JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) resmi melantik jajaran pengurus Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Jakarta Pusat (Jakpus) periode 2025-2028 pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono kepada masyarakat kurang mampu dan pencari keadilan.

Pelantikan berlangsung dengan dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, pengurus PBH Pusat, serta DPC Peradi Jakarta Pusat. Pengurus baru PBH Peradi Jakarta Pusat dipimpin Deny Surya Pranata Purba.

Ketua Panitia Pelantikan PBH Peradi Jakarta Pusat Sonang Nimrot Jewell Manullang mengatakan, seluruh pengurus yang dilantik merupakan anggota PBH Peradi Jakarta Pusat yang berasal dari berbagai kantor hukum berbeda. Meski memiliki latar belakang firma hukum yang beragam, mereka disatukan oleh semangat pengabdian untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

“Semangatnya anak muda, jadi mau berkumpul untuk bersatu hati memberikan jasa bantuan hukum secara pro bono (tanpa dipungut biaya),” ujar Sonang usai pelantikan.

Menurut dia, kepengurusan baru nantinya langsung menggelar rapat kerja untuk menyusun program prioritas selama masa bakti 2025-2028. Meski demikian, dia memastikan fokus utama PBH tetap pada pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.

“PBH Peradi Jakarta Pusat ingin hadir membantu masyarakat tanpa dipungut biaya, khususnya mereka yang secara finansial membutuhkan bantuan hukum,” ucapnya.

Semangat bantuan hukum gratis tersebut bukan hanya arahan internal organisasi, melainkan juga amanat Undang-Undang Advokat yang mewajibkan advokat memberikan layanan hukum secara pro bono kepada masyarakat tidak mampu. “Advokat bukan hanya bekerja profesional dibayar klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa dipungut biaya,” tutur Sonang.

Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat Freddy Tua Simatupang berharap pengurus baru PBH mampu menjangkau kelompok marginal yang selama ini kesulitan memperoleh akses keadilan. “Kita berharap pengurus baru ini dapat menjangkau kaum marginal dan pencari keadilan yang tidak mampu,” kata Freddy.

PBH Peradi Jakarta Pusat saat ini diperkuat sekitar 30 tenaga pengurus dan didukung ribuan anggota DPC Peradi Jakarta Pusat. Kekuatan sumber daya tersebut menjadi modal besar dalam memperluas layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Ketua Harian sekaligus Wakil Ketua Umum DPN Peradi R Dwiyanto Prihartono menekankan pentingnya keberadaan PBH dalam organisasi advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum gratis telah diatur secara jelas dalam Pasal 22 Undang-Undang Advokat.

“Pusat Bantuan Hukum adalah bagian yang sangat penting dari organisasi advokat. Undang-Undang Advokat mencantumkan kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu,” ujarnya.

Dwiyanto menyebut bantuan hukum pro bono merupakan bagian dari nilai luhur profesi advokat atau officium nobile. Bahkan, sejarah lahirnya profesi advokat sejak zaman Romawi tidak bisa dipisahkan dari semangat pengabdian membantu masyarakat.

Dia mendorong PBH Peradi Jakarta Pusat menggerakkan lebih banyak anggota advokat terlibat aktif dalam pelayanan hukum gratis. Menurut data yang disampaikannya, DPC Peradi Jakarta Pusat memiliki sekitar 2.992 anggota. “Kalau 10 persen saja bergerak memberikan bantuan hukum, berarti hampir 300 advokat membantu masyarakat secara cuma-cuma di Jakarta Pusat,” ujarnya.

Ketua PBH DPC Peradi Jakarta Pusat Deny Surya Pranata Purba menambahkan pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pengabdian profesi advokat kepada masyarakat. “Dengan adanya pelantikan hari ini diharapkan menjadi momentum yang mulia bagi profesi advokat, sehingga semakin tergerak rasa ingin membantu masyarakat khususnya yang tidak mampu,” katanya.

Pihaknya telah menyiapkan sejumlah program terukur dan dinilai efektif untuk dijalankan dalam satu tahun kepengurusan ke depan. Salah satu program utama yakni membuka registrasi sukarelawan bagi seluruh anggota PBH Peradi Jakarta Pusat yang ingin terlibat dalam bantuan hukum pro bono.

