Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti pentingnya pendekatan stick and carrot (hukuman dan penghargaan), sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Stickberfungsi sebagai penegakan hukum berupa denda atau sanksi sosial, sedangkan carrot berfungsi sebagai insentif atau hadiah untuk memotivasi supaya masyarakat antusias dalam memilah/menyetor sampah.

“Karena open dumping sudah gak boleh. Jadi nanti seperti Bantar Gebang itu gak boleh lagi. Sehingga, sampah itu di tiap tempat harus selesai. Kalau open dumping masih seperti sekarang tentu akan kena penalti, ada undang-undang sekarang. Jadi, memang harus ada stick and carrot, harus kita paksa,” ujar Menko Zulhas.

Dalam wawancara cegat seusai Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu, Menko Zulhas mengingatkan bahwa sampah yang menumpuk memberikan dampak yang luar biasa, di antaranya dapat merusak lingkungan, menimbulkan polusi udara, hingga kandungan mikroplastiknya dapat menyebabkan kanker.

“Sampah itu dampaknya luar biasa, merusak lingkungan, menimbulkan polusi, belum kalau mikroplastik kan bisa menimbulkan kanker,” ujar Menko Zulhas.

Dalam kesempatan ini, dia mengungkapkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah siap meluncurkan mesin insinerator sampah, yang mana nantinya ditargetkan juga diimplementasikan di perkantoran dan rumah tangga.

Dalam kesempatan sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta akan memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), yaitu di Bantar Gebang, Tanjungan, dan Sunter.

Adapun, hadirnya proyek PLTS sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, serta Instruksi Gubernur (InGub) DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2026.

“Maka, sampah di Jakarta yang 9.000 ton per hari, mudah-mudahan di tahun depan sudah akan tertangani dengan baik,” ujar Pramono.

