Bisnis.com, JAKARTA - Komunitas Konsultan Pajak yang tergabung dalam Kopijatigota Pro Bono Tax Advisory mendampingi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan melalui sistem Coretax Dirjen Pajak Kemenkeu.

Antusiasme wajib pajak terlihat tinggi dalam kegiatan Pos Bantuan Pajak Pro Bono (Posbapao) yang digelar komunitas konsultan pajak Kopijatigota di kawasan Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Layanan ini memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi melalui sistem Coretax.

Konsultan Pajak Kopijatigota Rahmad Adam mengatakan minat masyarakat untuk berkonsultasi cukup tinggi. Bahkan sebelum layanan dimulai, sejumlah wajib pajak sudah datang dan menunggu untuk mendapatkan bantuan pelaporan pajak.

“Kami baru datang saja sudah ada yang menunggu. Artinya kebutuhan pendampingan pelaporan SPT melalui Coretax memang cukup besar,” ujar Adam, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini dimulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Tercatat 52 wajib pajak datang langsung untuk berkonsultasi terkait pelaporan pajak mereka.

Sebagian besar peserta yang datang merupakan pegawai ASN dan karyawan swasta yang bekerja di lingkungan Gedung Smesco. Selain itu, terdapat pula beberapa wajib pajak orang pribadi dari kalangan pelaku UMKM yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi.

Dalam proses pendampingan, tim Kopijatigota menemukan sejumlah kendala yang masih banyak dialami wajib pajak terkait penggunaan sistem Coretax. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah belum melakukan aktivasi akun Coretax, sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan pelaporan pajak secara digital.

Selain itu, terdapat pula wajib pajak yang sudah mencoba melakukan aktivasi namun mengalami kendala teknis, sehingga membutuhkan bantuan langsung dari konsultan pajak anggota kopijatigota agar proses aktivasi dapat berjalan dengan benar.

Permasalahan lain yang kerap muncul adalah ketidaktahuan wajib pajak mengenai cara pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax. Banyak peserta yang mengaku masih bingung mengenai alur pengisian maupun dokumen yang perlu disiapkan.

Adam juga menyoroti kasus yang cukup sering terjadi, yaitu wajib pajak perempuan yang sudah menikah namun memiliki bukti potong pajak sendiri, tetapi belum memahami bagaimana cara melaporkannya dalam SPT melalui sistem Coretax.

“Kami membantu menjelaskan cara melaporkan bukti potong tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,” jelasnya.

Melalui kegiatan Pos Bantuan Pajak Pro Bono ini, Kopijatigota berharap masyarakat semakin memahami penggunaan sistem Coretax dan dapat melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan 31 Maret.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepatuhan formal wajib pajak masih menjadi tantangan serius pemerintah karena sampai dengan Minggu (8/3/2026) pukul 24.00 WIB jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan alias SPT Pajak tahun 2025 baru sebanyak 6,69 juta.

Jumlah itu setara dengan 47,78% dari target kepatuhan wajib pajak sebanyak 14 juta SPT pada tahun ini. Sebagian besar pelaporan SPT itu dilakukan melalui Coretax sebanyak 6,68 juta. Sedangkan Coretax Form 5.216 SPT.

Adapun wajib pajak orang pribadi karyawan masih mendominasi pelaporan SPT. Jumlahnya mencapai 5,94 juta. Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang hanya 595.835 SPT.

Sementara itu wajib pajak badan masih di kisaran 141.055 untuk dalam negeri. Sementara itu wajib pajak asing di kisaran 116. Otoritas pajak juga mencatat adanya laporan SPT yang berbeda tahun buku sebanyak 1.194. Semuanya wajib pajak badan baik asing maupun domestik.

Selain pelaporan SPT, Ditjen Pajak juga mencatat sebanyak 15,61 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi Coretax. Sama dengan SPT, WP orang pribadi mendominasi aktivasi akun di sistem inti perpajakan dengan jumlah sebesar 14,59 juta. Sebaliknya WP Badan tercatat sebanyak 931.532, WP Instansi Pemerintah 90.124 dan WP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 225.

