Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melaporkan jumlah SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) yang sudah masuk sampai dengan Rabu (29/4/2026) atau H-1 batas akhir penyampaian mencapai 12,63 juta SPT.

Jumlah ini masih 84,2% dari target SPT tahunan PPh 2025 yaitu 15 juta SPT. Sebagaimana diketahui, batas akhir penyampaian SPT 2025 jatuh pada hari ini, Kamis (30/4/2026).

Dari total 12.639.279 SPT tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan yaitu 10.508.502 SPT.

Kemudian, jumlahnya diikuti oleh WP OP nonkaryawan SPT 1.383.647, dan WP Badan berdenominasi rupiah 725.390 SPT serta WP Badan dolar AS 1.000 SPT.

Selanjutnya, WP migas berdenominasi rupiah 7 SPT serta WP migas berdenominasi dolar AS 111 SPT.

Adapun penyampaian SPT WP Badan untuk tahun buku berbeda, atau yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025 yakni 20.588 SPT dari yang berdenominasi rupiah dan 34 SPT berdenominasi dolar AS.

Di sisi lain, DJP turut melaporkan 18.837.611 atau lebih dari 18 juta WP sudah mendaftarkan akun Coretax. Jumlah ini meliputi 17.662.350 WP Pribadi, 1.083.692 WP Badan, 91.340 WP Instansi Pemerintah serta 229 WP PMSE.

Sebelumnya, DJP secara tidak langsung memperpanjang periode penyampaian SPT PPh untuk WP OP dari 31 Maret 2026 ke 30 April 2026. Dengan demikian, batas akhir SPT untuk pribadi jatuh bersamaan dengan WP Badan yang sejak awal ditetapkan 30 April.

Perpanjangan deadline penyampaian SPT ini dilakukan dengan penghapusan sanksi administratif bagi WP OP yang menyampaikan SPT lewat dari 31 Maret.

Relaksasi ini dilakukan atas pertimbangan periode masuk kerja Maret 2026 yang terpotong karena libur Lebaran. Pada sekitar akhir Maret 2026, jumlah penyampaian SPT saat itu baru mencapai sekitar 9 juta SPT.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus meningkat menjelang akhir periode pelaporan Tahun Pajak 2025.

Hingga 29 April 2026, total SPT Tahunan yang telah disampaikan mencapai 12.639.279 laporan.

Angka ini mencerminkan tingginya kepatuhan wajib pajak, terutama dari kalangan karyawan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) dengan tahun buku Januari–Desember.

“Jumlah SPT yang telah disampaikan sampai akhir April mencapai 12,63 juta, dengan kontribusi terbesar dari wajib pajak orang pribadi karyawan,” ujar Inge dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Dari total tersebut, WP orang pribadi karyawan mendominasi sebanyak 10.508.502 SPT, disusul WP orang pribadi nonkaryawan sebanyak 1.383.647 SPT.

Sementara itu, pelaporan dari wajib pajak badan tercatat 725.390 SPT untuk yang menggunakan rupiah dan 1.000 SPT berbasis dollar AS.

Untuk sektor migas, jumlah pelaporan relatif kecil, yakni masing-masing 7 SPT dalam rupiah dan 111 SPT dalam dollar AS.

Selain itu, terdapat juga pelaporan dari wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, dengan rincian 20.588 SPT dalam rupiah dan 34 SPT dalam dollar AS.

Cara lapor SPT WP pribadi melalui Coretax DJP

Sebelum menyampaikan SPT Tahunan PPh via Coretax, pastikan Anda sudah melakukan registrasi akun Coretax. Selain telah memiliki akun Coretax, pastikan pula Anda sudah memiliki kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik yang digunakan sebagai tanda tangan digital.

Selain itu, Anda perlu menyiapkan Bukti Pemotongan (Bupot) PPh Pasal 21 Formulir BPA1.

Nantinya, Anda dapat men-download sendiri Bupot tersebut melalui modul Portal Saya dan menu Dokumen Saya. Pada menu Dokumen Saya, cari dokumen dengan judul Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1). Lalu, gulir ke kanan dan klik tombol Unduh untuk men-download Bupot tersebut.

Apabila Bupot tidak tersedia, Anda bisa mencoba menekan tombol refresh. Secara umum prosesnya terdiri dari 4 tahap utama:

1. Pembuatan Konsep SPT
2. Pengisian Induk SPT
3. Pengisian Lampiran SPT
4. Penyampaian SPT

@pajaktabanan Cara lapor SPT Tahunan dengan Coretax Form

1. Pembuatan Konsep SPT

   • Pilih modul Surat Pemberitahuan (SPT).
   • Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT).
   • Pada halaman SPT Belum Disampaikan, klik Buat Konsep SPT.

