DIREKTUR Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penetapan margin fee 7 persen oleh pemerintah menjadi instrumen penguatan layanan publik, logistik, dan distribusi beras nasional. Bagi dia, hal ini bisa menjaga ketahanan pangan serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Rizal menyampaikan penetapan margin fee 7 persen merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi Bulog.

“Margin fee ini bukan semata keuntungan, melainkan instrumen untuk memperkuat layanan publik Bulog dan memastikan distribusi beras yang adil,” kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 12 Januari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan tambahan margin tersebut akan diarahkan untuk revitalisasi aset, penguatan infrastruktur logistik dan pascapanen, serta peningkatan efisiensi distribusi nasional. Skema itu juga dinilai mengacu pada asas kesetaraan penugasan BUMN strategis lainnya yang memperoleh margin dalam menjalankan penugasan negara.

Dengan penetapan margin fee 7 persen ini, kata Rizal, Bulog menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan ketahanan pangan nasional, melindungi petani, menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta mendukung penuh kebijakan strategis pemerintah menuju sistem pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat.

Diketahui, pemerintah secara resmi menyepakati penetapan margin fee penugasan Perum Bulog sebesar 7 persen.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin, 12 Januari 2026. Langkah ini sebagai bentuk penguatan dukungan negara terhadap peran strategis Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan, harga, dan distribusi pangan nasional.

Penetapan margin fee tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi menyeluruh atas beban penugasan publik yang selama ini diemban Bulog, dimana margin yang berlaku sejak 2014 hanya sebesar Rp50 per kilogram.

Skema baru itu diharapkan mampu memberikan ruang keberlanjutan finansial bagi Bulog agar semakin optimal menjalankan mandat pemerintah, khususnya dalam mendukung swasembada pangan dan stabilisasi harga beras.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan keputusan margin fee 7 persen telah melalui perhitungan lintas kementerian dan lembaga.

“Setelah dihitung bersama Menteri Keuangan dan BPKP, memang ada usulan 10 persen, tetapi pemerintah menyepakati 7 persen. Margin ini utamanya untuk menjamin pelaksanaan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia,” ujar Zulhas.

Menurutnya, selama ini margin yang sangat terbatas membuat ruang gerak Bulog tidak memadai untuk menutup biaya operasional dan distribusi yang tinggi, terutama ke wilayah-wilayah dengan tantangan geografis.

“Kalau hanya Rp50 per kilogram, bahkan untuk operasional dasar pun sering tidak cukup. Karena itu, pemerintah memberi ruang agar Bulog bisa mengambil peran secara sehat dan berkelanjutan,” kata Zulhas.

DIREKTUR Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penguatan strategi pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) 4 juta ton sebagai prioritas utama instansinya. Ini untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto.

Rizal mengatakan penyerapan cadangan beras pemerintah ditargetkan sebesar 4 juta ton pada 2026, meningkat dari realisasi 2025 sebesar 3 juta ton.

"Oleh karena itu kami merencanakan sedini mungkin," kata Rizal dalam Rapat Kerja Nasional bersama seluruh jajaran bertajuk Evaluasi Kinerja 2025 dan Rencana Kerja 2026 di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Antara, Ahad, 11 Januari 2026.

Dia menegaskan, Rapat Kerja Nasional Bulog yang dihadiri seluruh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang itu digelar selama dua hari, Ahad dan Senin (11-12), sebagai forum konsolidasi kebijakan dan kesiapan pihaknya menghadapi target penguatan pangan nasional sepanjang 2026.

Ia menegaskan, pihaknya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyusul keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan yang mendapat apresiasi seluruh pemangku kepentingan.

Rizal menyebutkan strategi utama yang ditekankan Bulog adalah kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, swasta, serta petani sebagai kunci keberhasilan swasembada pangan.

"Bulog itu bekerja tidak sendiri, tapi dibantu oleh seluruh stakeholder pemerintah maupun swasta dan bahkan para petani yang ada di lapangan di seluruh tanah air," ucap Rizal.

Selain kolaborasi, Bulog mengedepankan kerja bersama TNI-Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) guna mendukung penyerapan pangan dan distribusi logistik yang berkelanjutan.

"Karena tanpa tiga ini (TNI-Polri, PPL), teman-teman yang di lapangan untuk menyerap ini agak kesulitan, sehingga dengan peran tiga institusi inilah yang akan luar biasa mendukung kami untuk proses penyerapan 4 juta ton tersebut," beber Rizal.

Dalam kesempatan itu, Rizal juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran internal Bulog dari pusat hingga daerah, serta seluruh pemangku kepentingan pemerintah, swasta, dan petani atas kontribusi menjaga ketahanan pangan.

Selain beras, Bulog juga menetapkan target penyerapan jagung sebanyak 1 juta ton melalui sinergi bersama Polri, serta penyerapan kedelai sebesar 70.000 ton secara nasional.

Bulog juga menargetkan penyaluran minyak goreng Minyakita sebanyak 720.000 kiloliter bersama ID Food dan Agrinas Palma untuk menjaga ketersediaan serta harga terjangkau di seluruh Indonesia.