Menurut Deny, pengurus PBH nantinya hanya berperan sebagai pengorganisir, sementara kekuatan utama tetap berada pada solidaritas para advokat anggota Peradi Jakarta Pusat. “Kami hanya organ yang mengorganisir. Selebihnya mari bersama-sama membantu kaum yang membutuhkan,” ucapnya.

JAKARTA - Pelantikan jajaran pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

JAKARTA - Pelantikan jajaran pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) dilaksanakan di Jakarta, pada Jumat (8/5/2026). Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting negara, mulai dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, hingga anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Umum Peradi Profesional, Harris Arthur Hedar menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir untuk memperkuat kualitas profesi advokat, bukan menciptakan perpecahan di internal organisasi advokat.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Harris.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang memberikan sambutan secara daring menekankan pentingnya posisi advokat dalam sistem hukum Indonesia, terutama setelah hadirnya KUHAP baru.

Menurut Sharif, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik terhadap tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

“Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban,” ujar Sharif.

Dia menegaskan pentingnya peran advokat dalam perlindungan hak asasi manusia dan proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP baru.

Ketua KPK Ingatkan Integritas Advokat

Sementara Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa advokat merupakan mitra strategis penegakan hukum, namun integritas tetap menjadi hal utama yang tidak bisa ditawar.

Artinya, tantangan terbesar Peradi Profesional ke depan bukan hanya membangun organisasi, tetapi memastikan gagasan reformasi profesi yang mereka usung benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata.

Pelantikan pengurus Peradi Profesional ini menjadi sorotan di media sosial, di antaranya di X (Twitter). Salah satu akun, Jeng Rini GL menulis: “Peradi semangat ‘Bermutu, Beretika, Berkarakter’, Harris Arthur Hedar terus mendorong lahirnya organisasi advokat yang modern, solid, dan dipercaya masyarakat.”

Akun lainnya juga menyoroti hadirnya energi baru di dunia hukum Indonesia. “Semangat baru untuk dunia hukum Indonesia. Harris Arthur Hedar bersama DPN Peradi Profesional siap menghadirkan organisasi advokat yang lebih kuat, modern, dan bermartabat.”

Tingginya perhatian publik terhadap pelantikan Peradi Profesional menunjukkan isu reformasi profesi advokat mulai mendapat tempat di ruang diskusi masyarakat.

Bukan hanya karena hadirnya tokoh-tokoh penting negara, tetapi juga karena publik melihat adanya dorongan perubahan menuju organisasi advokat yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada kualitas.

JAKARTA - Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam pelantikan kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional periode 2026-2031 di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Mereka antara lain Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Pelantikan ini menjadi penanda langkah organisasi dalam memperkuat kualitas dan integritas profesi advokat di Indonesia. Pelantikan ini sekaligus menegaskan komitmen Peradi Profesional untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui pendekatan yang lebih adaptif dan modern.

Organisasi ini mendorong lahirnya advokat yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan integritas dalam penegakan hukum. Peradi Profesional periode 2026–2031 dipimpin oleh Harris Arthur Hedar.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai respons atas kebutuhan zaman, bukan karena konflik di internal advokat. "Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Sekali lagi saya tegaskan, Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan, dan bukan hadir karena konflik, tidak ada konflik. Tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman," kata Harris.

Ia juga menuturkan bahwa organisasi advokat harus mampu beradaptasi dengan perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika hukum yang semakin kompleks.

“Dunia hukum berubah, teknologi berubah, dan organisasi advokat tidak boleh tertinggal. Karena itu, kami ingin membangun organisasi advokat yang modern dalam sistem, kuat dalam intelektualitas, tinggi dalam etika, dan berani dalam memperjuangkan keadilan," kata Harris.

Pesan Wamenkum dan Ketua KPK

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menyampaikan pesan kepada para pengurus Peradi Profesional. Sambutan disampaikan secara daring karena tidak dapat hadir langsung.

Eddy menjelaskan bahwa berdasarkan KUHAP, advokat memiliki hak mendampingi pihak yang diproses hukum sejak tahap pemeriksaan, baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban.

"Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban, dan juga KUHAP melindungi hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak orang tua, termasuk kelompok rentan, yakni ibu hamil dan orang sakit," kata Eddy.

Ia menegaskan bahwa peran advokat sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia. "Peran serta advokat ini disejajarkan dan kemudian dititikberatkan dalam konteks perlindungan HAM terhadap individu? Karena dialah yang melakukan pembelaan," ucapnya.

