Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah melanjutkan skema work from home (WFH) selama dua bulan ke depan sebagai respons terhadap situasi global yang dinilai belum stabil.

Dia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi baru di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung.

“Kemudian juga tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang, di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home (WFH) untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Selain perpanjangan WFH, pemerintah juga tengah mempersiapkan sejumlah stimulus dan insentif ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan nasional pada kuartal II/2026.

“Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal II/2026 bisa bergerak,” katanya.

Airlangga belum memerinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah. Namun, langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha di tengah tekanan ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah melanjutkan skema work from home (WFH) selama dua bulan ke depan sebagai respons terhadap situasi global yang dinilai belum stabil.

Dia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi baru di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlangsung.

“Kemudian juga tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang, di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home (WFH) untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Selain perpanjangan WFH, pemerintah juga tengah mempersiapkan sejumlah stimulus dan insentif ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan nasional pada kuartal II/2026.

“Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal II/2026 bisa bergerak,” katanya.

Airlangga belum memerinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah. Namun, langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha di tengah tekanan ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan personel Brimob untuk selalu waspada terkait dampak dari eskalasi global, khususnya di Asia Barat yang terus meningkat.

Sigit menjelaskan, konflik Iran dengan AS dan Israel telah berkembang ke Lebanon. Konflik itu pun memiliki efek domino terhadap sektor energi secara global.

Dampak konflik itu misalnya telah membuat Selat Hormuz ditutup oleh Iran sebagai balasan serangan Israel-AS. Dengan begitu, aktivitas kapal pengangkut logistik telah ditekan hingga angka 20% di Selat Hormuz.

"Kita lihat bahwa beberapa negara termasuk di kawasan ini telah menetapkan status darurat energi nasional. Di beberapa wilayah di negara-negara sekitar kita sudah mengumumkan untuk menggunakan energi seefisien mungkin," ujar Sigit dalam Rakernis Korps Brimob Polri pada Selasa (21/4/2026).

Salah satu upaya untuk melakukan efisiensi energi yaitu memberlakukan WFH, termasuk Indonesia. Upaya lainnya yaitu menjaga harga BBM hingga LPG bisa terus terjaga.

Namun demikian, kata Sigit, kondisi tersedianya barang energi ini tidak bisa terus terjaga. Pasalnya, BBM non-subsidi telah terkerek akibat kondisi ini. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin peristiwa krisis energi ini menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Yang tentunya ini akan menimbulkan reaksi, akan menimbulkan potensi terjadinya eskalasi yang meningkat khususnya terkait dengan masalah keamanan di dalam negeri," imbuhnya.

Sigit meminta agar jajarannya bisa mempersiapkan diri untuk potensi yang mengganggu keamanan di dalam negeri. Selain itu, dia juga mengimbau agar seluruh personel bisa terus bersinergi dengan TNI dalam menghadapi tantangan ini.

"Oleh karena itu tentunya kita semua harus selalu siap, kita semua harus selalu waspada, kita semua harus mempersiapkan diri untuk terus melatih menghadapi segala macam dinamika yang mungkin terjadi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) akan makin ruti melakukan pemantauan jaringan internet seiring dengan pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan oleh pemerintah.

Langkah ini diambil untuk memastikan keandalan koneksi internet bagi pelanggan rumah tangga di tengah dinamika transformasi budaya kerja nasional.

Manajemen Biznet menilai kebutuhan koneksi internet berkualitas di rumah kini semakin krusial. Kebijakan WFH yang efektif berlaku sejak 1 April 2026 ini dipandang sebagai motor penggerak efisiensi energi dan penghematan biaya transportasi di tengah ketidakpastian global.

Senior Manager Marketing Biznet, Adrianto Sulistyo mengatakan perusahaan telah mengantisipasi tren digitalisasi ini jauh sebelum kebijakan resmi diumumkan. Sebagai bentuk peningkatan layanan, Biznet telah memberikan upgrade bandwidth sebesar 30% secara gratis kepada seluruh pelanggan Biznet Home sejak Januari 2026.

