JAKARTA - Perkumpulan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia ( Peradi SAI ) siap mengambil peran sebagai jembatan antara dunia usaha dan aparat penegak hukum di tengah era baru penerapan KUHP Nasional. Untuk itu, Peradi-SAI menggelar Indonesia Legal & Economic Forum (ILEF) 2026, sebagai upaya memastikan kepastian hukum berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Forum bertema “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasca KUHP Baru: Enam Bulan Pertama – Membaca Perspektif Aparat Penegak Hukum” itu digelar setelah enam bulan KUHP Nasional berlaku efektif. Momentum tersebut menjadi krusial karena dunia usaha kini menghadapi perubahan mendasar terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang jauh lebih luas dibanding rezim hukum sebelumnya.

Ketua Umum Peradi SAI, Harry Ponto, mengatakan ILEF 2026 ini dibentuk untuk mempertemukan kalangan bisnis dan hukum yang kini tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. “Forum ini kami buat untuk mempertemukan dunia bisnis dan dunia hukum. Sekarang suka tidak suka keduanya harus berjalan seiring. Dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai bagaimana ketentuan pidana korporasi akan diterapkan dalam praktik,” kata Harry di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, implementasi KUHP Nasional membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola perusahaan, manajemen risiko, hingga sistem kepatuhan korporasi. Karena itu, pelaku usaha tidak cukup hanya memahami bunyi aturan, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum menginterpretasikan serta menerapkannya.

Harry menegaskan perkembangan hukum pidana Indonesia kini telah mengarah pada akuntabilitas korporasi yang lebih kuat. Perusahaan tidak lagi dapat berlindung di balik alasan ketidaktahuan ketika terjadi pelanggaran yang seharusnya dapat dicegah.

“Kalau sepatutnya tahu tetapi membiarkan pelanggaran terjadi, itu juga bisa menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Bahkan penegak hukum dapat menelusuri siapa beneficial owner yang sesungguhnya berada di balik korporasi,” ujarnya.

Bagi Harry, semangat KUHP baru adalah menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih tertib, transparan, dan patuh hukum. Namun di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan jaminan bahwa diskresi bisnis yang dilakukan dengan itikad baik tidak serta-merta dikriminalisasi.

“Yang harus dilihat adalah ada atau tidaknya mens rea atau niat jahat. Jangan sampai keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik justru dipidana,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Hukum Investasi dan Ekonomi Peradi SAI sekaligus Ketua Pelaksana ILEF 2026, Daniel Ginting, mengatakan forum ini menjadi ruang dialog yang penting untuk membangun kesamaan persepsi antara dunia usaha dan aparat penegak hukum.

“Momentum enam bulan pertama pelaksanaan KUHP Nasional sangat baik untuk membangun pemahaman bersama. Dunia usaha membutuhkan kejelasan interpretasi hukum dan ruang diskresi agar bisa bergerak dengan lebih pasti,” ujarnya.

Menurut Daniel, hasil diskusi dalam forum tersebut akan terus dikembangkan bersama kalangan usaha, baik swasta maupun badan usaha milik negara, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

ILEF 2026 menghadirkan sejumlah pembicara yang berada di garis depan pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana nasional, yakni Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Surya Jaya, Jaksa Ahli Madya Kejaksaan Agung Dr. Erni Mustikasari, serta Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri Brigjen Pol. Boy Rando Simanjuntak.

Forum tersebut juga menghadirkan keynote speech dari Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir dan Chief Executive Officer Indonesia Business Council (IBC) Dr. Sofyan A. Djalil.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan pembangunan ekonomi. “Korporasi adalah mesin penggerak ekonomi bangsa, namun kepastian hukum merupakan jangkar utama. Implementasi KUHP baru harus mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan tetap mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Peradi SAI, Patra M. Zen, menjelaskan ILEF memiliki tiga tujuan utama, yakni menjadi jembatan antara dunia bisnis dan hukum, menjadi sarana pembelajaran mengenai rezim pertanggungjawaban pidana korporasi yang baru, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait implementasi KUHP Nasional.