Selain itu, ia mengingatkan adanya kewenangan tambahan bagi advokat dalam KUHAP yang baru, yakni mengajukan keberatan dalam proses hukum. "Advokat tidak hanya mendampingi, tetapi juga dia berhak mengajukan keberatan. Dan lebih hebat lagi di dalam KUHAP yang baru, keberatan itu dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan," pungkasnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga memberikan sambutan dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa advokat merupakan mitra strategis dalam penegakan hukum, bukan pihak yang berseberangan dengan KPK.

"Di KPK, kami melihat advokat sebagai mitra strategis, bukan musuh. Rekan-rekan adalah bagian dari penegakan hukum yang memastikan proses berjalan sesuai koridor," kata Setyo.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan profesi advokat. KPK, kata dia, tidak akan ragu menindak pihak yang menghambat proses hukum.

"Tapi, kami juga tidak segan-segan jika ada oknum yang justru menyalahgunakan profesi mulia ini untuk menghambat proses hukum atau melakukan praktik transaksional. Integritas adalah harga mati," tegasnya.

Setyo juga menyinggung misi Peradi Profesional yang mengusung konsep advokat modern dan intelektual. Ia berharap hal tersebut tidak sekadar menjadi slogan.

"Organisasi Peradi Profesional ini mengusung misi 'Intelektual-Modern'. Saya berharap ini bukan sekadar slogan. Modernitas dalam hukum berarti adaptasi terhadap teknologi, namun intelektualitas berarti kedalaman pemahaman akan moralitas hukum itu sendiri,” ujarnya.

“Kami di KPK membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi, khususnya dalam hal pencegahan dan pendidikan antikorupsi bagi para advokat," tandasnya.

JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) resmi dikukuhkan melalui pelantikan pengurus yang digelar di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Pelantikan itu menandai babak baru upaya peningkatan kualitas dan integritas profesi advokat di Indonesia.

Momentum ini tidak sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi sinyal kuat hadirnya standar baru dalam praktik advokat di tengah lanskap hukum yang semakin kompleks, dinamis, dan menuntut profesionalisme tinggi.

Ketua Umum Peradi Profesional Harris Arthur Haedar menegaskan, organisasi ini telah memperoleh legitimasi penuh dari negara melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000086.AH.01.07.TAHUN 2026 yang ditetapkan pada 27 Januari 2026.

“Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan fragmentasi organisasi advokat, melainkan untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui standar yang lebih adaptif, modern, dan berorientasi pada kualitas,” tegas Prof Harris.

Dalam waktu singkat sejak berdiri, Peradi Profesional menunjukkan akselerasi yang signifikan di tingkat nasional. Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, Peradi Profesional sudah menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak strategis, mulai dari kementerian, perguruan tinggi, hingga sektor perbankan.

Hingga saat ini, organisasi telah menjalin kerja sama dengan 39 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, membentuk kepengurusan di 30 provinsi, mengembangkan sinergi dengan 6 kementerian/lembaga negara dan menjalin kemitraan dengan 2 institusi perbankan.

Langkah ini menegaskan posisi advokat tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem hukum yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, kebijakan publik, dan sektor ekonomi.

Dorong Reformasi Pendidikan Advokat

Salah satu fokus utama Peradi Profesional adalah pembaruan sistem pendidikan advokat. Melalui evaluasi terhadap implementasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), organisasi ini menghadirkan pendekatan baru melalui Program Pendidikan Advokat (PPA).

Program ini dirancang untuk melahirkan advokat yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kesiapan praktik yang kuat, kompetensi profesional yang terukur dan integritas tinggi dalam penegakan hukum

Dengan pendekatan ini, Peradi Profesional ingin menjawab tantangan utama profesi advokat: kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.

Apresiasi Penegak Hukum, Perkuat Nilai Profesi

Dalam rangkaian acara pelantikan, Peradi Profesional juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh penegak hukum sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam menjaga integritas dan keadilan.

Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk membangun profesi advokat yang berlandaskan tiga nilai utama yaitu Bermutu, Beretika, dan Berintegritas Nilai-nilai tersebut akan menjadi fondasi dalam setiap kebijakan, program, serta arah strategis organisasi ke depan.

Peradi Profesional adalah organisasi advokat yang berfokus pada penguatan kualitas, integritas, dan profesionalisme melalui pendidikan adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan sistem organisasi yang modern dan akuntabel.