Apabila sesuai rencana, Ia menargetkan tahun 2029 pengambilan sampah akan dilakukan dari Bantar Gebang yang saat ini volumenya mencapai 55 juta ton dengan ketinggian mencapai 60 meter.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — PT PLN (Persero) menyatakan mendukung percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang kembali didorong pemerintah sebagai bagian dari proyek strategis nasional (PSN).
Adapun, langkah percepatan itu ditempuh pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus menambah pasokan energi domestik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Sebanyak 25 proyek PSEL diprioritaskan untuk daerah dengan kondisi darurat sampah.
Pemerintah menargetkan penyelesaian administrasi proyek dalam waktu 6 bulan, sebelum dilanjutkan pembangunan fisik sekitar 2 tahun. Dalam skema terbaru, listrik yang dihasilkan dari PSEL akan dibeli PLN dengan tarif acuan sekitar US$0,20 per kWh.
Tarif tersebut jauh lebih tinggi dibanding biaya listrik dari pembangkit energi terbarukan lain yang saat ini terus turun. Laporan terbaru International Renewable Energy Agency (IRENA) menunjukkan kombinasi tenaga surya dan baterai kini memiliki biaya listrik berkisar US$54–US$82 per megawatt-hour (MWh).
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, perseroan mendukung kebijakan pemerintah tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis energi.
“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, PLN mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan fasilitas PSEL sebagai PSN,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (26/5/2026).
Gregorius menjelaskan, PSEL pada dasarnya merupakan program pengolahan sampah yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan sekaligus memberikan nilai tambah melalui produksi energi listrik dengan teknologi pengolahan modern.
Menurutnya, dari sisi investor, skema feed-in tariff (FIT) yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, memberikan kepastian terhadap pengembalian investasi proyek.
Hal itu dinilai penting mengingat proyek PSEL membutuhkan investasi awal yang relatif besar serta memiliki fungsi ganda, yakni sebagai fasilitas pengolahan sampah dan pembangkit listrik.
"Dari sisi PLN, pengembangan PSEL tentunya dapat memberikan dampak positif melalui penambahan jumlah pasokan listrik dan peningkatan bauran energi baru terbarukan nasional," imbuh Gregorius.
Namun demikian, dia menekankan bahwa pengembangan proyek PSEL membutuhkan dukungan dan sinergi lintas pemangku kepentingan agar implementasinya dapat berjalan optimal. Ini baik dari sisi teknis, keekonomian, maupun keberlanjutan sistem kelistrikan nasional.
“PLN akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan agar proses pengembangan PSEL dapat terlaksana secara optimal, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun keberlanjutan sistem kelistrikan nasional,” ujar Gregorius.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan penanganan tempat pemrosesan akhir (TPA) berstatus darurat rampung paling lambat Mei 2028 melalui percepatan pembangunan fasilitas PSEL di sejumlah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, persoalan sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pinggiran karena berdampak langsung terhadap pencemaran tanah, air, udara, hingga keselamatan masyarakat.
Menurutnya, Indonesia sulit menjadi negara maju apabila persoalan sampah tidak segera diselesaikan.
“Tidak mungkin nanti kita akan jadi negara maju kalau sampahnya kita tidak diselesaikan,” katanya saat penandatanganan kesepakatan bersama pemerintah daerah dan Danantara untuk pembangunan proyek PSEL, di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Tahap awal penanganan difokuskan pada lokasi berstatus darurat, terutama TPA dengan sistem open dumping dan timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.
Zulkifli menyebut saat ini terdapat 25 lokasi prioritas yang mencakup 62 kabupaten dan kota dengan kategori berat dan darurat. Volume tersebut merepresentasikan sekitar 22,5% persoalan sampah nasional yang paling mendesak.
Pemerintah menargetkan proses administrasi proyek selesai dalam 6 bulan, kemudian dilanjutkan pembangunan fisik selama dua tahun. Dengan skema tersebut, sebagian proyek diperkirakan selesai pada 2027 dan seluruh lokasi prioritas tuntas pada Mei 2028.
“Yang darurat tadi harus kita selesaikan. Dari musuh menjadi bermanfaat,” ujarnya.
Setelah itu, pemerintah akan menangani sisa 77,5% persoalan sampah nasional yang berasal dari daerah dengan timbulan sampah 500 ton hingga 700 ton per hari dan diharapkan rampung hingga 2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkap proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy) di Jakarta diperkirakan menelan investasi jumbo hingga US$1 miliar atau sekitar Rp17,37 triliun (asumsi kurs Rp17.375 per US$).

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Jakarta saat ini masih dalam tahap perencanaan dan pengkajian lokasi, dengan opsi pembangunan di Bantargebang, Sunter, serta satu lokasi lainnya.

Rosan menyampaikan nilai investasi proyek tersebut bersifat fleksibel, tergantung kapasitas pengolahan yang dibangun.

“Kalau 8.000 [ton] ya investasinya kurang lebih US$1 miliar ya, tetapi mungkin kita akan bangunnya bisa jadi lebih dari 8.000 [ton]. Kenapa? Untuk bisa ambil sampah lamanya karena harapannya nanti di Bantargebang itu bersih,” kata Rosan saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Rosan mengatakan, kapasitas pembangunan fasilitas pengolahan sampah berpotensi ditingkatkan dari rencana awal 8.000 ton menjadi 10.000–12.000 ton per hari. Hal ini agar mampu mengolah timbunan sampah lama sekaligus sampah baru.

“Karena dengan teknologi yang baru ini sampah lama pun itu bisa keambil juga. Tidak hanya sampah baru saja. Tapi outcome memang mungkin efisiensinya lebih rendah, tetapi semua sampah lama dan baru itu bisa diambil. Bisa langsung diolah, tidak perlu dipisah-pisahkan lagi,” ujarnya.