Strategi DJP

Adapun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) optimistis sebanyak 8,5 juta surat pemberitahuan alias SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sebelum libur Idulfitri.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memperkirakan tambahan sekitar 2,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 mendatang bisa terwujud apabila rata-rata pelaporan setiap harinya yakni 250.000 SPT bisa dipertahankan.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Penggunaan Coretax Form bisa dimanfaatkan dengan mengunduh formulir yang bisa diisi offline oleh WP. Kemudian, pengisiannya bisa dilakukan secara offline sebelum nantinya membutuhkan akses internet untuk mengunggah ke sistem Coretax. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan untuk WP dengan SPT nihil.

"Pada saat peak hours ketika sistem sedang di-hit misalnya tadi [diakses oleh] 350.000 sekian wajib pajak, [atau] apabila di daerah-daerah yang mungkin penetrasi internetnya masih kurang baik, itu bisa dilakukan secara manual offline dulu. Setelah lengkap, baru bisa di-submit-kan secara online," terang Bimo.

Coretax Mobile

Adapun untuk Coretax Mobile, Bimo menargetkan aplikasi anyar dari DJP itu bisa mulai tersedia baik di sistem operasi Android maupun iOS (iPhone) dalam dua minggu ke depan.

"Dengan adanya kanal pelaporan yang lebih fleksibel ini untuk memastikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan bisa diakses dari berbagai perangkat," pungkas eselon I Kemenkeu lulusan Taruna Nusantara itu.

Secara terperinci, total 6.002.570 SPT yang sudah masuk ke DJP itu mencakup pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025 dengan didominasi oleh 5.872.158 SPT dari WP OP. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah sebanyak 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Di sisi lain, sebanyak 15.268.493 WP sudah mengaktivasi akun Coretax.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi yang baru pertama kali mengakses sistem pelaporan pajak berbasis digital dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tampilan Coretax DJP bisa terasa membingungkan.

Mulai dari proses login, pengisian profil, hingga memilih jenis SPT, banyak wajib pajak kerap ragu harus memulai dari menu yang mana.

Padahal, memahami alur awal penggunaan Coretax DJP menjadi langkah penting agar pelaporan SPT Tahunan berjalan lancar dan terhindar dari kesalahan teknis.

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna.

Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, coretax telah menjadi satu-satunya sistem untuk pelayanan administrasi perpajakan, mulai dari pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga pengelolaan bukti potong.

“Seluruh pelayanan perpajakan harus sudah dilakukan melalui coretax. Untuk mendapatkan manfaat pelayanan perpajakan, seperti pelaporan SPT, aktivasi akun, bukti potong, dan sebagainya, semuanya melalui coretax,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada, Kamis (8/1/2026). Untuk mengakses Coretax DJP, WP dapat mengunjungi laman coretaxdjp.pajak.go.id.

Sebelum itu pastikan Anda adalah pengguna DJP Online yang telah melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP.

Melansir laman DJP, Berikut panduan dasar yang perlu WP pahami sebelum mulai mengisi dan mengirimkan laporan pajak lewat sistem baru ini:

Langkah-langkah menggunakan Coretax DJP pertama kali

Langkah Pertama

Bagi WP yang memiliki akun DJP Online:

• Login menggunakan ID dan kata sandi yang Anda gunakan untuk mengakses DJP Online kemudian lakukan perubahan kata sandi
• Akses Coretax DJP melalui tautan coretaxdjp.pajak.go.id. Klik Lupa Kata Sandi
• Permohonan ubah kata sandi
• Pilih tujuan konfirmasi dan masukkan alamat email atau nomor ponsel.
• Masukkan kode captcha.
• Baca dan centang pernyataan.
• Klik tombol Kirim.
• Periksa email atau SMS untuk tautan yang dikirimkan oleh sistem. Pastikan emailberasal dari domain @pajak.go.id dan SMS dikirim dari DJP.
• Klik pada tautan tersebut kemudian lakukan penggantian kata sandi dan buat passphrase sesuai panduan. Anda akan menerima konfirmasi pendaftaran akun Coretax DJP pada emailAnda.
• Selesai.

Sekarang Anda dapat mengakses Coretax DJP.