KEMENTERIAN Pertanian melaporkan setidaknya 11 ribu hektare lahan sawah mengalami kerusakan berat atau puso akibat banjir Sumatera. “Itu semua akan kami cetak ulang, dan pemerintah yang mengerjakannya,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.

Amran mengatakan Kementerian Pertanian akan segera memulihkan lahan rusak tersebut melalui program cetak ulang. Salah satu lahan yang disoroti Amran adalah area perkebunan kopi. Ia mengatakan kementeriannya juga akan melakukan peremajaan tanam atau replanting terhadap lahan kopi di Aceh yang mengalami kerusakan total.

Ia menyatakan pemulihan lahan pertanian merupakan prioritas pemerintah, tujuannya agar memulihkan kembali kehidupan petan dan menjaga ketahanan pangan. “Kita akan pantau dan segera bantu. Insya Allah sektor pertanian akan kami selesaikan,” kata dia.

Banjir dan longsor menghantam tiga provinsi di Sumatera pada Selasa, 25 November 2025. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 11 Desember 2025, total korban jiwa banjir Sumatera menembus 990 orang, sementara 225 lainnya hilang, dan lebih dari 5.000 warga luka-luka.

Angka ini berasal dari 52 kabupaten atau kota di tiga provinsi yang terdampak. Aceh menjadi provinsi paling terpukul dengan 407 korban meninggal. Disusul Sumatera Utara 343 meninggal dan Sumatera Barat dengan 240 korban jiwa.

Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Ivanovich Agusta, mengatakan bencana Sumatera tidak hanya merusak infrastruktur namun juga kondisi sosial. Dampak sosial pascabencana ini dianggap kerap luput dari perhatian publik. “Bencana bukan hanya merusak fisik rumah, tetapi juga merusak sistem sosial yang menjaga kerekatan dan identitas desa,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.

Menurut Ivanovich, masyarakat yang terdampak mengalami disrupsi mendadak dalam struktur sosial dan relasi antarwarga. Salah satu yang kentara adalah dislokasi sosial, yakni hilangnya ruang-ruang komunal seperti balai desa, musala, pasar, hingga jalan yang selama ini menjadi pusat interaksi masyarakat.

Ketika ruang-ruang itu hilang, ritme kehidupan desa terputus. Interaksi dan komunikasi turut melemah, menjadi ujian untuk solidaritas sosial.

Bahala banjir bandang dan longsor itu juga memicu tekanan psikososial, berupa rasa takut, trauma, serta ketidakpastian masa depan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya semangat kerja dan partisipasi warga dalam kehidupan sosial.

Ivanovich juga menyinggung soal pranata sosial desa yang ikut terganggu. Jadwal tanam petani, kegiatan kelompok tani, arisan, posyandu, hingga aktivitas keagamaan terhenti sementara akibat kerusakan wilayah dan akses.

Irsyan Hasyim berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

KEBUMEN, iNews.id – Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional, Bank Mandiri mempertegas komitmennya terhadap pengembangan sektor produktif, khususnya di bidang pertanian padi. Melalui program Kewirausahaan Petani, bank bersandi saham BMRI ini berupaya menghadirkan solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan produktivitas sektor strategis yang berdampak langsung pada rakyat.

Senior Vice President Government Project 3 Bank Mandiri, Yoga Sulistijono menyatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui program Pembinaan Petani Kebumen 2025, hasil kolaborasi Bank Mandiri dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui PT Karya Utama Gama (KUGAMA).

Program ini mencakup kegiatan pembinaan komprehensif pada seluruh tahapan usaha tani mulai dari pra tanam, tanam, hingga panen dengan pendekatan ilmiah dan berwawasan lingkungan.

Pembinaan yang berlangsung sejak Juli 2025 mencakup penggunaan bibit padi varietas unggul Gagamora 7, penerapan biochar, metode Alternate Wetting and Drying (AWD) untuk efisiensi air, serta pengendalian hama terpadu berbasis agensi hayati. Program pendampingan Bank Mandiri pada musim tanam ketiga terbukti mengubah pola hasil tani para petani yang sebelumnya rawan gagal panen.

“Melalui kolaborasi lintas unit dan penerapan metode yang lebih terukur, musim tanam ketiga mencatat lonjakan produktivitas hingga 8,9 ton per hektare yang melampaui rata-rata produksi nasional di Pulau Jawa yang tercatat 6,2 ton per hektare. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam pembinaan petani modern yang adaptif terhadap perubahan iklim dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya,” ujar Yoga.

Lanjutnya, sebagian besar hasilnya berasal dari komoditas padi yang memiliki kualitas dan nilai jual tinggi, sehingga memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi petani di wilayah Kebumen.

Sebagai puncak kegiatan, Bank Mandiri bersama Pemerintah Kabupaten Kebumen dan petani binaan melaksanakan Seremonial Panen Bersama pada Rabu (12/11/2025). Momentum ini menjadi simbol keberhasilan kolaborasi antara dunia perbankan, akademisi, dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pertanian yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Yoga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Bank Mandiri untuk memperkuat ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja di sektor produktif. Seremonial panen ini merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi Bank Mandiri sebagai agen pembangunan nasional.