Terlebih, Rosan mengatakan, volume sampah di Jakarta saat ini mencapai sekitar 8.000 ton per hari, sementara timbunan di Bantargebang telah menembus sekitar 60 juta ton dari sebelumnya 58 juta ton. Menurutnya, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik sangat mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

Adapun, Rosan menambahkan pembangunan fasilitas direncanakan di beberapa lokasi seperti Bantargebang dan Sunter, serta satu lokasi alternatif lain yang masih dikaji untuk menentukan opsi paling efisien, terbaik, dan tercepat. Ia menargetkan proyek tersebut dapat mulai beroperasi pada awal 2028.

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan kapasitas proyek PSEL tidak hanya difokuskan pada sampah baru, melainkan juga diarahkan untuk mengurangi timbunan lama yang telah menumpuk selama bertahun-tahun di Bantargebang. Dengan teknologi yang digunakan, sampah lama maupun baru dapat langsung diolah tanpa proses pemilahan.

Selain itu, listrik yang dihasilkan dari proyek PSEL tersebut akan diserap oleh PT PLN (Persero) dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah, yakni US$20 per kWh.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menandatangani kerja sama pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama pemerintah pusat dan Danantara di Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Proyek strategis pengelolaan sampah ini diharapkan ke depan dapat mengubah sampah menjadi sumber energi listrik terbarukan, sekaligus mengurangi beban TPA Suwung serta meningkatkan ketahanan energi di Bali.

Fasilitas PSEL dirancang untuk mengolah sampah dari wilayah Denpasar Raya dan Badung. Infrastruktur ini diharapkan dapat beroperasi pada 2028 mendatang.

Selama masa transisi menuju PSEL, pengelolaan sampah di Bali akan diperketat dari sumber khususnya pemilahan sampah organik sehingga sampah anorganik dan residu yang berkualitas saja yang akan dibawa ke TPA Suwung.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan pada 31 Juli 2026, TPA Suwung akan kembali ditutup untuk sampah organik seperti yang diinstruksikan menteri lingkungan hidup. Saat ini, Denpasar sudah terdapat empat TPST yakni TPST Kertalangu, TPST Tahura I, II dan TPST Padangsambian, dan juga memiliki 23 TPS3R tersebar di Badung dan Denpasar.

"Pemilahan sampah dari sumber akan diterapkan secara ketat di Bali agar pengelolaan sampah menjadi energi listrik bisa optimal," ujar Koster.

Koster juga menyebut, tumpukan sampah di TPA Suwung juga secara bertahap akan dimanfaat menjadi energi listrik ketika PSEL beroperasi nanti. Seiring waktu, Pemprov Bali juga akan berupaya agar lokasi TPA bisa dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau atau taman kota.

Tanda tangan kerja sama strategis pemerintah pusat, Pemprov Bali dan kabupaten/kota ini merupakan sinergi langkah serta konkret era kepemimpinan Koster untuk mengatasi masalah lingkungan melalui teknologi ramah lingkungan.

Bila infrastruktur ini mulai beroperasi, diharapkan volume sampah di TPA akan berkurang hingga 70–90%, dan pengelolaan sampah di Bali dilakukan secara modern, ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi sumber energi listrik.

Bisnis.com, BANDUNG -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan sampah untuk wilayah Bogor Raya dengan badan usaha pengembang dan pengelola (BUPP) pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) PT Weiming Nusantara Bogor New Energi di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026)

Penandatanganan perjanjian tersebut dihadiri oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir dan sejumlah pejabat Kementerian LH, PLN, Pelindo dan lainnya.

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, juga turut menyaksikan penandatanganan hal yang sama antara Pemkot Bekasi dengan PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tiga lokasi PSEL ini menjadi awal dari kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah terpadu yang menghasilkan energi listrik.

"Tiga kerja sama pada hari ini, dua di wilayah Jabar yakni di Bekasi dan Bogor Raya lalu ketiga di Bali. Lalu akan ada 12 lokasi lainnya pada tahun ini dan Pak Presiden [Prabowo Subianto] meminta segera, tidak lebih dari 7 minggu ke depan sudah harus dimulai [dibangun]," ujar Menko Pangan.

