PENGURUS Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Khudori, mengatakan pelaku usaha dan petani menunggu kepastian kebijakan pemerintah soal komoditas beras pada tahun ini. Mereka akan menunggu langkah selanjutnya setelah swasembada beras diumumkan per Desember 2025 dan tidak ada lagi impor beras konsumsi tahun ini.

“Hari-hari ini para pelaku di industri beras tengah menunggu dengan waswas apa saja kebijakan pemerintah. Setidaknya sepanjang tahun ini,” katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu, 11 Januari 2026.

Pertama, menurut Khudori, petani menunggu kepastian harga Gabah Kering Panen (GKP), apakah berlanjut Rp 6.500 per kilogram untuk semua kualitas atau tidak. Kebijakan ini dinilai menguntungkan petani, tapi tidak mendidik untuk memproduksi gabah berkualitas.

Pasalnya, ada GKP yang diserap Badan Urusan Logistik (Bulog) masih mengandung air lebih dari standar maksimal kadar air 25 persen, kadar hampa 10 persen, dan butir hijau 10 persen. Akibatnya membuat rendemen giling menjadi tidak pasti karena mempertaruhkan kualitas beras.

Kedua, kata Khudori, petani dan pelaku pasar menunggu kepastian apakah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 kilogram GKP di petani dan Rp 12.000 per kilogram beras di gudang Bulog yang berlaku tahun 2025 tetap tidak berubah pada 2026.

Ketiga, pedagang grosir, distributor besar, dan pedagang pasar induk menunggu apakah mekanisme operasi pasar tetap tanpa melibatkan mereka seperti pada 2025. Tahun lalu, operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menggunakan gerai baru. Belakangan ditambah jejaring Rumah Pangan Kita dan ritel modern.

“Tapi tak menolong. Hasilnya, operasi pasar SPHP hanya tercapai 53 persen dari target 1,5 juta ton beras. Harga beras tetap bertahan tinggi di level tinggi,” ujar Khudori.

Keempat, pelaku usaha menunggu pendekatan hukum model apa yang dilakukan Satuan Tugas Pangan Polri. Pasalnya, tahun lalu ada puluhan orang tersangka, termasuk penggilingan besar, atas tuduhan mengoplos, menurunkan kualitas, mengurangi timbangan, dan jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tuduhan tersebut pun dipertanyakan kebenarannya dengan kondisi yang ada.

Kelima, pelaku pasar juga menunggu rencana pemerintah menerapkan satu harga beras pada 2026. Sehingga nantinya di pasar hanya ada jenis beras reguler dan khusus. Beras reguler diatur lewat HET, sedangkan khusus tidak diatur harganya. “Intinya, para pelaku industri perberasan menunggu kepastian kebijakan,” tutur Khudori.

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kebijakan yang akan diambil pemerintah adalah melakukan ekspor beras sebesar 1 juta ton ke negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian beras SPHP akan disalurkan kembali sebanyak 1,5 juta ton selama 2026.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai pemerintah perlu memberikan definisi yang jelas ihwal swasembada pangan. Tujuannya agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di masyarakat.

Khudori mengatakan bila melihat Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012, pangan mencakup seluruh komoditas hayati dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, hingga bahan tambahan pangan. Dengan cakupan luas tersebut, menurut dia, pencapaian swasembada pangan secara menyeluruh sulit dicapai.

“Apa definisi swasembada? Apakah dimaksudkan ketika 90 persen kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi domestik? Jadi ada ruang impor sebesar 10 persen, atau harus 100 persen tanpa impor sehingga kebutuhan domestik harus dipenuhi dari produksi sendiri?” kata dia mengutip Antara, Rabu, 7 Januari 2026.

Khudori menyatakan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto belum pernah menjelaskan secara rinci maksud swasembada pangan. Tanpa kejelasan definisi, ia menilai, publik akan sulit menilai capaian pemerintah. Ia mencontohkan jika swasembada dimaknai sebagai 90 persen kebutuhan domestik dipenuhi produksi sendiri, maka Indonesia sebenarnya sudah lama swasembada beras.