Patra mengingatkan bahwa sebelum KUHP baru berlaku, pertanggungjawaban pidana korporasi umumnya hanya dikenal dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, lingkungan hidup, dan tindak pidana pencucian uang. Kini cakupannya jauh lebih luas sehingga membutuhkan pemahaman yang sama dari seluruh pemangku kepentingan.

“Yang dibutuhkan adalah kesepahaman. Kami tidak melihat KUHP baru sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Patra.

Melalui ILEF 2026, Peradi SAI berharap tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pasca-KUHP baru. Forum ini sekaligus menjadi upaya memperkuat dialog antara pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, advokat, dan pelaku usaha demi menciptakan iklim investasi yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Bersatu mendukung langkah Polda Metro Jaya menangani perkara dugaan penyebaran tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa. Dukungan tersebut diberikan sepanjang seluruh proses penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan berlaku.

Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan mengatakan, kepolisian harus bekerja independen tanpa terpengaruh tekanan berbagai pihak. “Kepolisian tidak boleh tunduk pada tekanan opini publik, tekanan politik, ataupun mobilisasi narasi yang bertujuan melemahkan kewajiban institusi penegak hukum utamanya Polda Metro Jaya," ujarnya saat membacakan pernyataan sikap di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6/2026).

Perkara tersebut merupakan rangkaian proses hukum yang telah berjalan cukup panjang. Dia menyebutkan kasus itu telah melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan hingga dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan.

"Perkara ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian panjang dari penyelidikan dan penyidikan yang telah berjalan sebelumnya sebagai sesuatu yang telah ditetapkannya para tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan atau manipulasi data dan penghasutan serta ujaran kebencian yang dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan," ungkapnya.

Peradi Bersatu juga mengingatkan agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan menjadi sarana menyebarkan tuduhan yang tidak memiliki dasar hukum.

"Negara tidak boleh membiarkan kebebasan berpendapat disalahgunakan menjadi kebebasan menuduh tanpa dasar, kebebasan menyebarkan fitnah, atau kebebasan membentuk persepsi sendiri yang menimbulkan persepsi publik," ujar Ade.

Di sisi lain, organisasi advokat tersebut tetap menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ade juga meminta kepolisian tetap menjalankan proses hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel.

"Peradi Bersatu mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dijalankan sebelum adanya ketokan palu dari hakim sehingga proses ini kami menunggu tahap demi tahap," katanya.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dokter Tifa yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan fitnah terkait isu ijazah palsu Jokowi. Perkara tersebut saat ini tengah diproses penyidik.

JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur pada hari ini. Kedatangannya tersebut untuk menyerahkan surat agar Pengadilan Militer menghentikan sidang kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Berdasarkan pantauan di lokasi, TAUD yang terdiri dari aktivis KontraS, LBH Jakarta, Amnesty Internasional Indonesia, dan IM57+ mendatangi PN Militer, sesaat sebelum sidang kasus dugaan penyiraman Andrie Yunus digelar beragendakan pembacaan Replik. Surat tersebut diserahkan ke PTSP PN Militer Tinggi II Jakarta.

"Kami Tim Advokasi untuk Demokrasi menyerahkan surat permohonan penghentian perkara dengan alasan atau dengan argumentasi semenjak adanya putusan praperadilan nomor 62 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal konteks kasusnya Andri Yunus. Seharusnya prosedur penyelesaiannya dalam peradilan umum," ujar Aktivis KontraS, Dimas Bagus Arya, Senin (8/6/2026).

Menurut Dimas, putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan menguatkan argumentasi sidang kasus Andrie Yunus harusnya digelar secara umum. Dalam putusannya itu, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jaksel menyatakan Polda Metro Jaya harus melanjutkan proses penyidikan kasus Andrie Yunus.

"Kami melakukan upaya permohonan penghentian perkara (di PN Militer) karena secara argumentasi harusnya batal demi hukum. Kami menegaskan Andrie Yunus dan TAUD proses peradilan militer tidak mencerminkan keadilan, tidak mencerminkan satupun keberpihakan pada korban," tuturnya.

