masa depan sektor peternakan nasional sangat bergantung pada kemampuan berbagai pihak, termasuk dalam berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi digital

Malang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Jawa Timur, menggandeng International Labour Organization (ILO) dalam upaya menguatkan akses keuangan bagi peternak sapi perah dengan mengenalkan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP).

Peluncuran ERP yang sekaligus sebagai bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) tersebut dilakukan di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang, Kamis, yang dihadiri oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder dan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso dalam sambutan peluncuran ERP tersebut mengatakan masa depan sektor peternakan nasional sangat bergantung pada kemampuan berbagai pihak, termasuk dalam berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi digital.

"Dengan kolaborasi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tampak mustahil bisa menjadi mungkin apabila seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi dan bekerja bersama," katanya.

Ia memaparkan sektor peternakan sapi perah di tanah air masih menghadapi tantangan besar, mulai dari dampak wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), keterbatasan akses pembiayaan serta masih rendahnya produksi susu dalam negeri.

Indonesia, lanjutnya, baru memproduksi sekitar satu juta ton susu segar per tahun, sedangkan kebutuhan nasional jauh lebih besar, sehingga Indonesia masih mengimpor susu segar sekitar 3,7 juta ton per tahun senilai Rp25 triliun.

"Kita membutuhkan sekitar 1,4 juta ekor tambahan sapi perah indukan yang produktif jika ingin mencapai target swasembada susu. Karena itu, produktivitas harus ditingkatkan," ujarnya.

Ia mengatakan kendala utama peternak sapi selama ini adalah sulitnya mengakses pembiayaan formal akibat minimnya data usaha yang terdokumentasi dengan baik.

Melalui sistem ERP yang dikembangkan OJK bersama ILO dalam program Promise 2 impact, seluruh aktivitas usaha peternak dapat terdigitalisasi dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian kredit.

Menurut dia, peternak yang selama ini unbankable kini memiliki kesempatan mengakses pembiayaan, karena data usaha mereka tercatat secara digital dan terpercaya.

Melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah dan peluncuran ERP peternakan sapi perah ini, OJK berharap sektor peternakan rakyat semakin modern, inklusif, dan mampu berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan serta pengurangan ketergantungan impor susu nasional.

Menurutnya, digitalisasi dan peningkatan produktivitas harus menjadi gerakan bersama agar Indonesia mampu menjadi negara maju lebih cepat.

"Kita harus berani punya visi dan mimpi besar. Kalau produktivitas kita meningkat dan digitalisasi dimanfaatkan optimal, Indonesia akan lebih cepat bangkit dan menjadi lebih kuat," ujarnya.

Sistem ERP terhubung dengan Platform Aggregator Jasa Keuangan (PAJK) yang memungkinkan peternak mengakses berbagai layanan keuangan mulai dari kredit usaha, asuransi ternak, hingga produk jasa keuangan lainnya.

Peluncuran ERP tersebut dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang dihadiri Sekda Jatim Adhy Karyono, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso, Bupati Malang Sanusi, Duta Besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder, Kepala OJK Malang Farid Falatehan, Kepala OJK Jember Aris Budiman, serta undangan lainnya.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kita harus memiliki data yang kuat mengenai kebutuhan anggota dan potensi usaha di setiap daerah agar solusi pembiayaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Calon Ketua Umum (Caketum) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) periode 2026-2029 Reynaldo Bryan memaparkan strategi untuk memastikan akses permodalan dapat menjangkau pengusaha di seluruh daerah.

Menurut Reynaldo, persoalan utama yang masih dihadapi banyak pengusaha daerah saat ini adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan usaha. Untuk itu, ia menyiapkan program yang berfokus pada pemetaan kebutuhan anggota dan potensi ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan serta langkah konkret organisasi ke depan.

"Saya rasa memang yang menjadi permasalahan di daerah itu adalah akses permodalan. Ketika kita terpilih nanti, kita harus memiliki data yang kuat mengenai kebutuhan anggota dan potensi usaha di setiap daerah agar solusi pembiayaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran," ujar Reynaldo dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan strategi tersebut akan dijalankan melalui dua pendekatan, yakni solusi jangka pendek dan jangka panjang agar kebutuhan pembiayaan pelaku usaha dapat terjawab secara berkelanjutan.