Data menunjukkan pada periode 2018–2024 impor beras rata-rata hanya 3,85 persen dari total konsumsi. Porsi impor tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 15,03 persen, sementara tahun lainnya di bawah 10 persen.

“Artinya, di luar 2024 Indonesia sudah swasembada beras, sama seperti tahun 2025. Lalu, apakah yang seperti ini harus diumumkan?” kata Khudori.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat menyatakan Indonesia telah memasuki fase kemandirian pangan dan tidak lagi bergantung pada pasokan dari bangsa lain.

Ia mengatakan hanya dalam waktu satu tahun sejak dilantik, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan pangan, melampaui target awal yang dipatok selama empat tahun.

“Kita sudah swasembada satu tahun. Kita sudah berdiri di atas kaki sendiri. Kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain,” ujar Prabowo.

Mengawali 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras nasional mencapai 12,529 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 3,25 juta ton yang dikelola Perum Bulog, sebagai rekor tertinggi. Dengan kebutuhan konsumsi nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, ketersediaan beras diproyeksikan aman hingga akhir tahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan berkat capaian swasembada, pemerintah meniadakan impor beras pada 2026. Sebaliknya, dengan produksi dalam negeri yang melimpah, Indonesia mulai menjajaki peluang ekspor beras ke sejumlah negara tetangga.

PEMERINTAH menyatakan tidak ada impor beras dan gula konsumsi pada 2026. Hal itu seiring penguatan produksi nasional, stok aman, serta langkah berkelanjutan menuju swasembada pangan dan kedaulatan sektor pertanian domestik.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono menegaskan beras dan gula konsumsi tidak ada importasi pada 2026. "(Gula) konsumsi kita tidak ada impor. Jadi untuk (gula) konsumsi, kita tidak ada impor. Impor beras konsumsi (juga) tidak ada. Beras industri tidak jadi. Kalau konsumsi, kita hampir semuanya sudah swasembada," kata Tatang mengutip Antara, Kamis, 1 Januari 2026.

Pemerintah memastikan kebutuhan konsumsi untuk komoditas pangan pokok strategis seperti beras, gula, dan jagung pakan dapat dipenuhi dari pasokan hasil produksi petani Indonesia. Dalam pembahasan Neraca Komoditas (NK) Tahun 2026 yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), kesepakatan yang dibuat lebih mengutamakan pasokan dari produksi dalam negeri.

"Semua yang kita putuskan itu adalah usulan dari pelaku usaha. Kemudian diverifikasi oleh teman-teman kementerian lembaga teknis terkait. Semoga putusan ini bisa memenuhi daripada seluruh harapan," tutur Tatang.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan senantiasa berpihak pada kepentingan petani dan peternak dalam negeri. "Untuk tahun 2026, pemerintah dalam komando Bapak Presiden Prabowo Subianto, terus berkomitmen menjaga petani dan peternak pangan Indonesia. Petani dan peternak kita tidak boleh rugi. Mereka harus sejahtera. Hasil kerja keras mereka harus dapat disalurkan ke masyarakat Indonesia," kata Amran.

Lebih lanjut, dalam Neraca Komoditas 2026 tidak ada kesepakatan soal kuota impor beras umum. Untuk 2026, Indonesia tidak ada lagi melakukan impor beras umum yang sebelumnya pernah ditugaskan kepada Perum Bulog untuk penambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sementara impor beras bahan baku industri juga tidak ada pada 2026. Sementara pada 2025, kuota impor untuk beras industri sebelumnya telah diterbitkan kepada 13 pelaku usaha swasta yang membutuhkan bahan baku tepung beras dan bihun. Beras bahan baku industri yang dimaksud ialah beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen dan beras ketan pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen juga.

Dengan tidak adanya impor beras bahan baku industri pada 2026, pemerintah mendorong pelaku usaha agar dapat mengoptimalkan bahan baku lokal berupa beras pecah dan beras ketan pecah. "Harapannya bahan baku lokal mampu memenuhi spesifikasi kadar amilosa, kebersihan, dan viskositas serta hardness atau tingkat kekerasan," ucap Amran.

