Batam (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil menyelesaikan pekerjaan hot tap pada proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) Pemping yang akan menghubungkan pasokan gas bumi Natuna untuk kebutuhan domestik Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia Rakhmad Dewanto mengatakan penyelesaian hot tap menjadi pencapaian penting yang menunjukkan kesiapan proyek memasuki tahap akhir sebelum pengaliran gas.

"Puji syukur ke hadirat Tuhan YME, pelaksanaan hot tap, yang merupakan tonggak sejarah yang paling penting dari proyek WNTS-Pemping, telah berjalan dengan lancar. Keberhasilan ini menunjukkan PLN EPI mampu menjalankan mandat dari Menteri ESDM untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping dalam rangka memastikan pasokan gas yang andal, efisien, dan berkelanjutan khususnya untuk sistem kelistrikan di Sumatera dan Batam,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis.

Sebagai informasi, proses hot tap merupakan teknik penyambungan pipa baru ke jaringan pipa utama yang tetap beroperasi tanpa menghentikan aliran gas dengan laju alir sekitar 300 juta kaki per hari dan bertekanan 1.096 psi di kedalaman laut 29 meter tanpa menimbulkan kebocoran.

Rakhmad turut menjelaskan gas bumi Natuna yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk pasar ekspor akan mulai dialirkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, khususnya mendukung sistem kelistrikan di Sumatera dan Batam.

“Capaian ini juga mencerminkan kesiapan teknis proyek serta sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan infrastruktur energi strategis nasional," ujar Rakhmad.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan pekan depan akan dimulai untuk comissioning gas, yakni proses pengujian dan verifikasi awal pada sistem perpipaan gas.

“Saat ini tim SKK Migas sedang menyiapkan gas untuk commissioning, agar gas dari Natuna untuk pertama kalinya dapat mengalir ke Republik Indonesia, yang sudah ditunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lamanya,” kata dia.

Hadirnya pasokan gas Natuna akan memperkuat pasokan energi primer bagi pembangkit PLN di Sumatera dan Batam, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Uncang berkapasitas 135,29 MegaWatt (MW) dan PLTGU IPP Tanjung Uncang milik PT Energi Listrik Batam (ELB) berkapasitas 109,4 MW.

PLN EPI juga telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan West Natuna Exploration Limited (WNEL) untuk pasokan gas sampai dengan 111 juta kaki kubik gas per hari untuk periode 2027-2037.

Selain meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, pemanfaatan gas bumi juga akan mengurangi risiko penggunaan bahan bakar minyak, sekaligus mendukung keandalan kelistrikan dan mendukung upaya penurunan emisi.

"Selain pasokan gas dari WNEL, PLN EPI mengharapkan adanya pasokan gas tambahan untuk meningkatkan keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit PLN dan PLN Batam. Selain lebih efisien dan bersumber dalam negeri, penggunaan gas juga lebih bersih dibandingkan BBM," ujar Rakhmad.

Menurutnya, pipa WNTS-Pemping juga akan memperkuat daya saing Batam sebagai salah satu pusat industri, logistik, dan investasi nasional karena mendukung pertumbuhan kawasan industri, manufaktur, hingga ekonomi digital di kota itu.

"Proyek WNTS-Pemping melibatkan lebih dari 700 tenaga kerja mulai dari proses fabrikasi hingga pekerjaan offshore, nearshore, dan onshore. Dengan selesainya tahapan ‘hot tap’ proyek kini memasuki fase akhir sebelum gas Natuna resmi mengalir untuk mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM – Penugasan pengelolaan proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) ke Pulau Pemping, Kepulauan Riau, resmi dikembalikan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Sebelumnya, penugasan tersebut sempat dialihkan pada Januari 2026.

Pengembalian penugasan ini menegaskan kembali peran PGN dalam pembangunan infrastruktur pipa WNTS yang mengalirkan gas dari Natuna menuju Pemping hingga Batam. Sementara itu, alokasi gasnya tetap diperuntukkan bagi PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).

Area Head PGN Batam, Wendi Purwanto, mengatakan, volume gas yang dialirkan melalui jalur tersebut mencapai sekitar 10 BBTUD. Dari jumlah itu, sekitar 80 BBTUD dimanfaatkan untuk kebutuhan kelistrikan PLN, sedangkan sekitar 30 BBTUD dialokasikan untuk mendukung kebutuhan energi di Batam.

“Sudah kembali ke kita melalui Danantara. Dengan skema tersebut, terdapat dua aspek yang berjalan paralel, yakni penugasan pembangunan infrastruktur pipa WNTS yang kini kembali dikelola PGN, serta alokasi gas yang tetap berada di bawah PLN EPI,” kata dia belum lama ini.