“Melalui program Kewirausahaan Petani, kami berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan agar masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, serta berkelanjutan. Kami ingin memastikan para petani memiliki kemampuan untuk mengelola usaha secara efisien, berdaya saing, dan mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan,” kata Yoga. 

Keberhasilan program pembinaan petani ini mempertegas posisi Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan sektor produktif, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan membuka lebih banyak peluang kerja di pedesaan.

Ke depan, Bank Mandiri berkomitmen untuk memperluas model kolaborasi ini ke berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya nyata mewujudkan Sinergi Majukan Negeri.

Editor: Anindita Trinoviana

MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN) mengusulkan percepatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah ini untuk ketahanan pangan dengan cara menekan alih fungsi sawah.

“Ini dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu tahun ini bisa diselesaikan,” kata Zulkifli Hasan dalam rapat di kantornya, Jakarta, Selasa, 11 November 2025.

Zulkifli Hasan mengklaim ini sebagai kabar baik untuk para petani agar bisa fokus pada pemanfaatan lahan untuk produksi. Kemudian, nanti Lahan Sawah Dilindungi (LSD) akan ditetapkan melalui Kementerian ATR sebagai dasar hukum yang ketat terhadap alih fungsi lahan.

“Kalau ini sudah selesai, maka para petani kita tenang, aman, nyaman, karena sawahnya tidak bisa dikonversi lagi, tidak bisa dialih fungsikan lagi,” ucapnya.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan luas Lahan Sawah Dilindungi yang ditetapkan seluas 7,38 juta hektare di berbagai wilayah. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, pemerintah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus 87 persen dari total Lahan Sawah Dilindungi.

Jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, kata Nusron Wahid, total Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah mencapai 95 persen. “Tapi kalau kemudian mengacu kepada RTRW kabupaten/kota, baru 194 kabupaten/kota yang di dalam RTRW-nya mencantumkan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Nusron Wahid mengatakan total Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut RTRW kabupaten/kota mencapai 57 persen. Angka tersebut menandakan kerentanan alih fungsi lahan.

Untuk melaksanakan program ini, Zulkifli Hasan akan menjadi koordinator pengendalian alih fungsi lahan. Wakilnya adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nusron Wahid menjadi ketua harian.

“Tugas kami adalah melakukan verifikasi data supaya mengendalikan alih fungsi lahan,” tutur Nusron Wahid.

Dia menyampaikan, rata-rata alih fungsi lahan sebelum ketentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 80 ribu hingga 120 ribu hektare. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada delapan provinsi yang sudah menetapkan Lahan Sawah Dilindungi selama lima tahun, yang hanya 5.618 hektare.

“Rapat ini tadi adalah rapat percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah Dilindungi di provinsi lain, terutama di 12 provinsi, supaya mencapai ketahanan pangan,” kata Nusron Wahid.

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan 40 hingga 50 persen masyarakat Indonesia belum mampu mengonsumsi pola makan bergizi seimbang. Hal itu disebabkan harga yang mahal dibandingkan dengan pola makan bergizi cukup.

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Mohamad Rahmat Mulianda mengatakan hasil studi menunjukkan biaya untuk menerapkan pola makan bergizi seimbang mencapai 66 persen lebih mahal dibandingkan pola makan bergizi cukup.

“Akibatnya 40-50 persen penduduk kita (Indonesia) belum mampu membeli makanan bergizi yang seimbang. Artinya, semakin tinggi kualitas gizi suatu makanan, semakin banyak pula masyarakat yang tidak dapat menjangkau,” kata Rahmat, mengutip Antara, Kamis, 23 Oktober 2025.

Ia menilai tantangan tersebut menunjukkan upaya penguatan ketahanan pangan nasional tidak hanya soal aspek produksi, tapi juga aksesibilitas dan keterjangkauan harga. Rahmat menuturkan banyak masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi kendala dalam memperoleh bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau.

Menurut Rahmat, kondisi kerentanan pangan di daerah 3T tersebut menjadi ironi bagi negara agraris yang terletak di wilayah tropis seperti Indonesia. “Padahal kita negara agraris. Negara di wilayah tropis ini harusnya tidak ada kerentanan pangan, karena kita (diberi sinar) matahari cukup, tanah gembur, dan sebagainya. Tentunya ini tantangan untuk kita bagaimana pangan lokal mampu berkontribusi untuk gizi berimbang dan untuk pemenuhan pangan setiap masyarakat,” tuturnya.

Ia pun menekankan pentingnya diversifikasi pangan lokal sebagai upaya untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat. Salah satunya mendorong peningkatan konsumsi protein hewani dan nabati dari sumber pangan lokal, termasuk hasil laut (blue food) yang kaya protein.

Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun strategi nasional ketahanan pangan yang mencakup penguatan kebijakan, peningkatan produksi pangan lokal, optimalisasi distribusi, inovasi teknologi, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha pangan lokal. “Pangan lokal bukan sekadar sumber gizi, tetapi juga menjadi simbol kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” ujar Rahmat.