REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menerima kunjungan 120 mahasiswa Departemen Aktuaria Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Para mahasiswa hadir beserta dosen tiga pendamping pada kegiatan Company Visit bertema Unveiling Risk in the Actuarial World di Kantor Pusat TASPEN, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Melalui sesi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sharing session bersama Corporate Communication and Media Relations Department Head, serta Tim Aktuaria dan Manajemen Risiko TASPEN, para mahasiswa diajak untuk memahami lebih dalam implementasi ilmu aktuaria dalam pengelolaan program jaminan sosial dan asuransi sosial.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan Company Visit ini. “Bagi TASPEN, aktuaria menjadi salah satu bidang strategis yang berperan penting dalam mendukung pengelolaan risiko dan keberlanjutan program sosial. Oleh karena itu, kami berharap kolaborasi ini dapat terus melahirkan talenta unggul yan siap menjawab tantangan masa depan dunia asuransi dan jaminan sosial,” ujar Henra.

Dalam sesi pemaparan perusahaan, mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai transformasi bisnis TASPEN, peran perusahaan dalam sistem jaminan sosial nasional, serta berbagai inovasi layanan yang terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.

Sementara itu, tim Aktuaria TASPEN memberikan pemaparan mengenai peran aktuaria dalam mendukung keberlangsungan program jaminan sosial bagi lebih dari 9 juta peserta ASN aktif dan pensiunan. Strategi tersebut mencakup pengelolaan risiko, pengambilan keputusan berbasis data, serta menjaga keberlanjutan program jangka panjang bagi para peserta.

Melalui kegiatan Company Visit ini, TASPEN terus memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus menjalankan perannya sebagai center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial, dana pensiun, dan manajemen risiko melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan kalangan akademisi. Dalam waktu tiga tahun terakhir, TASPEN menerima kunjungan lebih dari 260 mahasiswa dan akademisi dari enam perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2026, TASPEN melalui PPID telah menerima lebih dari 70 permohonan informasi publik, dengan sekitar 80% di antaranya berasal dari mahasiswa dan akademisi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji penyesuaian aturan Risk-Based Capital (RBC) atau New RBC dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 untuk industri asuransi dan reasuransi.

PT Asuransi Asei Indonesia menilai New RBC dapat berdampak cukup signifikan dalam memperkuat ketahanan industri, meskipun dampaknya tidak akan langsung terasa dalam jangka pendek.

Kendati demikian, Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe membeberkan bahwa implementasi New RBC tidak sederhana dan akan menghadapi beberapa tantangan struktural di industri.

Pertama, tantangan itu berkaitan dengan kesiapan data dan model risiko yang mana akan membutuhkan data historis yang panjang, kualitas data underwriting dan klaim yang baik, serta kemampuan modelling risiko yang lebih canggih.

“Sementara itu, sebagian perusahaan asuransi di Indonesia masih dalam tahap penguatan data governance dan analytics,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (10/3/2026).

Tantangan kedua, lanjutnya, berkenaan kesiapan SDM aktuaria dan risk management. Hal ini karena kerangka New RBC membutuhkan aktuaria, risk modeler, dan analis keuangan yang memiliki kompetensi dalam stochastic modelling dan capital modelling. Adapun, ketersediaan SDM dengan keahlian tersebut masih terbatas di industri.

Dody meneruskan, tantangan ketiga yakni investasi pada sistem teknologi, yang mana perusahaan asuransi akan perlu melakukan investasi pada sistem manajemen risiko, platform data warehouse, serta software capital modelling. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dalam fase awal implementasi.

“Yang keempat adalah potensi tekanan pada kebutuhan modal, karena beberapa lini bisnis yang memiliki volatilitas tinggi seperti asuransi kesehatan, kredit, atau bencana mungkin memerlukan capital charge yang lebih besar, sehingga perusahaan harus melakukan penyesuaian strategi underwriting atau reasuransi,” jelasnya.

Walau demikian, dia menilai akan ada tiga manfaat strategis dari New RBC. Pertama, pengukuran risiko yang lebih akurat, sehingga memungkinkan regulator dan perusahaan asuransi memahami kebutuhan modal berdasarkan eksposur risiko yang sebenarnya.

Kedua, dapat mendorong disiplin manajemen risiko, sehingga perusahaan asuransi akan terdorong memperkuat praktik Enterprise Risk Management (ERM) karena struktur modal akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan risiko.