JAKARTA - Komitmen dalam memberikan bantuan hukum dan kepastian bagi investasi di Bali sangat diperlukan dan penting. Termasuk berkontribusi bagi perekonomian di Pulau Dewata.

Hal itu dikatakan Managing Partner Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers) Pahrur Dalimunthe saat pembukaan kantor cabang firma hukum terbarunya di Jalan Sunset Road, Kuta, Badung, Bali.

Dia mengatakan, sebagai kantor hukum yang baru ditetapkan menjadi finalis di Thomson Reuters ALB South East Asia Law Awards 2026, yang akan diselenggarakan di Singapore pada 21 Mei 2026 untuk kategori Rising Law Firm of The Year, DNT Lawyer cukup dikenal di kawasan Asia Tenggara.

Sehingga diharapkan mampu berkontribusi untuk kemajuan dibidang hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Senada, Managing Partner DNT Lawyers Boris Tampubolon mengatakan, pembukaan kantor cabang ini juga bertujuan untuk menjawab meningkatnya kebutuhan layanan hukum profesional di sektor investasi, properti, hingga penanganan kasus-kasus hukum kompleks baik perdata maupun pidana di wilayah Bali dan sekitarnya.

“Awalnya kami tidak pernah membayangkan DNT Lawyers bisa berkembang hingga membuka kantor di Jakarta, Makassar, dan kini Bali. Namun kami percaya, kerja yang sungguh-sungguh serta pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi investasi kepercayaan yang membawa kami sampai di titik ini,” ujar Boris, Kamis (30/4/2026).

Puncak acara Grand Opening DNT Lawyers Bali dilaksanakan pada 29 April 2026 di Jimbaran Bay Beach Resort & Spa Baruna Ballroom Bali dengan mengusung tema “From Conflict to Clarity: Solusi Hukum untuk Sengketa di Bali.”

Boris memastikan, kehadiran DNT Lawyers yang juga pernah menyabet gelar Elite One Practice Leaders dan masuk dalam jajaran Top 100 Indonesian Law Firms 2025 ini, tidak hanya bertujuan memberikan bantuan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah khusunya di Pulau Dewata.

“Kita juga punya consent untuk bisa memberikan pelayanan, membantu dari aspek bisnis klien-klien atau masyarakat yang ingin berusaha, ingin berinvestasi, sehingga apa yang dilakukan di Bali kerja sama usaha bisnis yang dikerjakan di Bali itu bisa berjalan dengan baik sesuai aturan,” katanya.

Boris menyebut pembukaan kantor di Bali berangkat dari pengalaman menangani berbagai perkara yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dukungan klien dan kebutuhan layanan hukum di Pulau Dewata mendorong pihaknya untuk menghadirkan kantor permanen.

Menurut Boris, kehadiran DNT Lawyers di Bali tidak hanya bertujuan memberikan bantuan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dirinya juga ingin membantu masyarakat mendapatkan keadilan, sekaligus mendukung pelaku usaha dan investor asing agar dapat menjalankan bisnis sesuai aturan, sehingga ekonomi Bali dapat terus tumbuh dan menyerap tenaga kerja.

“Kita juga punya consent untuk bisa memberikan pelayanan, membantu dari aspek bisnis klien-klien atau masyarakat yang ingin berusaha, ingin berinvestasi, sehingga apa yang dilakukan di Bali kerja sama usaha bisnis yang dikerjakan di Bali itu bisa berjalan dengan baik sesuai aturan,” katanya.

Acara grand opening juga turut dihadiri sejumlah tokoh nasional. Seperti Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran DNT Lawyers di Pulau Dewata. Maman berharap agar DNT Lawyers dapat memberikan layanan hukum yang responsif dan profesional, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Mecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

"Sebagai firma hukum litigasi terkemuka, saya sangat mengapresiasi peran DNT Lawyers dalam menangani berbagai perkara secara komprehensif. Kehadiran mereka di Bali merupakan langkah strategis yang tepat untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, investasi, serta aktivitas bisnis yang semakin pesat," ujarnya.

Menteri Luar Negeri RI periode 2014-2024, Retno Marsudi mengucapkan selamat atas pembukaan kantor cabang ketiga di Bali, menyusul Jakarta dan Makassar.

"Semoga kehadiran kantor baru ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penegakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutur Retno.