“Layanan kami didukung oleh jaringan kabel fiber optic, kapasitas modem hingga 1 Gbps, serta lebih dari 300 kantor cabang. Ini membuat kami cukup confidence dan siap memenuhi kebutuhan digital di rumah,” ujar Adrianto kepada Bisnis, Senin (6/4/2026).

Meskipun potensi kenaikan trafik data terbuka lebar, Adrianto mengaku hingga saat ini pihaknya belum melihat adanya lonjakan yang signifikan. Hal ini dikarenakan kebijakan WFH baru saja berjalan kurang dari sepekan. Namun, tim teknis Biznet tetap bersiaga penuh.

“Kami terus memonitor ini dalam 1—2 bulan ke depan. Dengan harga yang lebih terjangkau di kota lapis kedua dan ketiga, masyarakat kini bisa bekerja tanpa harus mobilisasi ke kota besar. Ini juga menjadi upaya penghematan bahan bakar,” kata Adrianto.

Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, meyakini kesiapan operator internet saat ini jauh lebih matang dibandingkan masa pandemi Covid-19. Peningkatan penetrasi broadband dalam beberapa tahun terakhir menjadi fondasi kuat bagi infrastruktur digital nasional.

Berdasarkan Survei APJII 2025, penetrasi internet di Indonesia telah menyentuh angka 80,66% atau setara dengan 229,4 juta jiwa. Tren ini terus menanjak dari level 73,70% pada tahun 2020 dan 79,50% pada 2024.

Data menarik menunjukkan adanya pergeseran perilaku akses masyarakat. Penggunaan WiFi rumah meningkat menjadi 28,43% pada 2025, naik dari posisi 22,38% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, pelanggan fixed broadband juga melonjak signifikan dari 27,40% menjadi 38,70%.

Meski mayoritas masyarakat masih mengandalkan data seluler (74,27%), ketersediaan jaringan fiber opticyang mendominasi pasar fixed broadband menjadi kunci stabilitas saat beban kerja berpindah ke area residensial. Dengan durasi WFH yang hanya satu hari per pekan, APJII memprediksi fluktuasi trafik masih dalam batas wajar dan dapat dimitigasi dengan baik oleh para penyelenggara jasa internet.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepastian mengenai kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dalam rangka penghematan energi di tengah dinamika global akan diumumkan pada Selasa (31/3).

“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” kata Tito saat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Meskipun demikian, Tito enggan memberikan bocoran terkait kebijakan WFH itu lebih lanjut. Namun, dia memastikan Kementerian Dalam Negeri nantinya akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah daerah (pemda).

“Iya, pasti ada [imbauan ke pemda],” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebelumnya, memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH sebelum akhir Maret ini.

“Akan diumumkan [kebijakan WFH] sebelum akhir bulan [Maret],” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3).

Kebijakan tersebut diinisiasi sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.

Skema WFH, jelas Airlangga, direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan tersebut bakal bersifat imbauan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan ini tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional, bahkan berpotensi memberikan efisiensi penggunaan energi.

Menurut Purbaya, dari sisi fiskal maupun aktivitas ekonomi, kebijakan WFH tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional apabila diterapkan secara selektif.

"Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujarnya ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3).

Menkeu menjelaskan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak seluruh jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.

Selain itu, penerapan WFH dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak akibat berkurangnya mobilitas masyarakat, meskipun besaran penghematan masih bergantung pada harga minyak.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan baik.

Tito meyakini kebijakan WFH sehari dalam sepekan tidak akan menimbulkan masalah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sebab, kebijakan WFH bukan pengalaman pertama.

Saat pandemi Covid-19, diterapkan kebijakan WFH, bahkan porsi bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25%. Meski begitu, pelayanan kepada warga tetap berjalan.

"No problem. Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuman mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," ujar Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

Tito mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada kemarin, Selasa (24/3/2026), telah disepakati adanya skenario kebijakan WFH sehari dalam sepekan.

