalankan investasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WTE).

Menurut Zulhas, pengolahan sampah melalui teknologi WTE akan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah perkotaan yang selama ini menumpuk di sejumlah daerah. “Jadi Bantargebang itu Insyaallah 2 tahun lagi nggak ada lagi [musnah], dua tahun lagi Bandung. [Kota dengan masalah sampah] yang di mana-mana itu, dua tahun lagi [tuntas],” ujar Zulhas dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).

Pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan (EBT) tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan. Regulasi ini menjadi dasar percepatan pembangunan proyek WTE di berbagai daerah.

Wilayah Prioritas

Di sisi lain, Pemerintah menetapkan 10 wilayah aglomerasi yang akan menjadi pusat pembangunan proyek WtE atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Penetapan dilakukan untuk memastikan efisiensi pengelolaan sampah lintas wilayah guna mencapai target sampah terkelola 100% pada 2029.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sistem perizinan terpadu bersama Kementerian Investasi, termasuk proses pengelolaan aset yang transparan.

“Karena PSEL merupakan pilar energi baru terbarukan, kami tidak hanya menguji kelayakan teknis tetapi juga menyiapkan ruang inovasi, termasuk solusi impor perangkat teknologi canggih agar operasional di lapangan tidak terhambat,” katanya setelah rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator bidang Pangan pada Kamis (18/12/2025), dikutip dari siaran pers.

Hanif menyatakan bahwa pemerintah telah mengintegrasikan sistem perizinan dengan kementerian terkait untuk menjamin keamanan investasi hijau ini bersama Kementerian Investasi/BKPM.

Dalam rapat ini, pemerintah menyepakati perluasan pembangunan PSEL ke dalam dua tahap. Setelah tahap pertama berjalan di Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Tangerang Raya, kini tahap kedua resmi mencakup aglomerasi Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan), Lampung Raya (Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur), dan Serang Raya (Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Serang).

Hanif menambahkan bahwa skema aglomerasi ini krusial untuk memastikan skala ekonomi proyek dengan syarat volume timbulan sampah minimal 1.000 ton per hari. “Seperti yang akan diimplementasikan di lahan seluas 20 hektare di Kota Baru Purwotani, Lampung,” tambah Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan sampah yang berada di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, akan hilang dalam dua tahun ke depan. Target tersebut diharapkan tercapai seiring dengan proyek strategis Danantara yang akan menjalankan investasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WTE).

Menurut Zulhas, pengolahan sampah melalui teknologi WTE akan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah perkotaan yang selama ini menumpuk di sejumlah daerah.

“Jadi Bantargebang itu Insyaallah 2 tahun lagi nggak ada lagi [musnah], dua tahun lagi Bandung. [Kota dengan masalah sampah] yang di mana-mana itu, dua tahun lagi [tuntas],” ujar Zulhas dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).

Pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan (EBT) tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan. Regulasi ini menjadi dasar percepatan pembangunan proyek WTE di berbagai daerah.

Zulhas mengungkapkan, dalam 11 tahun terakhir hanya terdapat tiga proyek WTE yang terealisasi. Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh proses perizinan yang panjang dan kompleks, sehingga menghambat minat investor untuk masuk ke sektor pengolahan sampah menjadi energi.

Melalui Perpres yang baru, pemerintah memangkas berbagai tahapan perizinan yang dinilai berbelit. Penyederhanaan ini diharapkan dapat meningkatkan minat investor sekaligus menurunkan risiko dalam pengembangan proyek WTE.

Dalam skema baru tersebut, pemerintah daerah hanya perlu menyiapkan lahan. Selanjutnya, proses perizinan diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Setelah itu, Danantara Indonesia akan menentukan teknologi yang paling sesuai sebelum dilakukan kesepakatan dengan PT PLN (Persero).

Zulhas juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat tujuh proyek WTE yang telah selesai dibahas. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut terus bertambah hingga 34 proyek dalam dua tahun ke depan. “Kami sudah tujuh, besok kita akan rapat. Kita akan selesaikan mungkin sampai 20 (proyek). Target 34 dalam 2 tahun, sampai pelaksanaannya, sampai jadi,” kata Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) melalui anak usahanya meneken nota kesepahaman dengan PT CCEPC Indonesia untuk mengeksplorasi potensi kerja sama proyek sampah jadi listrik atau waste-to-energy (WTE) di Bali. Proyek berdampak lingkungan ini disodorkan oleh SWF Danantara dengan mengundang para pengelola sampah berpengalaman dari seluruh dunia.

Dalam kolaborasi tersebut, PT Sirkular Karya Indonesia atau SKI selaku entitas anak IMPC akan berperan sebagai penyedia dukungan investasi yang mengarahkan pendanaan terhadap proyek WTE.