Ia melanjutkan, hingga 2029 nanti, akan ada 32 titik PSEL yang dibangun di beberapa wilayah Indonesia dan saat nanti beroperasi akan memiliki kapasitas produksi pengolahan sampah minimal 100 ton sampah per hari. "Minimal 100 ton per hari, tapi ada juga yang 500 hingga 700 ton," ujarnya.

Zulkifli meminta kepada bupati dan gubernur yang mendapatkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik untuk mengawal dan memastikan pembangunan dikerjakan dengan baik dan tepat waktu.

Sebab, menurutnya, saat ini beberapa wilayah sudah masuk dalam kondisi darurat sampah. Ia tidak ingin tragedi longsor Bantar Gebang kembali terjadi.

KDM menyatakan siap mengawal pembangunan PSEL di Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor agar cepat selesai.

"Sekarang sudah ditandatangani untuk Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, semoga segera selesai dan bisa beroperasi secepatnya. Sampah teratasi, listrik dinikmati," kata KDM.

Pada kesempatan yang sama Pemerintah Provinsi Bali dengan PT Weiming Nusantara Bali New Energi turut meneken perjanjian serupa.

Danantara menargetkan proses pembangunan PSEL harus sudah dapat dilaksanakan paling lambat Juni 2026.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Kota Palembang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026 meski masih menyisakan sejumlah catatan.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan, progres proyek tersebut per Maret 2026 telah mencapai 81,76%.“Insyaallah, fasilitas ini mulai beroperasi pada Oktober 2026,” ujarnya usai meninjau lokasi proyek, Senin (20/4/2026).

Meski demikian, dia menekankan masih ada sejumlah hal yang perlu dipenuhi sebelum PSEL beroperasi.Pertama, mengangkat kearifan lokal pada tampilan pabrik. Kedua, menyerap tenaga kerja lokal. Ketiga, memastikan operasional yang ramah lingkungan. Keempat, mendorong pemberdayaan UMKM kecil dan mikro. Kelima, menyediakan area edukasi bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Investasi Danantara Fadli Rahman memastikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek tersebut. Ia berharap PSEL dapat menjadi solusi pengolahan sampah di Palembang dan sekitarnya.

“Mudah-mudahan peralihan ini bisa direalisasikan tahun ini sehingga pengolahan sampah di Palembang dan sekitarnya berlangsung berkelanjutan,” ujarnya.

Manajer PT Indo Green Power Satriawan Ming menyebut, PSEL Palembang akan menjadi pionir di Indonesia. Proyek ini diharapkan memberikan manfaat nyata sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat.

“Pengolahan sampah ini menggunakan teknologi insinerator dan menjadi yang pertama di Sumatra,” katanya.

Mengacu pada perubahan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 menjadi Perpres Nomor 109 Tahun 2025, Palembang ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan.

PSEL Palembang diproyeksikan mampu mengolah hingga 1.100 ton sampah per hari, terdiri atas 1.000 ton sampah kota dan 100 ton tambahan dari wilayah sekitar seperti Banyuasin dan Ogan Ilir. Keberadaannya diharapkan menjadi solusi jangka panjang penanganan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membangun 34 proyek waste to energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang tersebar di 34 kota sepanjang 2026-2027.

Proyek ini sebagai solusi atas persoalan sampah yang mulai menjadi ancaman nyata di berbagai daerah, di mana tempat pembuangan akhir (TPA) semakin penuh sementara volume sampah terus bertambah setiap hari.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, pemerintah memproyeksi hampir seluruh TPA di Indonesia akan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028 jika tidak ada terobosan signifikan.

"Pengelolaan sampah perkotaan merupakan kegiatan prioritas yang mendapat pantauan langsung Bapak Presiden Prabowo. Karena itu, diperlukan upaya yang serius dan sistematis agar sampah perkotaan tidak lagi menjadi sumber masalah, melainkan justru memberi manfaat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Ia menuturkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai payung hukum untuk mempercepat penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Yuliot pun meninjau langsung salah satu proyek Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Benowo, Surabaya pada Rabu (15/4/2026).

