JAKARTA - Sejumlah mahasiswa serta masyarakat sipil menggelar Solidarity Campaign di area Car Free Day ( CFD ) Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Minggu (28/6/2026). Kegiatan tersebut tidak bertujuan merusak aktivitas pagi hari masyarakat, tetapi mengajak warg bersama-sama mengisi ruang publik dengan sesuatu yang lebih bermakna dari sekadar lari pagi.

"Pagi hari ini, saat Jakarta merayakan ulang tahunnya dan warga menikmati Car Free Day. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI, Kepresma Usakti, BEM PNJ, BPM FH UP, BEM Esa Unggul, BEM FTI UG, dan elemen gerakan masyarakat sipil lain hadir di Bundaran HI untuk menggelar Solidarity Campaign CFD," kata Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Yatalathof Imawan dalam keterangannya.

Dalam kesempatan itu, Yatalathof mengungkit bahwa beberapa pekan terakhir, ribuan orang telah tumpah ruah ke kawasan sekitar Bundaran HI untuk melakukan aksi demo. Mereka yang turun ke jalan itu mengkritik beberapa progam pemerintahan saat ini.

"Pemerintah masih mengelak. MBG masih bergerak tanpa transparansi, KDMP terus memakan nyawa, dan anggaran negara terus bocor ke program-program yang tidak jelas hasilnya. Militer dan Polisi masih represif dengan merangsek ke ruang-ruang sipil dan akademik. Dan pemimpin yang seharusnya mendengar? Masih sibuk memoles citra sambil mengejek rakyatnya dengan pidato omong kosongnya," ucap dia.

Oleh karenanya, Solidarity Campaign di area CFD menjadi bentuk lanjutan dari rangkaian aksi yang sebelumnya digelar. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai ruang dialog langsung bagi masyarakat mengenai berbagai persoalan yang ada saat ini.

"Di saat pemerintah memilih tutup telinga dari data dan fakta, kami memilih membuka percakapan langsung dengan rakyat. Di saat gedung-gedung kekuasaan menghadirkan audiensi semu, kami membuka mimbar bebas di jalanan untuk siapa pun yang ingin bersuara. Di saat kebenaran dibungkam di ruang-ruang formal, kami memajangnya sebagai instalasi di ruang terbuka, untuk dibaca oleh siapa pun yang lewat."

Ia menilai, sejumlah isu yang disuarakan ketika aksi demo tak berubah dalam kegiatan solidarity campaign. "Kampanye yang dihadirkan variatif seperti, mimbar bebas berupa ruang bicara terbuka untuk siapa pun dan instalasi publik yang menghadirkan pesan-pesan rakyat dipajang di jalanan."

Dalam sejarah perkembangan demokrasi Indonesia, aksi protes mahasiswa hampir selalu hadir di setiap periode kepemimpinan nasional. Mahasiswa menempati posisi strategis di antara negara dan masyarakat atau sebagai “Agen Of Change”, sehingga sering berfungsi sebagai agen perubahan dalam sistem demokrasi.

Dalam banyak catatan politik, gerakan mahasiswa telah terbukti mampu memengaruhi bahkan mengubah lanskap politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Belum pudar ingatan publik terhadap dinamika demonstrasi pada Agustus 2025, kini gelombang demonstrasi mahasiswa kembali terjadi pada Juni 2026 di berbagai kota. Aksi yang berpusat di Jakarta dan meluas ke sejumlah daerah ini menandai meningkatnya ketegangan sosial-politik di tengah masyarakat.

Dengan mengusung narasi besar seperti “Indonesia di Ambang Krisis” hingga “Menuju Kebangkrutan”, gerakan ini menjadi respons terhadap situasi ekonomi dan kebijakan publik yang dinilai semakin menekan daya hidup masyarakat.

Dalam aksi kali ini, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan ekonomi yang dianggap menjadi pemicu utama keresahan publik. Di antaranya adalah melemahnya nilai tukar rupiah yang mendekati angka Rp18.000 per dolar AS, meningkatnya harga bahan bakar minyak nonsubsidi, serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat luas.

Program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih juga tidak luput dari kritik karena masih menyisakan berbagai persoalan dalam implementasinya.