Lihat video: Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Penjara



Dimas menerangkan, ada 3 poin yang menjadi catatan peradilan militer tidak bisa dipercaya dalam menangani perkara Andrie Yunus. Pertama, dalam sidang tidak pernah ada pembahasan 16 terduga pelaku ataupun pihak lainnya yang terlibat dalam kasus penyiraman Andrie Yunus sebagaimana sudah diinvestigasi TAUD.

"Pengadilan militer hanya fokus pada 4 orang pelaku, paling besar pangkatnya Kapten. Kedua, tidak pernah disinggung upaya atau membongkar dugaan operasi intelijen yang selama ini menjadi alasan, lalu tindakan mencelakai serta percobaan pembunuhan berencana pada Andrie Yunus ini sudah dari awal dilakukan dengan upaya surveillance atau pengintaian," jelasnya.

Ketiga, terdapat dugaan upaya operasi sebelumnya terhadap Andrie Yunus atau sejumlah orang yang selama ini kritis terhadap isu reformasi sektor keamanan. Selain itu, tidak ada upaya permintaan klarifikasi pada Kabais TNI atau pejabat lainnya dalam lingkup BAIS TNI di muka pengadilan.

"Ini kali kedua kami menyerahkan surat ke pengadilan militer, pertama surat kaitannya keberatan, lalu hari ini surat permohonan penghentian perkara dengan argumentasi hasil Putusan PN Jakarta Selatan," katanya.

JAKARTA - Oditur Militer II-07 Jakarta menuntut empat terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dengan pidana 2,5 tahun penjara di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026). Sebelum membacakan tuntutan, oditur memaparkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.

Empat terdakwa dalam perkara ini yakni Edi Sudarko (Serda ES), Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (Lettu BHW), Nandala Dwi Prasetya (Kapten NDP), dan Sami Lakka (Lettu SL).

Oditur Militer Letkol (Chk) Muhammad Iswandi menjelaskan, terdapat sejumlah hal yang memberatkan para terdakwa. Menurutnya, perbuatan mereka bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung prajurit TNI, mencoreng institusi, serta mengakibatkan korban mengalami luka berat.

"Hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Kedua, perbuatan para terdakwa merusak nama baik TNI. Ketiga, perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka berat bagi korban," jelas Iswandi dalam persidangan, Rabu (3/6/2026).

Sementara itu, Iswandi menyebut terdapat sejumlah hal yang meringankan. Di antaranya, para terdakwa belum pernah dihukum, bersikap jujur selama persidangan, serta menyesali perbuatannya.

Lihat video: Lanjutan Sidang Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Tersangka Sebut Andrie Arogan



"Hal-hal yang meringankan. Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Kedua, para terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan. Dan ketiga, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi," imbuh Oditur.

Sebelumnya, empat prajurit Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS TNI) dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Oditur Militer menilai keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 469 ayat (1) subsider Pasal 468 ayat (1) lebih subsider Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut mengatur penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu hingga menyebabkan orang lain terluka.

"Kami mohon Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa 2 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani," ujar Oditur Militer.

JAKARTA - Oditur Militer II-07 Jakarta meminta majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak seluruhnya pledoi yang diajukan para terdakwa pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) Bank, Mohamad Ilham Pradipta (MIP). Permintaan itu disampaikan Oditur melalui pembacaan surat replik.

Oditur Militer menanggapi pledoi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak berdasarkan fakta persidangan. "Seluruh dalil penasihat hukum tidak berdasar dan tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dengan demikian seluruh dalil penasihat hukum harus ditolak," ucap Oditur Militer Jakarta Mayor (Chk) Wasinton Marpaung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (25/5/2026).

Adapun, para terdakwa yang merupakan anggota Kopassus yakni Serka Mochamad Nasir (MH-Terdakwa 1), Kopda Feri Herianto (FH-Terdakwa 2), dan Serka Frengky Yaru (FY-Terdakwa 3). Mereka sebelumnya dituntut dengan penjara bervariasi mulai dari 12 tahun (terdakwa 1), 10 tahun (terdakwa 2), dan 4 tahun (terdakwa 3).