Bagi WP yang belum pernah menggunakan/belum memiliki akun DJP Online:

• Anda dapat mulai menggunakan Coretax DJP dengan cara melakukan aktivasi pada tautan coretaxdjp.pajak.go.id pada menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
• Pada layar berikutnya "Permintaan Akses Digital"
• Pada bagian manajemen kasus, beri centang pada “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”
• Pada bagian pemilihan wajib pajak, isi nomor pokok wajib pajak dan klik tombol Cari.
• Pada bagian verifikasi identitas, ambil swafoto (selfie) kemudian klik tombol Validasi Foto”
• Pada bagian detail kontak masukkan alamat email dan nomor ponsel yang terdaftar pada sistem DJP.
• Baca dan centang pernyataan.
• Klik tombol Simpan.
• Periksa email untuk menerima tautan (link) yang dapat Anda gunakan untuk mengaktifkan akun wajib pajak pada Coretax DJP.

Apabila Anda lupa, tidak dapat mengakses, atau tidak lagi menggunakan nomor telepon dan alamat email yang terdaftar sebelumnya pada DJP, maka Anda tetap dapat melanjutkan permintaan akses digital dengan cara melakukan perubahan informasi detail kontak pada DJP Coretax.

Anda bisa masukkan alamat email dan nomor telepon yang baru.

Sistem akan meminta untuk melakukan verifikasi atas informasi detail kontak berupa OTP yang akan dikirimkan melalui nomor telepon dan alamat email yang Anda masukkan.

Bagi yang belum memiliki NPWP

Apabila Anda sudah memenuhi persyaratan untuk terdaftar sebagai wajib pajak maka Anda perlu melakukan prosedur pendaftaran.

Jika Anda belum memiliki kewajiban untuk terdaftar sebagai wajib pajak tetapi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak tertentu seperti PPh final pengalihan hak atas tanah dan bangunan, atau Anda ditunjuk sebagai penanggung jawab wajib pajak, sehingga Anda membutuhkan akses terhadap Coretax DJP, maka Anda dapat menggunakan menu Daftar Disini > Perorangan > Memiliki NIK > Hanya Registrasi sesuai alur.

Langkah 2

Bagi wajib pajak orang pribadi, setelah berhasil login ke dalam Coretax DJP, buat kode otorisasi/sertifikat elektronik yang berfungsi sebagai tanda tangan digital di dalam Coretax DJP.

Langkah 3

Untuk meningkatkan keamanan akun dan data perpajakan Anda, aktifkan verifikasi dua langkah.

KOMPAS.com - Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2026 berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kini, pelaporan SPT sepenuhnya dilakukan lewat Coretax DJP, bukan lagi DJP Online.

Untuk melaporkan SPT Tahunan 2026, wajib pajak wajib mengaktivasi akun Coretax DJP. Aktivasi ini berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi wajib pajak untuk menggunakan seluruh layanan dalam sistem Coretax.

Meskipun wajib pajak sebelumnya telah memiliki akun DJP Online, aktivasi tetap harus dilakukan sebab Coretax menggunakan kredensial baru, termasuk pengaturan kata sandi dan sistem keamanan yang berbeda.

Perlu dicatat, batas akhir pelaporan SPT Tahunan ini ditetapkan pada 31 Maret 2026. Jika telat lapor, wajib pajak dikenai sanksi administrasi.

Semakin cepat Anda melakukan aktivasi, semakin siap wajib pajak beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan yang baru.

Lantas, bagaimana cara aktivasi akun Coretax DJP? Berikut panduan selengkapnya.

Cara aktivasi akun Coretax

Sebelum membuat akun Coretax, pastikan Anda menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mengacu informasi resmi dari DJP, berikut cara aktivasi akun Coretax pribadi:

• Buka laman Coretax DJP, lalu pilih menu "Aktivasi Akun Wajib Pajak"
• Centang pertanyaan "Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?"
• Masukkan data identitas berupa NIK, alamat email, dan nomor telepon sesuai data djp
• Lakukan verifikasi identitas
• Centang pernyataan kemudian klik Simpan
• Cek email konfirmasi yang berisi user ID dan kata sandi sementara
• Login kembali ke Coretax, lalu segera ganti kata sandi dan kemudian buat passphrase

Setelah berhasil melakukan cara aktivasi akun Coretax pajak, wajib pajak masih perlu mengajukan Kode Otorisasi DJP (KO DJP).

Kode tersebut berfungsi sebagai alat autentikasi sekaligus tanda tangan elektronik resmi dalam sistem DJP.

Lapor SPT Tahunan Coretax Aktivasi akun Coretax

Cara buat kode otorisasi DJP

Kode Otorisasi DJP digunakan untuk berbagai layanan penting, seperti penandatanganan SPT, penerbitan bukti potong pajak, hingga pengajuan permohonan administrasi perpajakan lainnya.