Sementara itu, CCEPC, yang merupakan perusahaan rekayasa internasional bakal menyediakan dukungan teknis krusial sebagai kontraktor EPC (Engineering, Procurement, Construction) dan O&M (Operation & Maintenance).

CCEPC juga bertanggung jawab menyiapkan studi kelayakan untuk SKI, serta melakukan penilaian terhadap jenis limbah yang tersedia di lokasi proyek, dan mendukung SKI dalam memenangkan setiap tender yang diikutinya.

Direktur Utama SKI Sugiarto Romeli mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen di bidang keberlanjutan.

“SKI juga terus berupaya mengambil peran dalam mendukung inisiatif ramah lingkungan, termasuk pengembangan solusi daur ulang dan ekonomi sirkular,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).

Sementara itu, dalam perkembangan lain, IMPC tengah menyiapkan langkah strategis melalui peluang akuisisi, baik di dalam maupun luar negeri, didukung posisi keuangan yang solid dan kas konsolidasi yang memadai.

Hingga kuartal III/2025, IMPC membukukan pendapatan bersih Rp3 triliun, naik 9% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp2,8 triliun. Adapun laba bersih mencapai Rp466 miliar atau meningkat 15,5% year on year (YoY).

Direktur Utama Impack Pratama Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan kinerja tersebut memperlihatkan ketahanan dan daya saing perseroan dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terjadi saat ini.

“Kami berkomitmen menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat fundamental keuangan kami,” ucapnya, Senin (10/11/2025).

Menurut Haryanto, perseroan terus menjajaki berbagai peluang akuisisi baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini seiring dengan dukungan posisi keuangan, kas konsolidasi yang solid, dan kemampuan menghasilkan EBITDA secara konsisten.

IMPC tercatat meraih laba usaha Rp624 miliar atau tumbuh 10,2% YoY, seiring dengan margin laba usaha yang meningkat menjadi 20,6%. Adapun EBITDA tumbuh 11,7% menjadi Rp759 miliar, dengan margin sebesar 25,1%.

“Kondisi tersebut memungkinkan perseroan untuk bergerak cepat apabila terdapat target akuisisi yang sesuai,” pungkas Haryanto.

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA) bakal masuk ke dalam konsorsium dengan perusahaan pengolah sampah asal China, Grandblue Environment Co., Ltd untuk melakukan penawaran tender proyek waste to energy (WTE) Danantara.

Grandblue adalah salah satu dari 24 perusahaan global yang masuk dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) yang dapat mengikuti tender proyek WTE Danantara batch pertama dengan cara menjalin kemitraan dengan perusahaan Indonesia melalui pembentukan konsorsium.

Direktur Utama dan CEO OASA Bobby Gafur Umar mengatakan terdapat tiga perusahaan yang mendekati OASA untuk bergabung dalam konsorsium.

"Saya pilih pertama Grandblue. Grandblue ini kapasitas olah per hari hampir 99 koma sekian ribu ton. Indonesia total sampah itu 175.000 ton. Jadi dia besar banget, nomor dua di China. Jadi aku mau coba sama dia," ujar Bobby saat ditemui di The Westin Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Adapun saat ini terdapat empat kota pertama yang akan menjadi titik proyek tender WTE Danantara, yakni Bogor dan Bekasi di Jawa Barat, Denpasar-Bali dan Yogyakarta. OASA, bersama Grandblue akan mengajukan penawaran tender untuk proyek di Denpasar.

Melansir laman resmi perusahaan, Grandblue mengeklaim telah menjadi salah satu dari 10 perusahaan lingkungan terbesar di China. Cakupan bisnis perusahaan meliputi pengolahan limbah padat, energi, penyediaan air dan drainase.

Grandblue menyediakan layanan pengolahan limbah padat berkualitas tinggi di 20 provinsi, daerah otonom, dan kota madya, termasuk di antaranya adalah Guangdong, Fujian, Hubei, Hunan, Hebei, Liaoning, Guizhou, Jiangxi, Heilongjiang, sampai Shandong. Cakupan sasarannya melayani populasi lebih dari 110 juta jiwa.

Sedangkan di tingkat internasional, Grandblue juga memegang saham di beberapa proyek pembangkit listrik tenaga insinerasi (pembakaran) limbah di Bangkok, Thailand, dengan kapasitas gabungan sebesar 3.300 ton/hari.

Bobby menjelaskan dalam pembentukan konsorsium dengan perusahaan asal China ini, OASA telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Grandblue.

"Kita sudah tanda tangan kesepahaman awal, cuma kan nanti dalam melakukan keputusan investasi, mesti kita lihat. Ini kan menentukan, sampahnya seperti ini, lokasinya seperti ini, mudah-mudahan sih ada tiga pihak nanti, Danantara, Grandblue sama kami. Bagi tiga lah," jelas Bobby.