Oditur menjelaskan, terdakwa 1 melakukan tindakan kekerasan seperti menendang dada dan rusuk korban menggunakan tumit kaki sebanyak dua kali, serta melilit dan menarik leher korban dengan handuk saat kondisi tangan, kaki, dan mulut korban terikat. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa perbuatannya dapat menyebabkan kematian.

Selanjutnya, bedasarkan alat bukti yang sah di persidangan, terdakwa 2 dijelaskan turut mencari korban dan menyuruh seorang saksi untuk mengambil paksa MIP. Sikap tersebut dinilai Oditur terdakwa 2 turut mengendalikan jalannya pengambilan paksa MIP.

Lihat video: Sidang Tuntutan Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN di Pengadilan Militer!



Selain itu, Terdakwa 3 juga dinilai mengetahui dan ikut terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan aksi tersebut. Oditur menyebut para terdakwa berkomunikasi aktif sebelum hingga sesudah korban dibawa secara paksa.

"Adapun akibat matinya korban Saudara MIP almarhum merupakan konsekuensi langsung dari rangkaian perbuatan Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Saksi 8 bersama timnya," katanya.

Sebelumnya, para terdakwa melalui penasihat hukumnya meminta majelis hakim menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026. Penasihat hukum menilai, terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Miiter II-07 Jakarta.

BANDUNG - Komisi Pengawas (Komwas) DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bersama Dewan Kehormatan bersinergi perkuat pengawasan etik advokat. Hal itu mengemuka dalam Forum Diskusi bertajuk "Melalui Forum Diskusi Terjalin Sinergitas dan Sinkronisasi Pengawan serta Pemeriksaan Etik Profesi Advokat" di Bandung, Kamis, 20 Mei 2026.

Hadir dalam diskusi tersebut tiga pembicara, yakni Otto Hasibuan, Ketua Dewan Kehormatan Pusat DPN Peradi, Adardam Achyar, dan Saud Usman Nasution. Ketua Harian DPN Peradi, R. Dwiyanto Prihartono menyampaikan, forum ini sangat penting untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan kode etik advokat.

"Acara ini penting karena organisasi advokat, Peradi di bawah pimpiman Prof Otto Hasibuan punya tugas, punya kewajiban untuk mengawasi anggotanya," kata Dwiyanto dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Pengawasan yang dilakukan Komwas DPN Peradi merupakan implementasi dari perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. "Agar advokat Peradi taat dan tertib terhadap kode etik advokat dan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia," ujarnya.

Dwiyanto menjelaskan, Komwas DPN Peradi yang diketuai oleh Komjen Pol. (Purn) Saud Usman Nasution mengawali penyelenggaran forum diskusi dari Jawa Barat (Jabar).

"Untuk mengadakan acara bertemu dengan seluruh DPC dan Dewan Kehormatan Daerah yang ada di Jawa Barat dan juga Komisi Pengawas Daerah di Jawa Barat," ujarnya.

Dwiyanto menegaskan, forum diskusi ini sangat penting karena pengawasan dan penegakan kode etik advokat oleh Peradi di bawah pimpan Prof Otto Hasibuan selaku wadah tunggal (single bar) organisasi advokat, sudah berjalan sejak mendapat amanat dari UU Advokat.

"Peradi bergerak, kita punya pengalaman, kita punya rujukan dan mulai kita berpikir untuk menyempurnakan itu," ujarnya.

Acara di Jabar ini, lanjut Dwiyanto, dapat menghasilkan prosiding atau kumpulan pikiran maupun tulisan yang bisa digunakan di provinsi-provinsi lain. Kumpulan pemikiran tersebut akan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan Peradi dalam melaksanakan tugas berdasarkan UU Advokat agar anggotanya menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan.

"Itu targetnya, kita semua berkumpul dan materinya sudah berjalan dan saya berharap perjalanannya baik dan lancar dan ada rumusan yang kita bawa pulang ke masing-masing kota dan ke Jakarta," katanya.

