Bisnis.com, PEKANBARU—Pemerintah Provinsi Riau mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih memiliki cakupan terbatas.

Gubernur Riau Abdul Wahid telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau untuk melakukan evaluasi program bersama Badan Gizi Nasional. Satgas tersebut juga melibatkan seluruh Sekda kabupaten dan kota se-Riau agar koordinasi pelaksanaan program berjalan efektif.

Dalam catatannya, hingga saat ini, cakupan pelaksanaan MBG di Riau baru mencapai 10% dari total sasaran. Wahid menilai capaian ini masih perlu ditingkatkan karena dipercaya mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

Di sisi lain, dia mengakui bahwa meningkatkan cakupan program tak mudah. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, siswa menolak makanan yang diberikan karena faktor rasa. Dia menyebut hanya sekitar 50% siswa yang mengonsumsi makanan yang disediakan.

“Saya minta dapur-dapur memperbaiki kualitas rasa makanan,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Selain kualitas rasa, dia mengakui ketersediaan alat uji bahan pangan terbatas. Pemprov Riau hanya memiliki 112 unit peranti tes cepat atau rapid test kit yang terdiri dari 80 alat untuk uji pestisida dan 32 untuk uji formalin. Jumlah ini tak memadai karena setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) diwajibkan menguji minimal lima jenis komoditas pangan segar sebelum disajikan.

“Hingga kini baru 15 SPPG yang sudah menjalani proses pengujian, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan tiga di Kampar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wahid mengungkapkan sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari luar provinsi. Kondisi ini membuat pengawasan kualitas dan keamanan pangan menjadi lebih kompleks. Bahkan, dia menyebut sempat terjadi kasus keracunan makanan akibat dapur yang memasak sejak malam hari, menyebabkan makanan basi ketika disajikan keesokan paginya.

“Memang pengawasan di lapangan masih belum optimal,” ungkapnya.