Cara mengajukan kode otorisasi DJP sebagai berikut:

• Login di Coretax DJP
• Masuk ke Portal Saya lalu klik pilih Permintaan
• Pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik
• Lengkapi data dan kirim permohonan

Kode otorisasi ini wajib dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi maupun cara aktivasi akun Coretax badan usaha.

Demikian cara aktivasi akun Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan 2026. Melalui sistem perpajakan baru, proses administrasi perpajakan diharapkan lebih efisien, aman, dan terpusat dalam satu sistem nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mencatat 5.148.067 laporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 hingga 1 Maret 2026.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, menerangkan bahwa dari 14,86 juta wajib pajak yang telah melakukan aktivasi terhadap akun Coretax, baru sekitar 34,58% yang melakukan pelaporan SPT. Artinya, ada sebanyak 65,42% WP yang telah melakukan aktivasi, tetapi belum melapor SPT.

Diperinci, progres aktivasi akun Coretax saat ini telah mencapai 14,86 juta akun, yang meliputi WP orang pribadi (OP) sebanyak 13,86 juta akun, WP badan sebanyak 915.473 akun, WP instansi pemerintah sebesar 89.869 akun, dan WP perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik sebanyak 225 akun.

Hal ini menunjukkan, kendati total aktivasi akun tersebut mencatat pertumbuhan 31,85% (year to date/YtD), tetapi jumlah pelaporan SPT masih belum signifikan dibandingkan pertumbuhan aktivasi.

Di sisi lain, pada periode Januari—Maret 2026, DJP turut mencatat sebanyak 1.066 SPT dilaporkan melalui Coretax form.

Secara umum, pelaporan SPT untuk PPh orang pribadi (OP) karyawan masih mendominasi, dengan besaran mencapai 4,58 juta SPT. Mengekor di belakangnya, OP non karyawan mencapai 448.330, SPT badan berdenominasi rupiah sebesar 115.099, dan badan berdenominasi dolar AS sebanyak 109 SPT.

Adapun untuk tahun buku yang berbeda, yakni yang dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlah SPT yang diterima DJP mencapai 880. Dari total tersebut, tercatat 859 SPT dari WP berdenominasi rupiah dan 21 SPT dari WP berdenominasi dolar AS.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembenahan sistem Coretax menjadi salah satu caranya untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan penerimaan pajak 2026 bisa melampaui target yang ditetapkan pada APBN yakni Rp2.357,7 triliun. Hal ini diperkirakan olehnya kendati basis pertumbuhan penerimaan pajak tahun lalu yang rendah sehingga turut menjadi sorotan lembaga pemeringkat asing.

Untuk diketahui, pemerintah memasang target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 7,69% (year on year/YoY) dari target APBN 2025 yakni Rp2.189,3 triliun.

Masalahnya, realisasi penerimaan pajak tahun lalu hanya Rp1.917,6 triliun sehingga terjadi shortfall sebesar Rp271,7 triliun. Artinya, basis pertumbuhan dari realisasi tahun lalu untuk mengejar target tahun ini menjadi lebih tinggi yakni 22,9% (YoY).

Dengan kata lain, pemerintah harus mengejar tambahan setoran Rp440,1 triliun untuk mencapai target 2026 dari realisasi sampai akhir tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melaporkan bahwa pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sampai dengan 9 Februari 2026 mencapai 1,82 juta SPT. Jumlah aktivasi akun Coretax juga mencapai 13,3 juta.

Data tersebut ditarik per pukul 08.00 WIB hari ini, Senin (9/2/2026). Bagi pelaporan SPT, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menyebut jumlah SPT yang sudah disampaikan ke pihaknya untuk tahun buku Januari—Desember yakni 1,58 juta SPT untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan.

Kemudian, WP OP nonkaryawan 178.220 SPT serta WP Badan denominasi rupiah 59.577 SPT serta WP badan denominasi dolar Amerika Serikat (AS) 75 SPT.

Sementara itu, untuk jumlah SPT beda tahun buku yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025 yakni WP badan denominasi rupiah 415 SPT serta denominasi dolar AS 16 SPT.

