JAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang ritel yang bekerja sama dengan aplikator ojek online berharap aturan potongan komisi maksimal 8 persen tidak berdampak pada usaha mereka.

Aturan baru tersebut diharapkan tidak membuat aplikator menaikkan potongan yang ada di restoran dan toko ritel.

Ketika hal tersebut terjadi, besar kemungkinan harga akan menjadi lebih mahal bagi konsumen.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah berharap adanya penerapan potongan aplikator 8 persen tidak merembet pada pengenaan potongan di sektor ritel.

"Kami akan pantau agar jangan menaikkan dari ritel atau restoran," kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Ia menambahkan, pihaknya juga akan berdiskusi dengan pengelola marketplace agar tidak menaikkan komisi dari para restoran atau ritel yang berjualan di mall atau secara online.

Kebijakan potongan komisi aplikator maksimal 8 persen memang belum berlaku untuk semua sektor.

Saat ini, potongan aplikator maksimal 8 persen memang baru diterapkan untuk layanan ojek online roda dua yang mengangkut penumpang.

Dengan aturan ini, mitra pengemudi motor sekarang bisa membawa pulang 92 persen dari total tarif perjalanan.

Sementara itu, perusahaan aplikasi mendapatkan paling besar 8 persen dari total tarif tersebut. Sebelumnya, aplikator dapat mengantongi potongan hingga 20 persen.

Aturan Potongan Ojol 8 Persen

Skema bagi hasil antara pengemudi ojol dan platform sebelumnya mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) No 1001/2022.

Dalam aturan ini, pembagian antara pengemudi ojol dan platform sebesar 80 persen dan 20 persen.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dan resmi berlaku mulai 1 Juli 2026.

Sementara itu, layanan pesan-antar makanan, kurir barang (logistik), dan taksi online roda empat masih menggunakan skema komisi lama.

Pemerintah menyatakan fokus awal kebijakan ini sengaja diarahkan ke ojol penumpang roda dua terlebih dahulu karena jumlah pengemudi dan penggunanya adalah yang paling besar.

KOMPAS.com – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan marketplace memangkas biaya layanan hingga 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dinilai berpotensi memperkuat daya saing pelaku usaha.

Meski begitu, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengingatkan pelaksanaannya tetap perlu menjaga keseimbangan ekosistem digital.

Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan, platform e commerce mendukung upaya pemerintah memperkuat daya saing UMK.

"Kami juga melihat prinsip transparansi kepada seller sebagai hal yang positif karena dapat meningkatkan kepastian dan kepercayaan dalam ekosistem digital," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Budi mengatakan, pelaksanaan aturan tersebut tetap perlu memperhatikan keberlanjutan bisnis platform. Regulasi baru, menurut dia, menuntut penyesuaian model bisnis sehingga dibutuhkan masa transisi.

"Mengingat industri digital berkembang sangat dinamis, diperlukan aturan turunan yang dapat memberikan kepastian sekaligus tetap memberi ruang bagi platform untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan operasional," jelas Budi.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan turunan, termasuk Keputusan Menteri, untuk mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut.

Budi menjelaskan, aturan turunan akan mengatur aspek teknis, mulai dari mekanisme platform SAPA UMKM untuk membantu UMKM mengakses berbagai fasilitas usaha hingga alur implementasi kebijakan.

Permen UMKM juga mewajibkan platform e commerce memberikan potongan biaya layanan sebesar 50 persen kepada penjual UMK.

Menurut idEA, pemerintah masih membahas parameter dan kriteria seller yang berhak memperoleh potongan biaya layanan tersebut, termasuk mekanisme verifikasinya.

"Kami mengapresiasi karena idEA turut dilibatkan dalam pembahasan tersebut, sehingga implementasinya diharapkan dapat berjalan efektif, sederhana, dan tepat sasaran," ungkap Budi.

Minta Petunjuk Teknis Jelas

Budi menilai keseimbangan ekosistem digital menjadi aspek yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Regulasi, menurut dia, perlu memberi manfaat bagi UMK tanpa mengabaikan keberlanjutan platform, kepentingan konsumen, serta ekosistem pendukung seperti logistik dan pembayaran.

"Dengan petunjuk teknis yang jelas, sosialisasi yang memadai kepada seller, dan masa transisi yang cukup, kami optimistis implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, insentif potongan biaya layanan sebesar 50 persen diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kebijakan tersebut berlaku selama enam bulan sejak diundangkan pada 17 Juni 2026.

Maman mengatakan, potongan biaya layanan akan diberlakukan lebih cepat apabila kesiapan infrastruktur sistem telah terpenuhi.

"Prinsip pertamanya harus secepat-cepatnya. Karena semakin cepat, teman-teman seller yang di marketplace bisa menikmati kebijakan ini," imbuh Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Senin (29/6/2026).

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Marketplace Wajib Diskon Biaya 50% untuk UMK, idEA Ingatkan Keseimbangan Ekosistem", Klik untuk baca: https://industri.kontan.co.id/news/marketplace-wajib-diskon-biaya-50-untuk-umk-idea-ingatkan-keseimbangan-ekosistem?source=home_headline.

Penulis: Chelsea Anastasia | Editor: Avanty Nurdiana

TOKYO, KOMPAS.com – Mata uang Jepang, yen, kembali tertekan hingga menyentuh level terlemah dalam 40 tahun terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Kondisi tersebut memunculkan kembali spekulasi pemerintah Jepang akan kembali melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menopang nilai tukar mata uangnya.

Dikutip dari CNBC, Rabu (1/7/2026), berdasarkan data LSEG, yen melemah hingga 162,83 per dollar AS pada Selasa, level terendah dalam 40 tahun terakhir.

