Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong generasi muda utamanya Generasi Z untuk memiliki kesadaran politik yang tinggi guna menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah maupun negara di masa depan.

Pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi instrumen penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, serta peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menekankan pemahaman politik tidak boleh hanya terbatas pada momentum pemilihan umum, melainkan mencakup pemahaman yang lebih luas terhadap dinamika kepemimpinan nasional.

"Politik itu penting karena menentukan arah dan kebijakan. Ke depan, dunia politik akan semakin intens dan akan terjadi transisi dengan munculnya pemimpin-pemimpin muda," ujar M. Fajar Aldila saat memberikan materi pendidikan politik bertajuk "Peran Generasi Muda dalam Membangun Demokrasi" di SMAN 2 Cimalaka, Senin (25/5/2026).

Fajar mengajak generasi Z untuk menyikapi dunia politik secara bijak dan profesional, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial.

Para pelajar diharapkan mampu menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau hoaks yang dapat memecah belah persatuan.

Sebagai bentuk mitigasi terhadap dampak negatif digitalisasi pada usia dini, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga telah mengambil langkah tegas.

"Tolong jadi masyarakat yang bijak dalam bermedia sosial. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga sudah mulai menonaktifkan pengguna media sosial di bawah usia 16 tahun," katanya.

Lebih lanjut, Wabup Sumedang menjelaskan bahwa pendidikan politik sangat vital untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam kontestasi Pemilu maupun Pilkada.

Generasi muda diminta untuk lebih kritis dalam membedah program kerja para calon pemimpin agar tidak terjebak dalam politik transaksional.

"Kalian harus memahami visi dan misi calon pemimpin, jangan mudah terbawa janji manis maupun serangan fajar. Generasi muda ini kelak akan menjadi pemimpin sehingga harus mulai menumbuhkan minat untuk meningkatkan partisipasi politik," tegas Fajar.

Melalui upaya edukasi yang berkelanjutan ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap para pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan aktif berkontribusi dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat dan berkualitas di wilayah tersebut.

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto meminta Sekretaris Jenderal hingga Biro Hukum untuk mempelajari terkait putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Hal itu ia sampaikan saat disinggung perihal peluang 57 pegawai KPK yang dikeluarkan lantaran dianggap tidak lolos TWK.

"Saya akan sampaikan ke Pak Sekjen sama biro hukum untuk melakukan telaah dulu, mempelajari dulu apa yang disampaikan atau apa-apa yang hasil yang didapatkan," kata Setyo saat ditemui di Kantor Kemen PAN-RB, Selasa (24/2/2026).

Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) eks pegawai KPK.

Hal tersebut merupakan amar putusan terkait gugatan yang diajukan dua eks pegawai KPK, Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah terkait hasil TWK.

"Memutuskan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn membacakan amar putusan yang disiarkan akun YouTube KIP, Senin (23/2/2026).

Lihat video: Gestur Pegawai KPK Selalu Diawasi, Saut Sitomorang Bongkar Sisi Dalam KPK

"Membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan," sambungnya.

Dalam putusannya, hakim menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi terbuka sebagian, hanya bagi Pemohon, sepanjang tidak terdapat informasi mengenai rahasia pribadi pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang KIP.

"Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) eks pegawai KPK harus dibuka. Diketahui, gugatan tersebut diajukan oleh eks pegawai KPK yang 'disingkirkan' usai dianggap tidak lolos TWK.

"KPK tentunya menghormati setiap hasil putusan sidang. Di mana dalam sidang sengketa informasi antara pihak pemohon dan termohon yaitu BKN, posisi KPK adalah sebagai pihak terkait," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Sebagai pihak terkait jelas Budi, KPK sempat dimintai keterangan sebagai saksi. Pihaknya pun telah menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh majelis untuk kemudian memutus sengketa tersebut. "Kita sama-sama ikuti perkembangan pasca putusan sengketa di KIP ini," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil TWK eks pegawai KPK. Hal tersebut merupakan amar putusan terkait gugatan yang diajukan dua eks pegawai KPK, Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah terkait hasil TWK.

"Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn membacakan amar putusan yang disiarkan akun YouTube KIP, Senin (23/2/2026).

"Membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan," tandas KPI.

JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupakan amar putusan terkait gugatan yang diajukan dua eks pegawai KPK, Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah terkait hasil TWK.

"Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn membacakan amar putusan yang disiarkan akun YouTube KIP, Senin (23/2/2026).

"Membatalkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan," sambungnya.

Dalam putusannya, hakim menyatakan informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi terbuka sebagian, hanya bagi pemohon, sepanjang tidak terdapat informasi mengenai rahasia pribadi pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang KIP.

"Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon," ujar KIP.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan nilai ambang batas atau passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS sebagai syarat utama kelulusan tahap awal seleksi. Ketentuan ini mengacu pada seleksi tahun-tahun sebelumnya serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 yang hingga kini masih dijadikan rujukan.