Dody menambahkan, manfaat ketiga adalah dapat memperkuat kepercayaan pasar karena standar solvabilitas yang lebih kuat dapat meningkatkan kepercayaan investor, pemegang polis, dan mitra reasuransi internasional.

“Namun dalam jangka pendek dampaknya mungkin tidak langsung terlihat pada kinerja industri, karena perusahaan masih berada dalam fase penyesuaian model risiko, metodologi perhitungan, dan sistem pelaporan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan New RBC sedang diuji coba untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK, katanya, masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menegaskan sertifikasi kompetensi di sektor perasuransian menjadi urusan asosiasi.

“Kita mewajibkan sertifikasi bagi pelaku di sektor perasuransian. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau menyangkut masalah sertifikasi kompetensi, kami serahkan kepada asosiasi. Tentunya asosiasi punya kemampuan dan kapabilitas mengembangkan kompetensi, karena ahlinya memang di asosiasi,” katanya dalam acara Grand Launching Grha AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) di Jakarta, Jumat.

Ogi mendorong pembentukan lembaga sertifikasi profesi yang dapat diselenggarakan dengan baik dan berkualitas, guna menciptakan profesional di industri perasuransian.

Saat ini, lanjutnya, industri perasuransian belum cukup menyiapkan calon-calon eksekutif secara sistematis. Karena itu, OJK mendorong program pengembangan kepemimpinan tersebut.

“Keberadaan OJK di belakang ya. Yang di depan yang menjalankan adalah asosiasi. Kita punya organisasi asuransi yang sifatnya spesifik, seperti asuransi jiwa, ada umum, ada syariah, ada APPARINDO (Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia), ada APKAI (Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia) dan sebagainya, itu diwadahi Dewan Asuransi Indonesia,” ujar Ogi.

“Kami mendorong (asosiasi-asosiasi tersebut) untuk menciptakan calon-calon eksekutif di perasuransian yang lebih baik. Saya rasa kader-kader, talent-talent yang ada cukup banyak, tapi kalau tidak disiapkan tentunya akan bisa berdampak pada pengembangan penguatan sektor perasuransian,” ucapnya.

Beberapa kebijakan yang tercantum di Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ialah sertifikasi disediakan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan juga terdaftar di OJK. Sertifikasi dapat pula diberikan oleh asosiasi profesi.

Sebagai contoh, terdapat kewajiban profesi aktuaria memiliki sertifikasi keahlian khusus. Walaupun tidak dikeluarkan oleh LSP, sertifikasi dapat diterbitkan langsung oleh asosiasi profesi terkait.

Dalam hal ini, Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai kepanjangan tangan International Actuarial Association (IAA) bisa mengeluarkan sertifikasi Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia (FSAI) dan Associate of the Society of Actuaries of Indonesia (ASAI).

“Ini dilaporkan kepada OJK dan kami mencatat, dan asosiasi berhak untuk me-review dari sertifikasi tersebut, karena aktuaria itu diwajibkan dalam profesi industri perasuransian. Jadi bagi kami siapa yang pegang (hak mengeluarkan sertifikasi)? Harusnya adalah perwakilan daripada institusi yang mengeluarkan sertifikasi tersebut,” ungkap Kepala Eksekutif PPDP OJK.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia mengungkapkan sederet strategi dalam mengelola risiko dan menekan rasio klaim asuransi kredit.

Strategi itu dijalankan di tengah masih tingginya risiko tekanan terhadap lini asuransi kredit secara industri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mencatat rasio klaim lini usaha kredit di asuransi umum dan reasuransi berada pada level 85,56% per Oktober 2025.

Direktur Utama Asuransi Asei, Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyebut cara pertama adalah menguatkan underwriting, dengan memperketat kriteria penjaminan kredit seperti kualitas profil debitur, histori kredit, jaminan, dan menyesuaikan rate premi sesuai profil risiko.

Cara kedua adalah pricing aktuaria yang lebih tepat, dengan menggunakan model aktuaria yang lebih akurat untuk menentukan tarif premi yang mencerminkan risiko sebenarnya dari portofolio kredit.

“Ketiga, risk sharing, yang mana pembagian risiko dengan pemberi kredit atau lender agar tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi saja, dengan mengacu pada POJK 20/2023,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (10/1/2026).