Kemudian, demonstrasi ini tidak hanya berhenti pada isu ekonomi, tetapi juga merambah pada kritik terhadap arah kebijakan negara yang dinilai paradoks. Di satu sisi, pemerintah disebut melakukan pembatasan subsidi dengan alasan efisiensi fiskal di tengah tekanan global.

Di sisi lain, anggaran negara tetap dialokasikan untuk proyek-proyek besar yang dipersepsikan kurang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Kondisi ini memunculkan anggapan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas pembangunan nasional.

Selain itu, muncul pula sorotan terhadap aspek demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan aparat terhadap aksi unjuk rasa yang cenderung represif, mulai dari pengamanan ketat di titik-titik strategis hingga narasi adanya penyusup dalam aksi, kembali menjadi perdebatan publik.

Bagi sebagian kalangan, pola ini menunjukkan masih kuatnya pendekatan keamanan dalam merespons ekspresi kritik warga negara, ketimbang membuka ruang dialog yang lebih substantif.

Isu lain yang turut mengemuka adalah kekhawatiran terhadap perluasan peran militer dalam ranah sipil yang oleh sebagian pengamat dipandang sebagai indikasi kemunduran agenda reformasi. Dalam konteks ini, demokrasi dinilai menghadapi tantangan serius karena berpotensi bergeser ke arah yang lebih oligarkis dan militeristik jika tidak diimbangi dengan kontrol publik yang kuat.

Situasi tersebut diperparah dengan ketiadaan oposisi politik di tingkat institusional yang membuat melemahnya mekanisme check and balance. Secara teoritis, dalam sistem demokrasi yang sehat, oposisi diperlukan sebagai fungsi pengawas kekuasaan dan muncul alternatif kebijakan.

Namun ketika fungsi ini melemah, ruang kritik tidak hilang, melainkan bergeser dan diperkuat oleh masyarakat sipil. Akibatnya, terbentuk apa yang dapat disebut sebagai penguatan koalisi sipil, yaitu konsolidasi aktor-aktor non-negara seperti mahasiswa, akademisi, media, dan kelompok masyarakat yang mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi jalannya kekuasaan negara.

Akhirnya mahasiswa kembali memposisikan diri sebagai bagian penting dari ruang publik yang kritis. Mereka berperan sebagai watchdog sosial yang menjaga agar suara masyarakat tetap terdengar.

Gerakan ini juga menunjukkan karakter kolektif dan egaliter, tanpa ketergantungan pada figur tunggal, sehingga mencerminkan kesadaran bersama yang lahir dari keresahan publik. Absennya tokoh sentral dalam aksi ini justru memperkuat pesan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar ekspresi politik individu, melainkan representasi dari keresahan sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif teori komunikasi politik digital, fenomena ini dapat dijelaskan melalui Connective Action Theory (Bennett & Segerberg, 2012). Teori ini menekankan bahwa gerakan sosial modern tidak lagi selalu bergantung pada organisasi formal atau struktur kepemimpinan yang hierarkis, melainkan terbentuk melalui keterhubungan individu yang difasilitasi oleh media digital.

Setiap individu berpartisipasi berdasarkan identitas personal dan narasi yang mereka bagikan secara daring. Dengan begitu, aksi kolektif dapat muncul secara spontan melalui proses self-motivated sharing di media sosial.

Dalam konteks demonstrasi Juni 2026, media sosial berperan sebagai ruang penghubung yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai wilayah untuk membangun kesadaran kolektif tanpa harus melalui rapat fisik sebelumnya.

Informasi, isu, dan framing yang viral di platform digital seperti X, Instagram, dan WhatsApp menciptakan pola mobilisasi yang cepat, cair, dan terdesentralisasi. Dengan demikian, gerakan mahasiswa tidak hanya dapat dipahami sebagai aksi fisik di jalanan, tetapi juga sebagai hasil dari konstruksi jaringan komunikasi digital yang saling terhubung.

Dengan dinamika yang terus berkembang, gelombang demonstrasi ini dapat dibaca sebagai sinyal penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk lebih serius merespons aspirasi publik. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek ekonomi, kebijakan publik, dan penguatan demokrasi, ketegangan sosial berpotensi terus berulang dan meluas di masa mendatang.