Passing grade tersebut disusun berdasarkan tiga komponen utama SKD, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Setiap formasi memiliki ketentuan ambang batas yang berbeda sesuai karakteristik jabatan dan kebijakan afirmasi.

Tabel Passing Grade Formasi Umum

Komponen Tes	Jumlah Soal	Passing Grade	Materi yang Diuji
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	30 soal	65	Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Sejarah Nasional
Tes Intelegensia Umum (TKP)	35 soal	80	Verbal, Numerik, Figural, Penalaran Logis
Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	45 soal	166	Pelayanan Publik, Integritas, Profesionalisme, Sosial Budaya
Total	110 soal	311	Waktu pengerjaan: 100 menit

Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 1023/2021 dan nilai ini menjadi patokan utama bagi mayoritas pelamar CPNS pada seleksi tahun tersebut.

Passing Grade Formasi Khusus

• Total nilai SKD: 286
• Ambang batas TIU: 60
• Cumlaude dan Diaspora
• Total nilai SKD: 311
• Ambang batas TIU: 85
• Formasi Dokter
• Total nilai SKD: 311
• Ambang batas TIU: 80
• ABK, Rescuer, dan Pengamat Gunung Api
• Total nilai SKD: 286
• Ambang batas TIU: 70

Pada kesempatan yang sama, Kemenpan RB juga menjelaskan adanya penyesuaian nilai TKP pada tahun tersebut. Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB, Katmoko Ari Sambodo, menyampaikan bahwa kenaikan nilai TKP dilakukan seiring dengan penambahan jumlah soal.

“Secara nilai mutlaknya kita naikkan, namun demikian jika kita lihat ada penambahan 10 soal di TKP dengan nilai maksimalnya 50 maka secara proporsi TKP tersebut ada kenaikan namun hanya sedikit yaitu dibawah 2%,” jelas Ari.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian tersebut telah dipertimbangkan untuk mengakomodasi peserta dari luar Pulau Jawa.

Arah Rekrutmen CPNS 2026

Pemerintah menyatakan rekrutmen CPNS 2026 akan menggunakan format baru dengan fokus pada regenerasi aparatur sipil negara. Kebijakan ini diarahkan untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sekaligus membuka peluang bagi pelamar umum dan lulusan baru.

"Kami sangat concern terhadap regenerasi ASN. Ke depannya, saya berharap bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari birokrasi," ujar Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Meski demikian, hingga kini jadwal pembukaan CPNS 2026 belum ditetapkan karena Kementerian PANRB masih menyusun postur sumber daya manusia nasional untuk mengakomodasi kebutuhan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 kementerian.

Cara Daftar CPNS 2026

Sambil menunggu pengumuman resmi, calon pelamar dapat memahami alur pendaftaran CPNS berdasarkan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi SSCASN yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berikut tahapan pendaftaran CPNS yang dapat dijadikan acuan:

1. Membuat akun SSCASN
2. Pelamar mengakses situs https://sscasn.bkn.go.id dan memilih menu “Buat Akun” untuk memulai proses pendaftaran.
3. Mengisi data diri
4. Peserta diminta memasukkan NIK KTP dan Nomor KK. Jika muncul kendala data, pelamar wajib mengikuti arahan sistem dan berkoordinasi dengan Dukcapil.
5. Melengkapi dan mengunggah dokumen
6. Data yang diunggah meliputi identitas diri, ijazah, serta swafoto dengan latar belakang merah.
7. Membuat password dan verifikasi data
8. Password minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
9. Mencetak Kartu Informasi Akun

Setelah akun berhasil dibuat, peserta dapat mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti pendaftaran.

Syarat Daftar CPNS 2026

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau hingga 40 tahun untuk jabatan tertentu
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih
• Tidak pernah diberhentikan tidak hormat
• Tidak berstatus CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri
• Tidak terlibat partai politik atau aktivitas politik praktis
• Memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai jabatan
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau luar negeri

Dengan memahami ketentuan passing grade SKD, materi ujian, hingga alur dan syarat pendaftaran CPNS yang mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, calon pelamar diharapkan dapat mempersiapkan diri secara lebih matang sejak dini. Meski kebijakan dan jadwal CPNS 2026 masih menunggu pengumuman resmi pemerintah, informasi ini dapat menjadi gambaran awal sekaligus bekal strategis bagi masyarakat, khususnya fresh graduate, untuk meningkatkan peluang lolos seleksi dan menjadi bagian dari regenerasi aparatur sipil negara ke depan.

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas memberikan kuliah umum bersama Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia, beberapa waktu lalu. Dalam paparannya yang bertajuk “Dari Ide ke Aksi: Refleksi Kebangsaan, Kepemimpinan, dan Tantangan Global”, Ibas menekankan pentingnya menjadikan semangat kebangsaan sebagai kekuatan yang hidup dan relevan dengan zaman.