Adapun mengenai aktivasi akun Coretax, DJP melaporkan bahwa akun sistem inti administrasi perpajakan yang sudah diaktivasi itu berjumlah total 13,3 juta akun.

Jumlah akun yang sudah diaktivasi itu meliputi 12,38 juta akun WP OP, 875.696 akun WP badan, 89.187 WP instansi pemerintah serta 225 WP perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Untuk diketahui, Kemenkeu menyebut akan mengandalkan perbaikan Coretax sebagai upaya untuk memperbaiki penerimaan pajak ke depannya. Pada rapat Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa operasional Coretax masih berantakan pada tahun lalu.

Purbaya mengeklaim pihaknya sudah memperbaiki Coretax untuk tahun ini, meskipun masih ada beberapa error yang terjadi.

"Ada masalah kecil sini dan sana tetapi saya pikir sih secara keseluruhan akan lebih baik. Mungkin ada masalah bandwidth kami akan perluas bandwidth-nya sampai Mei tahun ini sehingga kemungkinan gangguan gara-gara bandwidth sudah akan berkurang dengan amat signifikan," terangnya pada rapat tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 1.150.414 SPT per 2 Februari 2026 pukul 06.00 WIB.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh (pajak penghasilan) untuk periode sampai dengan 2 Februari 2026 (tahun pajak 2025) tercatat 1.150.414 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Berdasarkan wajib pajak yang menyampaikan laporan SPT Tahunan, jumlah laporan untuk tahun buku Januari–Desember 2025 mencapai 1.150.585 SPT, sedangkan untuk tahun buku berbeda (dilaporkan mulai 1 Agustus 2025) tercatat 279 SPT. Secara detail, untuk laporan tahun buku Januari–Desember, sebanyak 988.381 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan, 117.655 SPT wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, 44.030 SPT wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, serta 69 SPT wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara itu, untuk laporan beda tahun buku, rinciannya terdiri atas 265 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 14 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS. Ia juga mengatakan progres aktivasi akun Coretax DJP telah mencapai 12.917.027 akun hingga periode yang sama.

Jumlah tersebut terdiri atas 11.966.137 wajib pajak orang pribadi, 861.798 wajib pajak badan, dan 861.798 wajib pajak instansi pemerintah.

Laporan yang berasal dari wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) masih belum bertambah dengan jumlah 225 SPT.

Wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi DJP.

Bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, DJP menyediakan kanal layanan Kring Pajak di 1500200 atau pendampingan petugas di kantor pajak terdekat.

DJP juga mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta bagi wajib pajak badan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan bahwa sebanyak 631.659 wajib pajak (WP) telah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2025 per 26 Januari 2026 pukul 07.00 WIB.

Jumlah tersebut antara lain, 532.668 WP orang pribadi karyawan telah menyampaikan SPT Tahunan, diikuti 70.088 WP orang pribadi non-karyawan, dan 28.784 WP badan. Sementara itu, pada saat yang sama, ada 119 WP Beda Tahun Buku yang menyampaikan SPT Tahunannya.

Adapun, mulai 2026, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui melalui sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak mencatat WP yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 12.529.341 akun.

Secara terperinci, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 11,58 juta akun. Sementara itu, WP badan tercatat sebanyak 851.949 akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 89.144 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 223 akun.

Adapun, Direktorat Jenderal Pajak mencatat total 14,9 juta WP yang wajib lapor SPT tahun pajak 2025 pada tahun ini. Artinya, masih ada sekitar 2,4 juta WP yang belum aktivasi akun Coretax.

Sebagai catatan, masa pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Sementara itu, periode pelaporan WP Badan yaitu 1 Januari hingga 30 April 2026.

Sebelumnya, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong WP untuk mengaktivasi akun Coretax agar bisa melaporkan SPT.

"Kita dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian lewat, kita juga didorong oleh surat edaran Kemenpan-RB yang SA07 untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum tanggal 31 Desember. Kemudian kita lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," kata Rosmauli di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Jelang pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT Tahunan), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong pemanfaatan layanan digital melalui sistem Coretax DJP. Agar dapat menggunakan seluruh fitur layanan perpajakan, wajib pajak perlu melakukan aktivasi akun Coretax terlebih dahulu, dilanjutkan dengan permohonan kode otorisasi.

Aktivasi akun Coretax dapat dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, dengan tahapan yang sedikit berbeda. Simak panduan ringkas berikut ini.