JAKARTA - Di hadapan pimpinan DPR, elemen mahasiswa memberikan peringatan keras kepada eksekutif untuk tidak coba-coba bermain-main dengan isu yang berkaitan dengan perut rakyat. Hal ini disampaikan Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Trisakti Dhenni Ribowo usai menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR di ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Dia meminta DPR sebagai lembaga legislatif menjadi penyambung lidah bagi suara-suara masyarakat, khususnya mahasiswa. Dia meminta pemerintah harus benar-benar mendengar tuntutan rakyat.

"Jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena," ujar Dhenni.

Dia mengungkap tuntutan yang telah disampaikan yakni berkaitan menjaga stabilitas ekonomi baik dari kebijakan fiskal maupun moneternya.

"Serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami, tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif," katanya.

"Tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya," sambungnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon langsung Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menerima audiensi perwakilan mahasiswa yang demo di depan Gedung DPR RI. Momen ini diungkap Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam konferensi pers usai dialog secara tertutup dengan mahasiswa di ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).

Saan menyebut ada sejumlah tuntutan mahasiswa yang langsung dijawab oleh pimpinan DPR. Salah satunya terkait evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tadi Pak Dasco komunikasi langsung dengan Kepala MBG Ibu Nanik dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait tata kelola MBG sekitar 70 triliunan dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya," ujar Saan.

Tak hanya itu, tuntutan lainnya yang langsung dijawab dalam dialog tertutup berkaitan dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi dan terjadinya kelangkaan Pertalite sebagai BBM bersubsidi untuk rakyat.

"Tadi Pak Dasco sudah juga komunikasi dengan Menteri ESDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa. Menteri ESDM berjanji memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa dalam waktu singkat," kata Saan.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi mahasiswa yang berasal dari Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti masih bertahan di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyampaikan aspirasi hingga Jumat (19/6/2026) petang.

Berdasarkan pantauan di lapangan, hingga pukul 18.32 WIB sejumlah mahasiswa masih melakukan orasi. Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian yang tetap bersiaga di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI.

Untuk mendukung pengamanan, akses Jalan Jenderal Gatot Subroto di depan kompleks parlemen masih ditutup guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

Sementara itu, sebanyak 4.263 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di lima titik wilayah Jakarta Pusat.

"Pelayanan aksi unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat sebanyak 4.263 personel gabungan (Polda, Polres, Polsek jajaran)," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri di Jakarta, Jumat.

Erlyn menjelaskan ribuan personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan polsek jajaran disiagakan untuk memastikan seluruh rangkaian aksi berjalan aman dan tertib.

Adapun massa aksi dijadwalkan menggelar unjuk rasa di lima lokasi, yakni Silang Selatan Monas, Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Tugu Tani, dan Kementerian Keuangan.

JAKARTA - Massa PB HMI MPO mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026) untuk menggelar aksi demonstrasi. Kedatangan mereka mendahului mahasiswa yang rencananya datang juga untuk berdemo di depan gedung wakil rakyat.

Mereka membawa bendera HMI MPO dan membawa satu boneka menyerupai jelangkung yang akhirnya dipasang di pagar depan pintu DPR RI.

Petugas kepolisian yang sejak siang tadi melakukan penjagaan di kawasan DPR langsung mengiringi kedatangan mereka untuk dilakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Massa berdiri bergerombol di depan Gedung DPR untuk menyampaikan aspirasinya.

Adapun aspirasi yang disuarakan di antaranya pertama, menuntut evaluasi program MBG dan KDMP yang dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas, transparansi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kedua, menyejahterakan guru honorer melalui kebijakan yang menjamin kepastian status, peningkaian kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak tenaga pendidik.

Ketiga, menstabilkan harga BBM guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah semakin beratnya beban ekonomi rakyat. Keempat, menegakkan supremasi sipil sebagai prinsip fundamental demokrasi dan negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Yatalathof Ma’shum Imawan menegaskan akan kembali menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta Pusat. BEM UI bakal mengajak berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai membebani rakyat.

BEM UI sebelumnya telah menggelar aksi di Bundaran HI, Jumat (12/6/2026). Rencana aksi lanjutan tersebut disampaikan Yatalathof saat menjadi narasumber dalam program Rakyat Bersuara iNews, Rabu (17/6/2026).

“Yang pasti dalam hal ini BEM UI akan mengajak seluruh BEM dan juga elemen masyarakat lainnya untuk kita turun lagi di Bundaran HI. Tanggalnya akan kita tentukan dan diumumkan. Masih ada konsolnas dulu, kita konsolidasi,” ujarnya.