PIXABAY/MACCABEE Ilustrasi uang yen Jepang.

Pelemahan tersebut terjadi setelah pemerintah Jepang sebelumnya menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk menopang mata uangnya.

Pada April dan Mei 2026 lalu, otoritas Jepang tercatat menghabiskan rekor 11,7 triliun yen atau sekitar 73,5 miliar dollar AS, setara sekitar Rp 1.319,84 triliun (asumsi kurs Rp 17.957 per dollar AS), untuk membeli yen di pasar.

Meski demikian, para investor dan analis menilai langkah intervensi tersebut belum tentu mampu membalikkan pelemahan yen selama suku bunga AS masih jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang dan dollar AS tetap berada dalam tren penguatan.

Selisih suku bunga menjadi tantangan utama

Global Investment Strategist Franklin Templeton Institute Christy Tan mengatakan, tantangan terbesar Jepang bukan terletak pada kesediaan pemerintah melakukan intervensi, melainkan pada semakin lebarnya perbedaan kebijakan moneter antara bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) dan Bank of Japan (BOJ).

"Intervensi dapat memperlambat penurunan, menghukum spekulasi berlebihan, dan menandakan ketidaknyamanan resmi. Tetapi itu tidak dapat menghapus perhitungan aritmatika," kata Tan.

SHUTTERSTOCK/MONSTER ZTUDIO Ilustrasi suku bunga, suku bunga acuan. Meski BI rate sudah turun empat kali, bunga kredit masih bertahan di level tinggi.

Menurut dia, selama investor masih bisa memperoleh pinjaman dalam yen dengan biaya murah dan kemudian menginvestasikan dana tersebut ke aset berdenominasi dollar AS yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, tekanan terhadap yen akan terus berlanjut.

"Selama investor dapat meminjam dengan murah dalam yen dan memperoleh lebih banyak keuntungan dalam dolar, carry trade akan terus menggerogoti nilai yen," ujar Tan.

Ia merujuk pada strategi carry trade, yakni praktik meminjam dana dalam mata uang dengan bunga rendah seperti yen untuk membeli aset dengan imbal hasil lebih tinggi. Strategi tersebut menjadi salah satu faktor yang terus menekan nilai tukar yen.

Situasi tersebut semakin sulit dihadapi Jepang meskipun BOJ telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 1 persen.

Langkah itu memang menjadi bagian dari upaya keluar dari kebijakan moneter ultra-longgar yang diterapkan selama bertahun-tahun, namun tingkat suku bunga Jepang masih jauh lebih rendah dibandingkan AS.

Pasar perkirakan The Fed tetap mempertahankan suku bunga tinggi

Di sisi lain, pelaku pasar memperkirakan The Fed masih akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dalam waktu lebih lama.

Bahkan, pasar masih melihat adanya peluang The Fed kembali mengetatkan kebijakan apabila pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi tetap bertahan.

Menurut Tan, kondisi tersebut membuat pelaku pasar melihat adanya kesenjangan kredibilitas kebijakan antara The Fed dan BOJ.

"Tampaknya para investor mengidentifikasi masalah inti sebagai semakin lebarnya kesenjangan kredibilitas antara Federal Reserve dan Bank of Japan," tutur Tan.

SHUTTERSTOCK/RRICE Ilustrasi mata uang yen Jepang. Begini Cara Jepang Selamatkan Yen dari Penurunan Nilai Mata Uang

Pergerakan mata uang juga mencerminkan kondisi tersebut.

Walaupun yen melemah tajam terhadap dollar AS, pergerakannya terhadap euro relatif lebih stabil. Hal ini mengindikasikan tekanan terhadap yen saat ini lebih banyak dipicu oleh penguatan dollar AS secara global dibandingkan hilangnya kepercayaan terhadap mata uang Jepang.

Data LSEG menunjukkan sepanjang tahun ini yen telah melemah sekitar 3,9 persen terhadap dollar AS, sedangkan pelemahannya terhadap euro hanya sekitar 0,9 persen.

Chief Economist Fujitsu Martin Schulz mengatakan, kekuatan dollar AS memang menjadi pendorong utama pelemahan yen.

"Jika kita melihat yen-euro misalnya, pasangan mata uang ini lebih stabil," katanya.

Schulz menambahkan, pasar masih memandang BOJ tertinggal dibandingkan bank-bank sentral utama lainnya dalam proses normalisasi kebijakan moneter.

Efektivitas intervensi dipertanyakan

Perbedaan arah kebijakan moneter tersebut membuat efektivitas intervensi sepihak pemerintah Jepang menjadi semakin dipertanyakan.

Para analis menilai Jepang memang dapat mengurangi aksi spekulatif dan memperlambat laju pelemahan yen melalui intervensi. Namun tanpa perubahan arah kebijakan suku bunga AS atau adanya koordinasi dengan pemerintah AS, penguatan yen diperkirakan hanya bersifat sementara.

Co-Portfolio Manager Diversified Income Bond Strategy T. Rowe Price Vincent Chung mengatakan pasar saat ini memperhatikan kisaran 162 hingga 163 yen per dollar AS sebagai level yang berpotensi memicu intervensi pemerintah Jepang.

Menurut dia, langkah tersebut kemungkinan akan segera dilakukan.

PIXABAY/SOFIA TERZONI Ilustrasi pemandangan kota Tokyo, Jepang. Ekonomi Jepang turun 1,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III-2025. Penurunan ini lebih kecil dari perkiraan, dengan konsumsi pemerintah dan swasta membantu menahan pelemahan.