Sementara itu, dukungan dari sisi hubungan ekonomi internasional juga datang dari Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Simanjuntak.

Ia menekankan, langkah ini tidak hanya mendekatkan layanan hukum yang profesional dan responsif, tetapi juga mendukung kerja pemerintah dalam memperbaiki ekosistem investasi dan kemudahan berbisnis bagi para investor. Daniel juga melihat potensi kerja sama yang erat antara Kementerian Luar Negeri dengan DNT Lawyers untuk bersama-sama berkontribusi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna mendukung optimalisasi pengelolaan aset serta pengembangan layanan transportasi kereta api. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di lingkungan Kejaksaan Agung, Senin (9/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan kerja sama antara KAI dan Kejaksaan Agung, khususnya terkait pemanfaatan serta pengelolaan aset perusahaan secara optimal. Diskusi juga menyinggung dukungan terhadap berbagai program pengembangan layanan perkeretaapian bagi masyarakat.

Kejaksaan Agung menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang dilakukan KAI dalam meningkatkan tata kelola aset perusahaan. Salah satunya melalui penggabungan maupun pemisahan aset Barang Milik Negara (BMN) dan aset milik KAI agar pengelolaannya menjadi lebih optimal dan tertata.

Selain itu, kedua pihak turut membahas peluang pengembangan sektor perkeretaapian nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana reaktivasi sejumlah jalur kereta api yang sebelumnya pernah beroperasi, sebagai upaya memperluas konektivitas dan meningkatkan pelayanan transportasi publik.

KAI dan Kejaksaan Agung juga sepakat untuk memperpanjang kerja sama yang telah terjalin sebelumnya dengan cakupan yang lebih luas. Kerja sama tersebut meliputi pendampingan dalam pengelolaan aset, bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), serta pemberian legal opinion guna mendukung pengembangan korporasi maupun organisasi KAI.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan sinergi antara KAI dan Kejaksaan Agung merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus memastikan pengembangan layanan perkeretaapian berjalan sesuai koridor hukum.

“Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi antara instansi pemerintah dan BUMN untuk saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan dukungan dari Kejaksaan Agung, KAI dapat semakin optimal dalam mengelola aset perusahaan serta memastikan setiap langkah pengembangan korporasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Bobby.

Ia menambahkan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antara kedua institusi sekaligus memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset negara serta peningkatan layanan transportasi kereta api bagi masyarakat.

JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, hari ini. Dengan peresmian tersebut, Kalimantan Selatan resmi mencapai 100% pembentukan Posbankum di seluruh 2.015 desa dan kelurahan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, para Bupati dan Wali Kota, serta jajaran pemerintah daerah atas sinergi yang terbangun bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan Posbankum hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Walaupun pembentukan Posbankum merupakan inisiasi Kementerian Hukum, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi lintas kementerian dan lembaga serta dukungan aktif pemerintah daerah,” ujar Supratman dalam kegiatan di Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (30/1/2026).

Supratman menegaskan Posbankum merupakan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa di masyarakat secara damai di luar pengadilan. Posbankum tidak hanya menghadirkan layanan hukum, tetapi juga rasa kehadiran negara hingga ke desa dan kelurahan.

Salah satu bukti nyata keberhasilan Posbankum, Menkum menjelaskan bahwa Posbankum telah berhasil menyelesaikan kasus sengketa keluarga yang telah berlangsung selama 40 tahun di Provinsi Lampung. “Tidak hanya itu, Posbankum di Provinsi Jawa Timur berhasil memediasi kasus terkait sengketa warga dalam hal pendirian rumah ibadah tanpa perlu kekerasan dan menghasilkan solusi perdamaian,” ungkapnya.

Secara nasional, hingga saat ini telah terbentuk 82.560 Posbankum Desa dan Kelurahan atau 98,36 persen dari total 83.946 desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 31 provinsi telah mencapai cakupan 100 persen pembentukan Posbankum.

Lihat video: Kementerian Hukum Dorong Ekosistem Social Enterprise



Supratman mengingatkan agar layanan Posbankum dikelola secara akuntabel dan berbasis data melalui aplikasi pelaporan yang disiapkan BPHN. Berdasarkan data yang masuk, permasalahan yang paling banyak ditangani Posbankum meliputi sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan ringan, pencurian, utang-piutang, KDRT, waris, perjanjian, hingga persoalan anak.