Aksi tersebut bertujuan menyuarakan berbagai persoalan yang disebutnya sebagai kemacetan mobilitas sosial yang dirasakan masyarakat saat ini. “Yang penting agar kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan cara bertahan hidup dan juga masa depan bisa didobrak oleh bersatunya rakyat,” ungkapnya.

Yatalathof menilai masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Dia mencontohkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan meningkatnya biaya hidup yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Itu sudah jelas ketika kita datang ke toko kelontong misalkan harga-harga naik begitu kan. Kemudian ketika kita ingin bertransportasi, harga BBM juga naik begitu yang nonsubsidi Pertamax,” katanya.

Selain persoalan ekonomi, Yatalathof juga menyoroti isu ketimpangan dan dugaan praktik korupsi yang kerap menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai persoalan tersebut masih banyak tenaga pendidik yang menerima penghasilan di bawah standar kebutuhan hidup layak.

“Terus juga misalkan kita bisa melihat bahwa ketika kita buka berita, ketika kita bangun pagi itu isinya adalah ketidakadilan misalkan MBG korupsi triliunan per bulan. Di sisi lain kita juga melihat kenyataan bahwa ketika ke kampus atau sekolah, guru atau dosen kita gaji yang masih di bawah UMR,” katanya.

“Terus juga saudara-saudara kita ketika berobat kesehatan BPJS-nya juga iurannya tidak terjangkau, cukup mahal dengan kondisi sekarang,” tambahnya.

Berbagai persoalan tersebut menjadi alasan mahasiswa untuk terus menyuarakan aspirasi melalui aksi turun ke jalan. “Hal-hal itulah yang akan membuat kami selalu turun ke jalan,” tegasnya.

JAKARTA - Kapuspen Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas menjelaskan alasan prajurit TNI turut mengamankan aksi elemen mahasiswa di Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2026). Pengerahan prajurit atas dasar permintaan bantuan dari aparat kepolisian.

Pengamanan unjuk rasa tetap tanggung jawab pihak kepolisian. "Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian," ujar Nas dikutip, Sabtu (13/6/2026).

Nas menjelaskan pengerahan prajurit TNI saat unjuk rasa kemarin atas dasar perbantuan. Personel Polri tetap berada di garis depan untuk mengamankan unjuk rasa. "Adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya tetap polisi di depan," katanya.

Sekadar informasi, massa aksi yang terdiri elemen mahasiswa menggelar unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Di tengah aksi, para demonstran menyoroti barisan personel TNI yang menghalangi mereka saat sedang berjalan. Aksi penghalangan oleh TNI ini direkam oleh masyarakat hingga akhirnya viral di media sosial.

JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan menggelar unjuk rasa dan long march di sekitar kampus, Jumat (12/6/2026). Mereka menyampaikam tuntutan perihal pembangunan gedung kampus hingga kondisi ekonomi saat ini.

Unjuk rasa bertajuk Rawamangun Menggugat ini diikuti sekitar 150 mahasiswa yang mengenakan kaos hitam dibalut almamater berwarna hijau tosca. Terlihat, sejumlah mahasiswa mengibarkan bendera dan membentangkan poster. "Revolusi," tulis spanduk yang dibentangkan para mahasiswa.

Sedianya mereka akan melakukan long march di sekitar kampus hingga Jalan Pemuda yang ada di depan Gedung UNJ

Dalam aksi itu, mereka menyampaikan tuntutan pada rektorat. Mereka menuntut pembangunan gedung. Selain itu, mereka juga melayangkan tuntutan pada pemerintah atas kondisi ekonomi saat ini.

JAKARTA - Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersitegang dengan aparat kepolisian ketika hendak menuju titik aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Mereka tertahan di kawasan Semanggi karena tak diizinkan menggelar demo di Bundaran HI.

"Karena kita dari Depok, kita jalan lewat Lenteng Agung, belok kiri ke arah Pancoran. Kemudian di depan Polda Metro Jaya, Semanggi, harusnya kan kita belok kiri ambil bawah ke arah Sudirman, tapi jalan ditutup," ujar Ketua BEM FH UI Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, Jumat (12/6/2026).

"Kita sudah coba menyampaikan bahwasanya kita sudah memberikan surat pemberitahuan aksi, pun juga kami sudah mempublikasikan di media sosial semua terkait titik aksi dan sebagainya, tapi kita dipaksa pindah ke depan gedung DPR/MPR," sambungnya.