Dia meneruskan, yang keempat adalah melakukan pencadangan teknis yang ketat sesuai dengan standar regulator dan ekspektasi klaim di masa depan. Kelima, menetapkan batasan maksimum eksposur terhadap satu debitur atau sektor tertentu untuk menghindari konsentrasi risiko.

“Terakhir, diversifikasi portofolio dengan mendorong pertumbuhan produk lain yang lebih stabil untuk menyeimbangkan profil risiko keseluruhan perusahaan,” sebutnya.

Adapun, Dody menyebut asuransi kredit di Asei mengalami pertumbuhan signifikan pada 2025, setelah pada 2024 hampir semua bank dan lembaga pembiayaan masih menunggu karena belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 20 tahun 2023.

Asei, lanjutnya, berkomitmen supaya tertanggung dapat menerapkan risk sharing, pemisahan risiko jiwa dan risiko kredit, serta pembatasan biaya akuisisi sesuai ketentuan. Selain itu juga menerapkan sistem monitoring pertanggungan dan penanganan klaim.

“Pertumbuhan premi asuransi kredit di tahun 2025 juga diikuti dengan kenaikan rasio klaim yang sejalan dengan rasio klaim di industri asuransi kredit. Rasio ini jauh di atas rata-rata industri asuransi umum, dan dipandang sebagai tekanan risiko yang signifikan, karena margin underwriting menjadi tipis dan profitabilitas berpotensi tertekan,” jelasnya.

Menurut Dody, ada beberapa hal yang mendorong rasio klaim asuransi kredit bisa tinggi. Di antaranya adalah kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, yang mengalami stres karena pinjaman berisiko tinggi atau portofolio kredit yang memburuk, dinamika kondisi ekonomi makro, yang mana faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, tekanan setor pembiayaan, atau meningkatnya NPL dapat mendorong realisasi klaim lebih tinggi.

Kemudian, lanjutnya, praktik underwriting dan pricing yang kurang memadai atau underwriting yang tidak disiplin menyebabkan premi tidak sebanding dengan risiko yang diasumsikan.

“Dan cadangan teknis yang belum optimal, yang mana ketidakcukupan pencadangan klaim akan mendorong realisasi klaim yang lebih besar dari ekspektasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkap pendapatan premi dari lini usaha tersebut tercatat sebesar Rp19,67 triliun.

“Dengan klaim sebesar Rp16,83 triliun, sehingga rasio klaim berada pada level 85,56%. Rasio tersebut masih mencerminkan potensi tekanan risiko pada lini asuransi kredit” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, potensi klaim pada lini asuransi kredit dipengaruhi oleh kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, dinamika kondisi ekonomi, serta praktik underwriting dan penetapan tarif pada sebagian produk.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim lini usaha kredit di asuransi umum dan reasuransi berada pada level 85,56% per Oktober 2025.

Semula, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkap pendapatan premi dari lini usaha tersebut tercatat sebesar Rp19,67 triliun.

“Dengan klaim sebesar Rp16,83 triliun, sehingga rasio klaim berada pada level 85,56%. Rasio tersebut masih mencerminkan potensi tekanan risiko pada lini asuransi kredit,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, potensi klaim pada lini asuransi kredit dipengaruhi oleh kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, dinamika kondisi ekonomi, serta praktik underwriting dan penetapan tarif pada sebagian produk.

Untuk merespons hal tersebut, imbuh Ogi, pihaknya mendorong agar perusahaan asuransi memperkuat disiplin underwriting, menerapkan pricing yang memadai berbasis perhitungan aktuaria, serta mematuhi ketentuan pencadangan.

“Selain itu, melalui POJK 20/2023, telah diterapkan mekanisme risk sharing dengan pihak pemberi kredit, sehingga pengelolaan risiko pada produk asuransi kredit menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis pada Juli 2025, industri asuransi umum tengah beradaptasi dengan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang asuransi kredit. Di saat yang sama, pelaku industri menghadapi tekanan dari meningkatnya rasio klaim asuransi kredit yang mendekati 100%.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyampaikan bahwa pihaknya terus mencermati perkembangan sektor asuransi umum, termasuk lini bisnis asuransi kredit yang kini mengalami dinamika tersendiri.

"Ini termasuk lini bisnis asuransi kredit yang saat ini tengah menghadapi dinamika tersendiri seiring implementasi POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Konvensional," kata Budi kepada Bisnis, belum lama ini (2/7/2025).