"Jika intervensi hanya datang dari Jepang sementara dolar tetap kuat secara umum, saya pikir hal itu mungkin memiliki efektivitas yang terbatas," ucap Chung.

Ia menambahkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, intervensi yang dilakukan bersama bank sentral lain, terutama AS, cenderung menghasilkan dampak yang jauh lebih besar terhadap penguatan yen.

"Secara historis, intervensi terkoordinasi yang melibatkan bank sentral lain, khususnya AS, cenderung menciptakan reaksi yang jauh lebih kuat pada yen," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Alexandre Drabowicz. Menurut dia, ambang pelemahan berikutnya kemungkinan berada di kisaran 164 hingga 165 yen per dollar AS.

Namun ia juga mengingatkan, pengalaman intervensi sebelumnya menunjukkan hasil yang terbatas.

"Agar benar-benar efektif, Anda membutuhkan koordinasi antara AS dan Jepang," katanya.

Yen lemah untungkan eksportir, tetapi bebani rumah tangga

Meski terus tertekan, pelemahan yen tidak sepenuhnya berdampak negatif terhadap perekonomian Jepang.

Nilai tukar yang lebih murah meningkatkan nilai pendapatan perusahaan Jepang dari luar negeri ketika dikonversi kembali ke yen. Kondisi ini juga memberikan keuntungan bagi sektor manufaktur dan eksportir sehingga membantu menopang kinerja pasar saham Jepang.

Schulz mengatakan produsen Jepang masih menikmati manfaat dari pelemahan yen.

Selain itu, hasil survei triwulanan Tankan yang dirilis BOJ juga menunjukkan tingkat optimisme perusahaan-perusahaan manufaktur besar meningkat di atas perkiraan.

Namun di sisi lain, pelemahan yen turut meningkatkan harga barang impor, mempersempit daya beli rumah tangga, serta berpotensi mendorong ekspektasi inflasi.

Kondisi tersebut menciptakan dilema kebijakan bagi pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Di satu sisi, pemerintah berupaya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah juga masih mengandalkan subsidi untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga energi dan pangan akibat pelemahan nilai tukar.

Tan menilai pemerintah Jepang menginginkan mata uang yang lebih kuat tanpa harus menanggung konsekuensi kebijakan yang diperlukan untuk mencapainya.

"Tokyo menginginkan yen yang lebih kuat tanpa sepenuhnya menerima biaya kebijakan yang ditimbulkannya," kata Tan.

TEHERAN, KOMPAS.com – Iran mengklaim telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak mentah sejak Amerika Serikat mencabut blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Selain itu, Teheran menyebut harga jual minyaknya kini melonjak sekitar 20 persen dibandingkan sebelum pecahnya konflik dengan Washington.

Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan pencabutan blokade telah membuka kembali akses ekspor minyak Iran ke pasar global setelah sempat terhenti selama hampir dua bulan.

"Sejak hari blokade angkatan laut dicabut, kami telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak," kata Ghalibaf dalam wawancara televisi yang dipublikasikan melalui saluran Telegram resminya.

Menurut Ghalibaf, selama periode blokade yang berlangsung sebelum tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat, Iran tidak mampu mengekspor minyak mentah sama sekali.

Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pada 17 Juni 2026 mengakhiri konflik yang berlangsung hampir empat bulan. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan memulai masa negosiasi selama 60 hari untuk mencapai perjanjian damai permanen.

Perusahaan pelacak kapal tanker TankerTrackers.com bahkan memperkirakan volume ekspor minyak Iran pasca pencabutan blokade telah mencapai sekitar 50 juta barel, lebih tinggi dibandingkan klaim pemerintah Iran. Estimasi tersebut diperoleh melalui pemantauan citra satelit, dokumentasi pelabuhan, dan sistem pelacakan kapal secara real time.

Kembalinya ekspor minyak Iran turut memengaruhi pasar energi global. Harga minyak mentah Brent pada perdagangan Rabu berada di kisaran 73 dollar AS per barel atau sekitar Rp1,31 juta per barel (asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS), turun hampir 40 persen dibandingkan puncak harga selama konflik yang sempat mencapai 118 dollar AS per barel atau sekitar Rp2,11 juta per barel pada April lalu.

Sebelum konflik, minyak mentah Iran umumnya dijual dengan diskon sekitar 10-15 dollar AS per barel atau setara Rp179.000-Rp268.500 per barel di bawah harga Brent untuk mengompensasi risiko sanksi internasional.

Iran juga menyatakan telah menyepakati pembebasan biaya transit kapal di Selat Hormuz selama 60 hari sebagai bagian dari nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Namun, Teheran menegaskan tetap mempertahankan kedaulatannya atas jalur pelayaran strategis tersebut.

"Kedaulatan Selat Hormuz berada di tangan Iran dan Oman. Iran tidak akan melepaskan haknya atas Selat Hormuz dalam keadaan apa pun," tegas Ghalibaf.

Selain membahas ekspor minyak, Ghalibaf juga membantah pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut aset Iran yang dicairkan akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat.

Menurut Ghalibaf, sekitar 12 miliar dollar AS atau setara Rp214,8 triliun dari total sekitar 24 miliar dollar AS atau sekitar Rp429,6 triliun aset Iran yang dibekukan di luar negeri akan masuk ke bank sentral Iran untuk digunakan membeli berbagai kebutuhan negara sesuai prioritas pemerintah.

TEHERAN, KOMPAS.com – Iran mengklaim telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak mentah sejak Amerika Serikat mencabut blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Selain itu, Teheran menyebut harga jual minyaknya kini melonjak sekitar 20 persen dibandingkan sebelum pecahnya konflik dengan Washington.

Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan pencabutan blokade telah membuka kembali akses ekspor minyak Iran ke pasar global setelah sempat terhenti selama hampir dua bulan.

"Sejak hari blokade angkatan laut dicabut, kami telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak," kata Ghalibaf dalam wawancara televisi yang dipublikasikan melalui saluran Telegram resminya.

Menurut Ghalibaf, selama periode blokade yang berlangsung sebelum tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat, Iran tidak mampu mengekspor minyak mentah sama sekali.

Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pada 17 Juni 2026 mengakhiri konflik yang berlangsung hampir empat bulan. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan memulai masa negosiasi selama 60 hari untuk mencapai perjanjian damai permanen.

Perusahaan pelacak kapal tanker TankerTrackers.com bahkan memperkirakan volume ekspor minyak Iran pasca pencabutan blokade telah mencapai sekitar 50 juta barel, lebih tinggi dibandingkan klaim pemerintah Iran. Estimasi tersebut diperoleh melalui pemantauan citra satelit, dokumentasi pelabuhan, dan sistem pelacakan kapal secara real time.

Kembalinya ekspor minyak Iran turut memengaruhi pasar energi global. Harga minyak mentah Brent pada perdagangan Rabu berada di kisaran 73 dollar AS per barel atau sekitar Rp1,31 juta per barel (asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS), turun hampir 40 persen dibandingkan puncak harga selama konflik yang sempat mencapai 118 dollar AS per barel atau sekitar Rp2,11 juta per barel pada April lalu.

Sebelum konflik, minyak mentah Iran umumnya dijual dengan diskon sekitar 10-15 dollar AS per barel atau setara Rp179.000-Rp268.500 per barel di bawah harga Brent untuk mengompensasi risiko sanksi internasional.

Iran juga menyatakan telah menyepakati pembebasan biaya transit kapal di Selat Hormuz selama 60 hari sebagai bagian dari nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Namun, Teheran menegaskan tetap mempertahankan kedaulatannya atas jalur pelayaran strategis tersebut.

"Kedaulatan Selat Hormuz berada di tangan Iran dan Oman. Iran tidak akan melepaskan haknya atas Selat Hormuz dalam keadaan apa pun," tegas Ghalibaf.

Selain membahas ekspor minyak, Ghalibaf juga membantah pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut aset Iran yang dicairkan akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika Serikat.

Menurut Ghalibaf, sekitar 12 miliar dollar AS atau setara Rp214,8 triliun dari total sekitar 24 miliar dollar AS atau sekitar Rp429,6 triliun aset Iran yang dibekukan di luar negeri akan masuk ke bank sentral Iran untuk digunakan membeli berbagai kebutuhan negara sesuai prioritas pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Brantas Abipraya (Persero) mengebut pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekolah ini ditarget mulai beroperasi Juli 2026 untuk menyambut Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Proyek yang dibangun atas penugasan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut sudah mencapai progres fisik 81,42 persen hingga 28 Juni 2026, dan kini memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing).

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan," kata Dody dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Sebagai kontraktor pelaksana, Brantas Abipraya memastikan pembangunan berjalan sesuai target meski menghadapi tantangan kondisi geografis yang cukup kompleks.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya menciptakan infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi fondasi bagi lahirnya generasi unggul Indonesia.

Ia mengatakan, perusahaan berkomitmen menyelesaikan pembangunan dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu agar fasilitas tersebut segera dimanfaatkan masyarakat.

"Kami mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat sehingga proyek ini dapat berjalan sesuai target meskipun menghadapi tantangan kondisi medan yang cukup berat,” ucap Dian.

Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor dibangun di atas lahan seluas 6,96 hektar dengan kontur perbukitan pada ketinggian sekitar 161 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Kawasan pendidikan terpadu itu dirancang mampu menampung hingga 1.080 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.

Fasilitas yang dibangun meliputi gedung sekolah untuk setiap jenjang pendidikan, asrama putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Dalam proses pembangunannya, proyek menghadapi sejumlah tantangan karena lokasi sebelumnya merupakan kawasan hutan dengan kondisi lahan berkontur dan memiliki kemiringan lereng yang cukup ekstrem.

Sebelum konstruksi dimulai, tim proyek melakukan pekerjaan pematangan lahan melalui metode cut and fill selama sekitar dua bulan. Selain itu, tingginya intensitas hujan serta akses menuju lokasi yang terbatas juga menjadi tantangan dalam mobilisasi material dan pelaksanaan konstruksi.

Untuk menjaga penyelesaian proyek sesuai target, Brantas Abipraya menerapkan perencanaan konstruksi yang matang, memperkuat koordinasi di lapangan, serta menerapkan standar keselamatan dan mutu secara konsisten.

Saat ini, pekerjaan difokuskan pada tahap finishing bangunan dan penguatan dinding penahan tanah (retaining wall) guna menjamin keamanan kawasan yang berada di area perbukitan.

Adapun pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor melibatkan sekitar 960 tenaga kerja dan mendapat dukungan 25 personel TNI Angkatan Darat Teritorial Pembangunan (TP).

"Ke depan, Brantas Abipraya akan terus menghadirkan karya-karya infrastruktur yang berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat," tutup Dian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras mengalami kenaikan di seluruh jenis dan lini distribusi pada Juni 2026.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, kenaikan harga beras di tingkat penggilingan meningkat secara bulanan (month to month/mtm) maupun secara tahunan (year on year/yoy).