Saud Usman menyampaikan, forum diskusi ini juga menyinkronkan pelaksanaan tugas dari Komwas dan Dewan Kehormatan, sehingga dalam perlaksanaannya bisa simultan dan terintegrasi.

"Karena kita menginginkan agar betul-betul organisasi kita, advokat Peradi yang besar ini, taat aturan sehingga nantinya semua kegiatan kita berdasarkan aturan yang ada," katanya.

Sinkronisasi antara Komwas dan Dewan Kehormatan ini membuat penegakan kode etik advokat akan lebih mudah. Dengan demikian, pelanggaran advokat sekecil apapun bisa ditindaklanjuti. "Bisa kita proses dan juga nantinya diharapan ke depan kita sudah tatat aturan," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Pembinaan Advokat Muda DPN Peradi Sutrisno menambahkan, jumlah advokat Peradi di bawah kepemimpinan Prof Otto Hasibuan sangat banyak.

"Sekarang ini anggota Peradi itu sudah sampai dengan jumlah 70.000 orang advokat di seluruh Indonesia. Ada 190 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi di seluruh Indonesia," katanya.

Sutrisno mengungkapkan, besarnya jumlah anggota dan DPC Peradi, tentunya membuat dinamika perkembangan organisasinya pun sangat pesat. Peradi mempunyai tanggung jawab moral terhadap anggotanya.

Peradi dan jajarannya di seluruh Indonesia, harus bisa menjaga kualitas dan integritas advokatnya. Di sinilah pentingnya peran Komwas, Komwasda, Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, dan DPC.

"Untuk menjaga ketertiban sikap daripada seluruh advokat Indonesia daripada anggota Peradi," katanya.

Menurut Sutrisno, sesuai UU Advokat, Peradi wajib mengawasi seluruh advokat yang menjadi anggotanya. "Dengan fungsi pengawasan itu, harapannya akan diperkecil kemungkinan ada pelanggaran etika profesi," ucanya.

Sutrisno menegaskan, jika semua advokat menjalankan profesinya sesuai kode etik, maka akan menguntungkan masyarakat pencari keadilan.

Ketua Pelaksana Forum Diskusi, Ika Rahwawati menyampaikan, forum ini bertujuan agar Komwas dan Komwasda, Dewan Kehormatan Daerah, DPN, dan DPC dapat menajamkan perannya masing-masing.

"Untuk tercapainya sinergitas antara DPN/DPC Peradi, Komwas, Dewan Kehormatan se-Jabodetabek dan Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai amanat penegak etik," katanya.

JAKARTA - Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat Freddy Tua Simatupang mengungkapkan alasan memilih Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tama S Langkun sebagai pemateri dalam kegiatan seminar bertajuk 'Tantangan dan Strategi Perlindungan Hukum bagi Pengacara Publik dalam Menjalankan Tuhas Profesi', Jumat (22/5/2026). Menurutnya, Tama merupakan sosok yang dikenal publik sebagai aktivis hingga praktisi hukum yang kini terjun di dunia politik bersama Partai Perindo.

"Pengalaman ini adalah membuat anggota Peradi Jakarta Pusat mendapat ilmu baru," kata Freddy.

Dengan pengalaman yang dimiliki Tama kata Freddy, peserta bukan hanya mendapat gambaran dari kacamata hukum, tapi juga sisi politik. "Tidak saja dari ilmu hukum, tapi pengalaman luas tentang bagaimana berpolitik atau bagaimana pengalaman beliau dulu sebagai praktisi hukum," ujarnya.

Ia menilai, Tama mempunyai segudang pengalaman di bidang praktisi hukum, baik manis dan pahitnya. Akan hal itu, ia ingin Tama berbagi dengan para peserta kegiatan tersebut.

"Pak Tama sendiri sudah menikmati dan merasakan bagaimana berjuangnya sebagai praktisi hukum publik," ucapnya.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) resmi melantik jajaran pengurus Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Jakarta Pusat (Jakpus) periode 2025-2028 pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono kepada masyarakat kurang mampu dan pencari keadilan.