Selain beras, gula konsumsi juga diputuskan tidak ada importasi pada 2026. Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 per 28 Desember 2025, diperkirakan carry over stock gula konsumsi dari 2025 ke 2026 sebesar 1,437 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi setahun di 2,836 juta ton. Sehingga produksi gula konsumsi setahun yang diestimasi dapat mencapai 2,7 juta ton sampai 3 juta ton dapat menciptakan surplus yang kokoh.

Terakhir, impor untuk jagung pakan, benih, dan rumah tangga dipastikan tidak ada pada 2026. Dalam kalkulasi Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, carry over stock dari 2025 ke 2026 sangat besar di angka 4,521 juta ton. Dari itu terdapat estimasi susut/tercecer 831,6 ribu ton.

Kendati begitu, produksi jagung di 2026 diproyeksikan sebesar 18 juta ton. Kebutuhan setahun jagung berkisar di 17,055 juta ton. Dengan demikian, ketersediaan jagung secara nasional masih sangat mencukupi meskipun tidak ada importasi pada 2026.

Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Khudori menyatakan keputusan Indonesia tidak mengimpor beras pada tahun ini tidak memiliki andil terhadap penurunan harga beras di pasar global. “Meskipun Indonesia tidak impor beras tahun ini permintaan beras tidak turun,” kata Khudori dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2025.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengklaim keputusan Indonesia tidak mengimpor beras pada 2025 berpengaruh terhadap penurunan harga komoditas pangan tersebut di pasar global.

"Itu karena Indonesia sebelumnya adalah importir besar. Tiba-tiba alhamdulillah berkat gagasan besar Bapak Presiden Prabowo, kita menghentikan impor," kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 November 2025.

Amran mengatakan, Indonesia berkontribusi menurunkan harga beras dunia dari yang semula US$ 650 per ton menjadi US$ 371 per ton.

Menurut Khudori, berdasarkan data Bank Dunia dan Index Mundi, harga beras Thailand kualitas patahan 5 persen pada November tahun ini tercatat senilai US$ 368 per ton, atau lebih rendah 44 persen dari Januari 2024 yakni US$ 660 per ton.

Khudori mengatakan, berdasarkan data organisasi pangan FAO dan Bank Dunia, harga beras patahan 5 persen di negara eksportir sepanjang 2025 konsisten menurun. Di India, kata Khudori, harga ekspor beras patahan 5 persen sepanjang tahun ini turun 19 persen. Begitu pun yang terjadi pada harga beras patahan 5 persen asal Thailand, Amerika Serikat, Uruguay, dan Pakistan yang masing-masing turun 17,6 persen; 20,7 persen; 31,4 persen; dan 22,3 persen.

Khudori mengatakan, penurunan harga beras dunia disebabkan oleh jumlah produksi dan permintaan. Apabila tidak ada lonjakan pasokan dan permintaan, Khudori menyatakan harga beras global akan berada di level US$ 400 per ton.

Ia pun menyontohkan India sebagai eksportir beras dunia dengan pangsa sekitar 40 persen yang beberapa kali membatasi ekspor beras ke pasar dunia. Khudori mengatakan, langkah India itu membuat harga beras di pasar dunia meroket.

Menurut Khudori, merujuk data FAO, fenomena anjloknya harga beras dunia pada saat ini lebih disebabkan karena prospek peningkatan produksi komoditas itu di negara produsen dan peningkatan ekspor dari India.

Berdasarkan perkiraan FAO, produksi beras global 2024-2025 mencapai 549,9 juta ton atau naik 14,7 juta ton atau dibandingkan produksi pada 2023-2024 sebesar 535,2 juta ton. Ia menyatakan, prediksi FAO juga diperkuat dengan data United State Department of Agriculture (USDA). USDA memperkirakan produksi beras global 2024-2025 mencapai 541,3 juta ton atau meningkat 17,3 juta ton dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi tertinggi terjadi di India yang naik 8,8 persen pada tahun ini. Sementara itu, USDA mencatat kenaikan produksi beras Indonesia sebesar 3,3 persen, Thailand 4 persen, Brazil 20,8 persen, dan AS 2,8 persen. Kenaikan serupa juga terjadi di Kamboja dan Myanmar.