Meskipun begitu, Budi menegaskan bahwa AAUI tetap mendukung penerapan regulasi tersebut karena dinilai mampu memperkuat ketahanan keuangan serta tata kelola perusahaan asuransi.

Melalui POJK 20/2023, perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar serta rasio likuiditas paling sedikit 150%.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai estimasi rentang batas penjaminan Rp500 juta sampai dengan Rp700 juta dalam Program Penjaminan Polis (PPP) adalah titik awal yang konstruktif.

Kendati demikian, Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan bahwa idealisnya tetap memerlukan pengujian aktuaria dan simulasi risiko, supaya limit yang ditetapkan tidak menimbulkan distorsi.

Distorsi yang dia maksud adalah PPP ini di satu sisi memberi perlindungan yang cukup kepada pemegang polis, tetapi di sisi lain juga jangan sampai membebani pendanaan industri secara berlebihan.

“Jadi, prinsipnya kami menyambut baik angka indikatif tersebut, tetapi penetapan final tetap perlu berbasis perhitungan yang matang serta uji dampak fiskal dan teknis,” tegasnya kepadaBisnis, Selasa (9/12/2025).

AAUI, katanya, berpendapat jika PPP implementasinya dipercepat pada 2027 dari yang sebelumnya 2028, maka penguatan kesiapan operasional, sosialisasi, penyelarasan sistem pelaporan, serta pemahaman pasar perlu dilakukan lebih intensif.

Menurut Budi, apabila koordinasi antara regulator, LPS, dan asosiasi dilakukan dengan erat, maka industri asuransi juga bisa melakukan penyesuaian yang lebih cepat.

Meski demikian, Budi menyoroti dari aspek teknis PPP yang masih perlu diperjelas adalah metode pendanaan dan kontribusi industri, tata cara penetapan limit per lini produk, mekanisme klaim kepada LPS, praktik supervisi agar tidak menimbulkan moral hazard, serta prosedur transisi bila terjadi penyesuaian aturan.

“Sosialisasi menyeluruh juga menjadi penting agar perusahaan maupun pemegang polis memahami hak, kewajiban, dan batasan penjaminan secara tepat,” tegasnya.

Lebih jauh, mengenai diferensiasi batas penjaminan, AAUI menilai pendekatan segmentatif layak dipertimbangkan karena profil risiko dan nilai polis berbeda antar lini usaha.

Misalnya, tutur Budi, lini kendaraan bermotor dan properti mungkin membutuhkan struktur limit yang berbeda dibandingkan dengan asuransi kredit, liabilitas, atau rekayasa.

“Skema bertingkat yang mempertimbangkan variabilitas risiko tiap produk dapat menjadi model ideal, sehingga penjaminan tetap adil, proporsional, dan sejalan dengan karakteristik bisnis masing-masing lini,” jelasnya.

Adapun, pada dasarnya AAUI menyambut baik arah pembentukan PPP karena inisiatif ini bisa memperkuat kepercayaan publik dan menjadi salah satu fondasi stabilitas sektor asuransi ke depan.

“Secara keseluruhan, AAUI mendukung program PPP sebagai langkah positif. Namun mendorong agar prosesnya dilengkapi sosialisasi intensif, perhitungan limit yang matang, serta diferensiasi berbasis lini usaha agar implementasinya kredibel, adil, dan efektif bagi industri maupun nasabah,” pungkas Budi.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai Program Penjaminan Polis (PPP) bakal menjadi katalis kebangkitan industri asuransi. Pasalnya, batas penjaminan yang diperkirakan berada di rentang Rp500 juta sampai dengan Rp700 juta dinilai telah mencakup sekitar 90% dari rata-rata nilai polis di Indonesia.

Dengan cakupan sebesar itu, LPS optimistis kepercayaan publik terhadap produk asuransi akan meningkat signifikan.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, menegaskan PPP merupakan mandat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, yang selama beberapa tahun terakhir tergerus oleh kasus gagal bayar dan pencabutan izin perusahaan.

“Berdasar pengalaman LPS dalam menjalankan penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat dan dana pihak ketiga (DPK) ikut naik,” ujarnya dalam acara Literasi Keuangan dan Berasuransi di Bandung, Sabtu (6/12/2025).