Namun, menurutnya kebijakan itu baru akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Apabila Prabowo menyepakati maka kebijakan WFH sehari dalam sepekan akan diluncurkan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menjelaskan wacana WFH sehari dalam sepekan merupakan tindak lanjut arahan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai aspek kerja pemerintahan.

Dia menegaskan, kebijakan ini bukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pasokan BBM. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Ini lebih kepada momentum untuk koreksi diri dan meningkatkan efisiensi,” kata Prasetyo.

Jakarta: Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) setelah Lebaran 2026 sebagai langkah strategis untuk menghemat energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar tanpa mengganggu produktivitas kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan WFH akan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga dianjurkan untuk sektor swasta.

“(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga ditemui usai salat Idulfitri di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu, 22 Maret 2026.

WFH berlaku satu hari dalam sepekan

Dalam implementasinya, pemerintah menetapkan bahwa WFH hanya akan dilakukan satu hari dalam seminggu. Skema ini dipilih agar keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja tetap terjaga.

Airlangga juga menyebut pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif di berbagai sektor.

Potensi hemat BBM capai 20 persen

Kebijakan WFH diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa penerapan WFH selama satu hari dapat mengurangi konsumsi BBM secara cukup besar.

“Ada hitungan kasar sekali (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM),” kata Purbaya.

Ia juga menjelaskan alasan kebijakan ini tidak diterapkan setiap hari.

“Nanti libur terus. Nanti enggak kerja-kerja. Ya WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH,” ujarnya.

Langkah antisipasi krisis energi global

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menekankan pentingnya efisiensi energi sebagai respons terhadap kondisi global.

"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi covid, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan work from home(WFH) yang rencananya akan diterapkan setelah Lebaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

Airlangga mengungkapkan, kebijakan WFH memang dirancang untuk diberlakukan pasca-Idulfitri, meski waktu pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

“Pascalebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, dia menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga akan mencakup sektor swasta dan pemerintah daerah.

“Semua,” katanya singkat saat ditanya apakah WFH hanya untuk ASN atau juga swasta.

Terkait durasi pelaksanaan WFH, Airlangga menyebut pemerintah masih akan menyesuaikannya dengan dinamika global, terutama kondisi harga minyak dan situasi geopolitik.

“Nanti kita lihat situasi harga minyak, situasi perang, jadi kita ikuti situasinya,” ucapnya.

Menurut Airlangga, Presiden Prabowo memberikan respons positif terhadap rencana kebijakan tersebut karena dinilai mampu menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar.

“Baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan,” katanya.

Di sisi lain, Airlangga memastikan tidak ada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

“Tidak ada,” tegasnya.

Dia juga menambahkan bahwa program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak akan terdampak kebijakan efisiensi.

“Tidak ada,” ujarnya saat ditanya kemungkinan efisiensi pada program tersebut.

Sementara itu, terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk anggota DPR dan menteri, Airlangga menyebut hal tersebut belum dibahas dalam rapat.