Saat dihadang, polisi tidak menjelaskan maksudnya penutupan jalan. Permintaan massa agar polisi membuka jalan tidak direspons baik sehingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian.

Massa aksi tetap memaksa menyampaikan aspirasinya di Kawasan Bundaran HI dan tidak akan memindahkan lokasi unjuk rasa. Sebab lokasi tersebut merupakan kesepakatan bersama massa aksi.

"Sejauh ini sepakat bahwasanya kami tidak akan memindahkan titik aksi, karena pemilihan titik aksi di Bundaran HI sudah didasarkan pada kekecewaan kami kepada DPR dan Presiden yang pada dasarnya sudah tidak pernah peduli pada rakyat sendiri," tuturnya.

Jumlah massa aksi yang tertahan berjumlah 700 orang. Mereka datang dengan menggunakan 14 bus.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi unjuk rasa tidak hanya terjadi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Sebab, kawasan DPR RI dan Monas juga menjadi titik demonstrasi.

Sebagaimana yang diinfokan sebelumnya, BEM UI menuntut lima poin pada aksi hari ini, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.

"Hari ini ada 3 titik yang akan didatangi pengunjuk rasa dari beberapa elemen mahasiswa di antaranya depan DPR RI, Monas dan Bundaran HI," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, saat dihubungi, Jumat (12/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa kegiatan unjuk rasa akan dimulai pukul 13.00 WIB. Terkait demonstrasi di Bundaran HI, massa juga akan bergerak menuju koridor MH Thamrin dan area pemerintahan atau wilayah strategis lainnya di Jakarta Pusat.

Oleh karena itu, Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Simpang Sarinah, dan Dukuh Atas akan menjadi titik dengan intensitas konsentrasi tinggi. Sedangkan intensitas sedang berada di kawasan Sudirman, Medan Merdeka, dan Tanah Abang.

Polda Metro Jaya menyiapkan 4.151 personel gabungan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan ribuan personel itu merupakan gabungan bersama unsur TNI.

“Sebanyak 4.151 personel gabungan disiapkan dalam pengamanan aksi tersebut. Rinciannya, 3.651 personel Polri serta 500 personel TNI,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Budi mengemukakan bahwa rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional atau bergantung pada kondisi di lapangan.

Budi juga mengimbau massa unjuk rasa untuk menjaga kondusivitas, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, serta tetap menghormati pengguna jalan dan masyarakat di sekitar lokasi aksi.

“Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dijadwalkan menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).

Aksi ini diperkirakan akan memicu kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama ibu kota.

Kegiatan tersebut akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan titik aksi terpusat di Bundaran HI. Massa juga diperkirakan mulai berkumpul sejak pagi hari di kawasan sekitar Sudirman–Thamrin.

Pihak kepolisian dan instansi terkait telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat menghindari kawasan tersebut selama aksi berlangsung atau mencari jalur alternatif guna mengantisipasi kemacetan.

Potensi Dampak Lalu Lintas

Arus kendaraan di ruas utama Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. MH Thamrin diperkirakan mengalami kepadatan signifikan. Selain itu, beberapa titik simpul lalu lintas di sekitar Jakarta Pusat juga berpotensi terdampak imbas pergerakan massa aksi.

Sejumlah jalur alternatif yang dapat digunakan pengendara antara lain:

• Jl. Imam Bonjol
• Jl. Diponegoro
• Jl. Proklamasi
• Jl. Kebon Sirih
• Jl. KH Mas Mansyur

Pengendara diimbau untuk menghindari kawasan Bundaran HI pada jam pelaksanaan aksi, mengatur ulang waktu perjalanan agar tidak terjebak kemacetan, serta memanfaatkan transportasi umum seperti MRT dan KRL jika memungkinkan. Masyarakat juga diminta untuk mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan keselamatan bersama.

Aksi ini merupakan bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa yang diperkirakan melibatkan sekitar 1.500 peserta dari berbagai fakultas Universitas Indonesia. Sementara itu, kondisi lalu lintas diprediksi akan kembali normal setelah kegiatan selesai, meskipun masyarakat tetap diimbau untuk mewaspadai potensi kepadatan susulan di sejumlah titik sekitar pusat kota.