Pembangkit ini dibangun dan dioperasikan oleh PT Sumber Organik, serta telah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Mei 2021 lalu.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT Sumber Organik Agus Nugroho Santoso mengatakan, pihaknya mengelola sampah dari masyarakat Surabaya dan sekitarnya dengan volume 1.600 ton per hari.

Berbeda dengan pengelolaan di banyak tempat lain yang hanya menangani sampah baru, PT Sumber Organik juga mengolah timbunan sampah lama agar dapat dimanfaatkan kembali.

"Kami mengolah timbunan sampah, baik sampah lama maupun baru, menjadi bahan yang bermanfaat," ucap Agus.

Saat ini pada TPA Benowo juga tengah dibangun fasilitas waste to fuel oleh PT Prakarsa Energi Sejahtera (SEP) yang bertujuan mengurangi timbunan sampah dan direncanakan segera beroperasi.

Fasilitas tersebut akan mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak terbarukan setara diesel melalui proses pirolisis.

Proses tersebut diawali dengan penyortiran atau handpicking sampah plastik, kemudian dipanaskan dalam mesin pirolisis dengan sistem pengolahan gas buang (flue gas treatment) agar memenuhi standar emisi lingkungan yang sudah ditetapkan Kementerian Lingkungan.

Saat ini, fasilitas waste to fuel tersebut masih dalam tahap konstruksi.

Berdasarkan uji coba awal, fasilitas ini diproyeksikan mampu memproduksi bahan bakar minyak terbarukan (BBMT) sebesar 60-70 kiloliter per hari, dengan kapasitas pengolahan yang dapat disesuaikan dengan volume sampah di masing-masing kota.

JAKARTA, KOMPAS.com — Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management membuka pendaftaran baru calon mitra proyek Waste-to-Energy.

Pendaftaran ini menjadi gelombang kedua setelah seleksi sebelumnya di Bekasi, Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Yogyakarta.

Program ini bagian dari implementasi regulasi nasional pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Director of Investment Danantara Investment Management Fadli Rahman menyebut proses ini terbuka bagi perusahaan nasional dan internasional.

Perusahaan yang memiliki pengalaman dan kapasitas di proyek PSEL dapat mengikuti seleksi.

Seleksi dilakukan melalui pembentukan Daftar Penyedia Terverifikasi.

"Perusahaan yang masuk dalam DPT akan menjadi bagian dari kelompok calon mitra yang berpotensi dilibatkan dalam pengembangan proyek PSEL di Indonesia pada tahap selanjutnya," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (18/3/2026).

Program ini juga diarahkan untuk mendukung penanganan darurat sampah nasional. Selain itu, proyek ini ditujukan untuk mendorong pengembangan energi hijau.

Danantara menekankan penggunaan teknologi yang tepat dan tata kelola yang baik.

"Pembukaan DPT ini juga diharapkan dapat semakin memperluas minat investor dan mitra teknologi global untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah termutakhir di Indonesia," imbuh dia.

Pembukaan pendaftaran dilakukan untuk memperluas pilihan teknologi dan sumber pendanaan.

Langkah ini juga ditujukan untuk memperkuat investasi di dalam negeri.

“Pembukaan pendaftaran baru ini merupakan bagian dari upaya Danantara Indonesia dalam memperluas partisipasi perusahaan nasional maupun global dalam pengembangan infrastruktur pengolahan sampah modern di Indonesia yang sebelumnya telah menarik minat berbagai perusahaan dan investor internasional demi bersama-sama bergerak menyelesaikan isu darurat sampah nasional.”

Informasi pendaftaran dan persyaratan dapat diakses melalui laman resmi Danantara.

Ke depan, Danantara akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, investor, dan pelaku industri.