Dia menjelaskan, fokus PGN saat ini berada pada penguatan infrastruktur dan pengembangan hilir gas bumi di wilayah Batam dan sekitarnya. Pengembangan ini dinilai akan memperkuat pasokan energi di wilayah Sumatera bagian utara dan Kepulauan Riau, sekaligus menambah kapasitas distribusi gas tanpa mengurangi alokasi dari sumber lain.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Riza Pahlevi, menyatakan Batam memiliki peluang besar menjadi role model nasional dalam pengembangan kota energi bersih berbasis gas.

“Ini bukan sekadar program jaringan gas biasa, tetapi transformasi menyeluruh. Batam diarahkan menjadi kota berbasis gas, dari sektor rumah tangga, komersial, industri hingga transportasi,” ujarnya.

Selain pengembangan jaringan pipa, PGN juga menghadirkan skema Compressed Natural Gas (CNG) sebagai distribusi non-pipa untuk memperluas akses energi gas ke restoran, hotel, serta pelaku usaha lainnya. Dengan pendekatan ini, ekosistem gas di Batam diharapkan semakin terintegrasi dan fleksibel.

Pemanfaatan gas bumi kini tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menopang operasional industri dan sektor transportasi.

“Infrastruktur yang semakin lengkap menjadi modal utama dalam mewujudkan Batam sebagai kota energi modern berbasis gas,” kata dia.

Lanjutnya, transformasi menuju kota berbasis gas juga dinilai memiliki dampak ekonomi signifikan. Penggunaan gas bumi yang lebih efisien berpotensi menekan biaya energi pelaku usaha, mengurangi ketergantungan pada energi impor, serta membantu menekan beban subsidi energi nasional.

Sebagai kawasan industri dan perdagangan strategis, Batam dinilai akan semakin kompetitif apabila didukung sistem energi yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan. PGN menargetkan pengembangan infrastruktur gas di wilayah tersebut terus berlanjut hingga 2030.

Riza berharap dukungan berbagai pihak, termasuk media dan masyarakat, agar agenda transformasi energi ini dapat berjalan optimal.

“Batam punya peluang besar menjadi kota berbasis gas pertama yang terintegrasi. Ini bukan hanya tentang energi, tetapi tentang masa depan ekonomi daerah,” tegasnya.

Batam (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan pasokan gas dari West Natuna Transportation System (WNTS) Pulau Pemping akan memperkuat suplai energi dengan alokasi sekitar 30 BBTUD (miliar unit termal Inggris per hari) untuk kebutuhan Batam.

Area Head PGN Batam Wendi Purwanto menjelaskan total alokasi gas dari WNTS mencapai 110 BBTUD.

“Alokasi total gas ada ada 110 BBTUD. Gas tersebut akan dialirkan dari West Natuna menuju Pulau Pemping, kemudian diteruskan ke Batam melalui jaringan pipa yang sudah tersedia. Sekitar 80 BBTUD untuk kebutuhan PLN dan 30 BBTUD untuk kebutuhan di Pulau Batam,” ujarnya di Batam, Jumat.

Ia mengatakan, jika kapasitas pipa eksisting dari Pemping ke Batam tidak mencukupi, pihak PGN akan membangun tambahan infrastruktur untuk memastikan distribusi berjalan optimal.

“Sekarang kan ada pipa dari Pemping ke Batam, jika masih kurang akan kita bangun satu lagi,” kata dia.

Sebagai informasi, pasokan gas pipa ke Batam masih bersumber dari wilayah Sumatera, yakni WK Corridor, Jadestone, dan Jambi Merang. Namun sejumlah sumber tersebut mengalami penurunan alami (natural decline), sehingga berpotensi mempengaruhi ketersediaan gas di Batam.

“Dari Sumatera masih memasok Batam. Dengan adanya tambahan dari WNTS ini sifatnya menambah, bukan menggantikan pasokan dari Sumatera,” kata Wendi.

Terkait penugasan proyek dari Kementerian Energi Sumber dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ia menjelaskan terdapat dua aspek, yakni penugasan pembangunan pipa WNTS Pemping dan alokasi gas.

Wendi mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur pipa, surat penugasan telah dikembalikan kepada pihak PGN. Namun alokasi gas sebesar 110 BBTUD saat ini masih ditujukan untuk PLN.

“PGN fokus di infrastruktur dan hilir, artinya membangun jaringan serta menyalurkan gas ke pelanggan,” ujarnya.

Dengan tambahan pasokan dari WNTS melalui Pemping, diharapkan kebutuhan energi untuk industri di Batam dapat terpenuhi.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama pemerintah resmi memulai pembangunan Pipa Gas Bumi Ruas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pulau Pemping di Kepulauan Riau. Proyek ini menjadi langkah strategis untuk menjamin pasokan gas bumi dalam negeri, khususnya bagi pembangkit listrik di Batam dan sekitarnya.