"Rata-rata harga beras di penggilingan pada kondisi Juni 2026 secara total naik 0,97 persen secara bulanannya dan naik sebesar 6,96 persen secara tahunanya," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Jika dirinci berdasarkan kualitas, kenaikan paling tinggi terjadi pada beras premium. Harga beras premium di tingkat penggilingan naik 1,01 persen secara bulanan dan melonjak 11,66 persen dibandingkan Juni 2025 menjadi Rp 14.815 per kilogram.

Sementara itu, harga beras medium di tingkat penggilingan naik 0,92 persen secara bulanan dan meningkat 5,10 persen secara tahunan menjadi Rp 13.525 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi di tingkat grosir. BPS mencatat inflasi harga beras di tingkat grosir sebesar 0,82 persen secara bulanan dan 5,12 persen secara tahunan.

Adapun di tingkat eceran, inflasi harga beras tercatat lebih rendah, yakni sebesar 0,45 persen secara bulanan. Secara tahunan, harga beras di tingkat konsumen meningkat 3,98 persen.

"Harga beras yang kami sampaikan merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) atau Nobu Bank berpartisipasi dalam program BaliGivation (Bali Digital Innovation) – Pasar Rakyat Go Digital sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan transformasi digital dan perluasan inklusi keuangan di Indonesia.

Melalui program yang diselenggarakan di Pasar Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Senin (22/6/2026) pekan lalu, Nobu Bank memberikan dukungan kepada para pedagang dengan menyediakan Soundbox QRING (QRIS Berdering) by Nobu Bank secara cuma-cuma.

Perangkat tersebut memungkinkan setiap transaksi pembayaran yang diterima pedagang langsung dikonfirmasi melalui notifikasi suara. Dengan demikian, pedagang dapat memperoleh kepastian bahwa pembayaran telah diterima secara real time.

Dok. Kementerian PUPR Wajah Baru Pasar Sukawati di Kabupaten Gianyar, Bali.

Selain menyediakan perangkat pembayaran digital, Nobu Bank juga menghadirkan program Merchant Discount Rate (MDR) sebesar nol persen selama periode program berlangsung.

Melalui kebijakan tersebut, para pedagang dapat menerima pembayaran digital tanpa dikenakan biaya transaksi, sehingga diharapkan mampu mendorong penggunaan metode pembayaran non-tunai di lingkungan pasar rakyat.

Dorong adopsi transaksi digital

Nobu Bank menyatakan, penyediaan Soundbox QRING dan program MDR nol persen merupakan bagian dari upaya perseroan untuk memperluas adopsi transaksi digital di kalangan pelaku usaha mikro dan pedagang pasar tradisional.

Menurut perseroan, pemanfaatan sistem pembayaran digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi pedagang dalam menerima pembayaran, tetapi juga memudahkan masyarakat melakukan transaksi secara non-tunai.

Selain itu, penggunaan pembayaran digital dinilai dapat mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KOMPAS.com/HAFIZH WAHYU DARMAWAN Toko kelontong sudah menerapkan sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS

Program BaliGivation – Pasar Rakyat Go Digital juga menjadi bentuk kolaborasi antara sektor perbankan, regulator, pemerintah daerah, dan pengelola pasar dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran di tingkat akar rumput.

Libatkan Bank Indonesia dan pemerintah daerah

Nobu Bank menyampaikan, kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, pengelola pasar, dan industri perbankan diharapkan dapat mempercepat digitalisasi transaksi di pasar rakyat.

Selain memperluas penggunaan pembayaran digital, sinergi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat daya saing pelaku usaha lokal di tengah perkembangan ekonomi digital yang terus bertumbuh.

Perkuat layanan pembayaran digital

Perseroan menyatakan akan terus mendukung berbagai program yang mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan inklusi keuangan di Indonesia.

"Nobu Bank akan terus mendukung berbagai program yang mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan inklusi keuangan di Indonesia," demikian pernyataan perseroan dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (1/7/2026).

Melalui berbagai inovasi dan kolaborasi strategis, perseroan menyebut akan terus memperkuat kapabilitas dalam menghadirkan solusi pembayaran digital yang aman, mudah, dan andal.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Nobu Bank untuk menghadirkan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepercayaan investor terhadap Indonesia dinilai menghadapi ujian berat setelah munculnya sejumlah sentimen negatif, mulai dari kasus korupsi tingkat tinggi, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal pemerintah, hingga ancaman penurunan status pasar modal Indonesia oleh penyedia indeks global MSCI.

Sejumlah analis menilai kombinasi faktor tersebut berpotensi membuat investor global semakin berhati-hati dalam menempatkan modalnya di Indonesia, terutama di tengah pelemahan pasar saham domestik yang cukup tajam sepanjang tahun ini.

Tekanan terhadap sentimen pasar tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah terkoreksi sekitar 7,9 persen dalam satu bulan terakhir dan hampir 35 persen secara year-to-date (YTD).

Kepala Riset Ekuitas ASEAN Macquarie Capital, Jayden Vantarakis, menilai sejumlah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memunculkan kekhawatiran di kalangan investor internasional maupun lembaga pemeringkat.

"Kebijakan populis pemerintahan Prabowo telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan lembaga pemeringkat kredit dan dipandang negatif oleh investor luar negeri," tulis Vantarakis dalam riset tertanggal 1 Juli.

Sentimen negatif tersebut juga tercermin dalam survei manajer investasi yang dilakukan Bank of America pada pertengahan Juni 2026.

Dalam survei itu, Indonesia tercatat menjadi pasar yang paling tidak diminati investor di kawasan Asia, menggeser posisi India.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat S&P Global pada Februari lalu memperingatkan, meningkatnya tekanan fiskal, terutama akibat kenaikan biaya pembayaran utang, dapat meningkatkan risiko penurunan profil kredit Indonesia.