Cara Aktivasi Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan informasi yang disampaikan DJP melalui media sosial resminya, Selasa (20/1/2025) aktivasi akun Coretax untuk wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan secara mandiri dengan langkah-langkah berikut:
1. Akses laman resmi Coretax DJP di https://coretaxdjp.pajak.go.id.
2. Pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
3. Jawab pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.
4. Masukkan NPWP, lalu klik Cari.
5. Lengkapi data alamat email dan nomor telepon yang aktif.
6. Lakukan verifikasi identitas dengan memilih menu Take a Photo, lalu lanjutkan ke Validasi Foto.
7. Centang persetujuan persyaratan wajib pajak dan klik Simpan.
8. Periksa email masuk yang berisi informasi akun dan surat penerbitan.
9. Login kembali ke Coretax menggunakan kata sandi dari email.
10. Lakukan perubahan kata sandi dan buat passphrase.
11. Setelah itu, akun Coretax siap digunakan.

Cara Aktivasi Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak Badan

Sementara itu, proses aktivasi untuk wajib pajak badan pada prinsipnya serupa, dengan beberapa penyesuaian:
1. Buka laman https://coretaxdjp.pajak.go.id.
2. Pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
3. Jawab pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.
4. Kolom Penanggung Jawab Wajib Pajak Perusahaan dan Proksi Warisan Tidak Terbagi dapat dilewati.
5. Masukkan NPWP badan, lalu klik Cari.
6. Lengkapi data email dan nomor telepon.
7. Setujui persyaratan wajib pajak dan klik Simpan.
8. Cek email untuk mendapatkan informasi login dan surat penerbitan akun.
9. Login menggunakan kata sandi awal, kemudian lakukan ubah sandi dan buat passphrase.
10. Akun Coretax badan pun siap digunakan.

Cara Mendapat Kode Otorisasi Coretax DJP

Setelah akun Coretax aktif, wajib pajak perlu mengajukan kode otorisasi. Kode ini berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi, antara lain untuk tanda tangan elektronik, penerbitan bukti potong, serta layanan perpajakan digital lainnya.

Berikut langkah-langkah pengajuan kode otorisasi Coretax:

1. Login ke akun Coretax DJP.
2. Masuk ke menu Portal Saya, lalu pilih Permintaan Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik.
3. Isi data sertifikat digital dan pilih penyedia sertifikat, termasuk yang dikelola DJP.
4. Masukkan ID Penandatanganan atau buat passphrase.
5. Centang pernyataan persetujuan, kemudian klik Kirim.
6. Jika berhasil, akan muncul notifikasi Sertifikat Digital Berhasil Dibuat.
7. Unduh tanda terima dan surat penerbitan sertifikat digital.
8. Kembali ke menu Portal Saya dan pilih Profil Saya.
9. Masuk ke Nomor Identifikasi Eksternal, lalu pilih Digital Certificate.
10. Jika status masih INVALID, klik Periksa Status.
11. Setelah status berubah menjadi VALID, klik Menghasilkan.
12. Dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP akan tersedia di menu Dokumen Saya.

Dengan status valid tersebut, kode otorisasi Coretax DJP resmi aktif dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi perpajakan secara digital. (Angela Keraf)

JAKARTA, KOMPAS.com – Mulai pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025, wajib pajak harus menggunakan sistem administrasi perpajakan terbaru, yaitu Coretax DJP Pajak. Sistem ini resmi berlaku pada 2026 untuk seluruh pelaporan pajak secara daring.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau agar wajib pajak segera melakukan daftar Coretax DJP dan melakukan cara aktivasi Coretax agar bisa mengakses layanan perpajakan online tanpa kendala.

Coretax DJP adalah sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan DJP dalam satu platform. Melalui Coretax, wajib pajak dapat melakukan pelaporan SPT dan mengakses layanan administrasi perpajakan secara terpusat.

Agar dapat menggunakan layanan ini, wajib pajak perlu memiliki akun Coretax dan mendapatkan Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik. Kode Otorisasi DJP berfungsi sebagai verifikasi untuk tanda tangan elektronik pada pelaporan dan dokumen perpajakan.