“Semoga kehadiran Posbankum Desa dan Kelurahan di Kalimantan Selatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Kemudian, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria menyebut Posbankum memiliki posisi strategis untuk membangun ekosistem hukum desa yang sehat, di mana persoalan diselesaikan dengan musyawarah dan konflik dapat dicegah sejak dini. Supratman juga menegaskan komitmen Kementerian Desa PDT dalam pengembangan Posbankum dengan adanya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang akan membantu proses pendampingan dan pelaporan layanan di Posbankum oleh Juru Damai dan Paralegal.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan dengan karakter geografis yang beragam Kalimantan Selatan memiliki tantangan dalam perataan akses keadilan. Menurutnya, melalui Posbankum yang hadir pada 2.015 Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimatan Selatan dapat menjangkau akses keadilan hingga lapisan masyarakat terkecil dengan sinergi antar stakeholders.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa penguatan Posbankum di Kalimantan Selatan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan.

Alex berharap melalui penguatan kapasitas dapat memperluas jangkauan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. “Dengan dilatihnya Kepala Desa/Lurah dan Paralegal, akses hukum serta pelayanan dan pembinaan hukum di desa dan kelurahan diharapkan semakin luas dan merata,” ujar Alex.

Dengan hadirnya Posbankum Desa dan Kelurahan di Kalimantan Selatan, diharapkan akses keadilan bagi masyarakat semakin merata serta mampu memberikan manfaat nyata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Bisnis.com, SURABAYA — Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru telah resmi berlaku sejak Jumat (2/1/2026). Akademisi risau pemberlakuannya alih-alih dapat semakin mempertebal kepentingan negara dalam penegakan hukum dibanding perlindungan hak terhadap masing-masing individu.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Samsul Arifin menyebut, sistem hukum pidana materiil dan hukum acara pidana teranyar itu justru memunculkan sederetan kekhawatiran yang serius mengenai arah pembaruan hukum di tanah air.

"Alih-alih memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, beberapa pengaturan berpotensi menguatkan karakter state-oriented criminal justice, yakni sistem yang lebih menitikberatkan pada kepentingan negara dalam penegakan hukum dibandingkan perlindungan hak individu," ungkap Samsul, Senin (5/1/2026).

Kekhawatiran pertama, semakin luasnya ruang diskresi aparat penegak hukum (APH), khususnya penyidik dan penuntut umum. Menurutnya, hal tersebut tidak selalu diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai.

"Pemberian kewenangan yang besar tanpa kontrol efektif berisiko membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), terutama pada tahap awal proses pidana yang bersifat tertutup dan minim partisipasi publik," katanya.

Selanjutnya, Samsul menjelaskan bahwa kedudukan tersangka atau terdakwa pada fase awal proses peradilan pidana masih tampak lemah.

Dia membeberkan, negara belum sepenuhnya memberikan prioritas terhadap perlindungan hak-hak dasar, seperti hak atas bantuan hukum yang efektif, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, serta hak untuk mengetahui dan menantang dasar penetapan status hukum.

"Kondisi ini berpotensi menjadikan tersangka sekadar objek proses penegakan hukum, bukan subjek hukum yang memiliki martabat dan hak konstitusional," tegasnya.

Lebih lanjut, dia memandang peran hakim sebagai guardian of due process belum menunjukkan penguatan yang signifikan. Sistem pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum disebutnya masih bersifat terbatas, bahkan dalam praktiknya, belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen korektif yang efektif terhadap pelanggaran prosedur.

"Ketidakseimbangan ini berisiko melemahkan fungsi peradilan sebagai benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana," ucapnya.

Berdasarkan perspektif hukum pidana modern, Samsul menegaskan bahwa perubahan sistem tersebut malahan berpotensi mendorong sistem peradilan pidana menuju arah crime control model yang berlebihan. Bila hal tersebut tidak dikoreksi, pembaruan KUHAP justru menjauhkan sistem peradilan pidana dari prinsip due process of law yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

"Saya melihat adanya perluasan wewenang aparat penegak hukum dalam tahap praperadilan, teknik penyadapan, penahanan, dan pemeriksaan bukti. Kekhawatiran ini muncul bila kewenangan yang diperluas tidak diimbangi oleh mekanisme kontrol yang kuat, sehingga potensi penyalahgunaan itu tetap terbuka, khususnya dalam konteks politik dan aksi protes," ungkapnya.