Langkah pada halaman Buat Konsep SPT

• Pilih Jenis SPT
• Klik PPh Orang Pribadi
• Klik Lanjut
• Pilih Periode Pelaporan
• Pilih SPT Tahunan
• Pilih periode Januari 2025 – Desember 2025
• Klik Lanjut
• Pilih Jenis SPT
• Pilih SPT Normal
• Klik Buat Konsep SPT
• Setelah itu sistem akan kembali ke halaman SPT Belum Disampaikan.
• Jika berhasil, draft SPT muncul pada daftar Konsep SPT.
• Klik ikon pensil untuk mulai mengisi SPT.
• Pastikan memilih SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengisian Induk SPT

   • Formulir terdiri dari Induk SPT (main form) dan lampiran.

Induk SPT terdiri dari header dan bagian A–J. Kolom berikut terisi otomatis oleh sistem:

• Tahun Pajak / Bagian Tahun Pajak
• Periode Pembukuan
• Status SPT

Yang perlu diisi:

• Sumber Penghasilan ? pilih Pekerjaan
• Metode Pembukuan/Pencatatan ? pilih Pencatatan
• Bagian A – Identitas Wajib Pajak
• Data identitas terisi otomatis oleh sistem.
• Jika status suami-istri pisah harta (PH) atau memilih terpisah (MT), isi kolom Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri.

• Bagian B – Ikhtisar Penghasilan Neto

Jawab pertanyaan berikut:

• Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?
  Ya

• Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?Tidak

• Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?
  Tidak

• Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?
  Tidak Catatan:

• Jawaban akan menentukan pertanyaan lanjutan dan lampiran yang muncul.
• Sistem Coretax juga akan mengecek Bupot yang telah diterima dan menampilkan data tersebut jika tersedia.

• Bagian C – Perhitungan Pajak Terutang
• Kolom Penghasilan Neto Setahun terisi otomatis.
• Kolom Pengurang penghasilan neto (kompensasi kerugian/zakat di luar BPA1/BPA2) pilih Tidak.
• Penghasilan Neto setelah pengurangan terisi otomatis.
• Pilih PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai kondisi.
• Penghasilan Kena Pajak dan PPh Terutang terisi otomatis.
• Kolom pengurang PPh terutang pilih Tidak.
• PPh terutang setelah pengurangan terisi otomatis.

• Bagian D – Kredit Pajak
• Apakah terdapat PPh yang dipotong/dipungut pihak lain?
  Ya

• Apakah menerima pengembalian/pengurangan PPh luar negeri yang telah dikreditkan?Tidak

• Kolom lainnya terisi otomatis.
• Bagian E – PPh Kurang/Lebih Bayar
• Terisi otomatis oleh sistem.

• Bagian F – Pembetulan
• Diisi hanya jika SPT pembetulan.
• Jika SPT normal, kolom tidak dapat diisi.

• Bagian G – Permohonan Pengembalian
• Diisi jika status SPT lebih bayar dan mengajukan pengembalian pajak.

• Bagian H – Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

Ada 3 pertanyaan.

Pilih Tidak untuk ketiga pertanyaan tersebut.

• Bagian I – Pernyataan Transaksi Lain

Terdapat 8 pertanyaan, jawab sesuai kondisi Anda.

3. Pengisian Lampiran SPT

   • Secara default akan muncul Lampiran L-1 yang berisi:

• Harta dan utang pada akhir tahun pajak
• Daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan
• Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan
• Daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan

• Lampiran lain muncul tergantung jawaban sebelumnya.
• Namun secara umum, karyawan hanya perlu mengisi Lampiran L-1.
• Jenis Lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PER-11/PJ/2025).

4. Penyampaian SPT

   • Kembali ke Induk SPT.
   • Gulir ke Bagian K – Pernyataan.
   • Centang pernyataan kebenaran data.
   • Klik Simpan Konsep.
   • Klik Bayar dan Lapor.
   • Tanda Tangan SPT
   • Pilih Kode Otorisasi DJP pada kolom penyedia tanda tangan.
   • Masukkan passphrase (kode otorisasi DJP).
   • Klik Simpan.

Setelah Berhasil

• SPT akan berpindah ke submenu SPT Dilaporkan.
• Anda bisa melihat dan mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) serta mencetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepatuhan formal wajib pajak masih menjadi tantangan serius pemerintah karena sampai dengan Minggu (8/3/2026) pukul 24.00 WIB jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan alias SPT Pajak tahun 2025 baru sebanyak 6,69 juta.

Jumlah itu setara dengan 47,78% dari target kepatuhan wajib pajak sebanyak 14 juta SPT pada tahun ini. Sebagian besar pelaporan SPT itu dilakukan melalui Coretax sebanyak 6,68 juta. Sedangkan Coretax Form 5.216 SPT.

Adapun wajib pajak orang pribadi karyawan masih mendominasi pelaporan SPT. Jumlahnya mencapai 5,94 juta. Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang hanya 595.835 SPT.

Sementara itu wajib pajak badan masih di kisaran 141.055 untuk dalam negeri. Sementara itu wajib pajak asing di kisaran 116. Otoritas pajak juga mencatat adanya laporan SPT yang berbeda tahun buku sebanyak 1.194. Semuanya wajib pajak badan baik asing maupun domestik.