Kolaborasi ini ditujukan untuk mempercepat pengembangan solusi pengelolaan sampah dan mendukung ketahanan energi nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama pemerintah pusat segera melakukan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) baru yang terletak di kawasan Sumberejo, Kecamatan Pakal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Dedik Irianto menjelaskan rencana penambahan fasilitas tersebut sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden 109/2025 tentang percepatan pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy).

Dalam regulasi itu, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi, salah satunya dengan teknologi insinerator.

Dedik menyebut, Surabaya saat ini telah memiliki fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di Kecamatan Benowo dengan kapasitas sekitar 1.000 ton per hari dengan produk listrik sekitar 9 megawatt (MW). Sementara itu, total timbulan sampah di Kota Pahlawan sudah mencapai sekitar 1.800 ton per hari.

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri [Faisol Nurofiq], masih ada sekitar 800 ton sampah per hari yang perlu ditangani. Karena itu, kami mengusulkan penambahan fasilitas pengolahan sampah berbasis waste to energy untuk menangani sisa timbulan tersebut,” beber Dedik, Senin (9/3/2026).

Dedik menegaskan seluruh pembiayaan pembangunan PSEL tersebut tidak bersumber dari APBD Kota Surabaya, melainkan diurus sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Investasi Danantara.

Ia menegaskan Pemkot Surabaya tidak perlu menanggung biaya pembangunan fasilitas, penyusunan feasibility study, maupun membayar tipping fee seperti yang selama ini dilakukan pada fasilitas pengolahan sampah di Benowo.

“Usulan pembangunan ini sebenarnya sudah diajukan sejak tahun lalu dan lokasinya telah disetujui, yakni di kawasan Sumberejo. Lokasi tersebut berbeda dengan fasilitas pengolahan sampah atau PSEL di Benowo,” ujarnya.

Bila PSEL baru tersebut nantinya terealisasi, maka kurang lebih sebanyak 800 ton sampah harian dari Surabaya akan diarahkan ke fasilitas tersebut. Kapasitas pengolahan yang direncanakan juga sekitar 1.000 ton per hari.

Guna memenuhi kapasitas tersebut, Pemkot Surabaya juga merencanakan kerja sama aglomerasi pengelolaan sampah dengan sejumlah pemda di sekitar, seperti Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo.

“Dengan skema itu, volume sampah yang diolah bisa optimal sekaligus memperkuat kerja sama pengelolaan lingkungan di kawasan metropolitan,” sebutnya.

Dedik mengatakan, proyek pembangunan PSEL Sumberejo ini telah masuk dalam batch kedua program pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah pusat masih fokus menyelesaikan tahapan pengadaan pada batch pertama. Sementara untuk batch kedua, termasuk Surabaya, proses seleksi mitra pengembang diperkirakan dimulai pada bulan April atau Mei tahun ini.

Dalam proyek tersebut, pemerintah pusat melalui Danantara akan menangani proses penyiapan kerja sama investasi, penyusunan feasibility study hingga pembangunan konstruksi. Sementara Pemkot Surabaya hanya berperan menyiapkan lahan serta melaksanakan proses konsultasi publik.

Sementara itu, skema pembiayaan pembangunan PSEL Sumberejo tersebut diperkirakan menggunakan sistem build-operate-transfer (BOT) selama 30 tahun, dengan estimasi anggaran Rp1,5 hingga 2 triliun.

“Jika Surabaya memiliki dua fasilitas pengolahan sampah berbasis energi, sistem pengelolaan sampah kota akan semakin terintegrasi. Distribusi pengiriman sampah juga bisa diatur lebih efisien sehingga dapat menekan biaya operasional sekaligus menuntaskan sisa timbulan sampah yang selama ini belum tertangani,” ujarnya.

Pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun sejak proses lelang selesai. Bila proses bidding berjalan sesuai rencana tahun ini, PSEL Sumberejo ditargetkan dapat mulai beroperasi pada akhir 2027.