Pelantikan berlangsung dengan dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, pengurus PBH Pusat, serta DPC Peradi Jakarta Pusat. Pengurus baru PBH Peradi Jakarta Pusat dipimpin Deny Surya Pranata Purba.

Ketua Panitia Pelantikan PBH Peradi Jakarta Pusat Sonang Nimrot Jewell Manullang mengatakan, seluruh pengurus yang dilantik merupakan anggota PBH Peradi Jakarta Pusat yang berasal dari berbagai kantor hukum berbeda. Meski memiliki latar belakang firma hukum yang beragam, mereka disatukan oleh semangat pengabdian untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

“Semangatnya anak muda, jadi mau berkumpul untuk bersatu hati memberikan jasa bantuan hukum secara pro bono (tanpa dipungut biaya),” ujar Sonang usai pelantikan.

Menurut dia, kepengurusan baru nantinya langsung menggelar rapat kerja untuk menyusun program prioritas selama masa bakti 2025-2028. Meski demikian, dia memastikan fokus utama PBH tetap pada pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.

“PBH Peradi Jakarta Pusat ingin hadir membantu masyarakat tanpa dipungut biaya, khususnya mereka yang secara finansial membutuhkan bantuan hukum,” ucapnya.

Semangat bantuan hukum gratis tersebut bukan hanya arahan internal organisasi, melainkan juga amanat Undang-Undang Advokat yang mewajibkan advokat memberikan layanan hukum secara pro bono kepada masyarakat tidak mampu. “Advokat bukan hanya bekerja profesional dibayar klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa dipungut biaya,” tutur Sonang.

Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat Freddy Tua Simatupang berharap pengurus baru PBH mampu menjangkau kelompok marginal yang selama ini kesulitan memperoleh akses keadilan. “Kita berharap pengurus baru ini dapat menjangkau kaum marginal dan pencari keadilan yang tidak mampu,” kata Freddy.

PBH Peradi Jakarta Pusat saat ini diperkuat sekitar 30 tenaga pengurus dan didukung ribuan anggota DPC Peradi Jakarta Pusat. Kekuatan sumber daya tersebut menjadi modal besar dalam memperluas layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Ketua Harian sekaligus Wakil Ketua Umum DPN Peradi R Dwiyanto Prihartono menekankan pentingnya keberadaan PBH dalam organisasi advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum gratis telah diatur secara jelas dalam Pasal 22 Undang-Undang Advokat.

“Pusat Bantuan Hukum adalah bagian yang sangat penting dari organisasi advokat. Undang-Undang Advokat mencantumkan kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu,” ujarnya.

Dwiyanto menyebut bantuan hukum pro bono merupakan bagian dari nilai luhur profesi advokat atau officium nobile. Bahkan, sejarah lahirnya profesi advokat sejak zaman Romawi tidak bisa dipisahkan dari semangat pengabdian membantu masyarakat.

Dia mendorong PBH Peradi Jakarta Pusat menggerakkan lebih banyak anggota advokat terlibat aktif dalam pelayanan hukum gratis. Menurut data yang disampaikannya, DPC Peradi Jakarta Pusat memiliki sekitar 2.992 anggota. “Kalau 10 persen saja bergerak memberikan bantuan hukum, berarti hampir 300 advokat membantu masyarakat secara cuma-cuma di Jakarta Pusat,” ujarnya.

Ketua PBH DPC Peradi Jakarta Pusat Deny Surya Pranata Purba menambahkan pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pengabdian profesi advokat kepada masyarakat. “Dengan adanya pelantikan hari ini diharapkan menjadi momentum yang mulia bagi profesi advokat, sehingga semakin tergerak rasa ingin membantu masyarakat khususnya yang tidak mampu,” katanya.

Pihaknya telah menyiapkan sejumlah program terukur dan dinilai efektif untuk dijalankan dalam satu tahun kepengurusan ke depan. Salah satu program utama yakni membuka registrasi sukarelawan bagi seluruh anggota PBH Peradi Jakarta Pusat yang ingin terlibat dalam bantuan hukum pro bono.