Untuk jangka pendek, Reynaldo berkomitmen mengoptimalkan kekuatan jaringan Hipmi dengan menggalang dukungan dari internal organisasi serta para senior Hipmi yang telah berhasil membangun usaha di berbagai sektor.

"Kita akan menyusun skema pembiayaan yang melibatkan kekuatan internal Hipmi. Senior-senior Hipmi yang telah sukses harus menjadi bagian dari solusi untuk membantu teman-teman pengusaha di daerah agar mendapatkan akses permodalan yang lebih cepat dan tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, dalam jangka panjang, ia mengatakan Hipmi harus mengambil peran lebih strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan pengusaha muda di daerah.

Menurut dia, masih banyak calon wirausahawan yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berusaha, namun terkendala persyaratan pembiayaan yang sulit dijangkau.

Ke depan, lanjut dia, Hipmi harus mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah agar akses kredit semakin inklusif.

"Saya membayangkan suatu saat masyarakat yang memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik, bahkan hanya dengan ijazah sekalipun, dapat memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan produktif lainnya untuk memulai atau mengembangkan usahanya," ujar Reynaldo.

Ia menyampaikan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah. Oleh karena itu, pemerataan akses permodalan harus menjadi agenda prioritas organisasi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sehingga saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga, lembaga keuangan, pemerintah daerah seperti Bali ini sukses bisa kita duplikasi ke berbagai pemerintah daerah..,

Badung (ANTARA) - Pemerintah menghubungkan 1.000 UMKM ekonomi kreatif di Bali dengan akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Terjadi akad KUR 1.000 UMKM, ini bukti bahwa Menteri UMKM dan Menteri Ekraf terus hadir berusaha melayani agar melalui BRI dan bank-bank lainnya terus memberikan akses permodalan keuangan kepada UMKM kita,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Muhaimin di Kabupaten Badung, Rabu menjelaskan, bantuan KUR ini penting di tengah berbagai tantangan global, sebab UMKM merupakan tulang punggung Indonesia yang terus harus berjalan.

“Sehingga saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga, lembaga keuangan, pemerintah daerah seperti Bali ini sukses bisa kita duplikasi ke berbagai pemerintah daerah, kolaborasi total memberikan pelayanan memadai dan menggunakan data fakta bahwa rata-rata UMKM kita memang butuh (KUR) untuk bekerja bukan untuk disalahgunakan,” ujarnya.

Menurut Menko PM, kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Bali yang digelar di Universitas Udayana ini menunjukkan komitmen pemerintah berkolaborasi memfasilitasi agar ekosistem UMKM terjaga.

Pemerintah bertekad untuk terus mencari jalan keluar agar di tengah himpitan ekonomi global, UMKM dan ekonomi kreatif tetap tumbuh dan naik kelas.

“15 tahun terakhir industri kita mengalami berbagai hambatan, kita tahu pahlawan yang akan memberikan solusi ekonomi adalah UMKM yang menopang di tengah keadaan industri yang lagi stagnasi, sehingga stagnasi dunia usaha harus kita hadapi dengan kolaborasi yang menumbuhkan produktivitas dan meningkatkan kelas seluruh pelaku UMKM,” kata Menko PM.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menambahkan dalam kegiatan ini, pemberian KUR difokuskan kepada UMKM ekonomi kreatif dengan lembaga penyalur adalah BRI, BPD Bali, KSP Guna Prima Dana, Pegadaian, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Taspen.

Jika dihitung sejak 1 Januari, program KUR dari lembaga keuangan telah menjangkau 1,6 juta debitur dengan nilai mencapai Rp102,8 triliun, dimana sekitar 8 persen atau Rp8,9 triliun-nya tersalurkan ke sektor ekonomi kreatif.

Sementara untuk di Provinsi Bali saja penyaluran KUR tahun 2026 telah mencapai Rp4,1 triliun yang menjangkau 49,8 ribu debitur UMKM dengan penyaluran pada ekonomi kreatif mencapai Rp597 miliar.

Atas kegiatan ini, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan terima kasih, mengingat pada tahun 2025 lalu penyaluran KUR di Bali sebanyak Rp10,6 triliun menyentuh 103.549 debitur.