Di tengah kekhawatiran tersebut, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih atau net sell saham Indonesia senilai sekitar 4,11 miliar atau sekitar Rp73,6 triliun (asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS) sepanjang 2026.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai sejumlah kebijakan pemerintah juga menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar.

Salah satunya adalah penerapan skema ekspor "pintu tunggal" yang mulai diberlakukan pemerintah pada Mei 2026.

Dalam skema tersebut, ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy disalurkan melalui badan usaha milik negara tertentu.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran penerimaan negara.

Namun, menurut Bhima, kebijakan tersebut justru memunculkan persepsi bahwa pemerintah ingin memperluas kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam.

"Investor melihat adanya kecenderungan pemerintah untuk mengambil alih lebih banyak pengelolaan sumber daya alam, sekaligus menciptakan lapisan birokrasi baru yang berpotensi menyulitkan dunia usaha," ujarnya dalam program Squawk Box Asia CNBC.

Kekhawatiran investor juga bertambah setelah munculnya kasus korupsi besar yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Dalam kasus tersebut, Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp1 miliar, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809,6 miliar terkait proyek digitalisasi pendidikan nasional.

Menurut Bhima, kasus tersebut memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha dan investor untuk lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah, khususnya terkait proyek pengadaan.

"Pesan kepada komunitas bisnis sangat jelas, yakni harus sangat berhati-hati ketika berurusan dengan anggaran maupun pengadaan pemerintah," katanya.

Di sisi lain, kekhawatiran pasar juga meningkat setelah MSCI pekan lalu memutuskan memperpanjang masa peninjauan terhadap pasar modal Indonesia hingga November 2026.

Sebelumnya, MSCI telah memperingatkan adanya kemungkinan penurunan status Indonesia dari kategori pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perbatasan (frontier market) akibat persoalan aksesibilitas dan kemampuan investasi di pasar modal domestik.

Bhima menilai pemerintah perlu segera melakukan reformasi dan meningkatkan transparansi pasar modal guna menghindari risiko tersebut.

"Jika kesempatan reformasi ini terlewatkan, Indonesia berpotensi masuk ke daftar pemantauan yang pada akhirnya dapat berujung pada penurunan status menjadi pasar perbatasan," ujarnya.

NEW YORK, KOMPAS.com – Gelombang adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang sempat mendorong sejumlah perusahaan memangkas tenaga kerja mulai menunjukkan sisi lain.

Sejumlah perusahaan kini justru kembali merekrut karyawan setelah menyadari bahwa AI belum mampu menggantikan seluruh pekerjaan manusia.

Fenomena tersebut terjadi di berbagai sektor, mulai dari otomotif, perbankan hingga teknologi.

Dok. Freepik/DC Studio Ilustrasi AI.

Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mengurangi jumlah pegawai demi meningkatkan efisiensi melalui AI kini kembali memperkuat sumber daya manusia untuk menangani pekerjaan yang belum dapat diselesaikan teknologi secara optimal.

Perubahan strategi ini muncul di tengah kekhawatiran investor mengenai keberlanjutan ledakan investasi AI yang selama ini menjadi salah satu pendorong utama pasar keuangan global.

Ford kembali pekerjakan insinyur

Dikutip dari CNBC, Rabu (1/7/2026), salah satu perusahaan yang mengubah pendekatannya adalah Ford. Produsen otomotif asal Amerika Serikat (AS) itu dilaporkan kembali mempekerjakan ratusan insinyur berpengalaman untuk menangani persoalan kualitas kendaraan yang tidak mampu diselesaikan sistem otomatis.

Wakil Presiden Vehicle Hardware Engineering Ford Charles Poon mengatakan, AI memang merupakan teknologi yang sangat membantu, tetapi kemampuannya tetap bergantung pada kualitas data yang digunakan.

Freepik Ilustrasi AI

"Kecerdasan buatan adalah alat yang fantastis, tetapi kemampuannya hanya sebaik informasi yang Anda gunakan untuk melatihnya," ujar Poon.

Pernyataan tersebut menggambarkan AI belum mampu bekerja secara mandiri tanpa dukungan pengalaman dan pengetahuan manusia, terutama pada pekerjaan yang membutuhkan analisis teknis serta penilaian yang kompleks.

Commonwealth Bank batalkan pemangkasan pegawai

Perubahan strategi serupa juga dilakukan Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Pada tahun lalu, bank tersebut memangkas lebih dari 40 pegawai layanan pelanggan dan menggantinya dengan sistem AI berbasis voice bot.

Namun implementasi tersebut justru memunculkan persoalan baru. Sistem AI dinilai tidak mampu menangani berbagai kebutuhan nasabah sehingga jumlah panggilan ke pusat layanan meningkat.

Kondisi itu akhirnya mendorong CBA membatalkan pemangkasan tenaga kerja yang sebelumnya dilakukan.

Serikat pekerja sektor keuangan Australia menyambut keputusan tersebut sebagai kemenangan bagi pekerja.

"Membuat CBA membatalkan pemutusan hubungan kerja ini adalah kemenangan besar," demikian pernyataan serikat pekerja tersebut.

Laporan ABC Australia pada Agustus tahun lalu juga menyebutkan bahwa CBA mengakui telah melakukan kekeliruan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Manajemen bank menyatakan pihaknya tidak mempertimbangkan secara memadai semua pertimbangan bisnis yang relevan saat mengumumkan pengurangan pegawai. CBA juga mengakui perusahaan seharusnya lebih teliti dalam menilai peran-peran yang dibutuhkan.

Dok. Freepik/rawpixel.com Ilustrasi AI.