“Kami tentu menyambut baik dukungan pemerintah pusat melalui skema pendanaan Danantara ini. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan pengolahan sampah di sisi hilir dapat semakin kuat. Kami juga tetap menekankan pentingnya penanganan sampah dari sisi hulu, terutama melalui pengurangan dan pemilahan sampah di tingkat masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Danantara mengumumkan mitra terpilih untuk fasilitas waste to energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Bekasi dan Denpasar.
Danantara menetapkan Wangneng Environment Co., Ltd. sebagai operator untuk pembangkit listrik tenaga sampah di Bekasi, Jawa Barat dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. sebagai operator untuk pembangkit di Denpasar, Bali.
Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, pemilihan kedua perusahaan itu telah melalui proses yang komprehensif.
Selanjutnya, mitra operator diwajibkan membentuk konsorsium guna mendorong transfer teknologi, termasuk dengan badan usaha milik pemerintah daerah dan perusahaan lokal Indonesia.
Danantara juga menekankan tata kelola yang kuat sejak tahap awal, termasuk proses seleksi yang transparan dan berbasis mitigasi risiko.
Pandu mengatakan, pengumuman ini menandai langkah penting dalam memastikan fasilitas PSEL dikelola dengan standar tertinggi dalam keandalan operasional, keselamatan, danakuntabilitas.
"Kami akan terus bekerja sama erat dengan para mitra, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menghadirkan kemajuan yang terukur dalam pengurangan sampah dan pembangkitan energi bersih," kata Pandu melalui keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).
Dia berharap mitra operator terpilih mampu menjaga kinerja operasional yang konsisten, memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, serta mendorong keterlibatan yang berkelanjutan dengan masyarakat.

Profil Wangneng Environment

Wangneng Environment Co., Ltd merupakan perusahaan asal China dengan kantor pusat yang berlokasi di Huzhou, Zhejiang. Aktivitas perusahaan yang mulai beroperasi pada 2012 ini mencakup pemanfaatan sumber daya limbah dapur, pengolahan air limbah, pengolahan lumpur, hingga daur ulang karet.

Wangneng Environment Co memiliki 98 anak perusahaan, termasuk lima anak perusahaan di luar negeri yang berlokasi di Thailand, Kamboja, Australia, dan Singapura. Terkait WtE yang menjadi fokus utama bisnisnya, perusahaan ini mengubah limbah, terutama limbah padat, menjadi energi (listrik atau panas) melalui berbagai proses, seperti pembakaran, gasifikasi, atau bioteknologi.

Beberapa proyek yang telah dilakukan Wangneng Environment dalam bidang WtE melibatkan instalasi pabrik pengolahan limbah. Mereka mengklaim mampu menghasilkan 3,04 miliar kilowatt hour (kWh) listrik bersih setiap tahun. Dengan pemakaian listrik rata-rata rumah kecil menengah di Indonesia, output ini bisa digunakan untuk 2,53 juta rumah per tahun.

Adapun, dalam proyek PSEL Danantara, Wangneng bermitra dengan PT Adyawinsa Electrical and Power (Adyawinsa Group) milik pengusaha Markus Maturo, membentuk konsorsium Wangneng Adyawinsa Energi.

Profil Zhejiang Weiming Environment Protection

Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd bukan pemain baru di Indonesia. Sebelumnya, perusahaan ini masuk dalam daftar penyedia sebagai salah satu pemasok atau calon mitra untuk proyek lingkungan WtE.

Melalui anak perusahaannya, Weiming Equipment, mereka menandatangani kontrak penyediaan peralatan insenerator WtE dengan perusahaan Indonesia (Shanghai Dingxin Investment/Qingshan Park). Ini adalah kolaborasi di bidang ekspor teknologi lingkungan.

Selama ini, mereka dikenal sebagai pemain utama dalam teknologi dan operasi WtE di China. Bisnis WtE mereka mencakup desain, investasi, pembangunan, dan operasi fasilitas WtE, manufaktur dan pemasangan peralatan insenerator dan tenaga WtE, serta pengolahan sampah padat perkotaan (MSW) dengan pembangkit listrik dari limbah.