Dengan jumlah produksi tersebut, suplai beras global diperkirakan mencapai 749,1 juta ton sedangkan permintaan beras diperkirakan sekitar 539,8 juta ton. Menurut FAO, peningkatan volume permintaan beras sebesar 11,1 juta ton dibanding tahun sebelumnya, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Oleh karena itu, meskipun Indonesia tidak mengimpor beras tahun ini, permintaan beras tidak turun.

Pertumbuhan permintaan beras dunia utamanya didorong oleh peningkatan konsumsi beras di wilayah Afrika yang dipicu peningkatan pendapatan, urbanisasi, pertambahan jumlah penduduk, dan perubahan pola pangan pokok dari non-beras ke beras.

Khudori mengatakan, berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat empat negara importir beras sehingga tidak berstatus sebagai importir beras terbesar dunia.

Negara terbanyak adalah Cina dengan volume 3,393 juta ton per tahun sepanjang 2018–2024. Disusul Uni Eropa sebesar 2,255 juta ton, Filipina 2,075 juta ton, Indonesia 1,638 juta ton, Iran 1,455 juta ton, Saudi Arabia 1,451 juta ton, Benin 1,437 juta ton, Cote d'Ivoire 1,41 juta ton, Senegal 1,238 juta ton, dan Malaysia 1,213 juta ton.

Kendati demikian, Khudori membenarkan impor beras Indonesia pada 2024 dengan volume 4,519 juta ton; dan 2023 sebesar 3,062 juta ton mempengaruhi harga beras dunia.

Meski tahun ini Bulog tidak mendapat penugasan mengimpor beras konsumsi, Indonesia tetap melakukan pengadaan untuk beras khusus dan industri yang dilakukan swasta. Dari Januari hingga Oktober 2025, impor beras khusus seperti Basmati, Japonica, Thai Hom Mali, dan beras patahan mencapai 364,3 ribu ron.

Khudori pun memberi catatan agar pemerintah bisa memastikan produksi beras berkelanjutan. Sebab prediksi surplus produksi sebesar 34,79 juta ton pada tahun ini, kata Khudori, lebih disebabkan penambahan luas panen, bukan karena peningkatan produktivitas.

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pangan menyatakan tidak akan ada impor beras untuk kebutuhan konsumsi ataupun industri. Semua kebutuhan beras akan dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Semuanya bisa swasembada,” kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Rapat umum pemegang saham luar biasa mengangkat Untung Budiharto sebagai Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada Senin, 15 Desember 2025. Untung merupakan anggota Tim Mawar, salah satu unit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dituding menculik para aktivis pada 1998 atau era Reformasi.

Direktur Pengembangan Usaha Antam I Dewa Wirantaya menyampaikan keputusan RUPSLB tersebut menegaskan komitmen perseroan dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan patuh terhadap regulasi terbaru. Untung menggantikan posisi Achmad Ardianto yang sebelumnya menjadi Direktur Utama Antam.

Badan Pusat Statistik merilis hasil terkini pendataan penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa penduduk IKN didominasi warga generasi Z (gen Z) dan milenial.

Data yang dihimpun BPS menunjukkan penduduk di wilayah delineasi IKN tercatat sebanyak 147.427 jiwa atau 43.293 rumah tangga. "Penduduk IKN didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial yang secara keseluruhan mencapai lebih dari setengah populasi Ibu Kota Nusantara," ujar Amalia dalam paparannya di kantor BPS pada Selasa, 16 Desember 2025.

Pemerintah akan menghapus insentif mobil listrik mulai tahun depan. Direktur Komersial Polytron Tekno Wibowo mengatakan tidak terlalu pusing dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah soal penghapusan insentif itu.