Adapun selain Grandblue ini, Bobby mengatakan OASA sempat mempertimbangkan juga PT TianYing Inc yang juga termasuk dalam 24 perusahaan terdaftar di dalam DPT. Namun, OASA memutuskan kerja sama dengan TianYing akan difokuskan dahulu pada proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Tangerang Selatan Banten.

Sebagaimana diketahui, kerja sama OASA dengan TianYing telah terjalin sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang menjadi landasan pelaksanaan tender proyek WTE Danantara sekarang.

Bobby juga mengatakan, sempat ada usulan dari OASA kepada pemerintah untuk melihat kemungkinan kerja sama OASA dengan TianYing ini di proyek Tangerang Selatan dapat diimplementasikan dengan regulasi terbaru di Perpres 109/2025, sehingga tanpa perlu mengikuti tender ulang.

Namun, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu menyatakan bahwa kesiapan lahan di Tangerang Selatan belum memenuhi kriteria, sehingga tidak masuk dalam tujuh kota lokasi proyek pada tender batch pertama.

Ihwal proyeksi perbaikan kinerja keuangan sebagai imbas positif dari bergabungnya OASA di proyek WTE Danantara, Bobby enggan menanggapi. Pasalnya, sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini OASA masih membukukan rugi bersih, dengan pendapatan yang merosot dua digit.

Berdasarkan laporan keuangan, OASA dalam Januari-September 2025 membukukan pendapatan usaha neto sebesar Rp30,65 miliar, atau terpangkas 39,42% secara year on year (YoY).

Dari sisi bottom line, OASA mencatat rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih Rp13,32 miliar, berbalik dibanding laba bersih Rp697,59 juta pada periode yang sama 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Danantara Investment Management (Persero) menyebut banyak pemain lokal tertarik masuk dalam konsorsium yang bakal menggarap proyek energi sampah atau waste-to-energy (WTE).

Saat ini, Danantara telah mengantongi 24 nama-nama perusahaan global penyedia teknologi proyek WTE yang dapat mengajukan penawaran tender dengan cara membentuk konsorsium bermitra dengan pemain lokal, baik itu perusahaan swasta, BUMN atau BUMD.

Managing Director Investment Danantara Investment Management Stefanus Ade Hadiwidjaja mengatakan, sebelum 24 nama perusahaan global masuk ke dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), ada sebanyak 200 perusahaan yang menyatakan minat, dan dari angka itu ada 60 yang melakukan pengajuan ke Danantara.

"Saya yakin banyak yang tertarik, soalnya dari yang awal registrasi 200 itu, bahkan [60 perusahaan] yang melakukan submission aplikasi itu, juga banyak pemain lokal sebenarnya," ujar Stefanus saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Stefanus mengatakan dalam proses pembentukan konsorsium itu Danantara tidak terlibat, dan memberikan kebebasan bagi 24 perusahaan dalam DPT untuk menjalin komunikasi dengan calon mitra.

Adapun, salah satu pemain besar yang punya portofolio proyek waste management, PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), telah menyatakan untuk saat ini belum melirik untuk bergabung dengan proyek WTE Danantara.

Menanggapi hal itu, Stefanus mengatakan Danantara memang tidak mendata siapa saja emiten dalam negeri yang tertarik dan tidak tertarik untuk bergabung dengan konsorsium. Namun, sebanyak 200 perusahaan yang menyatakan minat bisa menjadi bukti animo proyek WTE Danantara ini cukup besar.

"Jadi kalau tadi dibilang demand sedikit, orang tidak tertarik, saya rasa sejauh ini tidak juga. Sepertinya dengan skema yang baru ini cukup menarik," tegasnya.

Adapun, skema proyek WTE ini diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Baru Terbarukan.

Stefanus menjelaskan, salah satu perubahan dalam regulasi ini adalah ditiadakannya tipping fee pemerintah daerah yang selama ini dianggap menjadi kendala proyek WTE. Komponen tersebut digantikan oleh pengaturan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebesar US$0,20 per kilowatt per jam (kWh) untuk semua kapasitas pembangkit.

Kala ditanya nilai keekonomisan proyek yang membuat pemain lokal belum tertarik bergabung, Stefanus mengatakan setiap perusahaan punya perhitungan mereka sendiri. Namun yang pasti, lanjutnya, proyek WTE Danantara ini selain bisnis juga bertujuan untuk penanganan masalah sampah perkotaan.

