Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Cina, People's Bank of China (PBOC), sepakat memperdalam kerja sama keuangan bilateral melalui sejumlah inisiatif yang mencakup perluasan penggunaan mata uang lokal, penguatan konektivitas pembayaran lintas batas, hingga penjajakan peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) alias dedolarisasi.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri Gubernur Perry Warjiyo dan Gubernur Pan Gongsheng pada 11 Juni 2026 di Shanghai, Cina.

Dalam pertemuan itu, kedua bank sentral juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dan memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan Cina.

Salah satu hasil pertemuan adalah penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong. MoU tersebut ditandatangani Perry Warjiyo, Pan Gongsheng, serta Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Eddie Yue.

Kerja sama itu memperkuat kerangka LCT yang telah berjalan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dibandingkan dolar Amerika Serikat (AS), meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung integrasi pasar keuangan regional.

Selain itu, BI dan PBOC meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia-Cina. Dengan dukungan kerangka LCT, sistem tersebut memungkinkan transaksi ritel lintas negara dilakukan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal.

Melalui implementasi tersebut, penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas memiliki jangkauan yang lebih luas, dengan jumlah peserta mencapai 191 penyedia di Cina dan 24 penyedia di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Bank Mandiri resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS). Partisipasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi antara Indonesia dan Cina serta memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.

Menanggapi perkembangan tersebut, Perry menyatakan kerja sama keuangan kedua negara ke depan akan diarahkan untuk memperkuat transaksi mata uang lokal, mengembangkan infrastruktur keuangan, dan memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia.

Sementara itu, Pan menilai Indonesia dan Cina sebagai dua ekonomi utama sekaligus mitra strategis di kawasan memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Menurut dia, penguatan kerja sama tersebut diharapkan mendukung kemakmuran dan stabilitas kawasan serta meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara.

Dalam pertemuan itu, BI dan PBOC juga menandatangani MoU mengenai pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan ekosistem renminbi domestik melalui penyediaan likuiditas renminbi bagi kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan.

BI menilai berbagai capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral. Langkah itu diharapkan dapat membantu dunia usaha dan masyarakat menekan biaya pemrosesan transaksi sekaligus memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan kedua negara

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Cina, People's Bank of China (PBOC), sepakat memperdalam kerja sama keuangan bilateral melalui sejumlah inisiatif yang mencakup perluasan penggunaan mata uang lokal, penguatan konektivitas pembayaran lintas batas, hingga penjajakan peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) alias dedolarisasi.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri Gubernur Perry Warjiyo dan Gubernur Pan Gongsheng pada 11 Juni 2026 di Shanghai, Cina.

Dalam pertemuan itu, kedua bank sentral juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dan memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan Cina.

Salah satu hasil pertemuan adalah penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong. MoU tersebut ditandatangani Perry Warjiyo, Pan Gongsheng, serta Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Eddie Yue.

Kerja sama itu memperkuat kerangka LCT yang telah berjalan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dibandingkan dolar Amerika Serikat (AS), meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung integrasi pasar keuangan regional.

Selain itu, BI dan PBOC meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia-Cina. Dengan dukungan kerangka LCT, sistem tersebut memungkinkan transaksi ritel lintas negara dilakukan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal.

Melalui implementasi tersebut, penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas memiliki jangkauan yang lebih luas, dengan jumlah peserta mencapai 191 penyedia di Cina dan 24 penyedia di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Bank Mandiri resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS). Partisipasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi antara Indonesia dan Cina serta memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.

Menanggapi perkembangan tersebut, Perry menyatakan kerja sama keuangan kedua negara ke depan akan diarahkan untuk memperkuat transaksi mata uang lokal, mengembangkan infrastruktur keuangan, dan memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia.

Sementara itu, Pan menilai Indonesia dan Cina sebagai dua ekonomi utama sekaligus mitra strategis di kawasan memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Menurut dia, penguatan kerja sama tersebut diharapkan mendukung kemakmuran dan stabilitas kawasan serta meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara.