Selain pelaporan SPT, Ditjen Pajak juga mencatat sebanyak 15,61 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi Coretax. Sama dengan SPT, WP orang pribadi mendominasi aktivasi akun di sistem inti perpajakan dengan jumlah sebesar 14,59 juta. Sebaliknya WP Badan tercatat sebanyak 931.532, WP Instansi Pemerintah 90.124 dan WP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 225.

Strategi DJP

Adapun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) optimistis sebanyak 8,5 juta surat pemberitahuan alias SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sebelum libur Idulfitri.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memperkirakan tambahan sekitar 2,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 mendatang bisa terwujud apabila rata-rata pelaporan setiap harinya yakni 250.000 SPT bisa dipertahankan.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Penggunaan Coretax Form bisa dimanfaatkan dengan mengunduh formulir yang bisa diisi offline oleh WP. Kemudian, pengisiannya bisa dilakukan secara offline sebelum nantinya membutuhkan akses internet untuk mengunggah ke sistem Coretax. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan untuk WP dengan SPT nihil.

"Pada saat peak hours ketika sistem sedang di-hit misalnya tadi [diakses oleh] 350.000 sekian wajib pajak, [atau] apabila di daerah-daerah yang mungkin penetrasi internetnya masih kurang baik, itu bisa dilakukan secara manual offline dulu. Setelah lengkap, baru bisa di-submit-kan secara online," terang Bimo.

Coretax Mobile

Adapun untuk Coretax Mobile, Bimo menargetkan aplikasi anyar dari DJP itu bisa mulai tersedia baik di sistem operasi Android maupun iOS (iPhone) dalam dua minggu ke depan.

"Dengan adanya kanal pelaporan yang lebih fleksibel ini untuk memastikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan bisa diakses dari berbagai perangkat," pungkas eselon I Kemenkeu lulusan Taruna Nusantara itu.

Secara terperinci, total 6.002.570 SPT yang sudah masuk ke DJP itu mencakup pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025 dengan didominasi oleh 5.872.158 SPT dari WP OP. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah sebanyak 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Di sisi lain, sebanyak 15.268.493 WP sudah mengaktivasi akun Coretax.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mencatat 5.148.067 laporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 hingga 1 Maret 2026.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, menerangkan bahwa dari 14,86 juta wajib pajak yang telah melakukan aktivasi terhadap akun Coretax, baru sekitar 34,58% yang melakukan pelaporan SPT. Artinya, ada sebanyak 65,42% WP yang telah melakukan aktivasi, tetapi belum melapor SPT.

Diperinci, progres aktivasi akun Coretax saat ini telah mencapai 14,86 juta akun, yang meliputi WP orang pribadi (OP) sebanyak 13,86 juta akun, WP badan sebanyak 915.473 akun, WP instansi pemerintah sebesar 89.869 akun, dan WP perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik sebanyak 225 akun.

Hal ini menunjukkan, kendati total aktivasi akun tersebut mencatat pertumbuhan 31,85% (year to date/YtD), tetapi jumlah pelaporan SPT masih belum signifikan dibandingkan pertumbuhan aktivasi.

Di sisi lain, pada periode Januari—Maret 2026, DJP turut mencatat sebanyak 1.066 SPT dilaporkan melalui Coretax form.

Secara umum, pelaporan SPT untuk PPh orang pribadi (OP) karyawan masih mendominasi, dengan besaran mencapai 4,58 juta SPT. Mengekor di belakangnya, OP non karyawan mencapai 448.330, SPT badan berdenominasi rupiah sebesar 115.099, dan badan berdenominasi dolar AS sebanyak 109 SPT.

Adapun untuk tahun buku yang berbeda, yakni yang dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlah SPT yang diterima DJP mencapai 880. Dari total tersebut, tercatat 859 SPT dari WP berdenominasi rupiah dan 21 SPT dari WP berdenominasi dolar AS.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembenahan sistem Coretax menjadi salah satu caranya untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan penerimaan pajak 2026 bisa melampaui target yang ditetapkan pada APBN yakni Rp2.357,7 triliun. Hal ini diperkirakan olehnya kendati basis pertumbuhan penerimaan pajak tahun lalu yang rendah sehingga turut menjadi sorotan lembaga pemeringkat asing.

Untuk diketahui, pemerintah memasang target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 7,69% (year on year/YoY) dari target APBN 2025 yakni Rp2.189,3 triliun.

Masalahnya, realisasi penerimaan pajak tahun lalu hanya Rp1.917,6 triliun sehingga terjadi shortfall sebesar Rp271,7 triliun. Artinya, basis pertumbuhan dari realisasi tahun lalu untuk mengejar target tahun ini menjadi lebih tinggi yakni 22,9% (YoY).

Dengan kata lain, pemerintah harus mengejar tambahan setoran Rp440,1 triliun untuk mencapai target 2026 dari realisasi sampai akhir tahun lalu.