"Buat kita Danantara, dan saya yakin juga bagi investor yang tertarik, ini bukan cuma masalah untung, return atau cuan. Ini yang lebih penting adalah masalah penyelesaian darurat sampah yang sudah terjadi di berbagai macam kota. Jadi dua hal, economic return dan social return. Kalau keduanya digabung, ini sebenarnya sangat baik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara, melalui PT Danantara Investment Management (Persero), tengah gencar menebar jaring investasi ke beberapa sektor mulai dari energi sampah hingga proyek di Makkah, Arab Saudi.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 10 hingga 11 proyek investasi baru akan dibidik pada 2026. Mengingat waktu yang sudah berada di penghujung 2025, proyek-proyek tersebut saat ini sedang dalam tahap persiapan.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyampaikan proyek-proyek tersebut akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

“Bocoran yang bisa saya bagikan itu memang kami ada 10–11 lagi proyek-proyek yang sedang kami kerjakan sekarang. Kami akan umumkan pada waktunya,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Pandu juga memastikan bahwa proyek tersebut akan segera diumumkan dalam waktu dekat karena ekspektasi publik dinilai sangat tinggi.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Danantara Investment Management berencana menginvestasikan dana sekitar US$10 miliar sepanjang kuartal IV/2025.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 80% aliran dana investasi tersebut akan masuk ke dalam negeri, termasuk pasar modal. Adapun sisanya parkir di luar negeri.

Proyek awal yang akan dijalankan Danantara Indonesia, antara lain, pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, proyek energi hulu bersama PT Pertamina (Persero), serta proyek waste to energy (WTE).

Soal Kampung Haji, Pandu mengatakan saat ini tengah melakukan proses penawaran dan menyiapkan dokumen pembelian lahan yang sudah berizin.

“Kami mencoba membeli tanah 80 hektare plus dan kami juga akan membeli beberapa lahan sekitar yang sudah selesai dengan izin-izinnya. Ini jadi cara kami untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia,” tuturnya.

Pandu menjelaskan Kampung Haji akan menjadi ekosistem terpadu yang tidak hanya menyediakan fasilitas bagi jamaah, tetapi juga membuka peluang bisnis di sektor kuliner, fesyen, pariwisata, farmasi, media, dan bisnis syariah.

Proyek Kampung Haji nantinya dirancang untuk fasilitas akomodasi, pusat layanan jemaah, klinik kesehatan, hingga ruang pertemuan pembinaan ibadah.

Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini juga telah mengeluarkan kebijakan yang membuka peluang bagi lembaga atau perusahaan asing untuk memiliki properti di Makkah secara legal. Aturan tersebut diikuti ketentuan lanjutan yang memungkinkan Indonesia untuk memiliki aset strategis di Tanah Suci.

Sementara itu, terkait dengan WTE atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), Danantara akan meluncurkan 33 PSEL di kabupaten/kota Indonesia.

Managing Director Investment DIM Stefanus Ade Hadiwidjaja mengatakan bahwa proses tender proyek WTE di tujuh kota telah dimulai serentak pada 6 November 2025 dengan melibatkan 24 perusahaan global.

Sebanyak 24 perusahaan global itu telah melalui proses Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) batch pertama. Sebanyak 24 perusahaan tersebut meliputi nama-nama besar seperti Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering, ITOCHU Corporation, Veolia Environmental Services Asia, China Everbright Environment Group, hingga Chongqing Sanfeng Environment Group.

Langkah itu menjadi tahap awal implementasi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang menargetkan 33–34 kota di seluruh Indonesia.

Stefanus menjelaskan dalam tender tersebut Danantara meminta 24 perusahaan global ini bermitra dengan perusahaan lokal, baik itu swasta, BUMN maupun BUMD dengan membuat konsorsium. Mekanismenya, konsorsium tersebut akan melakukan bid di empat kota tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis.com, holding investasi Danantara akan menggelontorkan dana senilai US$10 miliar pada kuartal akhir 2025. Dari jumlah itu, 80% bakal dialokasikan ke dalam negeri, tak terkecuali pasar modal Indonesia.

Dengan estimasi 5%-10% dari total dana tersebut masuk ke pasar saham, nilainya berpotensi mencapai kisaran Rp8 triliun hingga Rp16 triliun.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, menjelaskan bahwa penempatan dana di pasar modal merupakan bagian dari strategi balance sheet management sembari menunggu kesiapan investasi langsung, seperti proyek waste to energi ataupun sektor prioritas lainnya.

“Kami perlu mencari instrumen-instrumen yang likuid, yang nanti mudah dikonversi ke investasi langsung. Kami pasti akan masuk ke pasar, baik pasar modal, obligasi, dan ke equity,” ucap Pandu dalam akun resmi Instagramnya, dikutip Kamis (30/10/2025).