Bisnis.com, JAKARTA — Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis (MBG) menjadi sorotan Yomiuri Shimbun, media asal Jepang.Artikel yang diturunkan berjudul 'Makan Siang Sekolah – Tantangan Indonesia' dimuat pada edisi Senin (17/11/2025).

Artikel tersebut mengulas tujuan utama program MBG, yaitu meningkatkan status gizi anak-anak, ibu hamil, dan balita di Indonesia, serta mengatasi masalah stunting atau kekurangan gizi kronis.

“Di Indonesia, program makan siang sekolah [school lunch] mulai mendapatkan perhatian sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan anak serta mendukung proses belajar mereka. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi,” demikian isi rubrik tersebut.

Namun, disebutkan juga tantangan utama dari program MBG, yakni memastikan distribusi makanan bergizi dan tepat sasaran di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan, serta menjaga keberlanjutan pendanaan.

“Di beberapa daerah, banyak sekolah dasar yang belum memiliki dapur khusus untuk menyediakan makanan bergizi. Oleh karena itu, makanan sering kali dibawa dari luar sekolah atau disiapkan di fasilitas sederhana,” tulisnya.

Selain itu, artikel tersebut juga menyoroti peran pangan lokal dalam pelaksanaan MBG. Program ini disebut mendorong penggunaan bahan makanan yang bersumber dari petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil lokal untuk mendukung perekonomian daerah.

Lebih lanjut, tulisan itu turut membandingkan MBG dengan program serupa di Jepang. Di Jepang, sistem makan siang sekolah di Jepang (kyushoku) sebagai model yang terbukti berhasil dalam menjaga kesehatan, menanamkan kebiasaan makan yang baik, dan mempromosikan pendidikan gizi.

“Banyak pihak berharap program ini dapat berkembang seperti di Jepang, negara yang sudah lama dikenal memiliki sistem makan siang sekolah yang sangat baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU—Pemerintah Provinsi Riau mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih memiliki cakupan terbatas.

Gubernur Riau Abdul Wahid telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau untuk melakukan evaluasi program bersama Badan Gizi Nasional. Satgas tersebut juga melibatkan seluruh Sekda kabupaten dan kota se-Riau agar koordinasi pelaksanaan program berjalan efektif.

Dalam catatannya, hingga saat ini, cakupan pelaksanaan MBG di Riau baru mencapai 10% dari total sasaran. Wahid menilai capaian ini masih perlu ditingkatkan karena dipercaya mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

Di sisi lain, dia mengakui bahwa meningkatkan cakupan program tak mudah. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, siswa menolak makanan yang diberikan karena faktor rasa. Dia menyebut hanya sekitar 50% siswa yang mengonsumsi makanan yang disediakan.

“Saya minta dapur-dapur memperbaiki kualitas rasa makanan,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Selain kualitas rasa, dia mengakui ketersediaan alat uji bahan pangan terbatas. Pemprov Riau hanya memiliki 112 unit peranti tes cepat atau rapid test kit yang terdiri dari 80 alat untuk uji pestisida dan 32 untuk uji formalin. Jumlah ini tak memadai karena setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) diwajibkan menguji minimal lima jenis komoditas pangan segar sebelum disajikan.

“Hingga kini baru 15 SPPG yang sudah menjalani proses pengujian, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan tiga di Kampar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wahid mengungkapkan sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari luar provinsi. Kondisi ini membuat pengawasan kualitas dan keamanan pangan menjadi lebih kompleks. Bahkan, dia menyebut sempat terjadi kasus keracunan makanan akibat dapur yang memasak sejak malam hari, menyebabkan makanan basi ketika disajikan keesokan paginya.

“Memang pengawasan di lapangan masih belum optimal,” ungkapnya.