Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data simpanan uang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di sejumlah bank di China.

Kemenkeu menegaskan informasi tersebut merupakan kabar bohong atau hoaks yang beredar melalui unggahan akun media sosial TikTok Info Nasional.id.

"Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di bank Cina adalah tidak benar atau HOAKS," demikian pernyataan resmi Kemenkeu yang dikutip dari akun PPID Kemenkeu di platform X @PPIDKemenkeu, Rabu (14/1/2026).

Dalam unggahan tersebut, akun Info Nasional.id menampilkan gambar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Presiden ke-7 Jokowi, Iriana Jokowi, serta putranya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Unggahan itu juga menyertakan potongan gambar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan ekspos hasil sitaan perkara dugaan korupsi. Namun, tidak terdapat keterangan apa pun yang menjelaskan keterkaitan uang sitaan yang ditampilkan KPK dengan Presiden ke-7 RI Jokowi.

Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menemukan data uang Jokowi ribuan triliun di bank Cina adalah tidak benar atau HOAKS.
Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya. pic.twitter.com/IV2lNQsTwd

— PPID Kementerian Keuangan (@PPIDKemenkeu) January 14, 2026

Melalui keterangan pada caption, pemilik akun menuding adanya aliran dana tidak wajar selama 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi. Tuduhan tersebut dikaitkan dengan dugaan keterlibatan sejumlah bank asal China dalam pergerakan dana lintas negara yang disebut mencurigakan.

Pemilik akun juga mengklaim adanya temuan yang bersumber dari analisis transaksi lintas perbankan internasional, kerja sama data intelijen keuangan, serta laporan aktivitas keuangan yang disebut tidak lazim dan melampaui batas yurisdiksi nasional. Namun, unggahan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik keterkaitan antara tudingan transaksi keuangan dimaksud dengan Presiden ke-7 RI Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dan lebih waspada terhadap penyebaran informasi bohong yang mengatasnamakan pejabat negara.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya," imbau Kemenkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat melaporkan soal tudingan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke polisi.

Laporan Demokrat itu teregister dalam nomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada tanggal 5 Januari 2026. Dalam dokumen laporan polisi (LP) tersebut, terlapor masih dalam lidik.

Meskipun begitu, pada dokumen LP itu setidaknya ada empat akun media sosial yang disinggung mulai dari akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan akun TikTok @sudirowibudhiusmp.

"Terlapor dalam lidik," dikutip dalam dokumen LP, Selasa (6/1/2026).

Keempat akun ini dinilai telah membuat konten yang diduga menuding SBY menjadi dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi.

Adapun, tercantum pelapor dalam hal ini adalah anggota Badan Hukum Partai Demokrat, Muhajir.

"Benar bahwa semalam kami membuat laporan di Polda Metro Jaya," ujar Muhajir saat dikonfirmasi.

Di samping itu, politisi Demokrat Andi Arief menyatakan bahwa laporan polisi ini dilakukan karena somasi yang dilayangkan Demokrat tidak diindahkan.

"Karena somasi tidak diindahkan, maka empat akun semalam dilaporkan karena telah melakukan fitnah soal SBY di belakang isu ljazah Palsu Jokowi. Padahal, somasi itu kesempatan untuk tabayyun," tulis Andi di X, Selasa (6/1/2025).

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa terkait polemik candaan admin media sosialnya, Hening Dzikrillah, yang viral di dunia maya, dirinya tidak akan mengorbankannya demi kepentingan politik atau popularitas pribadi semata.

"Saya tidak akan pernah membunuh karakter anak-anak muda ketika mereka membuat kesalahan. Mbak Hening tidak akan pernah saya korbankan demi popularitas saya, dan tidak akan pernah saya korbankan demi [memenuhi agenda] politik orang-orang yang menyerang saya,” tegas Eri dikutip, Rabu (5/11/2025).

Menurut Eri, insiden tersebut berawal dari kelalaian teknis saat jeda siaran langsung pada akun Instagram resmi miliknya. Mikrofon yang tidak dimatikan menyebabkan percakapan santai serta bercanda antara Hening dan rekannya terekam publik.