Dalam pertemuan itu, BI dan PBOC juga menandatangani MoU mengenai pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan ekosistem renminbi domestik melalui penyediaan likuiditas renminbi bagi kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan.

BI menilai berbagai capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral. Langkah itu diharapkan dapat membantu dunia usaha dan masyarakat menekan biaya pemrosesan transaksi sekaligus memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan kedua negara

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meminta Bank Indonesia (BI) menyediakan dukungan likuiditas yuan (CNY) hingga 100% bagi perbankan domestik yang akan terlibat dalam skema local currency transaction (LCT) Indonesia-China.

Menurut perbankan, ketersediaan yuan yang terbatas di pasar domestik menjadi tantangan utama dalam memperluas transaksi langsung antara rupiah dan yuan alias mengurangi ketergantungan akan dolar Amerika Serikat (dedolarisasi).

Perwakilan Himbara yang juga Direktur Utama Bank Negara Indonesia Putrama Wahju Setyawan mengatakan kebutuhan tersebut telah disampaikan kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono dalam pembahasan penguatan transaksi mata uang lokal dengan China.

"Kami mengembangkan bersama dengan Bank Indonesia local currency trade. Ini nanti akan melibatkan tiga otoritas, yaitu Bank Indonesia, bank sentral China, dan bank sentral Hong Kong untuk kita bisa melakukan local currency trade, jadi CNY atau yuan versus rupiah," kata Putrama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Putrama menambahkan, terdapat prasyarat penting agar skema dedolarisasi tersebut dapat berjalan optimal. Bank-bank domestik yang menjadi pelaksana transaksi membutuhkan dukungan likuiditas yuan secara penuh dari BI.

"Ada sebuah syarat yang saya sampaikan kepada Pak Thomas Djiwandono, yaitu bahwa bank di dalam negeri yang akan terlibat dalam LCT ini membutuhkan 100% dukungan likuiditas CNY atau yuan dari Bank Indonesia. Karena valuta ini tidak tersedia di pasar bebas," ujarnya.

Putrama menjelaskan transaksi perdagangan Indonesia dengan China saat ini memiliki nilai yang sangat besar sehingga kebutuhan penggunaan mata uang lokal semakin meningkat.

Di sisi lain, pasokan yuan di dalam negeri belum cukup dalam untuk menopang kebutuhan transaksi skala besar yang dilakukan perbankan.

Karena itu, menurut dia, dukungan likuiditas dari BI menjadi faktor krusial agar bank-bank nasional dapat menjalankan transaksi rupiah-yuan secara efektif tanpa bergantung pada mata uang perantara seperti dolar Amerika Serikat.

"Ini masih menjadi sebuah tantangan buat kita untuk melakukan local currency trade karena membutuhkan dukungan likuiditas yang cukup besar, 100% dari Bank Indonesia," sebut Putrama.

Permintaan Himbara tersebut muncul di tengah meningkatnya penggunaan yuan dalam transaksi perdagangan dan keuangan antara Indonesia dan China.

Sebelumnya, Gubernur Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa yuan kini semakin banyak ditransaksikan di dalam negeri seiring melonjaknya transaksi mata uang lokal antara kedua negara.

Menurut Perry, nilai transaksi LCT Indonesia-China saat ini telah mencapai setara US$3,7 miliar per bulan. Adapun sepanjang tahun lalu, akumulasi transaksi mencapai sekitar US$25 miliar.

Seiring perkembangan tersebut, BI juga telah memperluas instrumen transaksi yuan yang dapat diakses melalui perbankan domestik. Selain transaksi tunai atau spot, pelaku usaha kini dapat melakukan transaksi swap maupun forward secara langsung menggunakan yuan.

Peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.

Namun demikian perbankan menilai keberhasilan implementasi LCT dalam skala yang lebih besar masih bergantung pada tersedianya likuiditas yuan yang memadai di dalam negeri.