Ide kebangsaan harus diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat dengan landasan moral, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu dalam diskusi publik bertemakan “Kebangsaan Progresif: Membangun Indonesia Melalui Gagasan dalam Menghadapi Tantangan Global” di Institute for Advancement of Science Technology & Humanity (IASTH) UI, Kampus Salemba, Jakarta.

Dalam diskusinya di hadapan para akademika dan mahasiswa, lulusan Program Doktor S3 dari IPB University tersebut menyampaikan dunia telah berubah dan peta tantangan pun bergeser. Dia menyoroti krisis energi, pangan, dan iklim, disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan, serta munculnya polarisasi sosial dan krisis kepercayaan.

“Saya tidak bicara atas nama wakil rakyat saja atau sebagai politisi, tapi dari sisi dunia. Hari ini kita melihat bagaimana disinformasi dan distrust terjadi antara negara, rakyat, dan pemimpin. Masyarakat dibanjiri berita positif dan negatif, namun tidak sedikit pula yang menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemimpin,” ungkap Ibas.

Ibas yang juga lulusan Rajaratnam School of International Studies dari Nanyang Technological University di Singapura ini menjelaskan bahwa dalam teori complex interdependence bahwa dunia kini saling bergantung secara ekonomi, teknologi, dan informasi.

“Kekuatan tidak lagi hanya dibutuhkan oleh pemerintah saja. Kita berharap pemerintah semakin kuat dan berdaya untuk memastikan negara kesatuan dan demokrasi Indonesia dapat benar-benar dijaga. Kita juga harus terus terlibat dalam upaya perdamaian dunia, tidak hanya bicara soal ketahanan nasional, tetapi juga kesiapan kita berperan aktif di dunia internasional,” ujarnya.

Menurut dia, peran tersebut harus dibarengi dengan kehadiran ilmu, inovasi, dan data. Ibas kemudian menekankan nasionalisme lama yang bersifat defensif dan berakar pada sejarah kini perlu bergeser menjadi kebangsaan progresif. “Yaitu yang terbuka, reflektif, dan ilmiah. Nasionalisme kini harus menatap dunia, bukan menolak dunia,” ucapnya.

“Kebangsaan tidak hanya dibicarakan, tapi dikerjakan,” sambungnya.

Menurut Dewan Penasihat Kadin tersebut, ini dapat diwujudkan melalui pendidikan karakter digital, diplomasi kebudayaan, dan riset strategis berbasis IPTEK. Dia mengutip pesan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa “Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar.”

Ibas lalu menyoroti pentingnya kepemimpinan yang visioner di tengah dinamika global. “Dunia kini menuntut strategic foresight, pemimpin yang progresif, visioner, kolaboratif, dan adaptif,” katanya.

Dia menegaskan harapannya agar Indonesia menjadi subjek, bukan objek dunia. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia dapat berdaulat digital, melakukan transisi energi, dan menjaga stabilitas maritim. Adapun solusi yang dia tawarkan meliputi kolaborasi diplomatik, inovasi sumber daya manusia dan riset, serta penguatan ketahanan sosial-ekonomi.

“Pemimpin tidak hanya reaktif, tapi antisipatif. Harus inspiratif, bukan instruktif,” kata anggota DPR dari Dapil Jawa Timur VII tersebut.

Menutup kegiatan tersebut, Ibas menyampaikan refleksi penting yang dia tujukan kepada Universitas Indonesia agar dapat menjadi pusat pemikiran strategis dan solusi kebangsaan.

“Pertama, bagaimana konsep kebangsaan progresif dapat diintegrasikan dalam diplomasi luar negeri Indonesia? Kedua, bagaimana kita menciptakan strategic leaders dalam ranah diplomasi internasional? Dan ketiga, bagaimana kampus dapat menjadi ekosistem digital, moral, dan intelektual dalam politik nasional?” katanya.

Sesi diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Antusiasme peserta terlihat dari berbagai tanggapan dan apresiasi yang disampaikan. “Terima kasih kepada Pak Ibas yang telah memberikan semangat kepada para mahasiswa, termasuk kami tentang bagaimana cara memberikan kontribusi terbesar bagi pembangunan negara tercinta Indonesia ini,” ujar Direktur Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) UI Prof Dr Supriatna.

Dari kalangan mahasiswa, Ketua Umum FORMA SPPB UI Rosabella Izza turut menyampaikan harapannya, “Terima kasih banyak, Pak Ibas. Mungkin ke depannya kami bisa bersilaturahmi ke MPR/DPR RI,” katanya.

Sementara, Rishan, mahasiswa pascasarjana lainnya yang memenangkan hadiah karena ketanggapannya menjawab pertanyaan Ibas dalam sesi kuis mengaku luar biasa dengan materi yang disampaikan Ibas. “Sangat berkesan bagi kami. Semoga bermanfaat ke depannya,” ucapnya.