Cara Daftar Akun Coretax dan Aktivasi

Bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, berikut cara daftar akun Coretax DJP dan aktivasi yang harus dilakukan:

• Kunjungi laman https://coretaxdjp.pajak.go.id.
• Pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
• Centang pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.
• Masukkan NPWP dan klik Cari.
• Isi alamat email dan nomor ponsel yang sudah terdaftar di DJP Online.
• Lakukan verifikasi identitas dengan foto selfie.
• Baca dan centang pernyataan, kemudian klik Simpan.
• Periksa email dari domain resmi @pajak.go.id berisi surat penerbitan akun dan kata sandi sementara.
• Lakukan login Coretax Pajak menggunakan kata sandi sementara.
• Pada login pertama, wajib pajak wajib mengganti kata sandi dan membuat passphrase.

Setelah proses ini selesai, akun sudah aktif dan dapat digunakan untuk login Coretax pribadi maupun layanan perpajakan lainnya.

Cara Mendapatkan dan Memvalidasi Kode Otorisasi DJP

Setelah akun aktif, wajib pajak perlu mengajukan Kode Otorisasi melalui Coretax dengan langkah berikut:

• Login Coretax, masuk ke menu Portal Saya.
• Pilih submenu Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
• Pilih jenis Kode Otorisasi DJP.
• Buat passphrase atau masukkan ID penandatanganan.
• Centang pernyataan dan klik Kirim.

Jika berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi Sertifikat Digital Berhasil Dibuat. Wajib pajak dapat mengunduh bukti tanda terima dan surat penerbitan sertifikat digital.

Untuk memastikan sertifikat aktif, lakukan validasi di menu Portal Saya > Profil Saya > Nomor Identifikasi Eksternal > Digital Certificate, lalu pastikan status berubah menjadi VALID.

Cara Lapor SPT Tahunan di Coretax

Setelah akun dan Kode Otorisasi aktif, wajib pajak dapat melanjutkan proses pelaporan SPT Tahunan 2025 dengan cara berikut:

• Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT).
• Masuk ke submenu Buat Konsep SPT.
• Pilih PPh Orang Pribadi, lalu klik Lanjut.
• Tentukan jenis SPT Tahunan untuk periode Januari–Desember 2025.
• Pilih model SPT Normal, kemudian klik Buat Konsep SPT.
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi formulir SPT Tahunan.

DJP mengimbau wajib pajak untuk melakukan pelaporan lebih awal guna menghindari kendala teknis menjelang batas akhir, yaitu 31 Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2026 untuk wajib pajak badan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sistem administrasi perpajakan Coretax DJP Pajak resmi digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2025 yang disampaikan pada 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak segera melakukan daftar Coretax DJP, mengaktifkan akun, serta memperoleh Kode Otorisasi agar dapat mengakses seluruh layanan perpajakan secara daring.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyampaikan, hingga 12 Januari 2026 pukul 14.00 WIB, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 11.867.729 wajib pajak.

Jumlah tersebut terdiri dari 10.948.809 wajib pajak orang pribadi, 829.995 wajib pajak badan, 88.702 wajib pajak instansi pemerintah, serta 223 wajib pajak pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“DJP memastikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan dapat diakses melalui sistem Coretax,” ujar Rosmauli dalam keterangannya.

DJP menegaskan, pelaporan SPT Tahunan wajib dilakukan secara daring melalui Coretax. Karena itu, wajib pajak diminta tidak menunda cara aktivasi Coretax agar dapat melakukan login Coretax Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.

Fungsi Coretax dan Kode Otorisasi DJP

Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan DJP dalam satu platform. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat mengakses layanan administrasi perpajakan secara terpusat, termasuk pelaporan SPT.

Untuk dapat mengakses layanan tersebut, wajib pajak harus memiliki akun Coretax serta Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik. Kode Otorisasi DJP berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi untuk melakukan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.

Mengutip laman resmi DJP, tanda tangan elektronik tersebut digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan, penerbitan bukti potong, hingga dokumen perpajakan lainnya.

Aktivasi akun Coretax perlu dilakukan lebih awal agar wajib pajak tidak mengalami kendala teknis menjelang batas akhir pelaporan.

pajak.go.id Cara aktivasi akun Coretax DJP untuk lapor SPT 2026.