Walau begitu, Samsul menyebut pembaruan KUHAP secara prinsip seyogyanya diperlukan. Utamanya menyesuaikan perkembangan hak asasi manusia dan due process of law, mengakomodasi kemajuan teknologi, termasuk alat bukti elektronik, serta menjawab permasalahan praktik penegakan hukum yang selama ini terlalu berorientasi pada kekuasaan aparatur, bukan perlindungan warga negara.

"Meskipun, KUHP dan KUHAP baru dipresentasikan sebagai pencapaian besar dalam pembaruan hukum nasional, kritik terhadap pasal-pasal yang berpotensi membatasi kebebasan sipil dan memperluas kekuasaan aparat tetap relevan," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa reformasi hukum bukan hanya tentang perubahan teks semata. Namun, tentang bagaimana hukum dapat dihidupi secara adil dan berimbang pada tubuh masyarakat, tanpa memberi ruang bagi kekuatan negara untuk mengerdilkan suara rakyat.

"Saya memandang KUHAP baru sebagai langkah penting pembaruan hukum acara pidana, tetapi pemberlakuannya harus disertai dengan penguatan perlindungan HAM, pembatasan kekuasaan aparat, serta mekanisme kontrol yang efektif. Tanpa itu, itu justru berisiko menjauh dari semangat negara hukum dan keadilan substantif," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan peristiwa penjarahan supermarket di sejumlah wilayah di Sumatra merupakan dampak dari sulitnya warga mendapatkan kebutuhan pokok.

Menurut Bidang Advokasi YLBHI, Edy K Wahid, pemerintah harus mengesampingkan unsur pidana terkait peristiwa penjarahan tersebut. Sebab, dia menilai bahwa reaksi masyarakat bukan didasari atas niat jahat untuk melakukan penjarahan.

"Maka sudah seharusnya pendekatan-pendekatan hukum pidana itu terhadap korban ya masyarakat itu dikesampingkan dulu gitu toh. Kalaupun di kontekstualkan ya pidana itu kan kata kuncinya adalah adanya niat jahat ya atau yang kita kenal dengan mens rea apakah warga melakukan penjarahan itu ada unsur niat jahat atau menguntungkan diri sendiri, tentu tidak gitu. Mereka yang kita tangkap selama ini adalah murni semata-mata untuk mempertahankan hidup, sehingga harusnya dikesampingkan sisi pidananya," kata Edy kepada jurnalis secara daring, Minggu (30/11/2025).

Sebaliknya, Edy menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan masyarakat adalah bentuk teguran untuk pemerintah yang belum maksimal memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Melalui aksi itu, katanya, pemerintah harus mengevaluasi penanganan bencana agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur LBH Padang, Diqi Rafiqi menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat khususnya di wilayah yang terisolasi belum mendapatkan bantuan.

Dia menilai bahwa koordinasi pemerintah dengan stakeholder terkait tidak efisien sehingga memengaruhi proses penyaluran bantuan.

"Bentuk yang harus disalurkan itu harus lebih cepat jangan menunggu koordinasi, tapi hari ini masyarakat lapar dengan bentuk apapun sumber daya apapun dengan helikopter kah dengan apa untuk langsung disalurkan kepada masyarakat. Jangan sampai menunggu beberapa hari akibatnya terjadi panik," jelas Diqi.

Atas hal itu, YLBHI turut mendesak agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional guna mempercepat penanganan warga terdampak bencana di Sumatra hingga Aceh.

Sekadar informasi, penjarahan terjadi di Alfamart dan Indomarat di Sibolga. Tak hanya itu, gudang Bulog di Sibolga juga menjadi sasaran.

Dari catatan Bisnis, warga yang telah terisolasi sejak Senin (25/11/2025) dilaporkan beramai-ramai menerobos masuk ke gudang.

Mereka merobohkan pagar gerbang, merusak gembok, dan mengambil beras serta minyak goreng yang tersimpan di dalam gudang.

“Kami memahami bahwa masyarakat sedang berada dalam situasi darurat akibat bencana banjir yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan terputusnya akses pangan,” ujar Kepala Bulog Kanwil Sumut Budi Cahyanto, Minggu (30/11/2025)

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)menilai seharusnya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional usai banjir dan longsor melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Direktur LBH Medan, Muhammad Irvan mengatakan alasan penetapan status bencana nasional berkaca dari banyaknya korban jiwa maupun luka yang terdampak.

"Mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Ini sudah seyogyanya ditetapkan sebagai status bencana nasional karena terindikasi melihat dari indikator jumlah korban Sumatra Utara saja ratusan," katanya saat konferensi pers secara daring, Minggu (30/11/2025).

Selain itu, bencana ini juga mengakibatkan fasilitas sarana dan prasarana rusak tersapu banjir atau terhalang tanah longsor. Sehingga penyaluran logistik masyarakat terhambat.

Dia turut menyoroti imbas dari sulitnya kebutuhan pokok memaksa warga di sejumlah daerah menjarah supermarket.

Irvan mengatakan, masifnya kerusakan infrastruktur hingga dampak sosial ekonomi menjadi sinyal kuat bagi pemerintah meningkatkan status tanggap darurat menjadi bencana nasional.

Terlebih, kondisi ini menyangkut asas kemanusiaan dan keadilan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat di Sumatra.

Irvan mendesak agar pemerintah segera mendistribusikan logistik ke daerah-daerah yang terisolasi melalui jalur udara. Dia yakin penetapan bencana nasional mempermudah penyaluran bantuan ke setiap wilayah.

"Presiden menetapkan ini bencana nasional, maka akan pengerahan baik dari kementerian baik dari aparatur yang di pusat ataupun stakeholder lainnya, BNPB, dan seterusnya turun ke daerah-daerah tersebut, ke provinsi tersebut untuk mempercepat memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujarnya.

Per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan korban jiwa mencapai 303 akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Sabtu (29/11/2025).

Suharyanto mengatakan, tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang sejak peristiwa pada 3 hari lalu. Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka.

Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, bersama Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) untuk seluruh kelurahan di Jakarta Balai Kota Jakarta. Peresmian itu untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Peresmian dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DKI Jakarta Romi Yudianto, dengan para Wali Kota Administrasi dan Bupati Administrasi DKI Jakarta serta Duta Posbankum serta Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda.

Pramono menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan Kementerian Hukum dalam pembentukan Posbankum yang kini tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memperkuat komitmen penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga.

“Kami menyampaikan terima kasih dengan dibentuknya Posbankum yang berjumlah 267, sehingga kini ada di setiap kelurahan. Ini melengkapi seluruh infrastruktur pelayanan publik yang ada di Jakarta,” ujar Pramono.

Ia menyebut keberadaan Posbankum di tingkat kelurahan mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak setiap warga negara atas keadilan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurutnya, pencapaian ini sekaligus menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan hak atas keadilan dapat dinikmati oleh semua warga, termasuk masyarakat miskin dan kelompok rentan.

“Di Jakarta, prinsip ini menjadi bagian dari transformasi menuju pusat perekonomian nasional dan kota global, sebab keadilan dan kepastian hukum adalah fondasi dari tata kelola kota yang beradab dan berkeadilan,” tambahnya.

Pramono mengatakan, pembentukan Posbankum Kelurahan merupakan langkah konkret dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan berpihak pada masyarakat. Melalui layanan non-litigasi gratis seperti konsultasi, advokasi, dan mediasi, masyarakat kini dapat memperoleh pendampingan hukum tanpa hambatan ekonomi.

“Semoga Posbankum ini dapat menjadi tonggak penting dalam memperluas akses keadilan, memperkuat budaya hukum, serta meneguhkan Jakarta sebagai kota global yang adil, berdaya, dan membanggakan bagi seluruh warganya,” ucapnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan sarana bagi layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau masyarakat.

“Saya bersyukur difasilitasi untuk membentuk Posbankum di seluruh kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Walaupun jumlahnya terlihat kecil dibandingkan dengan provinsi lain, tetapi jangan lupa, DKI memiliki jumlah penduduk yang luar biasa besar karena semua orang berkumpul di sini,” ujar Supratman.

Ia juga berharap keberadaan Posbankum dapat memberi manfaat nyata bagi warga, terutama dalam memperoleh pendampingan hukum tanpa hambatan.

“Mudah-mudahan dengan fasilitas yang disediakan Gubernur terkait Posbankum, masyarakat akan semakin mudah mendapatkan pelayanan hukum, baik dari segi konsultasi maupun jika sampai harus berperkara di pengadilan. Jadi ada wadah yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur,” ucapnya.