Polytron sebagai salah satu merek elektronik terkemuka di Tanah Air yang kini mulai merambah ke sektor electric vehicle (EV), menurut dia, tidak terkena imbas penghapusan insentif tersebut. Pasalnya, insentif yang nanti dihilangkan pada 2026 adalah untuk penjualan mobil listrik yang didatangkan dari luar negeri dengan sistem completely built up (CBU) atau mobil produksi luar negeri yang diimpor langsung dan sudah siap pakai.

Kementerian Keuangan bakal memudahkan penyaluran transfer ke daerah (TKD) di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebijakan ini diberlakukan selama masa tanggap darurat.

“Kementerian Keuangan akan membuat penyaluran transfer ke daerah tanpa syarat salur untuk daerah yang terkena bencana,” kata Suahasil dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025. Ia menyebutkan langkah ini ditempuh karena para pemerintah daerah sedang kesulitan sehingga proses penyaluran disederhanakan.

Tumpukan gelondongan kayu di daerah permukiman di Tabiang Bandang Gadang, Nanggalo, Padang, Sumatera Barat, 9 Desember 2025. Antara/Iggoy el Fitra

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025-2026 bakal mencapai 5 persen, sebelum berikutnya naik ke level 5,2 persen pada 2027. Hal ini disampaikan dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025.

"Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Pertumbuhan PDB bertahan di kisaran 5 persen per tahun, setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibanding rata-rata negara berpendapatan menengah," kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai entitas superholding BUMN pada era Presiden Prabowo Subianto yang mengelola aset senilai US$ 900 miliar mendapat sorotan tajam, khususnya dari aspek tata kelola dan akuntabilitas.

Peneliti kebijakan publik yang juga alumni Program Doktor Kajian Stratejik dan Global dari Universitas Indonesia, Edi Sewandono, misalnya, menyoroti struktur dasar Danantara yang dinilai rentan terhadap kelumpuhan operasional dan hukum.

Tiket kereta api periode Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru) telah terjual sebanyak 1,44 juta atau sekitar 40 persen dari 3,55 juta yang disediakan. Meski demikian, Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (Persero) Anne Purba mengatakan penjualan tiket terus meningkat seiring dengan mendekatnya periode libur akhir tahun.

Penjualan tersebut tercatat untuk perjalanan periode 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berjanji memprioritaskan proses layanan perizinan dan perpanjangan berusaha berupa surat izin penangkapan ikan (SIPI) serta surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) bagi nelayan di wilayah terdampak banjir Sumatera.

“Termasuk percepatan proses administrasi dan pendampingan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Desember 2025.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang akan menjadi dasar penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Rencananya pemerintah mengumumkan ketentuan UMP 2026 pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ada beberapa alasan buruh menolak aturan baru tersebut. Pertama, Said mengklaim aturan itu tidak pernah dibahas secara mendalam oleh elemen buruh. ●

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pangan menolak pengajuan Kementerian Perindustrian untuk mengimpor beras industri untuk kebutuhan 2026. “Ya berasnya banyak, masak impor,” kata politikus yang disapa Zulhas itu saat meninggalkan kantornya, di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Penolakan impor beras itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono, usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pangan.

Rapat itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran eselon kementerian.

Tatan mengatakan Kementerian Perindustrian mengajukan impor beras industri sebanyak 380.952 ton untuk tahun depan. Namun usulan itu ditolak dalam rapat. Alasannya, kata Tatang, Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan beras industri untuk 2026.

Selain kebutuhan industri, Tatang memastikan Indonesia tidak membuka keran impor untuk beras konsumsi. Tatang mengatakan kebijakan itu juga berlaku untuk zona perdagangan bebas seperti di Sabang, Aceh. “Tidak boleh. Pokoknya beras sudah swasembada dan tidak ada importasi beras konsumsi sama sekali,” kata dia.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya impor beras sebanyak 364,3 ribu ton dengan nilai transaksi US$ 178,5 juta. "Negara asal utama impor beras selama Januari hingga Oktober 2025 ini dari Myanmar, Thailand, dan India," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi data impor beras dari BPS hingga Oktober 2025, Kementerian Pertanian menegaskan impor beras yang dimaksud BPS bukanlah jenis medium.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menjelaskan seluruh impor beras yang dilaporkan BPS pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. "Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Desember 2025.