Pada 2023, Weiming Environment menghasilkan total listrik sekitar 3,85 miliar kWh listrik yang mayoritas berasal dari pembangkit WtE. Perusahaan ini pernah menawarkan kerja sama investasi sekitar US$225 juta kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk pengelolaan sampah dan BOO WtE melalui Weiming Environment Protection. Weiming juga pernah menjajaki penggunaan teknologi insinerasi di calon TPPAS (Cirebon Raya) dan bertemu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemenko Marves RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Danantara Indonesia menetapkan dua perusahaan asal China sebagai operator fasilitas Waste-to-Energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik di Bekasi dan Denpasar.

Wangneng Environment Co., Ltd. ditunjuk sebagai operator fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di Bekasi. Sementara Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. ditetapkan sebagai operator proyek serupa di Denpasar.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan penetapan mitra strategis tersebut dilakukan setelah melalui proses seleksi yang diikuti sejumlah perusahaan internasional.

“Pengumuman hari ini menandai langkah penting dalam memastikan fasilitas Waste-to-Energy dikelola dengan standar tertinggi dalam keandalan operasional, keselamatan, dan akuntabilitas,” ujar Pandu dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan penunjukan operator merupakan bagian dari program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang dijalankan Danantara Indonesia. Program tersebut bertujuan memperkuat pengelolaan sampah perkotaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir.

Program tersebut juga mendukung pengembangan energi berkelanjutan. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pengolahan sampah menjadi energi di berbagai daerah.

Danantara juga mewajibkan operator yang ditunjuk membentuk konsorsium dengan badan usaha milik pemerintah daerah maupun perusahaan lokal Indonesia.

Skema tersebut diharapkan mendorong transfer teknologi serta memperkuat keterlibatan pelaku usaha domestik dalam pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik.

“Mitra operator terpilih diharapkan mampu menjaga kinerja operasional yang konsisten, memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, serta mendorong keterlibatan yang berkelanjutan dengan masyarakat,” kata Pandu.

Ia menambahkan Danantara akan terus bekerja sama dengan operator, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

“Kami akan terus bekerja sama untuk menghadirkan kemajuan yang terukur dalam pengurangan sampah dan pembangkitan energi bersih,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mengambil alih kendali dan kewenangan proyek strategis pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Desy Damayanti mengatakan bahwa kesepakatan proyek waste to energy tersebut hanya dapat dilakukan lewat Danantara.

"Sesuai regulasi terbaru dari pemerintah pusat tahun 2026 ini, kami di daerah tidak lagi diperbolehkan melanjutkan kesepakatan mandiri dengan investor karena seluruh proyek PLTSa kini wajib satu pintu melalui Danantara," kata Desy di Samarinda, Kamis, (12/2/2026) dikutip dari Antara.

Dengan kebijakan satu pintu tersebut, kata Desy, berbagai rencana kerja sama yang sebelumnya telah dirintis oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan mitra asing untuk standar pengelolaan energi sampah secara nasional secara otomatis gugur.

Imbasnya, negosiasi intensif yang sebelumnya telah terbangun dengan investor asal Korea Selatan, yang juga terlibat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, terpaksa tidak dapat dilanjutkan ke tahap realisasi fisik.

Lebih lanjut, Desy mengatakan, pemerintah pusat menilai langkah pengalihan wewenang ke Danantara krusial untuk memastikan teknologi dan skema pembiayaan PLTSa di seluruh Indonesia memiliki standar kualitas yang seragam di bawah pengawasan langsung negara.

Kepala Dinas PUPR Samarinda tersebut memastikan pihaknya mematuhi regulasi ini dan segera melimpahkan seluruh dokumen studi kelayakan serta data teknis yang telah disusun daerah kepada pihak Danantara.

Meskipun kewenangan eksekusi kini berpindah tangan ke pusat, Desy menekankan bahwa urgensi penanganan volume sampah di TPA Sambutan tetap harus menjadi prioritas yang segera diselesaikan oleh pemegang kebijakan baru.