Pengakuan tersebut menunjukkan evaluasi terhadap peran yang masih membutuhkan keterlibatan manusia belum dilakukan secara menyeluruh ketika perusahaan memutuskan menggantikan sebagian pekerjaan dengan AI.

IBM kembali fokus membangun talenta

Perusahaan teknologi IBM juga mengalami pengalaman serupa.

IBM berhasil mengotomatisasi sekitar 94 persen permintaan rutin di divisi sumber daya manusia (human resources/HR) menggunakan AI.

Namun, sistem tersebut tidak mampu menangani sekitar 6 persen pekerjaan lain yang membutuhkan pertimbangan lebih kompleks, termasuk persoalan etika.

Situasi itu membuat IBM mengumumkan rencana meningkatkan perekrutan karyawan level pemula di Amerika Serikat hingga tiga kali lipat pada seluruh unit bisnis mulai 2026.

Chief Human Resources Officer IBM Nickle LaMoreaux mengatakan perekrutan tenaga kerja baru tetap menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan.

"Jika kita tidak terus berinvestasi dalam perekrutan karyawan tingkat pemula, apa yang akan terjadi dalam tiga hingga lima tahun ke depan? Tidak ada jalur pengembangan bakat; sumbernya akan mengering begitu saja," kata LaMoreaux dalam Charter AI Summit di New York.

Menurut dia, menghentikan perekrutan karyawan baru akan menghilangkan jalur regenerasi talenta sehingga perusahaan berpotensi mengalami kekurangan tenaga kerja berkualitas pada masa mendatang.

PHK demi AI dinilai tidak selalu efektif

Pengalaman sejumlah perusahaan tersebut sejalan dengan pandangan berbagai analis yang menilai strategi menggantikan pekerja dengan AI tidak selalu menjadi jalan terbaik untuk mendorong pertumbuhan bisnis.

SHUTTERSTOCK/ANDRII YALANSKYI Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Laporan Intuition Labs menyebutkan, perusahaan yang berfokus menggunakan teknologi untuk menggantikan manusia tanpa berinvestasi pada pelatihan maupun peningkatan keterampilan justru menghadapi persoalan baru.

"Penganggaran yang berfokus pada 'teknologi untuk menggantikan manusia' tanpa berinvestasi dalam pelatihan atau peningkatan keterampilan membuat tim tidak siap untuk memanfaatkan AI," ungkap Intuition Labs dalam laporannya.

Laporan itu juga menambahkan, banyak perusahaan akhirnya menyesali keputusan melakukan pemutusan hubungan kerja.

"Yang perlu diperhatikan, di antara perusahaan-perusahaan yang mendorong otomatisasi, banyak yang kemudian 'menyesali' PHK, karena telah memecat orang-orang yang dibutuhkan untuk mengawasi AI," jelas Intituition Labs.

Artinya, perusahaan justru kehilangan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengawasi, mengelola, dan memastikan AI dapat digunakan secara optimal.

Banyak perusahaan akui salah mengambil keputusan

Temuan serupa juga terlihat dalam laporan Orgvue.

Laporan tersebut menunjukkan sebanyak 39 persen pemimpin perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja akibat penerapan AI.

Namun, dari kelompok tersebut, sebanyak 55 persen mengakui keputusan melakukan pemutusan hubungan kerja ternyata merupakan langkah yang keliru.

Temuan itu mengindikasikan bahwa banyak perusahaan belum sepenuhnya memahami dampak implementasi AI terhadap kebutuhan tenaga kerja dalam jangka panjang.

Ilustrasi dibuat menggunakan AI. KOMPAS.com/Zulfikar Hardiansyah Ilustrasi AI mulai pintar dan mampu menggantikan pekerjaan manusia.

Senior Vice President APAC di penyedia solusi SDM ADP Jessica Zhang mengatakan hasil AI yang tidak konsisten sering kali membuat perusahaan kembali membutuhkan pengawasan manusia.

"Jika hasil keluaran AI tidak konsisten, tidak akurat, atau sulit diterapkan, perusahaan sering kali perlu memperkenalkan kembali pengawasan manusia," ujar Zhang.

Menurut dia, kondisi tersebut justru dapat menimbulkan pekerjaan ganda.

"Hal ini dapat menyebabkan duplikasi upaya, pengambilan keputusan yang lebih lambat, dan penurunan peningkatan produktivitas," tambah Zhang.

Dengan kata lain, alih-alih meningkatkan efisiensi, perusahaan justru harus mengeluarkan sumber daya tambahan ketika hasil kerja AI masih memerlukan pemeriksaan maupun koreksi oleh manusia.

Perekrutan kembali mulai meningkat

Data yang dikirim Robert Half kepada CNBC juga menunjukkan tren serupa di pasar tenaga kerja Amerika Serikat.

Sebanyak 32 persen manajer perekrutan di AS menyatakan pernah menghapus suatu posisi kerja terutama karena AI. Namun kemudian mereka kembali merekrut pegawai untuk posisi yang sama atau pekerjaan serupa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi AI tidak selalu menghilangkan kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia secara permanen.

Lembaga pendidikan Capitol Technology University menilai perkembangan AI justru mengarah pada pola kolaborasi antara manusia dan teknologi, bukan penggantian tenaga kerja secara menyeluruh.

"AI mengubah tempat kerja, tetapi semakin jelas bahwa organisasi menemukan nilai lebih dalam membangun kolaborasi manusia-AI daripada menggantikan pekerjaan manusia sepenuhnya," terang lembaga itu.

Pandangan tersebut memperlihatkan AI semakin diposisikan sebagai alat untuk mendukung produktivitas pekerja, sementara peran manusia tetap dibutuhkan dalam pekerjaan yang memerlukan pertimbangan, pengawasan, pengambilan keputusan, serta penyelesaian persoalan yang kompleks.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) resmi menunjuk adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo, sebagai Komisaris Utama perseroan. Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025.