Cara Daftar dan Aktivasi Akun Coretax DJP

Berdasarkan laman resmi pajak.go.id, cara daftar akun Coretax dapat dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Berikut tahapan cara aktivasi Coretax DJP:

• Buka laman https://coretaxdjp.pajak.go.id.
• Pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
• Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?
• Masukkan NPWP, lalu klik Cari.
• Isi alamat email dan nomor ponsel yang terdaftar di DJP Online.
• Lakukan verifikasi identitas dengan mengambil foto selfie.
• Baca dan centang pernyataan, lalu klik Simpan.
• Periksa email dari domain resmi @pajak.go.id yang berisi surat penerbitan akun dan kata sandi sementara.
• Setelah itu, wajib pajak dapat melakukan login Coretax Pajak menggunakan kata sandi sementara tersebut.
• Pada login pertama, wajib pajak diminta mengganti kata sandi dan membuat passphrase. Akun yang telah aktif dapat digunakan untuk login Coretax pribadi maupun layanan perpajakan lainnya.

Cara Mendapatkan dan Memvalidasi Kode Otorisasi DJP

Setelah akun aktif, wajib pajak perlu mengajukan Kode Otorisasi DJP melalui Coretax. Berikut langkah-langkahnya:

• Login Coretax Pajak, lalu masuk ke menu Portal Saya.
• Pilih submenu Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
• Pada bagian rincian sertifikat, pilih jenis Kode Otorisasi DJP.
• Buat passphrase atau masukkan ID penandatanganan.
• Centang pernyataan dan klik Kirim.

Jika permohonan berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi Sertifikat Digital Berhasil Dibuat. Wajib pajak dapat mengunduh bukti tanda terima dan surat penerbitan sertifikat digital.

Untuk memastikan sertifikat aktif, lakukan validasi melalui menu Portal Saya > Profil Saya > Nomor Identifikasi Eksternal > Digital Certificate, lalu pastikan status berubah menjadi VALID.

Cara Lapor SPT Tahunan di Coretax

Setelah akun dan Kode Otorisasi aktif, wajib pajak dapat melanjutkan ke cara lapor SPT Tahunan di Coretax dengan langkah berikut:

• Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT).
• Masuk ke submenu Surat Pemberitahuan (SPT), lalu klik Buat Konsep SPT.
• Pilih PPh Orang Pribadi, kemudian klik Lanjut.
• Tentukan jenis SPT Tahunan dengan periode Januari–Desember 2025.
• Pilih model SPT Normal, lalu klik Buat Konsep SPT.
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi SPT Tahunan.

DJP mengimbau wajib pajak menyampaikan SPT lebih awal untuk menghindari kendala teknis menjelang batas akhir pelaporan, yakni 31 Maret 2026 bagi wajib pajak orang pribadi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 126.796 SPT Tahunan Sudah Dilaporkan, Aktivasi Akun Coretax Tembus 11,86 Jutadan11,82 Juta Wajib Pajak Sudah Aktivasi Akun Coretax, Simak Cara Aktivasinya

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak mencatat WP yang sudah melakukan aktivasi akun Coretax atau sistem ini perpajakan mencapai 11.867.729 akun.

Secara terperinci, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 10,94 juta akun. Sementara itu, WP badan tercatat sebanyak 829.995 akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 88.702 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 223 akun.

Di sisi lain, DJP juga mengungkapkan sebanyak 126.769 wajib pajak (WP) telah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2025 per 12 Januari 2026 pukul 14.00 WIB.

Perinciannya, 101.098 WP orang pribadi karyawan telah menyampaikan SPT Tahunan, diikuti 19.226 WP orang pribadi non-karyawan, dan 6.373 WP badan. Sementara itu, pada saat yang sama, ada 90 WP Beda Tahun Buku yang menyampaikan SPT Tahunannya.

Adapun, mulai 2026, pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

Adapun, total 14,9 juta WP yang wajib lapor SPT tahun pajak 2025 pada tahun ini. Artinya, masih ada sekitar 3,1 juta WP yang belum aktivasi akun Coretax dan 14,8 juta WP yang belum melaporkan SPT Tahunannya.

Sebagai catatan, masa pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Sementara itu, periode pelaporan WP Badan yaitu 1 Januari hingga 30 April 2026.

Sebelumnya, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong WP untuk mengaktivasi akun Coretax agar bisa melaporkan SPT.

"Kita dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian lewat, kita juga didorong oleh surat edaran Kemenpan-RB yang SA07 untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum tanggal 31 Desember. Kemudian kita lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," kata Rosmauli di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/12/2025).