Sementara itu Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto menyatakan beras industri yang diimpor pada 2025 adalah beras menir untuk kebutuhan industri tepung beras dan bihun dan beras khusus, seperti Basmati atau Hom Mali.

Ekonom sektor pertanian Khudori mengatakan importasi menir untuk industri dilakukan karena Indonesia tidak memproduksi dalam jumlah besar. "Ada, tapi ketersediaannya menyebar dalam jumlah kecil-kecil di banyak penggilingan," kata dia.

Salah satu penyebab belum masifnya produksi karena biaya pengumpulan menir tergolong besar. Selain itu, menurut Khudori, kualitas menir impor masih lebih unggul dibandingkan dengan beras dalam negeri.

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pangan menyatakan tidak akan ada impor beras untuk kebutuhan konsumsi ataupun industri. Semua kebutuhan beras akan dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Semuanya bisa swasembada,” kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan Tatang usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pangan. Rapat itu dihadiri Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasantiserta, dan jajaran eselon kementerian.

Tatan mengatakan sebenenarnya Kementerian Perindustrian mengajukan impor sebanyak 380.952 ton beras industri untuk tahun depan. Namun usulan itu ditolak dalam rapat. Alasannya, kata Tatang, Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan beras industri untuk 2026.

Selain kebutuhan industri, Tatang memastikan Indonesia tidak membuka keran impor untuk beras konsumsi. Tatang mengatakan kebijakan itu juga berlaku untuk zona perdagangan bebas seperti di Sabang, Aceh. “Tidak boleh. Pokoknya beras sudah swasembada dan tidak ada importasi beras konsumsi sama sekali,” kata dia.

Tatang mengatakan pemerintah akan kembali menggelar rapat neraca komoditas pada pekan depan untuk membahas kebijakan importasi pangan pada 2026. “(Rapat) ini akan diskors kembali sampai Menteri Perindustrian dan Menteri KKP hadir,” tutur Tatang.

MENTERI Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan harga beras dunia turun ketika Indonesia berhenti mengimpor komoitas tersebut. “Waktu saya (menjabat sebagai) menteri perdagangan, harga beras US$ 650 per tonnya,” kata dia di Graha Mandiri, Selasa, 16 Desember 2025.

Zulkifli sempat menjabat menteri perdagangan pada masa pemerintahan mantan presiden Jokowi, pada 2022–2024. Badan Pusat Statistik (BPS) merekam aktivitas impor beras selama ia menjabat sebagai menteri perdagangan.

Pada 2024 misalnya, data BPS mencatat Indonesia mengimpor beras sebanyak 4,52 juta ton. Adapun negara utama sumber pembelian beras saat itu adalah Thailand. Adapun jumlah impor beras pada 2024 tercatat yang tertinggi sejak 2017. “Kita ini pembeli beras terbesar di dunia,” kata pria yang akrab disapa Zulhas tersebut.

Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan, sejak Indonesia berhenti mengimpor beras pada 2025, harga komoditas pangan di tingkat global turun di kisaran US$ 400. “Maka Menteri Pertanian dapat penghargaan dari PBB, karena kita bisa menurunkan harga beras dunia dalam satu tahun."

Data Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO) menunjukkan indeks harga beras pada November 2025 turun sebesar 1,5 persen dengan rata-rata 96,9 poin. Penurunan indeks harga beras, menurut FAO, disebabkan oleh penurunan harga beras jenis aromatik dan indica. Beras jenis aromatik misalnya, yang pada November 2025 berada di level 92,5 atau turun dibandingkan Oktober 2025 yang bertengger di level 96,3.

Tahun ini Indonesia masih mengimpor beras tetapi untuk peruntukan industri. BPS mencatat adanya impor beras sebanyak 364,3 ribu ton dengan nilai transaksi sebesar US$ 178,6 juta sepanjang Januari–Oktober 2025.

Menurut Kementerian Pertanian, impor beras pada tahun ini yang dilaporkan BPS merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. “Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum,” Kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono, dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Desember 2025.