Eri pun menyayangkan pandangan sejumlah pihak yang memanfaatkan kesalahan tersebut untuk menggiring opini politik.

“Orang ini ingin mencari sesuatu. Makanya saya tidak ingin karena politik, akhirnya Mbak Hening juga kena dampaknya,” ujarnya.

Dirinya pun menilai reaksi publik yang berlebihan menunjukkan adanya upaya untuk memelintir isu tersebut menjadi alat serangan politik.

“Ada yang menyarankan ke saya untuk pidanakan (Hening) karena pencemaran nama baik, tapi saya bilang, buat apa? Ada yang bilang ada yang ingin menjatuhkan saya, ada yang bilang ini settingan, ya itu orang bebas berpendapat,” jelasnya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini menegaskan, akun media sosial miliknya selama ini tidak pernah digunakan sebagai alat serangan terhadap pihak lain.

“Saya ini tidak pernah membuat (konten) medsos yang selalu mengajak orang berantem,” ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian masalah seharusnya dilakukan lewat dialog langsung, bukan pencitraan lewat unggahan di media sosial.

"Contoh waktu mediasi dengan warga dan sekolah Petra, saya minta jangan diliput ketika musyawarah, sepuluh menit kemudian masalah selesai. Karena tidak semua perselisihan harus disampaikan di medsos,” beber Eri.

Ia menambahkan serangan terhadap admin media sosialnya justru menjadi indikasi bahwa kinerjanya selama ini justru mengusik kepentingan pihak-pihak pihak tertentu.

“Ketika ada orang yang ingin menjatuhkan kita, maka dia merasa kita lebih baik daripada dia,” lanjutnya.

Dirinya menegaskan menjaga semangat generasi muda jauh lebih penting daripada meladeni tekanan politik pihak-pihak tertentu.

“Kalau anak muda dibunuh karakternya ketika gagal, selesai. Tidak akan pernah ada anak muda yang berani mengambil risiko,” tegasnya.

Ia pun mengaku memahami tekanan yang sampai kini dirasakan Hening. Karena itu, ia memintanya untuk sementara waktu menenangkan diri tanpa harus mundur dari tim media sosial.

“Saya sampaikan, dia harus menenangkan diri dulu, tapi tetap saya minta dia memperbaiki diri, tidak mundur,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah organisasi telah mengadukan dugaan pencemaran terhadap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke kepolisian.

Salah satu organisasi itu yakni DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Organisasi ini melaporkan 30 akun media sosial yang diduga telah mencemarkan nama baik Bahlil sekaligus dewan pembina AMPI ke Bareskrim Polri.

"Tadi kita sama tim cyber kurang lebih sekitar 30 an lebih [yang diadukan]," ujar Waketum DPP AMPI Steven Izaac Risakot di Bareskrim, dikutip Selasa (22/10/2025).

Dia menilai sejumlah akun di media sosial ini telah berlebihan dalam membuat konten terkait Bahlil. Salah satu akun itu yakni @kementerianbakuhantam. Akun media sosial ini dinilai AMPI telah diduga melakukan pencemaran, melakukan ujaran kebencian dan hoaks.

"Biar efek jera lah kepada akun akun tersebut yang mana tidak bisa dibenarkan. Menyampaikan sesuatu hal di media itu harus secara yang lebih objektif dan bijak," tutur Steven.

Di lain sisi, sayap Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) juga telah mengadukan sejumlah akun media sosial yang dinilai telah menghina Bahlil ke Polda Metro Jaya.

Wakil Ketua Umum AMPG Sedek Bahta menyatakan bahwa dirinya telah berkonsultasi dan menyerahkan bukti awal kepada penyidik Subdit Siber Polda Metro Jaya atas aduannya itu.

Adapun, akun-akun media sosial ini diadukan karena dinilai telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang ITE serta Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik

“Kedatangan kami hari ini, untuk melaporkan beberapa akun media sosial yang secara terstruktur dan masif belakangan ini menyerang pribadi, marwah, dan martabat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia,” kata Sedek Bahta di Polda Metro Jaya, Senin (20/10/2025).