Menurut Deny, pengurus PBH nantinya hanya berperan sebagai pengorganisir, sementara kekuatan utama tetap berada pada solidaritas para advokat anggota Peradi Jakarta Pusat. “Kami hanya organ yang mengorganisir. Selebihnya mari bersama-sama membantu kaum yang membutuhkan,” ucapnya.

JAKARTA - Pelantikan jajaran pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

JAKARTA - Pelantikan jajaran pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang memberikan sambutan secara daring menekankan pentingnya posisi advokat dalam sistem hukum Indonesia, terutama setelah hadirnya KUHAP baru.

Menurut Sharif, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik terhadap tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

“Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban,” ujar Sharif.

Dia menegaskan pentingnya peran advokat dalam perlindungan hak asasi manusia dan proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP baru.

Ketua KPK Ingatkan Integritas Advokat

Sementara Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa advokat merupakan mitra strategis penegakan hukum, namun integritas tetap menjadi hal utama yang tidak bisa ditawar.

Artinya, tantangan terbesar Peradi Profesional ke depan bukan hanya membangun organisasi, tetapi memastikan gagasan reformasi profesi yang mereka usung benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata.

Pelantikan pengurus Peradi Profesional ini menjadi sorotan di media sosial, di antaranya di X (Twitter). Salah satu akun, Jeng Rini GL menulis: “Peradi semangat ‘Bermutu, Beretika, Berkarakter’, Harris Arthur Hedar terus mendorong lahirnya organisasi advokat yang modern, solid, dan dipercaya masyarakat.”

Akun lainnya juga menyoroti hadirnya energi baru di dunia hukum Indonesia. “Semangat baru untuk dunia hukum Indonesia. Harris Arthur Hedar bersama DPN Peradi Profesional siap menghadirkan organisasi advokat yang lebih kuat, modern, dan bermartabat.”

Tingginya perhatian publik terhadap pelantikan Peradi Profesional menunjukkan isu reformasi profesi advokat mulai mendapat tempat di ruang diskusi masyarakat.

Bukan hanya karena hadirnya tokoh-tokoh penting negara, tetapi juga karena publik melihat adanya dorongan perubahan menuju organisasi advokat yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada kualitas.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tak akan mengintervensi jalannya proses persidangan perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Pemerintah menghormati independensi lembaga peradilan.

Yusril meminta agar perkara yang diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta bisa berjalan sesuai hukum acara pidana dan ketentuan KUHP militer yang berlaku.

"Pemerintah berharap proses persidangan terhadap para terdakwa berjalan secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas serta imparsial. Ini sejalan dengan Delapan Asta Cita atau Delapan Program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang salah satunya adalah reformasi hukum serta penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum," kata Yusril, di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Yusril menegaskan, harapan Pemerintah agar persidangan berjalan adil tidak boleh diartikan sebagai bentuk intervensi terhadap pengadilan. Yusril menyebut kewenangan yudikatif harus bebas dari campur tangan mana pun.

"Pemerintah pada prinsipnya menjunjung tinggi independensi badan peradilan. Kedudukan kekuasaan yudikatif bersifat independen dan harus bebas dari campur tangan maupun pengaruh pihak mana pun, termasuk Pemerintah," sambungnya.

Lihat video: Sidang Perdana Andrie Yunus Dimulai! Plot Twist atau Sesuai Prediksi?



Namun di samping itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga tegaknya hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Maka dari itu, proses peradilan harus mampu berjalan secara transparan, karena akan berdampak terhadap citra negara di mata masyarakat.

"Ini menyangkut kepercayaan rakyat kepada negara. Menjaga kepercayaan tersebut juga merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah," ucap dia.

Dalam proses persidangan perkara Andrie Yunus, pemerintah juga menekankan pentingnya majelis hakim bertindak profesional dan obyektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

"Apabila para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka putusan harus dijatuhkan secara adil sesuai hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila dakwaan tidak terbukti, pengadilan juga harus berani membebaskan para terdakwa demi tegaknya keadilan. Jangan sampai muncul kesan bahwa persidangan ini sekadar formalitas atau bahkan menjadi tontonan yang merusak kepercayaan publik terhadap negara dan institusi penegak hukum," katanya.