Proyek WNTS-Pemping mencakup pembangunan pipa offshore sepanjang 3,2 kilometer dan pipa onshore sepanjang 1,3 kilometer. Selain itu, akan dibangun fasilitas penerima dan pengukuran gas atau Onshore Receiving Facility (ORF) di Pulau Pemping.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari tercapainya Tie-in Agreement (TIA) antara PLN EPI dan operator West Natuna Group.

“Dengan dibangunnya pipa gas ini, pemanfaatan gas Natuna untuk kebutuhan dalam negeri dapat semakin optimal, terutama untuk mendukung penyediaan energi dan kelistrikan di Kepulauan Riau. Alhamdulillah, kita berhasil mengatasi salah satu isu utama terkait unlimited liabilities yang dirubah menjadi limited liabilities. SKK Migas juga mendorong KKKS di wilayah Natuna untuk bersama-sama menanggung premi asuransi bersama PLN EPI sehingga pembangunan pipa dapat terwujud segera,” ujar Djoko dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Februari 2026.

Dorong pertumbuhan industri dan data center

Dari sisi pemerintah daerah, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menilai proyek ini akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dengan berkembangnya data center, industri, dan investasi.

“Proyek pipa gas WNTS ke Pulau Pemping ini bukan hanya soal infrastruktur bawah laut, tetapi urat nadi ketahanan energi wilayah. Kehadiran pipa WNTS Pemping ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk mewujudkan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi di Batam sebesar 9,5-10 persen,” ujar Amsakar.

Dengan suplai gas yang lebih terjamin, Batam diharapkan mampu menjaga daya saing industrinya sekaligus memperkuat peran sebagai pusat ekonomi strategis.

Pastikan keandalan pasokan gas untuk pembangkit

Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero), Rizal Calvary Marimbo, menekankan proyek ini menjadi bukti keseriusan PLN dalam menjaga keandalan pasokan energi bagi sektor ketenagalistrikan.

“Keberadaan ORF di Pulau Pemping akan menjadi titik krusial dalam rantai pasok gas bumi. Proyek ini memastikan suplai gas yang andal bagi pembangkit, sekaligus menjadi momentum penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung transisi energi nasional,” jelas Rizal.

Sementara itu, Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari penugasan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Pemerintah melalui Menteri ESDM menugaskan PLN dan dilaksanakan oleh PLN EPI untuk menyelesaikan proyek Pipa Gas WNTS-Pemping sebagai bagian dari upaya memastikan pasokan energi primer bagi kelistrikan nasional. Penugasan ini diperkuat dengan penetapan alokasi gas dari Wilayah Kerja Duyung untuk kebutuhan listrik, yang ditindaklanjuti melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas antara PLN EPI dan WNEL pada tanggal 11 Juli 2025 sebesar 111 BBTUD untuk periode 2027-2037," jelasnya.

Kepastian alokasi gas tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas listrik di Batam dan Kepulauan Riau.

“Proyek ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dan PLN Group untuk mengembalikan gas bumi nasional agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk mendukung kelistrikan dan industri nasional,” ujarnya.

Target beroperasi Juli 2026

Selain memperkuat keandalan pasokan, proyek ini juga diproyeksikan menghadirkan efisiensi biaya energi primer dibanding penggunaan BBM maupun alternatif LNG.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI, Erma Melina Sarahwati, menyebut proyek ini membawa dampak ekonomi luas bagi daerah.

“Kami menargetkan Commercial Operation Date (COD) pada Juli 2026, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kualitas, dan kepatuhan terhadap regulasi,” pungkasnya.

(ANN)

Gas akan langsung mengalir ke sini. Insya Allah pada bulan Juli nanti, dan ini semakin mendekatkan kita pada target pemanfaatan gas untuk kepentingan dalam negeri,

Batam (ANTARA) - Proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) menuju Pulau Pemping, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) resmi memasuki tahap konstruksi setelah dilakukan groundbreaking di pulau itu.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, proyek tersebut akhirnya dapat direalisasikan setelah proses selama sekitar satu dekade.

“Alhamdulillah, setelah kurang lebih 10 tahun proyek ini akhirnya berjalan. Pipa ini dibangun untuk ketahanan energi nasional, dengan pasokan gas sebesar 111 BBTUD (miliar unit termal Inggris per hari) yang 100 persen akan dialihkan ke pihak PLN,” ujar Djoko di Batam, Selasa.

Ia mengatakan pipa gas WNTS Pulau Pemping dibangun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bagian dari upaya penguatan ketahanan energi nasional dan keandalan pasokan listrik di Batam serta Sumatera.

Djoko menjelaskan, gas dari lapangan-lapangan di Natuna yang dikelola Medco, Harbour, dan Star Energy akan mengalir melalui pipa tersebut ke Batam.