“Belum [dibahas],” tandas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mulai mengkaji penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan pengurangan hari kerja demi menghemat penggunaan BBM. Ekonom menilai upaya tersebut cukup rasional.
Langkah itu mulai menjadi perhatian seiring melonjaknya harga minyak global imbas konflik Timur Tengah. Terlebih RI masih mengimpor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari (bph).
Adapun, harga minyak global sudah menembus level di atas US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, langkah membatasi penggunaan BBM cukup rasional sebagai respons awal. Apalagi, sejumlah negara tetangga seperti Filipina dan Thailand.
Menurutnya, langkah pembatasan pembelian BBM dengan memberlakukan skema WFH atau hari kerja bisa diberlakukan untuk aparatur negeri sipil (ASN).
"Logikanya sederhana, kalau mobilitas ASN berkurang, penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan harian juga ikut turun, sehingga konsumsi BBM bisa ditekan. Kita juga pernah melihat pengalaman serupa saat pandemi Covid-19 ketika banyak pegawai bekerja dari rumah dan konsumsi BBM nasional ikut menurun," tutur Yusuf kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).
Menurutnya, keuntungan dari penerapan WFH atau pengurangan hari kerja adalah implementasinya relatif cepat dan tidak membutuhkan tambahan anggaran negara. Bahkan, justru bisa menghemat belanja operasional pemerintah.
Selain itu, langkah ini juga memberi sinyal ke pasar bahwa pemerintah berupaya mengendalikan konsumsi energi dan menjaga disiplin fiskal di tengah gejolak harga minyak global.
Namun, Yusuf juga melihat ada keterbatasan dari kebijakan itu. Menurutnya, WFH atau pengurangan hari kerja pada dasarnya hanya menyasar konsumsi BBM di sektor pemerintahan.
Sementara, porsi terbesar konsumsi energi justru berasal dari masyarakat dan sektor transportasi yang lebih luas. Oleh karena itu, dampak penghematannya secara nasional kemungkinan tidak terlalu besar.
Di sisi lain, kalau diterapkan terlalu luas atau terlalu lama, kebijakan ini juga berpotensi memperlambat layanan publik dan aktivitas ekonomi tertentu, terutama di daerah yang infrastruktur digitalnya belum sepenuhnya siap.
"Karena itu, menurut saya langkah ini sebaiknya dilihat sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas. Selain penghematan energi melalui WFH, pemerintah juga perlu menunjukkan disiplin anggaran dari sisi internal birokrasi," imbuh Yusuf.
Dia mencontohkan, pemerintah dapat meninjau kembali berbagai belanja yang tidak mendesak, termasuk efisiensi perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga penghematan tunjangan pejabat tinggi di kementerian dan lembaga.
"Komponen tunjangan kinerja dalam struktur penghasilan pejabat sebenarnya cukup besar, sehingga penyesuaian sementara pada kelompok jabatan tertinggi bisa menjadi sinyal solidaritas fiskal sekaligus membantu mengurangi tekanan anggaran," kata Yusuf.

Opsi Diskon Transportasi Publik

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa pembatasan penggunaan BBM lewat kebijakan WFH sah-sah saja. Asalkan, ada bantuan subsidi upah untuk kompensasi jam kerja pegawai yang berkurang.
Bhima menekankan bahwa yang harus dihindari itu pembatasan penggunaan BBM di SPBU. Sebab, hal itu bisa timbulkan penimbunan dan panic buying.
"Inflasinya terlalu tinggi jika pembelian di SPBU yang dibatasi. Sekarang pemerintah fokus saja dengan pengurangan konsumsi BBM lewat perubahan prilaku," kata Bhima.
Dia pun mengusulkan agar pemerintah memberikan diskon transportasi publik hingga Rp1. Dengan begitu, konsumsi BBM kendaraan pribadi berkurang.
Selain itu, jalur-jalur sepeda di normalisasi kembali. Sebab, itu juga di masyarakat urban sangat berpengaruh ke perilaku.
"Di sisi yang lain, stimulus untuk jaga daya beli bisa dirilis secepatnya. sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa dijaga. solusi nya memang geser alokasi anggaran yang belum prioritas," kata Bhima.
Sebelumnya, Prabowo meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi BBM apabila terjadi krisis. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau WFH dan pengurangan hari kerja.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Dalam kesempatan itu Prabowo menyampaikan perkembangan situasi di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia, termasuk BBM, yang pada akhirnya juga dapat berdampak pada harga pangan.
“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pemerintah telah mengamankan sejumlah aspek fundamental, terutama terkait ketahanan pangan. Meskipun demikian, langkah antisipatif tetap perlu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan tekanan pada sektor energi.
Kepala Negara menekankan bahwa penghematan konsumsi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Dia mengingatkan agar Indonesia tidak merasa terlalu aman tanpa melakukan langkah pengendalian dan antisipasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan.
“Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Artinya, kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun yang terjadi kita aman. Kita bersyukur kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyinggung langkah yang diambil beberapa negara dalam menghadapi potensi krisis energi. Salah satunya adalah Pakistan yang menerapkan sejumlah kebijakan penghematan secara ketat.
“Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah, untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah, kemudian hari kerja mereka dipotong menjadi hanya empat hari,” ungkapnya.