“Ini peringatan keras. Jangan coba-coba memasukkan beras ilegal. Kita sedang berada pada jalur swasembada dan tidak boleh diganggu.”

DIREKTUR Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama merespons temuan impor beras 250 ton yang masuk dari Sabang, Aceh. Temuan beras yang diduga ilegal itu sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Djaka menegaskan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak mengizinkan impor beras ilegal. Menurut Djaka, izin impor beras diberikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.

“Kalau beras itu kan dari BPKS Sabang-nya itu mengizinkan, ya. Kami menjaga di ujungnya jangan sampai merembes kepada masyarakat. Sehingga ketika dari pusat tidak mengizinkan, ya, kami segel sekarang,” ucap Djaka kepada wartawan di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 24 November 2025.

Djaka mengatakan beras itu kini telah disegel oleh kepolisian. Dia juga memastikan pemerintah akan mengusut siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus impor beras tersebut.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim ada kejanggalan dalam aktivitas impor beras tersebut. Sebab, menurut dia, risalah rapat koordinasi pemerintah di Jakarta pada 14 November 2025 menunjukkan permohonan impor telah ditolak oleh pejabat terkait. Namun, kata Amran, izin impor dari negara asal, yakni Thailand, sudah terbit lebih dahulu.

Amran menduga temuan tersebut memperlihatkan adanya upaya terencana dan tidak sesuai prosedur. “Kami tegaskan bahwa beras tersebut telah disegel dan kami minta aparat untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Ahad, 23 November 2025.

Menteri Pertanian menyatakan saat ini impor beras merupakan aktivitas ilegal. Sebab, kata Amran, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tidak ada kebutuhan untuk mengimpor beras karena stok nasional komoditas pangan tersebut tercukupi.

Alfitria Nefi Pratiwi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Aceh Muhammad Iqbal menyatakan Kawasan Sabang telah mendapatkan izin impor beras sebanyak 250 ton. “Proses masuknya beras tersebut ke Kawasan Sabang sudah melalui proses perizinan yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang,” kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin, 24 November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Iqbal menanggapi pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal dugaan impor ilegal beras ke Sabang, Aceh. Pada Ahad, 23 November 2025, Amran mengumumkan aparat penegak hukum telah menyegel beras impor dari Thailand ke Sabang karena tidak mengantongi izin pemerintah.

Iqbal mengatakan importasi beras itu dilakukan sepengetahuan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Iqbal mengatakan BPKS merupakan lembaga pusat yang mendapat kewenangan melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.

Iqbal menyatakan impor beras sudah mengantongi izin dan dengan sepengetahuan BPKS serta pemerintah pusat melalui rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pada 14 November 2025. “Sudah memenuhi semua aturan,” kata Iqbal melalui pesan singkat saat dikonfirmasi.

Iqbal meminta Amran menghormati kewenangan terkait dengan tata niaga di Kawasan Bebas Sabang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Iqbal mengatakan Pasal 167 Ayat 1 UU Pemerintahan Aceh menyatakan Sabang sebagai kawasan bebas pabean sehingga aturan impor dan ekspor tidak berlaku di sana. "Dasar apa (sehingga) Kementan melarang dan mengatakan beras masuk ke Sabang status ilegal?" tutur Iqbal. Ia menyatakan Kadin Aceh berencana bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan permasalahan impor beras ini.

Pada Ahad, 23 November 2025 Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar konferensi pers soal temuan impor beras ilegal di Sabang, Aceh. Amran mengumumkan pemerintah telah menyegel sebanyak 250 ton beras impor tersebut. “Kami tegaskan bahwa beras tersebut telah disegel dan kami minta aparat untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Ahad, 23 November 2025.

Amran menyatakan ada kejanggalan dalam aktivitas impor ini. Sebab, menurut dia, risalah rapat koordinasi pemerintah di Jakarta pada 14 November 2025 menunjukkan permohonan impor telah ditolak oleh pejabat terkait.