Dengan kehadiran kementerian/lembaga sebagai penghubung tahun ini, maka akan semakin memperkuat akses permodalan khususnya di sektor ekonomi kreatif yang juga penopang ekonomi Bali.

"Kegiatan ini menjadi sangat relevan karena menghadirkan ekosistem yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, inkubator bisnis, dan para pelaku UMKM dalam satu ruang kolaborasi, saya menyambut baik berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari penandatanganan akad KUR," tuturnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI mencatat telah menyalurkan lebih dari 109.000 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan total nilai mencapai Rp17 triliun hingga September 2025.

Hal ini sejalan dengan komitmen bank pelat merah itu dalam mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan oleh pemerintah.

"BNI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bersubsidi, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah pertama dengan bunga terjangkau," ujar Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

KPR Subsidi BNI menawarkan suku bunga tetap sebesar 5%, jangka waktu kredit hingga 20 tahun, serta proses pengajuan yang mudah di seluruh jaringan kantor cabang BNI di Indonesia.

Menurut Okki, pada 2025 BNI memperoleh tambahan kuota penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah.

Kuota tersebut meningkat signifikan dari 10.750 unit menjadi 25.000 unit, yang menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah terhadap kinerja dan konsistensi BNI dalam mendukung program perumahan nasional.

"Peningkatan kuota ini menjadi bukti kepercayaan pemerintah terhadap kinerja BNI dalam penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi. Kami akan terus menjaga komitmen untuk menyalurkan pembiayaan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat," tambah Okki.

Dengan dukungan 1.776 kantor cabang BNI yang tersebar di seluruh Indonesia serta kerja sama dengan ribuan pengembang (developer) berkualitas yang memiliki unit siap huni (ready stock), BNI optimistis dapat mengoptimalkan penyaluran KPR subsidi di sisa tahun 2025.

Okki menegaskan, sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci utama keberhasilan program perumahan nasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dan pengembang, kami yakin program perumahan rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutup Okki.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menceritakan upayanya menghapus utang 1 juta UMKM, petani dan nelayan di bank. Ini adalah salah satu kebijakan awal pemerintahannya.

Dia terpanggil untuk melakukan penghapusan utang ini setelah mendapat banyak sekali keluhan dari petani dan pengusaha kecil datang padanya untuk meminta bantuan soal pinjaman utang yang lama belum dibayar.

Bahkan, ada petani yang tidak bisa mengakses pinjaman baru karena masih terbebani utang 25 tahun lalu. Dia pun memanggil beberapa bankir untuk membahas mengenai pemutihan utang. Prabowo sempat mendapatkan penolakan dari para bankir. Mereka mengatakan penghapusan utang bisa menjadi moral hazard.

"Saat kampanye, banyak perwakilan petani/UMK datang. 'Pak, kami tak bisa dapat pinjaman baru karena utang 25 tahun lalu masih tercatat.' Saya panggil beberapa bankir, kami diskusikan, dan saya paham bahwa setelah 25 tahun, sebagian besar sudah write-off di pembukuan bank," ujarnya dalam acara Global CEO Conference 2025, di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

"Tentu ada bankir konservatif yang berkata, 'Tidak bisa, Pak nanti jadi contoh buruk," katanya.

Kepada para bankir, Prabowo mengatakan para petani dan pengusaha kecil yang tak bisa bayar utang itu bukan berarti tak mau memenuhi kewajibannya. Hanya saja banyak kasus utang tak terbayarkan karena keadaan, misalnya usahanya terkena bencana alam ataupun gagal panen karena cuaca buruk.

Menurutnya, harus ada keberanian untuk mengambil langkah realistis. Langkah penghapusan utang ini, menurut Prabowo, bukan sekadar keringanan, tetapi bagian dari strategi menyeluruh untuk menghidupkan kembali roda ekonomi rakyat kecil.

Dengan penghapusan utang, petani dan pelaku UMKM diharapkan dapat kembali mendapatkan akses permodalan baru, memperluas usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

"Saya bilang orang-orang ini 25 tahun tak bisa bayar karena cuaca buruk, bencana alam, dan sebagainya. Tidak mungkin mereka melunasi. Harus realistis ada yang namanya penghapusan. Kami hapuskan utang," katanya.