Hashim menggantikan Hermansjah yang sebelumnya mengisi posisi tersebut. Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Fadel Muhammad sebagai Komisaris dan Doni Soetadi menjabat Komisaris Independen.

Untuk susunan Direksi WIFI, RUPS menunjuk Hendrik Tee sebagai Direktur Utama. Ia didampingi Shannedy Ong, Andrew, Yune Marketatmo, Mohammad Mustaghfirin, dan Henny Santoso yang masing-masing menjabat sebagai Direktur perseroan.

Sepanjang 2025, WIFI merealisasikan sejumlah inisiatif strategis yang menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Salah satunya melalui penguatan struktur permodalan lewat aksi korporasi Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan fleksibilitas keuangan, memperkuat daya saing, sekaligus mempercepat ekspansi bisnis perseroan.

Dari sisi kinerja keuangan, perseroan membukukan lonjakan performa yang signifikan. Pendapatan konsolidasian tumbuh 147 persen menjadi Rp 1,66 triliun, dibandingkan Rp 671,85 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara itu, EBITDA mencapai sekitar Rp 1,15 triliun dengan margin EBITDA sebesar 69 persen.

Perseroan menilai capaian tersebut mencerminkan leverage operasional yang optimal serta tingginya efisiensi dalam pemanfaatan jaringan. Kinerja tersebut terutama ditopang kontribusi segmen infrastruktur telekomunikasi.

Di sisi operasional, perseroan terus memperluas jangkauan jaringan dengan mencatatkan 2,5 juta home pass dan 1,5 juta home connect. WIFI juga berhasil mempertahankan take-up rate sebesar 60 persen, yang disebut sebagai salah satu yang tertinggi di industri.

Perseroan menilai capaian tersebut mencerminkan tingginya permintaan pasar serta efektivitas strategi komersial yang dijalankan.

Tren positif tersebut berlanjut hingga periode yang berakhir pada 31 Maret 2026. Dalam periode tersebut, perseroan kembali menambah sekitar 200.000 home pass dan 200.000 home connect.

Perseroan optimistis mampu menjaga momentum pertumbuhan tersebut untuk terus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

WIFI meyakini pertumbuhan bisnis yang sehat harus berjalan seiring dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) serta pengelolaan aspek lingkungan dan sosial yang bertanggung jawab.

Perseroan menyatakan konsisten menjunjung prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap aktivitas bisnis.

Penerapan prinsip tersebut dinilai menjadi pilar utama untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Perseroan. Dukungan tersebut menjadi landasan penting bagi keberhasilan Perseroan dalam membukukan pertumbuhan kinerja yang positif sepanjang tahun 2025, sekaligus memperkuat posisi strategis kami untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Direktur Utama WIFI, Yune Marketatmo, lewat keterangan pers, Selasa (30/6/2026).

Sebagai informasi, Solusi Sinergi Digital merupakan penyedia infrastruktur dan konektivitas digital di Indonesia.

Perseroan berfokus pada pembangunan jaringan serat optik nasional serta penyediaan solusi fixed broadband yang terjangkau untuk mendukung percepatan transformasi digital, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Melalui anak usahanya, perseroan menyediakan layanan Fiber-to-the-Home (FTTH) dan Fixed Wireless Access (FWA) guna menghadirkan akses internet berkualitas bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2026 mencapai 127,65 atau turun 0,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, penurunan NTP terjadi karena harga hasil pertanian yang diterima petani meningkat lebih rendah dibandingkan pengeluaran yang harus mereka keluarkan.

"Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 127,65 atau turun tipis 0,06 persen dibanding Mei 2026," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

ANTARA FOTO/Andry Denisah Foto udara sejumlah petani menata karung gabah yang baru saja dipanen pada areal persawahan Desa Cialam Jaya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Selasa (28/4/2026). Perum Bulog menyebut total anggaran penyerapan hasil produksi petani berupa gabah, kedelai hingga jagung pakan sesuai penugasan pemerintah mencapai Rp68,6 triliun guna menjaga stabilitas pasokan pangan nasional tanpa importasi.

Menurutnya, peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) sebesar 0,49 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB) naik sedikit lebih tinggi yakni 0,55 persen.

Komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga yang diterima petani antara lain karet, gabah, bawang merah, dan jagung.

Secara subsektor, peternakan menjadi penyumbang terbesar penurunan NTP pada Mei 2026.

Nilai tukar petani subsektor peternakan menurun 1,85 persen.

Selain itu, penurunan juga terjadi pada subsektor hortikultura, tanaman perkebunan, dan perikanan juga mengalami penurunan NTP pada periode ini.

"Hanya subsektor tanaman pangan yang mengalami peningkatan NTP di bulan Juni," kata Ateng.

Di sisi lain, BPS mencatat penurunan juga pada sektor perikanan meski tipis.

Hal ini terlihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Juni 2026 turun 0,01 persen dibandingkan Mei 2026.

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor Ilustrasi nelayan.

Penurunan tersebut kata dia, terjadi karena kenaikan indeks harga yang diterima nelayan hanya sebesar 0,76 persen, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan yang mencapai 0,77 persen.

Dengan kata lain, biaya yang harus dikeluarkan nelayan meningkat lebih cepat dibandingkan tambahan pendapatan yang mereka peroleh dari hasil tangkapan.

Dia menyebut komoditas yang mendorong kenaikan harga yang diterima nelayan antara lain ikan cakalang, layang, tongkol, dan juga ikan kembung.