Namun, kata Amran, izin impor dari negara asal, yakni Thailand, sudah terbit lebih dahulu. Amran menduga temuan tersebut memperlihatkan adanya upaya terencana dan tidak sesuai prosedur.

Ia menjelaskan tindakan aparat yang langsung menyegel dan menghentikan seluruh aktivitas distribusi beras ilegal dilakukan atas dasar nihilnya izin impor komoditas pangan itu. Amran mengatakan pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk salah satu perusahaan yang beroperasi di Sabang.

Dia menyampaikan pemerintah sedang mendalami kemungkinan adanya kasus serupa di wilayah lain, termasuk Batam. Ia telah meminta aparat kepolisian dan lembaga untuk memverifikasi serta menindaklanjuti laporan tersebut.

Amran mengatakan saat ini impor beras merupakan aktivitas ilegal. Sebab, kata Amran, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tidak ada kebutuhan untuk mengimpor beras karena stok nasional komoditas pangan tersebut tercukupi. Ia kemudian menyertakan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) soal perkiraan produksi beras pada tahun ini yang mencapai 34,7 juta ton. Adapun cadangan beras pemerintah yang tersedia di gudang Perusahaan Umum Bulog mencapai 3,8 juta ton.

Sementara proyeksi neraca pangan Provinsi Aceh menunjukkan beras masih surplus 871,4 ribu ton dengan ketersediaan 1,53 juta ton dan kebutuhan konsumsi sebesar 667,7 ribu ton. Lalu khusus untuk Sabang juga surplus beras 970 ton dengan ketersediaan 5.911 ton, dan kebutuhan mencapai 4.940 ton.

MENTERI Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mempertanyakan bagaimana Indonesia perlu mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand ketika memiliki lahan yang lebih luas untuk pertanian. “Berarti kan kita ada sesuatu yang keliru, kita lahan lebih luas, penduduk lebih banyak, tetapi kita tidak mampu memproduksi, produktivitas kita tidak mampu,” kata Zulkifli dalam diskusi bertajuk Menata Jalan Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia, yang disiarkan secara langsung melalui YouTube CNN Indonesia, Kamis, 16 Oktober 2025.

Zulhas, begitu ia disapa, mengatakan setelah masa reformasi Indonesia justru tertinggal dari sejumlah negara yang dulu menjadi saingan seperti Cina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. “Itulah yang menjadi concern Bapak Presiden, karena kebijakan-kebijakan itu satu dengan lainnya sangat terkait,” kata dia.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menegaskan urgensi kedaulatan pangan. Zulhas menyatakan masyarakat berhak untuk mendapatkan pangan yang berkualitas dan dengan harga terjangkau. Zulhas mengatakan kedaulatan pangan juga menyangkut nasib para petani yang menurut Zulhas merupakan sepertiga profesi masyarakat Indonesia.

Ia pun menilai kedaulatan pangan menjadi kunci untuk menyelesaikan sepertiga masalah di tanah air. “Kalau ini kita bisa selesaikan, maka kita akan menyelesaikan sepertiga masalah di tanah air, termasuk soal kemiskinan,” kata dia.

Zulhas kemudian menyinggung soal produktivitas pertanian nasional yang meningkat pada tahun ini. Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras Januari–November 2025 diperkirakan mencapai 33,19 juta ton atau meningkat sebesar 12,62 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor beras ketika produksi meningkat. Pun ia menyatakan sepanjang tahun ini Indonesia tidak mengimpor beras. Berbeda dengan tahun lalu ketika pemerintah mengimpor beras sebesar 4,52 juta ton. Menurut dia, impor komoditas sebesar 10 persen sudah termasuk swasembada. “Kita tidak impor lagi, bahkan kita surplus,” kata dia.

Zulhas memprediksi produksi beras surplus hingga empat juta ton pada akhir tahun. “Jadi kita sudah bisa mengatakan tahun ini kita swasembada beras,” kata dia.

Selain beras, Zulhas mencatat peningkatan produksi pada jagung. Ia mengatakan produksi jagung sepanjang tahun ini mencapai 14,54 juta ton atau naik sekitar 8,62 persen dibandingkan tahun lalu.