Gas yang sebelumnya dialirkan secara langsung ke Singapura, katanya, akan dialihkan terlebih dahulu ke Batam dan Sumatera untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Gas akan langsung mengalir ke sini. Insya Allah pada bulan Juli nanti, dan ini semakin mendekatkan kita pada target pemanfaatan gas untuk kepentingan dalam negeri,” katanya.

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia (EPI), selaku penanggung jawab proyek tersebut, Rakhmad Dewanto menyebut proyek pipa gas WNTS Pulau Pemping memiliki nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.

“Ini menjadi awal bersejarah dimulainya konstruksi pipa gas WNTS. Konstruksi dimulai pada Februari dengan target penyelesaian pada Juni, sehingga pada Juli gas diharapkan sudah dapat mendarat di Batam,” kata dia.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambut baik dimulainya konstruksi pipa gas WNTS Pulau Pemping yang dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap keandalan pasokan listrik di Batam.

“Pertumbuhan kebutuhan listrik di Batam terus naik, maka kita membutuhkan pasokan energi yang luar biasa untuk memastikan keandalan energi di Batam,” ujar Amsakar.

Ia menyebut kebutuhan listrik di Batam rata-rata meningkat 15 persen per tahun.

Maka dari itu, Amsakar berharap proyek ini dapat selesai sesuai target sehingga mulai Juli gas sudah benar-benar dapat mengalir ke Batam.

"Namun saya juga menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat lokal yang terdampak proyek, khususnya nelayan. Jadi tolong dipertimbangkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)," kata dia.

Selain memperkuat ketahanan energi nasional, proyek ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing investasi, dan menyerap tenaga kerja lokal di wilayah setempat.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - SKK Migas memastikan pembangunan pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pulau Pemping segera memasuki tahap konstruksi dengan kesepakatan Tie-in Agreement (TIA) antara PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan operator West Natuna Group.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan proyek tersebut memiliki nilai strategis karena mengembalikan pemanfaatan gas Natuna untuk kebutuhan dalam negeri.

“Ibarat anak kandung yang puluhan tahun tidak pernah pulang merantau ke negeri seberang Singapura, tidak lama lagi akan pulang kampung yang sudah lama dirindu-rindukan,” ujar Djoko dalam keterangan yang diterima di Batam, Rabu.

Ia menyebut SKK Migas juga memastikan pengaturan liability dan asuransi dalam TIA tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak agar pembangunan infrastruktur gas dapat dipercepat.

Kesepakatan TIA ditandatangani oleh PT Medco E&P Natuna Ltd selaku operator WNTS yang diwakili WNTS Chairman Susanto, Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto, serta Kepala SKK Migas Djoko Siswanto.

Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan penyelesaian TIA menjadi titik krusial dimulainya pembangunan fisik pipa gas WNTS-Pemping sekaligus memastikan kesiapan PLN EPI menyerap gas domestik dari Natuna.

“Dengan disepakatinya TIA ini, PLN EPI memperoleh kepastian akses pembangunan pipa WNTS-Pemping ke ruas pipa WNTS sehingga proses konstruksi bisa segera di mulai pada awal Februari 2026,” katanya.

Ia mengatakan bahwa Pembangunan Pipa WNTS-Pemping merupakan penugasan Menteri ESDM yang diberikan kepada PLN EPI. Pihaknya telah mengadakan long lead items, menunjuk Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dan mendapatkan Ijin Lingkungan.

“Kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam merealisasikan terbangunnya pipa WNTS-Pemping yang sudah menjadi cita-cita sejak lebih dari satu dekade lalu untuk mengalirkan gas dari wilayah kerja Natuna ke pasar domestik terutama untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan di wilayah Batam dan Sumatera bagian Tengah,” ujar Rakhmad.

Ia menambahkan, proyek tersebut juga terintegrasi dengan pengaliran gas dari Wilayah Kerja Duyung.

“Penyelesaian pipa ini juga merupakan satu kesatuan untuk mengalirkan gas dari wilayah kerja Duyung dengan telah ditandatanganinya kontrak Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) antara PLN EPI dengan West Natuna Exploration Limited pada tanggal 11 Juli 2025 dengan volume sampai dengan 111 BBTUD selama 11 tahun”, kata Rakhmad menambahkan.

Sementara itu, Direktur Gas dan BBM PLN EPI Erma Melina Sarahwati mengatakan kesepakatan TIA itu mengakhiri pembahasan panjang terutama terkait klausul tanggung jawab.

“Kesepakatan tersebut menuntaskan pembahasan alot yang berlangsung cukup panjang, terutama terkait klausul liabilities. Dalam TIA yang telah disepakati bersama, skema tanggung jawab yang semula unlimited liabilities menjadi limitedliabilities, dengan nilai maksimum di bawah 100 juta dolar AS,” kata Erma.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026