Sekadar informasi, pada persidangan Rabu, 6 Mei 2026, majelis hakim menyoroti sejumlah aspek dalam konstruksi perkara dan proses pelaksanaan dugaan tindak pidana tersebut.

Perhatian publik terhadap kasus ini terus meningkat seiring harapan agar proses hukum berjalan secara profesional, dan menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan berdasarkan fakta persidangan.

JAKARTA - Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dijadwalkan berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (8/5/2026) setelah mengantongi izin dari Mabes Polri melalui surat yang diterbitkan Kabaintelkam dan ditandatangani Kombes Pol Ade Yaya Suryana. Selain itu, izin juga diberikan oleh Polda Metro Jaya melalui surat yang ditandatangani Kombes Miko Indrayana.

Dalam surat tersebut, izin diberikan kepada Dewan Pimpinan Peradi Profesional, dengan penanggung jawab Bambang Herry Purnomo. Dokumen itu juga mencantumkan pelaksanaan pelantikan dewan pengurus pimpinan nasional untuk periode 2026-2031.

Acara pelantikan direncanakan digelar di Grand Ballroom Hotel Fairmont Jakarta mulai pukul 18.00 WIB. Agenda tersebut menandai langkah lanjutan organisasi advokat baru ini dalam memperkuat profesionalisme dan integritas di bidang hukum.



Sebelumnya, Peradi Profesional telah dideklarasikan di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada Kamis (5/3/2026). Deklarasi tersebut menjadi penanda kehadiran organisasi advokat baru yang diharapkan dapat menjawab tantangan di dunia hukum.

Ketua Umum Peradi Profesional Harris Arthur Hedar menyatakan organisasi yang dipimpinnya tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan organisasi advokat lain, melainkan sebagai respons atas dinamika yang terjadi di kalangan profesi hukum.

“Peradi Profesional atau Peradiprof adalah organisasi profesi yang berbasis mutu, etika, dan karakter. Peradiprof bukan sebagai kompetitor namun hadir sebagai jawaban atas kegelisahan kolektif kita semua. Kami hadir untuk memastikan bahwa profesi ini bermartabat dan tetap menjadi officium nobile—profesi yang mulia,” kata Harris.

Dia berpendapat, profesi advokat saat ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk menurunnya kepercayaan publik serta fragmentasi organisasi. Ia juga menyoroti kecenderungan penggunaan profesi advokat untuk kepentingan jangka pendek.

Harris menambahkan, perkembangan teknologi dan transformasi digital turut menghadirkan dinamika baru dalam praktik hukum. Inovasi berbasis digital hingga sistem pembiayaan teknologi dinilai menciptakan hubungan hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum konvensional.

Organisasi ini didirikan oleh tiga advokat sekaligus akademisi, yakni Harris Arthur Hedar, Fauzie Yusuf Hasibuan, dan Abdul Latif. Secara hukum, Peradi Profesional telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum RI melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0000086.AH.01.07 Tahun 2026.

“Kehadiran Peradiprof merupakan ikhtiar kolektif untuk mengembalikan profesi advokat pada hakikatnya sebagai penjaga keadilan dan pengawal rasionalitas hukum,” ujarnya.

“Peradiprof berupaya menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban hukum menuju Indonesia bermartabat dan memastikan bahwa setiap advokat yang bernaung di dalamnya memiliki kesadaran penuh akan perannya sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum di era transformasi digital,” tukas Harris.

Dalam deklarasinya, organisasi ini juga menghadirkan penceramah Das’ad Latif yang menyampaikan tausiyah mengenai pentingnya integritas dalam profesi advokat. "Terakhir, advokat harus menggunakan kecerdasan dan imannya untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya, yaitu dengan menempatkan hukum secara tepat dan proporsional, bukan sekadar membela klien yang salah," katanya.

Selain itu, sejumlah tokoh turut hadir dalam acara deklarasi tersebut, di antaranya anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka.